Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk subsektor:
a. Petani yang berusaha tani sub sektor Tanaman pangan;
b. Petani yang berusaha tani sub sektor hortikultura:
c. Petani yang berusaha tani sub sektor Perkebunan; dan
d. Petani yang berusaha tani sub sektor Peternakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh:
a. Direktorat Jenderal;
b. Dinas provinsi; dan/atau
c. Dinas kabupaten/kota.
(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
(1) Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Asuransi pola bantuan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang perasuransian berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tim provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur.
(3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal paling sedikit dari unsur Dinas provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon peserta asuransi yang diusulkan oleh kabupaten/kota;
b. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/walikota.
(3) Keanggotaan tim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal paling sedikit dari unsur Dinas kabupaten/kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon penerima bantuan Premi atau Kontribusi kepada tim provinsi;
b. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2025
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
ANDI AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
