Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina;
serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA.
3. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

5. Sarang Burung Walet adalah sarang burung yang sebagian besar berasal dari air liur burung walet (Collocalia sp.) berfungsi untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anaknya.
6. Sarang Burung Walet Kotor (Raw Unclean) adalah Sarang Burung Walet yang dipanen masih terdapat bulu dan kotoran lainnya serta memerlukan proses pembersihan lebih lanjut.
7. Sarang Burung Walet Bersih (Raw Clean) adalah Sarang Walet Kotor yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya.
8. Sarang Burung Walet Olahan adalah Sarang Burung Walet yang telah mengalami proses pengolahan.
9. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa Sarang Burung Walet dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa Sarang Burung Walet keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
12. Pemilik Media Pembawa Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Media Pembawa Sarang Burung Walet dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, Pengeluaran, atau transit Media Pembawa Sarang Burung Walet.
13. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
14. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Media Pembawa Sarang Burung Walet baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
15. Tempat Pemrosesan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Tempat Pemrosesan adalah tempat untuk melakukan proses Sarang Burung Walet mulai dari penerimaan Sarang Burung Walet yang baru dipanen sampai siap untuk diekspor.

16. Registrasi adalah pendaftaran Tempat Pemrosesan yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan dan memenuhi persyaratan negara tujuan untuk mendapatkan nomor registrasi.

Pemasukan dan Pengeluaran terdiri atas jenis Sarang Burung Walet:
a. Bersih (Raw Clean); dan
b. Olahan.

Pemilik atau kuasanya yang memasukkan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
b. memasukkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
c. melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menggunakan bahasa Inggris dan paling kurang memuat pernyataan:
a. Sarang Burung Walet bebas dari HPHK;
b. Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan pangan;
c. jenis dan jumlah Sarang Burung Walet;
d. nama dan alamat pengirim dan penerima;
e. tempat Pengeluaran dan tanggal muat; dan
f. tempat Pemasukan.

(1) Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik serta kadar air yang melebihi batas maksimum.
(2) Ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Sarang Burung Walet Bersih.
(3) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, harus dikemas dalam suatu Kemasan.
(2) Dikemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dilakukan di negara asal dan Kemasan terbuat dari bahan yang kuat dan aman.
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan yang paling kurang memuat:
a. jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas/grade);
b. berat bersih Sarang Burung Walet; dan
c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.

(4) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik atau kuasanya yang mengeluarkan Sarang burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan;
b. mengeluarkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
c. melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

(1) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA harus dikemas dalam suatu Kemasan yang terbuat dari bahan yang kuat dan aman.
(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan keterangan yang memuat:
a. jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas/grade);
b. berat bersih Sarang Burung Walet; dan
c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pengeluaran Sarang Burung Walet dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.
(2) Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

(1) Dalam hal pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemilik atau kuasanya melakukan Registrasi terhadap Tempat Pemrosesan sebagai instalasi karantina ke Badan Karantina Pertanian.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara daring melalui aplikasi instalasi karantina hewan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sarang Burung Walet yang dimasukkan ke dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dikenakan Tindakan Karantina.
(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pejabat Karantina berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

(3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet dilakukan oleh Pejabat Karantina di tempat Pemasukan atau Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.

Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemasukan atau Pengeluaran.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2), terdiri atas pemeriksaan:
a. dokumen;
b. fisik; dan
c. sanitasi.
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
a. kelengkapan;
b. kebenaran isi; dan
c. keabsahan.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terbukti Sarang Burung Walet tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan penolakan.
(2) Sarang Burung Walet yang dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penahanan apabila:

a. setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Sarang Burung Walet dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK;
b. bukan berasal dari negara yang dilarang Pemasukannya; dan
c. Pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi sertifikat kesehatan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
(3) Tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan memberikan kesempatan kepada Pemilik atau kuasanya untuk membuat sertifikat kesehatan dari negara asal.
(4) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan Pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan penolakan.

(1) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara data yang tercantum dalam sertifikat kesehatan dengan fisik Sarang Burung Walet.
(2) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian jenis dan jumlah Sarang Burung Walet.
(3) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak sesuai antara data yang tercantum dalam sertifikat kesehatan dengan fisik Sarang Burung Walet, dilakukan penolakan.

(1) Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk membuktikan keabsahan sertifikat kesehatan.
(2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila:

a. berupa dokumen asli;
b. paling kurang menggunakan bahasa Inggris;
c. diterbitkan oleh pejabat berwenang;
d. menggunakan kop surat resmi;
e. dibubuhi tanda tangan, nama serta jabatan;
f. dibubuhi stempel;
g. diberi nomor; dan
h. mencantumkan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat kesehatan.
(3) Dalam hal sertifikat kesehatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penolakan.

(1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa sertifikat elektronik apabila telah ada kesepakatan dengan negara asal.
(2) Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terbukti lengkap, benar dan sah dilakukan pemeriksaan fisik.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terbukti:
a. Sarang Burung Walet Kotor; dan/atau
b. Kemasan tidak utuh, dilakukan penolakan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti:
a. bukan jenis Sarang Burung Walet Kotor; dan
b. Kemasan utuh, dilakukan pemeriksaan sanitasi.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terbukti:
a. terjadi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan/atau
d. membahayakan kesehatan manusia, dilakukan penolakan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terbukti:
a. tidak terjadi perubahan sifat;
b. tidak terkontaminasi;
c. tidak membahayakan kesehatan hewan; dan
d. tidak membahayakan kesehatan manusia, dilakukan pembebasan.

(1) Sarang Burung Walet yang dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1) harus segera dibawa keluar dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan.
(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, apabila Pemilik atau kuasanya:
a. belum dapat menyediakan alat angkut; dan/atau
b. belum menyelesaikan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundangan di bidang kepabeanan.
(3) Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan menyebarnya HPHK.
(4) Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi.

(5) Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan penolakan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau kuasanya.
(6) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarang Burung Walet belum dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dilakukan pemusnahan.

(1) Sarang Burung Walet yang dikenakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina.
(2) Segala hal yang diperlukan selama masa penahanan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau kuasanya.

Ketentuan mengenai perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan oleh Pejabat Karantina, disaksikan petugas kepolisian Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta petugas dari instansi lain yang terkait.
(2) Dalam hal dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.
(3) Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pemusnahan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau kuasanya.

(1) Sarang Burung Walet yang dikenakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) diterbitkan Sertifikat Pelepasan.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2), terdiri atas pemeriksaan:
a. fisik; dan
b. sanitasi.
(2) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan negara tujuan, apabila negara tujuan mempersyaratkan.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terbukti:
a. ditemukan Sarang Burung Walet Kotor;
b. tidak sesuai jenis dan jumlah; dan/atau
c. Kemasan tidak utuh, dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada Pemilik.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terbukti:
a. bukan jenis Sarang Burung Walet Kotor;
b. sesuai jenis dan jumlah; dan
c. Kemasan utuh, dilakukan pemeriksaan sanitasi.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terbukti:
a. terjadi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan/atau
d. membahayakan kesehatan manusia, dilakukan penolakan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terbukti tidak:
a. terjadi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan
d. membahayakan kesehatan manusia, dilakukan pembebasan.

Dalam hal pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), terbukti:
a. persyaratan negara tujuan tidak terpenuhi dilakukan penolakan; atau
b. persyaratan negara tujuan terpenuhi dilakukan pembebasan.

(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(2) atau Pasal 29 huruf b dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan.

(1) Pemasukan Sarang Burung Walet sebagai barang bawaan untuk keperluan sendiri hanya dapat berupa:
a. Sarang Burung Walet Bersih; atau
b. Sarang Burung Walet Olahan.
(2) Keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemasukan Sarang Burung Walet Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 250 gram per penumpang.

(1) Pemasukan kembali Sarang Burung Walet yang ditolak negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan karantina, persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan, kontaminasi HPHK dan/atau alasan lain dilakukan Tindakan Karantina sesuai ketentuan tentang Pemasukan.
(2) Pemasukan kembali Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai surat keterangan penolakan dari negara tujuan yang menerangkan alasan penolakan.
(3) Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina pada waktu Pengeluaran Sarang Burung Walet dapat diberlakukan sebagai sertifikat kesehatan untuk Pemasukan kembali.

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari Dalam wilayah negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2020

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA