Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PENERAPAN PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat PVTPP, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
3. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan usaha lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
4. Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan Varietas Tanaman yang dimohonkan Hak PVT sesuai dengan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh Pusat PVTPP.
5. Pemeriksa PVT adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan Pemeriksaan Substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan Hak PVT.
6. Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Hak PVT di INDONESIA setelah mengajukan permohonan Hak PVT untuk Varietas Tanaman yang sama di negara lain.
7. Banding adalah upaya hukum yang dimohonkan kepada Komisi Banding PVT atas penolakan Hak PVT oleh Pusat PVTPP akibat ketidaksesuaian unsur substantif meliputi

kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan.
8. Kantor PVT yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran Varietas Tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
9. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
10. Komisi Banding PVT adalah lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat PVT yang bertugas memeriksa dan MEMUTUSKAN permohonan Banding PVT.
11. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
12. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh Pusat PVT untuk kepentingan umum.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(1) Permohonan Hak PVT dapat diajukan oleh pemohon yang terdiri atas:
a. pemulia;
b. orang atau badan usaha yang memperkerjakan pemulia;
c. orang atau badan usaha yang memesan Varietas Tanaman dari pemulia;
d. ahli waris; atau
e. konsultan PVT.

(2) Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan dokumen sesuai Format 1 sampai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah secara daring setelah memperoleh hak akses melalui SIMPEL pada domain http://simpel.pertanian.go.id dalam bentuk:
a. Portable Document Format (PDF);
b. Joint Photographic Experts Group (JPEG); atau
c. Portable Network Graphics (PNG).
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa formulir permohonan Hak PVT, pengisiannya disesuaikan dengan petunjuk pengisian formulir permohonan Hak PVT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur permohonan Hak PVT.
(6) Dalam memproses permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat PVTPP harus memberitahukan dan mengumumkan kepada pemohon dan masyarakat umum.
(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara daring dan/atau luring.

(1) Permohonan Banding dapat diajukan oleh pemohon Hak PVT yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan Kepala Pusat PVTPP mengenai penolakan Hak PVT.
(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT melalui Sekretariat Komisi Banding PVT yang berkedudukan di Pusat PVTPP.
(3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Banding sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang diajukan pemohon dikenakan biaya Banding yang harus dibayarkan ke kantor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan Hak PVT.
(2) Apabila jangka waktu permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan Banding tidak diterima.
(3) Permohonan Banding yang tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui surat Kepala Pusat PVTPP.

(1) Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Banding;
b. nama dan alamat lengkap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Banding;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
d. nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan Banding diajukan melalui kuasa;
e. nama Varietas Tanaman dan nomor permohonan Hak PVT;
f. tanggal dan nomor surat keputusan penolakan permohonan Hak PVT; dan
g. alasan pengajuan permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan hak PVT.
(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan:
a. salinan keputusan penolakan Hak PVT;
b. salinan bukti penerimaan permohonan Hak PVT pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas, dengan disertai terjemahan dalam Bahasa INDONESIA apabila permohonan Hak PVT diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
c. bukti pembayaran biaya permohonan Banding.

(1) Berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperiksa oleh Sekretariat Komisi Banding PVT.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, pemohon Banding diberikan tanda bukti penerimaan berkas.
(3) Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

(1) Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuatkan ringkasan permohonan Banding oleh Sekretariat Komisi Banding PVT;
(2) Permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Ketua Komisi Banding PVT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Banding dinyatakan memenuhi persyaratan.
(3) Ketua Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding.
(4) Ketua Komisi Banding PVT menyampaikan penetapan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretariat Komisi Banding PVT.
(5) Sekretariat Komisi Banding PVT memberitahukan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon Banding dan anggota majelis sidang Banding disertai dengan salinan berkas permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan penetapan.
(6) Sekretariat Komisi Banding PVT mencatat jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding dalam daftar Banding PVT dan sarana pengumuman yang ada di Pusat PVTPP.

(1) Sidang Banding dilaksanakan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dipimpin oleh ketua majelis sidang Banding.
(2) Sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
a. ketua majelis;
b. anggota majelis;
c. sekretaris Komisi Banding PVT;
d. pemohon Banding dan/atau kuasanya; dan
e. Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP.
(3) Majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4) Ketua majelis sidang Banding menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.

(1) Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d wajib:
a. memenuhi panggilan sidang Banding sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
b. mengikuti jalannya sidang Banding.
(2) Pemenuhan panggilan sidang dan mengikuti jalannya sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

(1) Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan keberatan atas penolakan Hak PVT dalam sidang Banding.
(2) Setelah pemohon Banding menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat

PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP menjelaskan alasan penolakan Hak PVT.
(3) Apabila dibutuhkan dalam sidang Banding, pemohon Banding dan Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP dapat mengusulkan kehadiran saksi dan/atau ahli.
(4) Majelis sidang Banding melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Banding atas:
a. keberatan oleh pemohon Banding;
b. alasan penolakan permohonan Hak PVT oleh Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP;
dan/atau
c. keterangan saksi dan/atau ahli.
(5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), majelis sidang Banding MENETAPKAN keputusan sidang Banding.
(6) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara musyawarah oleh majelis sidang Banding.
(7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai kesepakatan, keputusan sidang Banding diambil dengan cara suara terbanyak.

(1) Jangka waktu pemeriksaan dalam sidang Banding sampai dengan ditetapkan keputusan Banding paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Banding.
(2) Dalam hal Komisi Banding PVT tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Banding dianggap diterima.
(3) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. identitas pemohon Banding;
b. identitas termohon Banding;

c. duduk perkara;
d. pertimbangan hukum; dan
e. isi keputusan.
(4) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

(1) Sidang Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan penundaan dalam hal:
a. pemohon Banding tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
b. jumlah keanggotaan majelis sidang pemeriksaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) tidak terpenuhi.
(2) Penundaan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pemohon Banding oleh Sekretariat Komisi Banding PVT.
(3) Sekretariat Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pemberitahuan penundaan sidang Banding kepada Ketua Komisi Banding PVT.
(4) Dalam hal pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak hadir dalam 2 (dua) kali sidang Banding, permohonan Banding dianggap ditarik kembali.

(1) Ketua majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membacakan keputusan sidang Banding.
(2) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Komisi Banding PVT kepada pemohon Banding dan Kepala Pusat PVTPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dibacakan.

(3) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan berita acara sidang Banding yang telah ditandatangani oleh sekretaris Komisi Banding PVT dan ketua atau anggota majelis sidang Banding.
(4) Dalam hal pemohon Banding tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah INDONESIA, konsultan PVT selaku kuasa menyampaikan keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon Banding.

(1) Dalam hal keputusan sidang Banding menerima permohonan pemohon Banding, amar keputusannya memuat perintah kepada Kepala Pusat PVTPP untuk:
a. mencabut penolakan Hak PVT yang telah dikeluarkan; dan
b. memberikan sertifikat Hak PVT kepada pemohon Banding.
(2) Kepala Pusat PVTPP menyampaikan sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pemohon Banding atau kuasanya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan majelis sidang Banding.
(3) Keputusan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

(1) Permohonan Banding dapat ditarik kembali oleh pemohon Banding sepanjang Komisi Banding PVT belum memutus Banding.

(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT secara tertulis melalui Sekretariat Komisi Banding dengan

tembusan kepada Kepala Pusat PVTPP.
(3) Permohonan Banding yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

(1) Biaya pengelolaan PVT meliputi biaya:
a. permohonan Hak PVT;
b. permohonan Banding;
c. pendaftaran konsultan PVT; dan
d. Pemeriksaan Substantif, meliputi:
1. penanaman dan perjalanan dinas pemeriksaan;
atau
2. pembelian dokumen hasil Pemeriksaan Substantif dari negara lain;
e. pencatatan pengalihan Hak PVT;
f. pencatatan perjanjian lisensi;
g. pencatatan perjanjian lisensi wajib;
h. biaya tahunan;
i. petikan Daftar Umum PVT;
j. salinan sertifikat Hak PVT;
k. salinan dokumen Hak PVT; dan
l. permohonan surat bukti Hak Prioritas.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal penanaman dalam proses Pemeriksaan Susbtantif dilakukan di lahan pemohon, biaya penanaman dalam komponen biaya Pemeriksaan Subtantif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1 dibebankan kepada pemohon dan tidak disetor ke Kas Negara.

(1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium dalam proses Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1, biaya pemeriksaan dibebankan kepada pemohon dan dibayar langsung kepada pengelola laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan.
(2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan dan/atau penanaman ulang di kebun Pemeriksaan Substantif PVT Pusat PVTPP, biaya dibebankan kepada pemohon dan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(1) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dibayar oleh pemegang Hak PVT 1 (satu) kali setiap tahun selama jangka waktu Hak PVT, terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat Hak PVT.
(2) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Tanggal dan bulan sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan acuan jatuh tempo waktu pembayaran biaya tahunan setiap tahun.

Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibayar paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Permohonan Hak PVT yang telah diberikan sertifikat Hak PVT dilakukan monitoring dan evaluasi.

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh Pusat PVTPP terhadap:
a. keragaan Varietas Tanaman yang dilindungi; dan
b. pelaksanaan kewajiban pemegang Hak PVT.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemeriksa PVT berdasarkan penugasan Kepala Pusat PVTPP.

(1) Monitoring dan evaluasi Varietas Tanaman yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) huruf a dilakukan terhadap hasil unsur substantif keseragaman dan kestabilan.
(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan Hak PVT oleh pemegang Hak PVT di INDONESIA;
b. pembayaran biaya tahunan; dan
c. penyediaan dan penunjukan contoh benih Varietas Tanaman yang telah mendapatkan Hak PVT di INDONESIA.
(3) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Pusat PVTPP dan ditembuskan kepada pemegang Hak PVT.
(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:

a. syarat atau ciri varietas sudah berubah; dan/atau
b. kewajiban pemegang Hak PVT tidak dilaksanakan, dilakukan pencabutan Hak PVT.
(5) Pencabutan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pusat PVTPP.

Pencabutan Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dapat dimohonkan oleh pemegang Hak PVT.

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. penilaian dokumen dari hasil penanaman keragaan varietas yang dilindungi dengan dokumen pemeriksaan substantif; dan/atau
b. analisis evaluasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. observasi;
b. wawancara;
c. diskusi; dan/atau
d. pengumpulan data dan informasi dari sumber sekunder.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pusat PVTPP.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/ OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA