PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan,
dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat
diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan
hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

1. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal
tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung,
merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.

1. Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair
yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

1. Formula Pupuk yang selanjutnya disebut Formula adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama
dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.

1. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan
terhadap semua produk Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah baik yang dibuat di dalam
negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

1. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh
nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.

1. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan
penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan
manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

1. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cares dan metode
yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN
dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

1. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan
dan ditetapkan oleh Menteri.

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah
pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
pupuk.

1. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala
Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang perizinan pertanian.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk

Hayati, dan Pembenah Tanah.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- melindungi manusia dan Iingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat
penggunaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; dan

- memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan.

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan

peralihan, pupuk Formula khusus, dan Pengawasan.

(2) Pupuk Organik yang digunakan dalam sistem pertanian organik tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah pada sistem pertanian organik yang diedarkan wajib

dilakukan Pendaftaran.

Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dilakukan melalui:

• produksi dalam negeri; dan

• pemasukan dari luar negeri.

(1) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus

berasal dari Formula hasil rekayasa, terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan.

(2) Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengandung mikroba transgenik, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keamanan hayati produk rekayasa genetik.

---

(1) Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dilengkapi deskripsi.

(2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

• analisis komposisi; dan

• analisis kadar unsur hara.

(3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Penjaminan mutu dan efektivitas dilakukan melalui Pengujian.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Pengujian.

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas uji mutu dan uji efektivitas.

(1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan SNI.

(2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan PTM.

(4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Dalam hal mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang akan didaftarkan belum diatur

dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengkajian PTM oleh tim teknis.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi atau

ditunjuk.

(2) Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

---

(1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau

yang ditunjuk.

(2) Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling

sedikit memiliki:

• peralatan budidaya tanaman;

• lahan percobaan paling kurang 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) yang terjamin pengairannya;

• 1 (satu) orang tenaga ahli; dan

• 2 (dua) orang tenaga pelaksana.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpendidikan S-2 di bidang pertanian yang

mempunyai pengalaman dalam melakukan perancangan percobaan, pengetahuan budidaya tanaman,
dan pemupukan.

(4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpendidikan S-1 dan SLTA yang

berpengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang pertanian.

(5) Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

(1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan metode uji dan pelaporan.

(2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam proses pengujian mutu dan efektivitas, dilakukan pengambilan contoh Pupuk Organik, Pupuk

Hayati, dan Pembenah Tanah.

(2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh

(PPC) bersertifikat.

Badan usaha mengajukan permohonan Pengujian secara daring kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat.

(1) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang telah dilakukan uji mutu diberikan sertifikat

dan/atau Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu.

(2) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang telah dilakukan uji efektivitas diberikan laporan

hasil uji efektivitas.

(3) Sertifikat dan/atau LHP mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil uji efektivitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah oleh lembaga uji.

---

(1) Sertifikat dan/atau LHP mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji.

(2) Sertifikat dan/atau laporan hasil pengujian mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai syarat Pendaftaran.

Lembaga uji mutu dan lembaga uji efektivitas wajib menjaga kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang
dilakukannya.

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran

Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dapat dilakukan oleh badan
usaha.

(1) Badan usaha dalam mengajukan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus

melampirkan:

• rincian konsep label;

• surat tanda bukti Pendaftaran merek atau sertifikat merek dari instansi yang berwenang;

• laporan hasil uji efektivitas;

• rincian deskripsi pupuk;

• sertifikat dan/atau LHP mutu;

• SPPT-SNI bagi pupuk wajib SNI; dan

- surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar sesuai Format-1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang akan didaftarkan berasal dari luar

negeri, badan usaha selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
melampirkan surat kuasa dan pemilik Formula yang berasal dari luar negeri kepada badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Rincian konsep label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia dan

paling sedikit memuat:

---

• nomor Pendaftaran;

• nama pemegang nomor Pendaftaran;

• nama/merek dagang;

• jenis;

• kandungan hara;

• isi atau berat bersih barang;

• masa izin edar;

• kode produksi dan masa kadaluwarsa;

• nama dan alamat produsen untuk produksi dalam negeri;

• nama dan alamat produsen atau importir;

• negara pembuat; dan

• petunjuk penggunaan.

Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang termasuk dalam kategori:

• SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;

• SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat dan/atau LHP mutu; atau

• PTM, harus dilampirkan sertifikat dan/atau LHP mutu.

Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dilakukan melalui mekanisme pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pertama Kali

(1) Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah diajukan secara daring

oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan persyaratan permohonan
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

(2) Kepala Pusat setelah menerima permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai

memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak

---

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila telah memenuhi

persyaratan permohonan Pendaftaran.

(2) Permohonan Pendaftaran yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat

disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila persyaratan permohonan

Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(2) Permohonan Pendaftaran yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Pusat

diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara daring.

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) melakukan verifikasi teknis.

(2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu

dengan Standar Mutu, dan kebenaran hasil uji efektivitas.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi teknis yang ditetapkan

oleh Direktur Jenderal.

Jika hasil verifikasi dinyatakan:

• lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau

• tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

(1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal

atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada

Kepala Pusat.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada

Kepala Pusat disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

(5) Kepala Pusat menyampaikan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon melalui mekanisme OSS.

---

(1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

(2) Cara penomoran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemohon Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang mengedarkan Pupuk Organik, Pupuk
Hayati, dan Pembenah Tanah yang sedang dalam proses Pendaftaran baru.

Paragraf 2

Pendaftaran Ulang

Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang habis masa berlakunya, dapat
dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

(1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran berakhir.

(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

(3) Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.

(4) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan

sebagai bencana nasional, nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakhir masa
berlakunya pada kurun waktu bencana nasional, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan
setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

(1) Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melebihi batas waktu berlakunya

nomor Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran pertama kali.

(2) Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses sedangkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama

sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah wajib
dihentikan.

Bagian Ketiga

---

Kewajiban Pemegang Nomor Pendaftaran

Pemegang nomor Pendaftaran wajib:

• menjamin mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan;

- mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3);

• membuat laporan produksi atau laporan impor 6 (enam) bulan sekali; dan

• melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran.

Bagian Keempat

Kerahasiaan Dokumen Pendaftaran

Petugas yang melayani Pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen permohonan Pendaftaran.

(1) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk, dan/atau warna Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan

Pembenah Tanah hanya dapat diajukan oleh pemegang nomor Pendaftaran.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan

setelah diterbitkan nomor Pendaftaran.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui

Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan
melampirkan perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.

(1) Perubahan produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan

---

hasil uji mutu dan uji efektivitas.

(2) Perubahan warna pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan

hasil uji mutu.

(3) Dalam hal hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

• memenuhi persyaratan, perubahan dapat disetujui; atau

• tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Pengalihan Nomor Pendaftaran

(1) Nomor Pendaftaran dapat dialihkan.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dalam hal:

• penggabungan perusahaan;

• akuisisi;

• divestasi; atau

• alasan lainnya.

(3) Pengalihan nomor Pendaftaran dapat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor

Pendaftaran diterbitkan.

(4) Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

(1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaporkan kepada Direktur

Jenderal melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam database
Pendaftaran pupuk.

(2) Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

(3) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh Direktur Jenderal

atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

---

(1) Pupuk Formula khusus harus diproduksi oleh pemegang nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk

Hayati, dan Pembenah Tanah.

(2) Pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi pupuk

Formula khusus harus sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran.

(3) Pupuk Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib didaftar.

(1) Pemegang nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dapat melayani

pesanan pupuk Formula khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang

nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dengan melampirkan persyaratan:

• keputusan pemberian nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;

• bentuk fisik sesuai dengan Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;

• bukti pemesanan atau perjanjian/kontrak kerjasama;

- surat pernyataan bahwa pupuk Formula khusus digunakan langsung oleh pemesan sesuai Format-
2; dan

• surat penyataan bahwa tidak digunakan dalam lelang Pemerintah oleh pemesan sesuai Format-3.

(3) Format-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Format-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk Formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (1) dilarang mengedarkan dan/atau mempergunakan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah
Tanah dengan Formula khusus untuk kepentingan umum.

(1) Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk Formula khusus sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 42, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai faktur pajak 6 (enam) bulan terakhir.

---

(1) Pengawasan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dilakukan pada tingkat:

• pengadaan;

• peredaran; dan

• penggunaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• Standar Mutu;

• nomor Pendaftaran;

• pengemasan; dan

• pelabelan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh petugas pengawas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.

Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak menjaga kerahasiaan data permohonan Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang sedang dalam
proses Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa
pembatalan permohonan Pendaftaran.

---

(1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah

Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan perbaikan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
nomor Pendaftaran.

(1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh persyaratan label kemasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran.

(1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak membuat laporan produksi dan/atau laporan impor Pupuk

Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan nomor Pendaftaran dan untuk
selanjutnya tidak akan diproses Pendaftarannya.

(1) Pemegang nomor Pendaftaran produsen pupuk Formula khusus yang tidak membuat laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis.

(2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran.

Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir yang sudah ditetapkan pencabutan nomor
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), wajib menarik Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan
Pembenah Tanah dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan.

---

Penarikan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh dan atas beban biaya. pemegang nomor Pendaftaran,

produsen, dan/atau importir Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang bersangkutan.

(1) Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang diterbitkan sebelum

Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor
Pendaftaran.

(2) Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebelum Peraturan

Menteri ini diundangkan, dan sedang atau telah dilakukan pengujian diproses sesuai Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664).

Bagian Kesatu

Perubahan Nomor Pendaftaran

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 02 Januari 2019

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Januari 2019

---

Ttd.