Peraturan Menteri Nomor 08-permentan-kr-100-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa di Pusat Logistik Berikat

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik INDONESIA.
2. Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK dan/atau OPTK yang masuk ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA.
3. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
4. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.
5. Pengusaha di PLB Merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disingkat PDPLB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
6. Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional

dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua Organisme Penganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik INDONESIA.
8. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
9. Media Pembawa HPHK dan OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian- bagiannya, dan/atau benda lain yang dapat membawa HPHK atau OPTK.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA atau ke area lain di dalam wilayah negara Republik INDONESIA.
11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik INDONESIA atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik INDONESIA.
12. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
13. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disingkat IKT adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
14. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disingkat IKH adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan

serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.
15. Tempat Pemeriksaan Karantina yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk pelaksanaan Tindakan Karantina yang berada di dalam atau di luar Tempat Penimbunan Sementara.
16. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
17. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.
18. Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
19. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Karantina hewan dan tumbuhan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Petugas Karantina dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina di PLB.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan Tindakan Karantina di PLB.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Pemasukan Media Pembawa yang melalui PLB;

b. Pengeluaran Media Pembawa yang melalui PLB; dan
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Media Pembawa yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari PLB wajib dilakukan Tindakan Karantina oleh Petugas Karantina.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Tindakan Karantina di PLB diperlukan fasilitas maupun sarana dan prasarana.
(3) Fasilitas maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib disediakan oleh Penyelenggara PLB atau PDPLB.
(4) Fasilitas maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Karantina untuk menjalankan fungsi pelayanan dan Tindakan Karantina;
b. ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik; dan
c. sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik antara Penyelenggara PLB atau PDPLB dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian atau Badan Karantina Pertanian.

(1) Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dapat dilakukan di PLB.
(2) PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(3) Persyaratan dan penetapan PLB di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(1) PLB yang berada di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus ditetapkan sebagai IKH dan/atau IKT.
(2) Penetapan IKH dan/atau IKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

(1) Untuk pelaksanaan Tindakan Karantina, Media Pembawa di PLB dilengkapi dokumen jenis komoditas wajib periksa Karantina di PLB.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Penyelenggara PLB atau PDPLB kepada Badan Karantina Pertanian.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai jenis, jumlah, dan peruntukan Media Pembawa.

(1) Tindakan Karantina di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Media Pembawa berupa bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya untuk bahan baku industri atau konsumsi.
(2) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan:
a. di dalam negeri;
b. bahan baku ekspor; dan/atau

c. transit.

(1) Media Pembawa yang dimasukkan ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib:
a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan;
dan
c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan Media Pembawa wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemasukan Media Pembawa untuk keperluan transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggara PLB, PDPLB, atau Pemilik Media Pembawa wajib melaporkan rencana Pemasukan Media Pembawa kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan Media Pembawa.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara online melalui sistem informasi Karantina.
(3) Dalam hal sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan, pelaporan dilakukan secara manual.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dengan persyaratan Pemasukan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diserahkan kepada Petugas Karantina paling lambat pada saat kedatangan Media Pembawa di Tempat Pemasukan.

(1) Dalam hal PLB berada di luar Tempat Pemasukan, pengangkutan Media Pembawa dari Tempat Pemasukan ke PLB wajib:
a. menggunakan alat transportasi yang memenuhi persyaratan teknis dalam rangka pencegahan penyebaran HPHK dan/atau OPTK; dan
b. di bawah pengawasan Petugas Karantina.

(2) Pelaksanaan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Tindakan Karantina di luar Tempat Pemasukan.

(1) Tindakan Karantina di PLB terhadap Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.
(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah selesai dilaksanakan harus disampaikan secara elektronik melalui portal INSW.
(3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Karantina pertanian.

(1) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
a. berasal dari negara yang telah memiliki kesepakatan protokol Karantina dengan Badan Karantina Pertanian, Tindakan Karantina dilakukan sesuai protokol Karantina yang telah ditetapkan;
b. tergolong Media Pembawa yang memiliki tingkat risiko rendah (low risk), Tindakan Karantina berupa pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan menggunakan metode sampling; dan
c. tergolong Media Pembawa yang memiliki tingkat risiko sedang (medium risk), Tindakan Karantina dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan tingkat risiko Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal hasil pelaksanaan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Media Pembawa bebas dari HPHK dan OPTK dilakukan pembebasan.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan sertifikat pelepasan.

(1) Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik INDONESIA yang melalui PLB, wajib:
a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
b. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran untuk keperluan Tindakan Karantina.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberlakukan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik INDONESIA jika disyaratkan oleh negara tujuan.

(1) Pengeluaran Media Pembawa melalui PLB, dilakukan Tindakan Karantina berupa pemeriksaan, perlakuan, dan/atau pembebasan.
(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan disampaikan secara elektronik melalui portal INSW.
(3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

Dalam hal Media Pembawa yang akan dikeluarkan merupakan Media Pembawa yang telah dilakukan Tindakan Karantina berupa pembebasan pada saat pemasukannya, sertifikat pelepasan dapat digunakan sebagai persyaratan Tindakan Karantina dalam menerbitkan sertifikat kesehatan.

(1) Terhadap pelaksanaan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, dikenakan biaya jasa Karantina yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap pelaksanaan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan biaya jasa Karantina berupa penerbitan sertifikat kesehatan.
(3) Biaya jasa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dibebankan kepada Penyelenggara PLB dan disetorkan ke Kas Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA