Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan

yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
9. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh dinas pertanian kabupaten/kota dan dinas pertanian provinsi dengan berpedoman pada peta indikatif sebaran lahan sawah terdegradasi kesuburan dari Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:
a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan; dan
b. pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat.

(1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun usulan RK.
(2) RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. rincian dan lokasi kegiatan;
b. target keluaran (output) kegiatan;
c. rincian pendanaan kegiatan; dan
d. metode pelaksanaan kegiatan.
(3) Penyusunan RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(4) RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
(6) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(7) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Perangkat Daaerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian kepada Kementerian Pertanian.

(1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota.
(2) Kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian.
(3) Kegiatan pada bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan P2L.

(4) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. subkegiatan P2L, meliputi:
1. pengadaan sarana pembibitan;
2. pengembangan pendampingan/pelatihan demplot;
3. kegiatan pertanaman; dan
4. kegiatan pascapanen; dan
b. subkegiatan operasional kegiatan P2L, meliputi:
1. pendampingan CPCL;
2. pelatihan tematik;
3. pengawalan P2L; dan
4. monitoring dan pelaporan.
(5) Kegiatan pada bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan pendataan pertanian.
(6) Kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pembiayaan:
a. operasional admin BPP;
b. pembelian paket data di BPP;
c. koordinasi ke dinas kabupaten/kota;
d. bahan dan alat tulis kantor pelaporan; dan
e. dokumentasi dan penggandaan dokumen.
(7) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, prioritas nasional, dan kebijakan daerah.

(1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyelenggaraan ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
b. dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyuluhan, untuk kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(6).

(1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
(2) Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa kontraktual dan/atau Swakelola.

Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen yang memuat informasi terdiri atas:
a. kelompok penerima;
b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
c. titik koordinat;
d. sumber dana; dan
e. tahun pembuatan.

(1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas:

a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
c. volume kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian;
d. hasil kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian;
dan
e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode berjalan;
b. total volume kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian;
c. pelaksanaan kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian; dan
d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat pada:
a. minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semesteran; dan
b. minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dalam bentuk

fisik dan/atau elektronik melalui aplikasi ebudgeting.pertanian.go.id. dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk pengawasan oleh unit kerja Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan dan/atau penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian atas realisasi pelaksanaan yang dilaporkan.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
a. sasaran penerima manfaat;
b. jumlah dana;
c. waktu penyaluran;
d. penggunaan dana;
e. pertanggungjawaban; dan
f. kebermanfaatan.

(1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban secara rutin untuk:
a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran;
b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan;
c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan;
dan;
d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan, Dana Ketahanan Pangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilampiri dengan:
a. surat keputusan penetapan CPCL dari pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan/atau
b. revisi surat penyampaian rincian alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam hal terdapat

kesalahan, ketidaktepatan, dan/atau perubahan data.

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan dan/atau penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA