Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD,
adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat
KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
melaksanakan
Pemilu
di
kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk
melaksanakan
Pemilu
di
desa
atau
nama
lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN,
adalah
panitia
yang
dibentuk
oleh
KPU
untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya
disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk
melaksanakan
pemungutan
suara
di
tempat
pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri,
selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut
Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau
PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran
data pemilih.
15. Tempat . . .

15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Tempat
Pemungutan
Suara
Luar
Negeri,
selanjutnya
disingkat
TPSLN,
adalah
tempat
dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.
17. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
provinsi.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh
Panwaslu
Kabupaten/Kota
yang
bertugas
mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
21. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk
oleh
Panwaslu
Kecamatan
yang
bertugas
mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
22. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di luar negeri.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili
di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
24. Warga
Negara
Indonesia
adalah
orang-orang
bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.
25. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap
berumur
(tujuh
belas)
tahun
atau
lebih
atau
sudah/pernah kawin.
26. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan
perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
27. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
28. Perseorangan . . .

28. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
29. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk
meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
dan program Peserta Pemilu.
30. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan
untuk melakukan aktivitas kampanye.
31. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya
disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari
pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta
Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara
sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan
jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan
jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
32. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya
disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari
pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu
daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan
kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
a. perencanaan . . .

a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan
peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d. penetapan Peserta Pemilu;
e. penetapan
jumlah
kursi
dan
penetapan
daerah
pemilihan;
f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota;
g. masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional.
(4) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan
bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua)
bulan sebelum hari pemungutan suara.
(6) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
rincian
tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU.

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD
kabupaten/kota
dilaksanakan
dengan
sistem
proporsional terbuka.
(2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan
sistem distrik berwakil banyak.

Pasal 6 . . .

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh
Bawaslu.

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang
memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah
suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
(2) Partai
politik
yang
tidak
memenuhi
ambang
batas
perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai
politik
baru
dapat
menjadi
Peserta
Pemilu
setelah
memenuhi persyaratan:
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang
tentang Partai Politik;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima
persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan;
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen)
jumlah
kecamatan
di
kabupaten/kota
yang
bersangkutan;
e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat;

f. memiliki . . .

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu)
orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah
Penduduk
pada
kepengurusan
partai
politik
sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan
dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai
tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai
politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu
atas nama partai politik kepada KPU.

(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan
keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan
penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dilarang
sama dengan:
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
c. nama,
bendera,
atau
lambang
negara
lain
atau
lembaga/badan internasional;
d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis
atau organisasi terlarang;
e. nama atau gambar seseorang; atau
f. yang
mempunyai
persamaan
pada
pokoknya
atau
keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda
gambar partai politik lain.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Peserta Pemilu Anggota DPD

Peserta
Pemilu
untuk
memilih
anggota
DPD
adalah
perseorangan.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga
Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran
calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi
persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik
Indonesia setempat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pendidikan lain yang sederajat” antara lain
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren
Salafiah,
Sekolah
Menengah
Theologia
Kristen,
dan
Sekolah
Seminari.
Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai
menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang
bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan
jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan
mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang.
Orang . . .

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari
ketentuan ini.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan
sehat
yang
dibuktikan
dengan
surat
kesehatan
atau
surat
keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit
pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan
bebas narkoba.
Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “bersedia bekerja penuh waktu” adalah
bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat
mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPD.
Huruf k
Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat
tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta
badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon
anggota
DPD
tidak
lagi
memiliki
status
beserta
hak
dan
kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon
dalam daftar calon tetap.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf p meliputi:
a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000
(satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari
paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu
juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus
mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua
ribu) Pemilih;
c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima
juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang
harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000
(tiga ribu) Pemilih;
d. provinsi
yang
berpenduduk
lebih
dari
10.000.000
(sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas
juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling
sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima
belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari
paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
(3) Persyaratan . . .

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi
tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi
fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
(4) Seorang
pendukung
tidak
dibolehkan
memberikan
dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD
serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan
seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau
dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam
Pemilu.
(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang
calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan batal.
(6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD
ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan
mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta
Pemilu kepada KPU.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan
pusat partai politik.
(3) Pendaftaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap.
(4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan
sebelum hari pemungutan suara.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) meliputi:
a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
b. keputusan . . .

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus
tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang
kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus
tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang
penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang,
dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;
f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah
Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik;
dan
h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2).
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan
sebelum hari pemungutan suara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

(1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dengan melampirkan
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf g, dan huruf h serta dilengkapi dengan surat
keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR
dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu
sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.
(2) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu oleh KPU.
(3) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan
dalam sidang pleno KPU.
(4) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu
dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka
dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta
Pemilu.
(5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) diumumkan oleh KPU.

Bagian Keenam
Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi
Partai Politik Calon Peserta Pemilu

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai
politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian
yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai
politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau
menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka
Bawaslu . . .

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan
temuan
tersebut
kepada
KPU,
KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Temuan
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara
telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu
dalam daftar Pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara
Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima
ratus enam puluh).banyak

Pasal 22 . . .

(1) Daerah
pemilihan
anggota
DPR
adalah
provinsi,
kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling
sedikit 3(tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan,
penentuan
daerah
pemilihan
menggunakan
bagian
kabupaten/kota.
(4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan
dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada
Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

(1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit
35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang
bersangkutan dengan ketentuan:
a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan
1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga
puluh lima) kursi;
b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000
(satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang
memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000
(tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang
memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000
(lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang
memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
e. provinsi . . .

e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000
(tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta)
orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000
(sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas
juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima)
kursi; dan
g. provinsi
dengan
jumlah
Penduduk
lebih
dari
11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi
100 (seratus) kursi.

(1) Daerah
pemilihan
anggota
DPRD
provinsi
adalah
kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah
kursi
setiap
daerah
pemilihan
anggota
DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling
banyak 12 (dua belas) kursi.
(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan,
penentuan
daerah
pemilihan
menggunakan
bagian
kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan
alokasi
kursi
anggota
DPRD
provinsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
peraturan KPU.

(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk
setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
(2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua
belas) kursi.
(3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah
Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi
induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan
alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penataan . . .

(4) Penataan
daerah
pemilihan
di
provinsi
induk
dan
pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan
untuk Pemilu berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan
alokasi
kursi
anggota
DPRD
provinsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
peraturan KPU.

Bagian Ketiga
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota

(1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling
sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
(2) Jumlah
kursi
DPRD
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk
kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai
dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh
alokasi 20 (dua puluh) kursi;
b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari
100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua
ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh
lima) kursi;
c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari
200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga
ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh)
kursi;
d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari
300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000
(empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga
puluh lima) kursi;
e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari
400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000
(lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat
puluh) kursi;
f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari
500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000
(satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh
lima) kursi; dan
g. kabupaten . . .

g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari
1.000.000
(satu
juta)
orang
memperoleh
alokasi
50 (lima puluh) kursi.

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah
kecamatan, atau gabungan kecamatan.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD
kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling
banyak 12 (dua belas) kursi.
(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan,
penentuan
daerah
pemilihan
menggunakan
bagian
kecamatan atau nama lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan
alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
peraturan KPU.

(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya
daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
(2) Alokasi
kursi
akibat
hilangnya
daerah
pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali
sesuai dengan jumlah Penduduk.

(1) Jumlah
kursi
anggota
DPRD
kabupaten/kota
yang
dibentuk
setelah
Pemilu
ditetapkan
berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak
12 (dua belas) kursi.
(3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru
setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di
kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk
berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Penataan . . .

(4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan
pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru
dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan
alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
peraturan KPU.

Bagian Keempat
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan
4 (empat).

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data
kependudukan dalam bentuk:
a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai
bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan
bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara;
dan
c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di
luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan
daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

(2) Data . . .

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan paling
lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan
suara dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
b. gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
c. bupati/walikota
menyerahkan
kepada
KPU
Kabupaten/Kota.
(3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri
kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum
hari pemungutan suara.
(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama
KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Luar Negeri.
(5) Data kependudukan yang telah disinkronisasikan oleh
Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
(6) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu
yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara dengan mekanisme:
a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU;
c. gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
d. bupati/walikota
menyerahkan
kepada
KPU
Kabupaten/Kota.
(7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat
tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data
Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang
terakhir.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Daftar Pemilih

(1) KPU
Kabupaten/Kota
menggunakan
Data
Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (5) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama,
tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak memilih.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih
diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran Data Pemilih

(1) KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
pemutakhiran
data
Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5).
(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling
lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya Data Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (6).
(3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU
Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
(4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih
memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar
sebagai Pemilih.
(5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan
penyusunan daftar pemilih sementara.

(1) Pantarlih
terdiri
atas
perangkat
desa
atau
nama
lain/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau nama
lain, dan/atau warga masyarakat.
(2) Pantarlih . . .

(2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh PPS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja
Pantarlih diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Keempat
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

(1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis
domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain.
(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat
belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat.
(4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK
kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan
sebagai
bahan
untuk
mendapatkan
masukan
dan
tanggapan.
(5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima
PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar
pemilih sementara diumumkan.
(6) PPS
wajib
memperbaiki
daftar
pemilih
sementara
berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan
Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak
berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diumumkan kembali
oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.

(2) PPS . . .

(2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih
sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan
tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari
setelah berakhirnya pengumuman.
(3) Daftar
pemilih
sementara
hasil
perbaikan
akhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk
menyusun daftar pemilih tetap.

Bagian Kelima
Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

(1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap
berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan basis TPS.
(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya
perbaikan
terhadap
daftar
pemilih
sementara
hasil
perbaikan.
(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU
Provinsi, PPK, dan PPS.
(5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar
pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan
perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat
kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram
padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(6) Salinan
softcopy
atau
cakram
padat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

(1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima
dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara.
(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.
Pasal 40 . . .

(1) Daftar
pemilih
tetap
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 38 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih
tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.
(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam
daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan
tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk
memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
(3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan,
seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan
bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih
dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
(4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan oleh PPS.
(5) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat
sebagai
Pemilih
dan
tidak
memiliki
identitas
kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar
pemilih
sementara,
daftar
pemilih
sementara
hasil
perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih
tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan
memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga
negara
dalam
daftar
pemilih
khusus
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Keenam
Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri

(1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan
data
Penduduk
Warga
Negara
Indonesia
dan
Data
Penduduk
Potensial
Pemilih
Pemilu
di
negara
akreditasinya.
(2) PPLN menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pasal 42 . . .

(1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling
lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk
Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial
Pemilih Pemilu.
(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
(3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
pegawai
Perwakilan
Republik
Indonesia
dan
warga
masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
(4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

(1)
PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
(2)
Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling
lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data
Pemilih.
(3)
Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat
belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat.
(4)
Masukan
dan
tanggapan
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua
puluh
satu)
hari
sejak
daftar
pemilih
sementara
diumumkan.
(5)
PPLN
wajib
memperbaiki
daftar
pemilih
sementara
berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling
lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan
tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(6)
Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan
penyusunan daftar pemilih tetap.

(1) PPLN
menetapkan
daftar
pemilih
sementara
hasil
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6)
menjadi daftar pemilih tetap.

(2) PPLN . . .

(2) PPLN
mengirim
daftar
pemilih
tetap
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan
kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

(1)
PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN
berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1).
(2)
Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN
dalam melaksanakan pemungutan suara.

(1) Daftar
pemilih
tetap
berbasis
TPSLN
sebagaimana
dimaksud Pasal 45 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar
pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.
(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam
daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena
keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan
haknya
untuk
memilih
di
TPSLN
tempat
yang
bersangkutan terdaftar.

Bagian Ketujuh
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar
pemilih tetap di kabupaten/kota.
(2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap
di provinsi.
(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara
nasional.

Pasal 48 . . .

(1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data
pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih
tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat
terintegrasi
dengan
sistem
informasi
administrasi
kependudukan.
(2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan
memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data
Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan
dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran
data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar
pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar
pemilih
sementara
hasil
perbaikan,
penetapan
dan
pengumuman
daftar
pemilih
tetap,
daftar
pemilih
tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar
pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas
pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan
pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan
pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan,
penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar
pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap
luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 50 . . .

(1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian
anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia
yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
(2) Temuan
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
PPLN.

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan
harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa
Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang
sederajat;
f. setia . . .

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
h. sehat jasmani dan rohani;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia,
anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan
publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat
akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan
konflik
kepentingan
dengan
tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai
pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara;
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti . . .

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi
ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah,
sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang
dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;
c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang
tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman
5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari
lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah
dijatuhi pidana;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja
penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup;
g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris,
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang
ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
pegawai
negeri
sipil,
anggota
Tentara
Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara;
i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya
dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu)
lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup; dan
k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan
pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di
atas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau
peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat pusat” adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Politik atau sebutan lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pengurus Partai Politik tingkat provinsi”
adalah Ketua Dewan Pimpinan daerah partai politik tingkat provinsi
atau sebutan lainnya.

Ayat (4)
Yang
dimaksud
dengan
“Pengurus
Partai
Politik
tingkat
kabupaten/kota” adalah Ketua Dewan Pimpinan daerah partai politik
tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah
kursi pada setiap daerah pemilihan.

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.

Pasal 56 . . .

(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor
urut.
(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal
calon.
(3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pas foto diri terbaru.

(1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 diajukan kepada:
a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang
ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan
sekretaris jenderal atau sebutan lain;
b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD
provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan
lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota
DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua
atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
(2)
Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan
sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon
anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.
(2) KPU . . .

(2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal
calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap
terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan
dan
kebenaran
dokumen
persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota
dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.

(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak
terpenuhi,
maka
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta
Pemilu.
(2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-
kurangnya
30%
(tiga
puluh
persen)
keterwakilan
perempuan,
maka
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai
politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal
calon
anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.

(1)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta
kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan
atau menggunakan dokumen palsu.
(2)
Partai politik mengajukan nama bakal calon baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh
partai politik.

(3) Partai . . .

(3)
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak
dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan
pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan
dokumen
palsu
tersebut
dikeluarkan
setelah
ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.
(4)
KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

(1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaan
verifikasi
kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)
Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota
menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota

(1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 disusun dalam daftar calon sementara
oleh:
a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota
DPRD provinsi; dan
c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara
anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi
dengan pas foto diri terbaru.
(4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya di 1 (satu) media
massa cetak harian dan media massa elektronik nasional
dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa
elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya
selama 5 (lima) hari.
(5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan
kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara
diumumkan.
(6) KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
mengumumkan
persentase
keterwakilan
perempuan
dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing
pada media massa cetak harian nasional dan media massa
elektronik nasional.

Pasal 63 . . .

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta
klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan
tanggapan dari masyarakat.
(2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan
kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi
masukan dan tanggapan dari masyarakat.
(3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut
tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
memberitahukan
dan
memberikan
kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan
pengganti calon
dan daftar calon sementara hasil
perbaikan.
(5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara
hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan
dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diterima oleh partai politik.
(6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama
3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti
calon dan daftar calon sementara.
(7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon
dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon
sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 64 . . .

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan
dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan
administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum
tetap
yang
menyatakan
tidak
terbukti
adanya
pemalsuan
dokumen
atau
penggunaan
dokumen
palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibacakan setelah
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan
daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar
calon tetap.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pengumuman Daftar
Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

(1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
(2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD
provinsi.
(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap
anggota DPRD kabupaten/kota.
(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan
dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
diumumkan
oleh
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota.
(2) KPU . . .

(2) KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam
daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media
massa cetak harian nasional dan media massa elektronik
nasional.
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pedoman
teknis
pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
dan
Pasal
dapat
mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD
kepada KPU melalui KPU Provinsi.
(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda
tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat, atau surat
keterangan
lain
yang
dilegalisasi
oleh
satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah;
c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota
DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman
hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat
keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon
yang pernah dijatuhi pidana;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja
penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup;
g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris,
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan
konflik
kepentingan
dengan
tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang
ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
h. surat . . .

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan
i. surat
pernyataan
tentang
kesediaan
hanya
mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang
ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
(3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua
belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Kedelapan
Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Anggota DPD

(1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
(2) KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota
membantu
pelaksanaan
verifikasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1).

(1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuktikan dengan
daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap
jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda
penduduk setiap pendukung.
(2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data
yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD
terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal
pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan
jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima
puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang
digandakan.
Bagian Kesembilan . . .

Bagian Kesembilan
Pengawasan atas Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD

(1) Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaan
verifikasi
kelengkapan
persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon
anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota
menyampaikan
temuan
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

(1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
(3) Daftar
calon
sementara
anggota
DPD
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU sekurang-
kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan
media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media
massa cetak harian dan media massa elektronik daerah
serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat.
(4) Masukan
dan
tanggapan
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling
lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara
diumumkan.
Pasal 73 . . .

(1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan
daftar
calon
sementara
anggota
DPD
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) disampaikan secara
tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri.
(2) KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi
kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan
tanggapan masyarakat.

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan
dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan
administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka
KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum
tetap
yang
menyatakan
tidak
terbukti
adanya
pemalsuan
dokumen
atau
penggunaan
dokumen
palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dibacakan setelah KPU
dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD,
putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Bagian Kesebelas
Penetapan dan Pengumuman
Daftar Calon Tetap Anggota DPD

(1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
(2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi
dengan pas foto diri terbaru.
(3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pedoman
teknis
pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik
masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
(2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
(3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai
politik,
calon
anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
DPRD
kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang,
dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas
calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang
ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
(3) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.
(4) Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas
yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 80 . . .

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Materi Kampanye

(1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang
dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD
provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi,
misi, dan program partai politik.
(2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang
dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi,
dan program yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
dapat dilakukan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
f. rapat umum; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye
Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83 . . .

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga)
hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh
satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa
Tenang.
(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye
Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan
kepada Pemilih untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
d. memilih calon anggota DPD tertentu.

(1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye
Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
(2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu
anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU setelah
KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
(3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu
anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU
Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta
Pemilu.
(4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU
Kabupaten/Kota
setelah
KPU
Kabupaten/Kota
berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Larangan dalam Kampanye

(1) Pelaksana,
peserta,
dan
petugas
Kampanye
Pemilu
dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam
untuk
melakukan
kekerasan
atau
menganjurkan
penggunaan
kekerasan
kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak
dan/atau
menghilangkan
alat
peraga
kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut
Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu
dilarang mengikutsertakan:
a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada
Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;
c. Gubernur,
Deputi
Gubernur
Senior,
dan
deputi
gubernur Bank Indonesia;
d. direksi . . .

d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. pegawai negeri sipil;
f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
g. kepala desa; dan
h. perangkat desa.
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang
ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1)
huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2)
merupakan tindak pidana Pemilu.

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil
Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi
ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan
jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat
negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
b
dilaksanakan
dengan
memperhatikan
keberlangsungan
tugas
penyelenggaraan
negara
dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kelima
Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya
pelanggaran
larangan
Kampanye
Pemilu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana
dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 89 . . .

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun
tidak langsung untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
d. memilih
calon
anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
DPRD
kabupaten/kota tertentu; atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu
yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
untuk
mengambil tindakan berupa:
a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Bagian Keenam
Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye
Paragraf 1
Umum

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu
dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga
penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pemberitaan . . .

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta
Pemilu kepada masyarakat.
(3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan
gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif,
grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang
dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam
memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86.
(5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang
menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau
bentuk
lainnya
yang
mengarah
pada
kepentingan
Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan
Peserta Pemilu.

(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia,
lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia,
lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran
swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan
alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara
berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi
Kampanye Pemilu.
(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses
Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi
tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye
Peserta Pemilu.
(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia
menetapkan
standar
biaya
dan
persyaratan
iklan
Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta
Pemilu.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Pemberitaan Kampanye

(1)
Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media
massa cetak dan oleh lembaga penyiaran dengan siaran
langsung atau siaran tunda.
(2)
Media
massa
cetak
dan
lembaga
penyiaran
yang
menyediakan
rubrik
khusus
untuk
pemberitaan
Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang
kepada semua Peserta Pemilu.

Paragraf 3
Penyiaran Kampanye

(1)
Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga
penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang
melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara
pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
(2)
Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara
penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur
oleh lembaga penyiaran.
(3)
Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus
mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86.
(4)
Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan
oleh
lembaga
penyiaran
dapat
mengikutsertakan
masyarakat,
antara lain
melalui telepon,
faksimile,
layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik.

Paragraf 4
Iklan Kampanye

(1)
Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta
Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran
dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan
untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (2).
(2) Media . . .

(2)
Media
massa
cetak
dan
lembaga
penyiaran
wajib
memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta
Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye
Pemilu.
(3)
Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan
iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak dan
lembaga penyiaran.

(1)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang
menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk
Kampanye Pemilu.
(2)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang
menerima program sponsor dalam format atau segmen
apa
pun
yang
dapat
dikategorikan
sebagai
iklan
Kampanye Pemilu.
(3)
Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta
Pemilu
dilarang
menjual
spot
iklan
yang
tidak
dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada
Peserta Pemilu yang lain.

(1)
Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di
televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif
sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga
puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari
selama masa Kampanye Pemilu.
(2)
Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di
radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif
sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama
60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap
hari selama masa Kampanye Pemilu.
(3)
Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
untuk semua jenis iklan.
(4)
Pengaturan
dan
penjadwalan
pemasangan
iklan
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh
lembaga
penyiaran
dengan
kewajiban
memberikan
kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
Pasal 98 . . .

(1)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan
iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye
Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan
untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib
menentukan
standar
tarif
iklan
Kampanye
Pemilu
komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta
Pemilu.
(3)
Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat
harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu
komersial.
(4)
Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib
menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk
masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam
sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
(5)
Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi
sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran
atau dibuat oleh pihak lain.
(6)
Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan
untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
media massa cetak dan lembaga penyiaran.
(7)
Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan
untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil
dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta
untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta
Pemilu.

Pasal 100 . . .

Yang dimaksud dengan “Komisi Penyiaran Indonesia” adalah Komisi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran.
Yang . . .

Yang dimaksud dengan “Dewan Pers” adalah Dewan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

KPU dalam merumuskan peraturan tentang pemberitaan, penyiaran,
iklan Kampanye Pemilu, dan pemberian sanksi berkoordinasi dengan
Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
PPLN
berkoordinasi
dengan
Pemerintah,
pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa
atau
nama
lain/kelurahan,
dan
kantor
perwakilan
Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat
peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.
(2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,
kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat
yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus
dengan izin pemilik tempat tersebut.
(4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan
oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari pemungutan suara.
(5) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pemasangan
dan
pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam
peraturan KPU.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

(1) Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota,
kecamatan,
dan
desa
atau
nama
lain/kelurahan
memberikan
kesempatan
yang
sama
kepada pelaksana Kampanye Pemilu dalam penggunaan
fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye
Pemilu.
(2) Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia
dilarang
melakukan
tindakan
yang
menguntungkan atau merugikan pelaksana Kampanye
Pemilu.

Bagian Kesembilan
Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
Pengawas
Pemilu
Lapangan,
dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama
lain/kelurahan.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan
adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di
tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang dilakukan
oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye
Pemilu, dan petugas Kampanye Pemilu.

Pasal 106 . . .

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
PPS
dengan
sengaja
melakukan
atau
lalai
dalam
pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat
desa
atau
nama
lain/kelurahan,
Pengawas
Pemilu
Lapangan
menyampaikan
laporan
kepada
Panwaslu
Kecamatan.
(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas
kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam
pelaksanaan
kampanye
yang
mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat
desa
atau
nama
lain/kelurahan,
Pengawas
Pemilu
Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

(1)
PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang
dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
di
tingkat
desa
atau
nama
lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (2) dengan:
a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu
yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana
Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan Kampanye
Pemilu;
c. melarang
pelaksana
Kampanye
Pemilu
untuk
melaksanakan
Kampanye
Pemilu
berikutnya;
dan/atau
d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berikutnya.
(2)
PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan
penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 108 . . .

(1)
Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dengan
melaporkan kepada PPK.
(2)
PPK
wajib
menindaklanjuti
laporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan
tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3)
KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan
sanksi administratif kepada PPS.

(1)
Panwaslu
Kecamatan
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.
(2)
Panwaslu
Kecamatan
menerima
laporan
dugaan
pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat
kecamatan
yang
dilakukan
oleh
PPK,
pelaksana
kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

(1)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam
pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat
kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
pelaksana Kampanye, peserta kampanye atau petugas
kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam
pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat
kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan
kepada PPK.

Pasal 111 . . .

(1)
PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang
dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan:
a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu
yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal
ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya
tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan
Kampanye Pemilu;
c. melarang
pelaksana
Kampanye
Pemilu
untuk
melaksanakan
Kampanye
Pemilu
berikutnya;
dan/atau
d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berikutnya.
(2)
KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) sebagai
suatu temuan dan menyampaikannya kepada KPU
Kabupaten/Kota.
(2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan
sanksi administratif kepada PPK.

(1) Panwaslu
Kabupaten/Kota
melakukan
pengawasan
pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
di
tingkat
kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya:
a. kesengajaan
atau
kelalaian
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat
KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya
Kampanye
Pemilu
yang
sedang
berlangsung; atau
b. kesengajaan . . .

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye,
peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan
tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif
yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu
yang sedang berlangsung.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota:
a. menerima
laporan
dugaan
pelanggaran
terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur
pidana;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Kabupaten/Kota
tentang
pelanggaran
Kampanye
Pemilu untuk ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran
tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye
Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris
dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada
Bawaslu; dan/atau
f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan
sanksi
kepada
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota
yang
terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

(1)
Panwaslu
Kabupaten/Kota
menyelesaikan
laporan
dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 113 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran
administratif,
pada
hari
yang
sama
dengan
hari
diterimanya laporan.
(2)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta
Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu
Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan
tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3) KPU . . .

(3)
KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan
dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang
cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana
dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya
laporan.
(4)
Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan
pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
oleh
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan
laporan tersebut kepada Bawaslu.

(1)
KPU dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
(2)
Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-
Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan
dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye
Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan
peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113, Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan dugaan
adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada:
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
b. Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi
Bawaslu.

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Pasal 118 . . .

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
di
tingkat
provinsi
terhadap
kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:
a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana
Pemilu
atau
pelanggaran
administratif
yang
mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang
sedang berlangsung; atau
b. pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan/atau
petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya
Kampanye
Pemilu
yang
sedang
berlangsung.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:
a. menerima
laporan
dugaan
pelanggaran
terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur
pidana;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk
ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran
tindak
pidana
Pemilu
kepada
Kepolisian
Negara
Republik Indonesia;
e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk
mengeluarkan
rekomendasi
Bawaslu
yang
berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota
KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat
KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu
atau
administratif
yang
mengakibatkan
terganggunya
Kampanye
Pemilu
yang
sedang
berlangsung.

Pasal 119 . . .

(1)
Bawaslu
Provinsi
menindaklanjuti
laporan
dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2)
huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada
hari yang sama dengan diterimanya laporan.
(2)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta
Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi
menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU
Provinsi.
(3)
KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan
temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup
adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan
peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
(4)
Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan
pelanggaran
administratif
terhadap
ketentuan
pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi,
sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi,
maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut
kepada Bawaslu.

(1)
KPU dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
(2)
Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur
dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik
yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan adanya
tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi,
pelaksana
dan
peserta
Kampanye
Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bawaslu Provinsi:
a. melaporkan . . .

a. melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
b. melaporkan
kepada
Bawaslu
sebagai
dasar
untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu.

Bawaslu
Provinsi
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan
Kampanye
Pemilu
secara
nasional,
terhadap
kemungkinan adanya:
a. kesengajaan
atau
kelalaian
anggota
KPU,
KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal
KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris
KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang
sedang berlangsung; atau
b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye,
peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan
tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif
yang
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan
Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bawaslu:
a. menerima
laporan
dugaan
adanya
pelanggaran
terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
b. menindaklanjuti
temuan
dan
laporan
adanya
pelanggaran
Kampanye
Pemilu
yang
tidak
mengandung unsur pidana;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk
ditindaklanjuti;

d. meneruskan . . .

d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan
adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
e. memberikan
rekomendasi
kepada
KPU
tentang
dugaan
adanya
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh
anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal
KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU
Provinsi,
sekretaris
KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai
sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota
berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota; dan/atau
f.
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU
Kabupaten/Kota,
Sekretaris
Jenderal
KPU,
pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris
KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan
Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

(1)
Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya
pelanggaran
administratif
terhadap
ketentuan
pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan
penyelesaian
pada
hari
yang
sama
dengan
hari
diterimanya laporan.
(2)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang
dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana
dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu
menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
(3)
Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang
mengandung bukti permulaan yang cukup tentang
dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana
dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian
pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(4) Dalam . . .

(4)
Dalam
hal
Bawaslu
menerima
laporan
dugaan
pelanggaran
administratif
terhadap
ketentuan
pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU,
pegawai
Sekretariat
Jenderal
KPU,
sekretaris
KPU
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai
sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota,
maka
Bawaslu
memberikan
rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

(1)
Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) selain yang diatur
dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU.
(2)
Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) selain yang diatur
dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik
yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak
pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai
Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan
peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
123 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, Bawaslu:
a. melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
b. memberikan rekomendasi kepada KPU.

Pasal 127 . . .

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut
rekomendasi
Bawaslu
tentang
pengenaan
sanksi
penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada
anggota
KPU,
KPU
Provinsi,
KPU
Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU,
sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi,
sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota serta tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota terhadap temuan atau laporan yang
diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye
Pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Dana Kampanye Pemilu

(1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
(2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari:
a. partai politik;
b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan;
dan
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
(4) Dana
Kampanye
Pemilu
berupa
uang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening
khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada
bank.
(5) Dana . . .

(5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada
saat sumbangan itu diterima.
(6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
dicatat
dalam
pembukuan
penerimaan
dan
pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah
dari pembukuan keuangan partai politik.
(7) Pembukuan
dana
Kampanye
Pemilu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah
partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan
ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan
penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu
kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2)
huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari
perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

(1)
Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)
Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp7.500.000.000,00
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(3)
Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
(4)
Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain
perseorangan yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,
dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilarang
menggunakan . . .

menggunakan
kelebihan
dana
tersebut
dan
wajib
melaporkannya
kepada
KPU
serta
menyerahkan
sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat
14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu
berakhir.
(5)
Peserta
Pemilu
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1)
Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan
menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-
masing.
(2)
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari:
a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(3)
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(4)
Dana
Kampanye
Pemilu
berupa
uang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening
khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang
bersangkutan pada bank.
(5)
Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada
saat sumbangan itu diterima.
(6)
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan
pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah
dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD
yang bersangkutan.
(7)
Pembukuan
dana
Kampanye
Pemilu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah
calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan
ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan
penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu
kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 133 . . .

(1)
Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal
dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh
lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
(2)
Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal
dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,
dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh
lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)
Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
(4)
Peserta Pemilu calon anggota DPD yang menerima
sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan/atau
sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau
badan
usaha
nonpemerintah
yang
melebihi
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan
sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada
KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut
kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
(5)
Peserta Pemilu calon anggota DPD yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1)
Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu
dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum.

(2) Calon . . .

(2)
Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan
laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus
dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama
jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum.

(1)
Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang
meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan
kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU
paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan
suara.
(2)
Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta
Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib
disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk
oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari
pemungutan suara.
(3)
Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama
(tiga
puluh)
hari
sejak
diterimanya
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta
Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama
7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
menerima
hasil
audit
dari
kantor
akuntan publik.
(5)
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu
kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

(1)
KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) yang
memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
(2)
Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. membuat . . .

a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai
cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak
berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung
dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta
Pemilu;
b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai
cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan
merupakan anggota atau pengurus partai politik.
(3)
Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara.

(1)
Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dalam
proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan
informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), KPU membatalkan
penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
(2)
Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak
mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 136 ayat (3).
(3)
KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk
melanjutkan
pelaksanaan
audit
atas
laporan
dana
Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

(1)
Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak
menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan
dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu
pada wilayah yang bersangkutan.

(2) Dalam . . .

(2)
Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak
menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu
kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon
anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
(3)
Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran
dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik
yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya
calon
anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
(4)
Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran
dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik
yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD
yang
bersangkutan
dikenai
sanksi
berupa
tidak
ditetapkan menjadi calon terpilih.

(1)
Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana
Kampanye Pemilu yang berasal dari:
a. pihak asing;
b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah; atau
d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
(2)
Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana
tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan
menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa
Kampanye Pemilu berakhir.
(3)
Peserta
Pemilu
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 140 . . .

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
pelaksana kampanye Peserta Pemilu melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, KPU, KPU Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
tindakan
hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1) KPU
bertanggung
jawab
dalam
merencanakan
dan
menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan
sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam
pelaksanaan
pengadaan
dan
pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 terdiri atas:
a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel;
f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
g. tempat pemungutan suara.
(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan,
kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan
perlengkapan lainnya.
(3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan
pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan KPU.
(4) Pengadaan . . .

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU
dengan
berpedoman
pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan
ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan
kewenangannya kepada sekretaris KPU Provinsi dan
sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
(6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS
bekerja sama dengan masyarakat.
(7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling
lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
(8) Pendistribusian
perlengkapan
pemungutan
suara
dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
(9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan
pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan
Pemerintah,
pemerintah
daerah,
Tentara
Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1)
Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai
politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan
nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah
pemilihan.
(2)
Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas
foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk
setiap daerah pemilihan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan KPU.

Pasal 144 . . .

(1)
Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain
surat suara diatur dalam peraturan KPU.
(2)
Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota
DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan
dengan keputusan KPU.

(1)
Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan
mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan
kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas
baik.
(2)
Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah
Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari
jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan
dengan keputusan KPU.
(3)
Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya
jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan
suara ulang.
(4)
Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan
sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara
ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat
suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota.

(1)
Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat
suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah
yang ditetapkan oleh KPU.
(2)
Perusahaan
pencetak
surat
suara
wajib
menjaga
kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
(3)
KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk mengamankan surat suara selama
proses
pencetakan
berlangsung,
menyimpan,
dan
mendistribusikannya ke tempat tujuan.

(4) KPU . . .

(4)
KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang
telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau
jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita
acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan
petugas KPU.
(5)
KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi,
dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat
suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel
dan menyimpannya.
(6)
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan
terhadap
pencetakan,
penghitungan,
penyimpanan,
pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat
tujuan diatur dengan peraturan KPU.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal
KPU,
sekretariat
KPU
Provinsi,
dan
sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

(1)
Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan
secara serentak.
(2)
Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
untuk
semua
daerah
pemilihan
ditetapkan dengan keputusan KPU.

(1)
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS
meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di
TPS yang bersangkutan;
b. Pemilih . . .

b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
dan
c. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap
dan daftar pemilih tambahan.
(2)
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS
lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan
dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
(3)
Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut
mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPK.

(1)
Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap
atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan
kartu tanda penduduk atau paspor.
(2)
Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk
atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberlakukan ketentuan:
a. memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain
sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau
paspornya;
b. terlebih
dahulu
mendaftarkan
diri
pada
KPPS
setempat; dan
c. dilakukan
(satu)
jam
sebelum
selesainya
pemungutan suara di TPS setempat.
(3)
Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat
di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
dan
b. dilakukan
(satu)
jam
sebelum
selesainya
pemungutan suara di TPS setempat.

(1)
Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus)
orang.

(2) Jumlah . . .

(2)
Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah
Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan
daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua
persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
(3)
Penggunaan
surat
suara
cadangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
(4)
Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan peraturan KPU.

(1)
Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
(2)
Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
(3)
Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi
Peserta Pemilu.
(4)
Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di
setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang
ditetapkan oleh PPS.
(5)
Pengawasan
pemungutan
suara
dilaksanakan
oleh
Pengawas Pemilu Lapangan.
(6)
Pemantauan
pemungutan
suara
dilaksanakan
oleh
pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(7)
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau dari calon anggota DPD.

(1)
Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan
kegiatan yang meliputi:
a. penyiapan TPS;
b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih
tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di TPS; dan
c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar
pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan
Pengawas Pemilu Lapangan.

(2) Dalam . . .

(2)
Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan
kegiatan yang meliputi:
a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
b. rapat pemungutan suara;
c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan
petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
d. penjelasan
kepada
Pemilih
tentang
tata
cara
pemungutan suara; dan
e. pelaksanaan pemberian suara.

Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara
mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai
politik dan/atau nama calon pada surat suara.

(1)
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
a. membuka kotak suara;
b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d. menghitung
jumlah
setiap
jenis
dokumen
dan
peralatan;
e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
f. menandatangani surat suara yang akan digunakan
oleh Pemilih.
(2)
Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau
Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri
kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita
acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh
2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir.

(1)
Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan
oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
(2) Apabila . . .

(2)
Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata
rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara
pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara
yang rusak dalam berita acara.
(3)
Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
KPPS
dan
KPPS
hanya
memberikan
surat
suara
pengganti 1 (satu) kali.

(1)
Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai
halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di
TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan
Pemilih.
(2)
Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
merahasiakan pilihan Pemilih.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan
kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

(1)
Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang
berada di luar negeri hanya untuk calon anggota DPR.
(2)
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia
dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang
disesuaikan
dengan
waktu
pemungutan
suara
di
Indonesia.
(3)
Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di
TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan
suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di
Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(1)
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di
TPSLN meliputi:
a. Pemilih . . .

a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada
TPSLN yang bersangkutan;
b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
dan
c.
Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap
dan daftar pemilih tambahan.
(2)
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN
lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari
PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
(3)
KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat
dan melaporkan kepada PPLN.

(1)
Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap
atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 159 ayat (1) huruf c dapat menggunakan
paspor.
(2)
Pemilih
yang
menggunakan
paspor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN
setempat; dan
b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum
selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

(1)
Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh
KPPSLN.
(2)
Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
(3)
Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi
Partai Politik Peserta Pemilu.
(4)
Pengawasan
pemungutan
suara
dilaksanakan
oleh
Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(5)
Pemantauan
pemungutan
suara
dilaksanakan
oleh
pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU.
(6)
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta
Pemilu.
Pasal 162 . . .

(1)
Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan
kegiatan yang meliputi:
a.
penyiapan TPSLN;
b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih
tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap
anggota DPR di TPSLN; dan
c.
penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar
pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(2)
Dalam
pelaksanaan
pemungutan
suara,
KPPSLN
melakukan kegiatan yang meliputi:
a.
pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
b.
rapat pemungutan suara;
c.
pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan
petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan
TPSLN;
d.
penjelasan
kepada
Pemilih
tentang
tata
cara
pemungutan suara; dan
e.
pelaksanaan pemberian suara.

(1)
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
a.
membuka kotak suara;
b.
mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c.
mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d.
menghitung
jumlah
setiap
jenis
dokumen
dan
peralatan;
e.
memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
f.
menandatangani surat suara yang akan digunakan
oleh Pemilih.
(2)
Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar
Negeri, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak
menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Ketua . . .

(3)
Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani
berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling
sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi
Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir.

(1)
Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh
KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
(2)
Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata
rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat
suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat
suara yang rusak dalam berita acara.
(3)
Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara
pengganti 1 (satu) kali.

(1)
Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai
halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di
TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan
pemilih.
(2)
Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
merahasiakan pilihan Pemilih.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan
kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

(1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau
catatan apa pun pada surat suara.
(2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain
dinyatakan tidak sah.

Pasal 167 . . .

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah tanda yang menandai
Pemilih dengan tinta sehingga tanda itu jelas dan mudah terlihat,
tidak terhapus sampai penghitungan suara dilaksanakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara
sebelum pemungutan suara berakhir.
(2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan
suara diatur dalam peraturan KPU.

(1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan
pemungutan suara secara tertib dan lancar.
(2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan
bertanggung jawab.
(3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung
jawab.
(4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib
menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di
lingkungan TPS/TPSLN.
(5) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri
wajib
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaan
pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

(1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau
yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara
dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
(2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
(3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
memelihara
ketertiban
dan
kelancaran
pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 171 . . .

(1) Dalam
hal
terjadi
penyimpangan
pelaksanaan
pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu
Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan
saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan
petugas
ketenteraman,
ketertiban,
dan
keamanan
TPS/TPSLN.
(2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran
perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban,
dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh
anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu,
petugas
ketenteraman,
ketertiban,
dan
keamanan
melakukan penanganan secara memadai.
(2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau
Pemilu
tidak
mematuhi
penanganan
oleh
petugas
ketenteraman,
ketertiban,
dan
keamanan,
yang
bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(1)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib
melaksanakan penghitungan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) KPU . . .

(2)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPLN
wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pelaksanaan
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara di TPS/TPSLN

(1) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
(2) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR di TPSLN dilaksanakan oleh
KPPSLN.
(3) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di TPS disaksikan oleh saksi Peserta
Pemilu.
(4) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR di TPSLN disaksikan oleh saksi
Peserta Pemilu.
(5) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu
Lapangan.
(6) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR di TPSLN diawasi oleh Pengawas
Pemilu Luar Negeri.
(7) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu
dan masyarakat.
(8) Penghitungan . . .

(8) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR di TPSLN dipantau oleh
pemantau Pemilu dan masyarakat.
(9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat
pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis
dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

(1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah
waktu pemungutan suara berakhir.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya
dilakukan
dan
selesai
di
TPS/TPSLN
yang
bersangkutan pada hari pemungutan suara.

(1) KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
(2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam
TPSLN.
(3) Saksi
menyaksikan
dan
mencatat
pelaksanaan
penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di dalam TPS/TPSLN.
(4) Pengawas
Pemilu
Lapangan
mengawasi
pelaksanaan
penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di dalam TPS.
(5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan
penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR di dalam TPSLN.
(6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota di luar TPS.
(7) Pemantau . . .

(7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota DPR di luar TPSLN.
(8) Warga
masyarakat
menyaksikan
pelaksanaan
penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di luar TPS.
(9) Warga
masyarakat
menyaksikan
pelaksanaan
penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
suara calon anggota DPR di luar TPSLN.

(1) Sebelum
melaksanakan
penghitungan
suara,
KPPS/KPPSLN menghitung:
a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan daftar pemilih tetap;
b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih
karena rusak atau salah dalam cara memberikan
suara; dan
e. sisa surat suara cadangan.
(2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

(1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai
politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada
kolom yang disediakan; atau
c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada
pada kolom yang disediakan.
(2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
a. surat . . .

a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.
(3) Ketentuan
mengenai
pedoman
teknis
pelaksanaan
pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

(1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara
dengan
suara
yang
jelas
dan
terdengar
dengan
memperlihatkan surat suara yang dihitung.
(2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di
tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya
yang cukup.
(3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar
penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
(4) Format
penulisan
penghitungan
suara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

(1)
Peserta
Pemilu,
saksi,
Pengawas
Pemilu
Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat
dapat
menyampaikan
laporan
atas
dugaan
adanya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
(2)
Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi
Peserta
Pemilu
atau
Pengawas
Pemilu
Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan
suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal
yang
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta
Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu
Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan
pembetulan.

Pasal 181 . . .

(1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke
dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara
serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota dengan menggunakan format yang diatur
dalam peraturan KPU.
(2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat
hasil
penghitungan
suara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh
anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang
hadir.
(3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi
Peserta
Pemilu
yang
hadir
tidak
menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara
pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil
penghitungan
suara
ditandatangani
oleh
anggota
KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan
bersedia menandatangani.
(4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat
hasil
penghitungan
suara
yang
telah
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disimpan
sebagai
dokumen
negara
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara
di TPS/TPSLN.
(2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara
pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil
penghitungan
suara
kepada
saksi
Peserta
Pemilu,
Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS
pada hari yang sama.
(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara
pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil
penghitungan
suara
kepada
saksi
Peserta
Pemilu,
Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang
sama.
(4) KPPS/KPPSLN
wajib
menyegel,
menjaga,
dan
mengamankan
keutuhan
kotak
suara
setelah
penghitungan suara.
(5) KPPS/KPPSLN . . .

(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel
yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara
serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara
kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari
yang sama.
(6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat
hasil
penghitungan
suara
kepada
PPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh
Pengawas Pemilu Lapangan dan wajib dilaporkan kepada
Panwaslu Kecamatan.
(7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib
diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan
kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan
salinan tersebut di tempat umum.

Bagian Ketiga
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
di Desa atau Nama Lain/Kelurahan

(1) PPS membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari KPPS.
(2) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan
Pengawas Pemilu Lapangan.
(3) Rekapitulasi . . .

(3) Rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan
suara
dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk
mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan
suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara,
kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
(4) PPS
membuat
berita
acara
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
(5) PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di
tempat umum.
(6) PPS
menyerahkan
berita
acara
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut
kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan PPK.
(7) Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (6) harus membawa surat mandat dari Peserta
Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada
PPS.
(8) Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir
dapat
mengajukan
keberatan
terhadap
jalannya
penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat
diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan
atas
dugaan
pelanggaran,
penyimpangan
dan/atau
kesalahan
dalam
pelaksanaan
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPS.
(2) Saksi . . .

(2) Saksi
dapat
menyampaikan
laporan
atas
dugaan
pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota kepada PPS.
(3) PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota.

(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS
dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
dengan
menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
(2)
Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan saksi
Peserta Pemilu yang hadir.
(3)
Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir, tetapi tidak menandatanganinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh
anggota PPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan
menandatangani.

Pasal 187 . . .

PPS wajib menyerahkan kepada PPK surat suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari
TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS yang dilampiri berita
acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan
perolehan suara dari PPS.

Bagian Keempat
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

(1) PPK
membuat
berita
acara
penerimaan
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PPS.
(2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan
Panwaslu Kecamatan.
(3) Rekapitulasi
penghitungan
suara
dilakukan
dengan
membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul
yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat
hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan
disegel kembali.
(4) PPK
membuat
berita
acara
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
(5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) di tempat umum.
(6) PPK . . .

(6) PPK
menyerahkan
berita
acara
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut
kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan
KPU Kabupaten/Kota.

(1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas
dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau
kesalahan
dalam
pelaksanaan
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK.
(2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota kepada PPK.
(3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK
dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan
menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.

(2) Berita . . .

(2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan
saksi Peserta Pemilu yang hadir.
(3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir dan menandatangani.

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri
berita
acara
pemungutan
suara
dan
sertifikat
hasil
penghitungan suara dari TPS.

(1) PPLN
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara
calon anggota DPR dari seluruh KPPSLN di wilayah
kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara
yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi
Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri.
(2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
Kabupaten/Kota

(1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dari PPK.
(2) KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi
Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan
suara
dan
sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu
dan
perolehan
suara
calon
anggota
DPRD
kabupaten/kota.
(6) KPU
Kabupaten/Kota
menyerahkan
berita
acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

Pasal 194 . . .

(1)
Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan
atas
dugaan
adanya
pelanggaran,
penyimpangan,
dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU
Kabupaten/Kota.
(2)
Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya
pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3)
KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pada
hari
pelaksanaan
rekapitulasi
penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.

(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU
Kabupaten/Kota
dituangkan
dalam
berita
acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota menggunakan format yang diatur dalam
peraturan KPU.
(2)
Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU
Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

(3) Dalam . . .

(3)
Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan
saksi
Peserta
Pemilu
yang
hadir
tetapi
tidak
menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota
KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir
dan menandatangani.

KPU
Kabupaten/Kota
menyimpan,
menjaga,
dan
mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keenam
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

(1)
KPU
Provinsi
membuat
berita
acara
penerimaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dari KPU Kabupaten/Kota.
(2)
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
provinsi, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.
(3)
KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD provinsi.
(4)
KPU
Provinsi
mengumumkan
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) KPU . . .

(5)
KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPRD provinsi.
(6)
KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD provinsi kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi, dan KPU.

(1)
Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas
dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau
kesalahan
dalam
pelaksanaan
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU
Provinsi.
(2)
Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya
pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota kepada KPU Provinsi.
(3)
KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada
hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.

(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU
Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan
suara
dan
sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota
DPR, DPD, dan DPRD provinsi dengan menggunakan
format yang diatur dalam peraturan KPU.

(2) Berita . . .

(2)
Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
provinsi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan
saksi Peserta Pemilu yang hadir.
(3)
Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi
Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon
anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi ditandatangani
oleh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang
hadir dan menandatanganinya.

Bagian Ketujuh
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional

(1)
KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU
Provinsi.
(2)
KPU
melakukan
rekapitulasi
hasil
rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD
dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan
Bawaslu.
(3)
KPU
membuat
berita
acara
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD.
(4)
KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan
suara
calon
anggota
DPR
dan
DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
KPU
menetapkan
rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR dan DPD.
(6) KPU . . .

(6)
KPU
menyerahkan
berita
acara
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD
kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

(1)
Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan
adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan
dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU.
(2)
Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota kepada KPU.
(3)
KPU
wajib
langsung
menindaklanjuti
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada
hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan
suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.

(1)
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU
dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD
menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
(2)
Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan
perolehan
suara
calon
anggota
DPR
dan
DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang
hadir.
(3) Dalam . . .

(3)
Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta
Pemilu
yang
hadir
tetapi
tidak
menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU dan
saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatanganinya.

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan
mandat tertulis dari Peserta Pemilu.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

(1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
dan
Pengawas
Pemilu
Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan
pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan
suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPSLN.
(2)
Pengawasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS, dan
KPPS/KPPSLN
dalam
melakukan
rekapitulasi
penghitungan perolehan suara.
(3)
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas
Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(4) Anggota . . .

(4)
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
rekapitulasi
penghitungan
perolehan
suara
dikenai
tindakan
hukum
sesuai
dengan
ketentuan
dalam
Undang-Undang ini.

(1)
Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai
politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)
KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penetapan Perolehan Suara

(1)
Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR
dan
perolehan
suara
untuk
calon
anggota
DPD
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang
dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
(2)
Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD
provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno
terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan
Bawaslu Provinsi.
(3)
Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 207 . . .

(1)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil
perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR
dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan
suara.
(2)
KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat
15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara.
(3)
KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara
partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota
paling
lambat
(dua
belas)
hari
setelah
hari
pemungutan suara.

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas
perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima
persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan
dalam
penentuan
perolehan
kursi
anggota
DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan
perolehan
kursi
DPR,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.
(2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah
pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik
Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik
Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas
perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.
(3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai
Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP
DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota
dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

(1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk
anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
(2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk
anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
(3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk
anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota.

(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta
Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara
sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang
memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang
bersangkutan.
(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP
DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota.

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap
Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan,
dengan ketentuan:
a.
apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta
Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka
dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah
kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan
dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
b. apabila . . .

b.
apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta
Pemilu
lebih
kecil
daripada
BPP,
maka
dalam
penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan
jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa
suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap
kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah
pemilihan yang bersangkutan;
c.
penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan
apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi
dalam
penghitungan
tahap
pertama,
dengan
cara
membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada
Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut
sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu
yang mempunyai sisa suara terbanyak.

Dalam hal terdapat sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu di
suatu
daerah
pemilihan
sama
jumlahnya,
maka
kursi
diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa
suaranya memiliki persebaran yang lebih banyak.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Terpilih

(1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan
oleh KPU.
(2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU
Provinsi.
(3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan
oleh KPU Kabupaten/Kota.

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu
didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu
di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Calon . . .

a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota
ditetapkan
berdasarkan
calon
yang
memperoleh suara terbanyak.
b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon
pada
daerah
pemilihan
dengan
mempertimbangkan
keterwakilan perempuan.
c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah
kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi
yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan
perolehan suara terbanyak berikutnya.

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada
nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama,
kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
(2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat
jumlah suara yang sama, calon yang
memperoleh
dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di
seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan
sebagai calon terpilih.
(3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota
DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak
kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang
bersangkutan.

(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan
tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.
Pasal 218 . . .

(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan
setelah ditetapkan oleh KPU.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota
DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua,
ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur
dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila
calon terpilih yang bersangkutan:
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri;
c.
tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
atau
d.
terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa
politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau
huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan
yang bersangkutan batal demi hukum.
(3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta
Pemilu
yang
sama
di
daerah
pemilihan
tersebut
berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
(4) Calon . . .

(4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara
terbanyak berikutnya.
(5) KPU,
KPU
Provinsi,
atau
KPU
Kabupaten/Kota
menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih
berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi
bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil
penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan
terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan
kotak
suara
dan/atau
berkas
pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan
menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda
khusus, menandatangani, atau menuliskan nama
atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
dan/atau
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara
yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat
suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 222 . . .

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan
menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya
pemungutan suara ulang.
(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya
diajukan
kepada
KPU
Kabupaten/Kota
untuk
pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara
ulang.
(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama
10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara
berdasarkan keputusan PPK.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang
dan Rekapitulasi Suara Ulang

(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang
surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan
rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten/Kota,
dan di KPU Provinsi.
(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi
hal sebagai berikut:
a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara
tidak dapat dilanjutkan;
b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau yang kurang mendapat penerangan
cahaya;
d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang
kurang jelas;
e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas;
f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas;
g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar
tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat
suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
Pasal 224 . . .

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas
Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang
surat suara di TPS yang bersangkutan.
(2) Penghitungan
ulang
surat
suara
di
TPS
harus
dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari
pemungutan suara.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK,
KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila
terjadi keadaan sebagai berikut:
a. kerusuhan
yang
mengakibatkan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara
tertutup;
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat
yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan
cahaya;
d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan
suara yang kurang jelas;
e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan
tulisan yang kurang jelas;
f.
saksi
Peserta
Pemilu,
Pengawas
Pemilu
Lapangan,
pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
secara jelas; dan/atau
g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat
lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 225, saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat
mengusulkan
untuk
dilaksanakan
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
ulang
di
PPS,
PPK,
KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

(2) Rekapitulasi . . .

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK,
KPU
Kabupaten/Kota,
dan
KPU
Provinsi
harus
dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan
rekapitulasi.

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada
sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan
sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari
TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi
Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau
Pengawas
Pemilu
Lapangan,
maka
PPS
melakukan
penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara ulang di PPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 223 ayat (2) dan Pasal 225 dilaksanakan
paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan
suara berdasarkan keputusan PPS.

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 227 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka
kotak suara hanya dilakukan di PPS.

(1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS
dengan
sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan
perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU
Kabupaten/Kota,
saksi
Peserta
Pemilu
tingkat
kabupaten/kota
dan
saksi
Peserta
Pemilu
tingkat
kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan,
maka
KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
pembetulan
data
melalui
pengecekan
dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk
PPS yang bersangkutan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU
Kabupaten/Kota
dengan
sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi
Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu
tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu
Kabupaten/Kota,
maka
KPU
Provinsi
melakukan
pembetulan
data
melalui
pengecekan
dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk
KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU
Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat
pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu,
atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan
data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data
yang
termuat
dalam
sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang
bersangkutan.

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi
kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau
gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
tidak
dapat
dilaksanakan,
dilakukan Pemilu lanjutan.
(2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang
terhenti.

(1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan,
gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan
lainnya
yang
mengakibatkan
seluruh
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
tidak
dapat
dilaksanakan,
dilakukan Pemilu susulan.
(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh
tahapan penyelengaraan Pemilu.

(1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah
ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
(2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan
oleh:
a. KPU
Kabupaten/Kota
atas
usul
PPK
apabila
penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau
beberapa desa/kelurahan;
b. KPU
Kabupaten/Kota
atas
usul
PPK
apabila
penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau
beberapa kecamatan;
c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila
penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau
beberapa kabupaten/kota; atau
d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan
pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa
provinsi.
(3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat
puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh
persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan
Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh
Presiden atas usul KPU.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu
pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur
dalam peraturan KPU.

(1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau
Pemilu.
(2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. lembaga . . .

a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam
negeri;
b. badan hukum dalam negeri;
c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu

(1)
Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
a. bersifat independen;
b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
cakupan wilayah pemantauannya.
(2)
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf c, huruf d, dan
huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:
a. mempunyai
kompetensi
dan
pengalaman
sebagai
pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau
yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain
tempat
yang
bersangkutan
pernah
melakukan
pemantauan;
b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang
diatur
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

(1)
Pemantau
Pemilu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 233 ayat (2) mengajukan permohonan untuk
melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir
pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pemantau . . .

(2)
Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan
kelengkapan administrasi yang meliputi:
a. profil organisasi/lembaga;
b. nama dan jumlah anggota pemantau;
c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke
daerah;
d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah
yang ingin dipantau; dan
e. nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab
pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.
(3)
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota meneliti
kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4)
Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi
tanda
terdaftar
sebagai
pemantau
Pemilu
serta
mendapatkan sertifikat akreditasi.
(5)
Dalam
hal
pemantau
Pemilu
tidak
memenuhi
kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang
melakukan pemantauan Pemilu.
(6)
Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara
sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 233 ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus
mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
(7)
Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau
Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

(1)
Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu
daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan
yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota.
(2)
Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada
lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan
KPU dan wajib melapor ke KPU Provinsi masing-masing.
(3) Pemantau . . .

(3)
Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada
lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus
mendapatkan
persetujuan
KPU
Provinsi
dan
wajib
melapor ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
(4)
Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri
dikeluarkan oleh KPU.

Bagian Keempat
Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

(1)
Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 233 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan
oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
(2)
Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 233 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e
dikeluarkan oleh KPU.
(3)
Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
(4)
Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi
tentang:
a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi
tugas;
b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
c. pas
foto
diri
terbaru
anggota
pemantau
yang
bersangkutan;
d. wilayah kerja pemantauan; dan
e. nomor dan tanggal akreditasi.
(5)
Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda
pengenal pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu

(1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari
Pemerintah Indonesia;
b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses
penyelenggaraan Pemilu;
c. memantau proses pemungutan dan penghitungan
suara dari luar TPS;
d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
e. menggunakan
perlengkapan
untuk
mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang
berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
(2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara
asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan
diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau
Pemilu.

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menghormati
kedaulatan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia;
b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan
oleh KPU;
c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda
pengenal ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
d. menggunakan
tanda
pengenal
selama
menjalankan
pemantauan;
e. menanggung
semua
biaya
pelaksanaan
kegiatan
pemantauan;
f.
melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau
Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
wilayah pemantauan;

g. menghormati . . .

g. menghormati
kedudukan,
tugas,
dan
wewenang
penyelenggara Pemilu;
h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
i.
bersikap
netral
dan
objektif
dalam
melaksanakan
pemantauan;
j.
menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan
yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU,
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Larangan bagi Pemantau Pemilu

Pemantau Pemilu dilarang:
a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan
Pemilu;
b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk
memilih;
c. mencampuri
pelaksanaan
tugas
dan
wewenang
penyelenggara Pemilu;
d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang
memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
f.
menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas
apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan
pemerintahan dalam negeri Indonesia;
h. membawa senjata, bahan peledak,
dan/atau bahan
berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
i.
masuk ke dalam TPS; dan/atau
j.
melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan
sebagai pemantau Pemilu.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Sanksi bagi Pemantau Pemilu

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 240 dicabut
status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.

(1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan
Pasal 240 dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
ditindaklanjuti.
(2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 240
dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti
kebenarannya,
KPU,
KPU
Provinsi,
atau
KPU
Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai
pemantau Pemilu.
(3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 240
dilakukan
oleh
pemantau
asing
dan
terbukti
kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai
pemantau Pemilu.
(4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat
tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh
pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan
dikenai
sanksi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan
hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan
status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 242 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar
Negeri
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pemantauan

Pelaporan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dimaksudkan agar KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengatur keseimbangan
distribusi
penempatan
pemantau
Pemilu
sehingga
tidak
terjadi
penumpukan pemantau Pemilu di suatu lokasi tertentu.
Pelaporan
rencana
kegiatan
pemantauan
oleh
pemantau
kepada
kepolisian
ditujukan
untuk
memudahkan
kepolisian
memberikan
pelayanan, perlindungan hukum dan keamanan, dan untuk memenuhi
kewajiban melaporkan diri.
Bagi pemantau dalam negeri, pelaporan rencana pemantauan Pemilu
disesuaikan
dengan
cakupan
pemantauan.
Dalam
hal
cakupan
pemantauan meliputi hanya satu wilayah kabupaten/kota saja, pelaporan
kehadiran pemantau di kabupaten/kota tersebut dilaporkan kepada
kepala kepolisian resor setempat. Dalam hal cakupan pemantauan
meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, maka pelaporan dilakukan
kepada kepala kepolisian daerah provinsi.
Bagi pemantau asing, pelaporan rencana pemantauan Pemilu ditujukan
kepada
kepala
kepolisian
daerah
provinsi,
mengikuti
ketentuan
perundang-undangan yang mengatur pelaporan keberadaan orang asing.

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan
diatur
dalam
peraturan
KPU
dengan
memperhatikan
pertimbangan
dari
Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia.

(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu,
pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat
tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu,
dengan ketentuan:
a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
atau merugikan Peserta Pemilu;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu;
c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat
secara luas; dan
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan
lancar.

Pasal 247 . . .

(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu,
pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat
tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu
wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
dilakukan pada Masa Tenang.
(3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib
mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(4) Pelaksana
kegiatan
penghitungan
cepat
wajib
memberitahukan
sumber
dana,
metodologi
yang
digunakan,
dan
hasil
penghitungan
cepat
yang
dilakukannya
bukan
merupakan
hasil
resmi
penyelenggara Pemilu.
(5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu
hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah
selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian
barat.
(6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan
ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam
peraturan KPU.

(1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan
Pengawas
Pemilu
Luar
Negeri
menerima
laporan
pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu.
(2)
Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan oleh:
a. Warga . . .

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
b. pemantau Pemilu; atau
c. Peserta Pemilu.
(3)
Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit
memuat:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.
(4)
Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
(5)
Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti
kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib
menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah
laporan diterima.
(6)
Dalam
hal
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan
keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling
lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

(1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat (5) yang merupakan:
a. pelanggaran
kode
etik
penyelenggara
Pemilu
diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu;
b. pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
c. sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu; dan
d. tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau
Panwaslu Kecamatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan
pelanggaran Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu.

Pelanggaran
kode
etik
penyelenggara
Pemilu
adalah
pelanggaran
terhadap
etika
penyelenggara
Pemilu
yang
berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Paragraf 2
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

(1)
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
(2)
Tata
cara
penyelesaian
pelanggaran
kode
etik
penyelenggara
Pemilu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang tentang Penyelenggara Pemilu.
Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pelanggaran Administrasi Pemilu
Paragraf 1
Umum

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang
meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Paragraf 2
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

(1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota
membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran
administrasi Pemilu.
(2)
KPU,
KPU
Provinsi,
KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan
pelanggaran
administrasi
Pemilu
berdasarkan
rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus
pelanggaran
administrasi
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 254 ayat (2) paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan
KPU.

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bawaslu
memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Sengketa Pemilu
Paragraf 1
Umum

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta
Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Penyelesaian Sengketa Pemilu

(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.
(2) Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat
mendelegasikan
kepada
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(3) Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling
lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau
temuan.

(4) Bawaslu . . .

(4) Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui
tahapan:
a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk
mencapai
kesepakatan
melalui
musyawarah
dan
mufakat.
(5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang
bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak
yang bersengketa.

(1) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa
Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat,
kecuali
keputusan
terhadap
sengketa
Pemilu
yang
berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.
(2) Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai
Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.
(3) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan
verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon
tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata
usaha negara.
(4) Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib
dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Tindak Pidana Pemilu
Paragraf 1
Umum

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran
dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 2
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

(1) Penyidik
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
menyampaikan
hasil
penyidikannya
disertai
berkas
perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya laporan.
(2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan
berkas
perkara
kepada
Penyidik
Kepolisian
Negara
Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang
harus dilakukan untuk dilengkapi.
(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan
berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah
menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada
penuntut umum.
(4) Penuntut
umum
melimpahkan
berkas
perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada
pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima
berkas perkara.

Pasal 262 . . .

(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2) Sidang
pemeriksaan
perkara
tindak
pidana
Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
majelis khusus.

(1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah pelimpahan berkas perkara.
(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding
diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan
dibacakan.
(3) Pengadilan
negeri
melimpahkan
berkas
perkara
permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling
lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
(4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara
banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
(5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

(1)
Putusan
pengadilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan
kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah
putusan dibacakan.
(2)
Putusan
pengadilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 263 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 265 . . .

(1)
Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu
yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi
perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai
paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil
Pemilu secara nasional.
(2)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti
putusan
pengadilan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3)
Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari
putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Paragraf 3
Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

(1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262
ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim
karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang
ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.

(2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

(3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya
sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam
suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa
kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

(4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak
pidana
Pemilu
dibebaskan
dari
tugasnya
untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

(5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur
dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(1)
Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak
pidana
Pemilu,
Bawaslu,
Kepolisian
Negara
Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
(2)
Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di
luar
negeri
Bawaslu,
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan
hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama
antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

Bagian Kelima
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Paragraf 1
Umum

(1)
Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara
calon
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
provinsi,
DPRD
kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu
dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)
Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa
yang timbul antara:
a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang
tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik
Peserta
Pemilu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 17; dan
b. KPU . . .

b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap
sebagai
akibat
dikeluarkannya
Keputusan
KPU
tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Paragraf 2
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

(1)
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke
pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah
seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan.
(2)
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya
Keputusan Bawaslu.
(3)
Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
kurang
lengkap,
penggugat
dapat
memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan
tinggi tata usaha negara.
(4)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan,
hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat
diterima.
(5)
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat dilakukan upaya hukum.
(6)
Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan
memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan
dinyatakan lengkap.
(7)
Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat
dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
(8) Permohonan . . .

(8)
Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan
tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).
(9)
Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan
putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan kasasi diterima.
(10) Putusan
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat terakhir
dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum
lain.
(11) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi
tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama
7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 3
Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu

(1)
Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata
usaha negara Pemilu dibentuk majelis khusus yang
terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier
di lingkungan pengadilan tinggi tata usaha negara dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2)
Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
(3)
Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai
hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam
suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa
kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
(4)
Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu
dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara lain.
(5) Hakim . . .

(5)
Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur
dengan peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Keenam
Perselisihan Hasil Pemilu
Paragraf 1
Umum

(1)
Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU
dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara nasional.
(2)
Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang
dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

(1)
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan
perolehan
suara
oleh
KPU
kepada
Mahkamah Konstitusi.
(2)
Peserta
Pemilu
mengajukan
permohonan
kepada
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara nasional oleh KPU.
(3)
Dalam
hal
pengajuan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat
memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya
permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
(4) KPU . . .

(4)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain
tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar
Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak
memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat
masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan
Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama
(enam)
bulan
dan
denda
paling
banyak
Rp
6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap
orang
yang
mengacaukan,
menghalangi,
atau
mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye
Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).
Pasal 277 . . .

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan
perangkat
desa
yang
melanggar
larangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).