Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

9. Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
10. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah kegiatan analisis di bidang keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
16. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah termasuk dalam rumpun akuntan dan anggaran.

(1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang analisis keuangan pusat dan daerah pada instansi pusat dan daerah
(2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan jabatan karier.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Kementerian Keuangan.

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
d. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
g. melakukan uji kompetensi terhadap Analis Keuangan Pusat dan Daerah untuk kenaikan jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama;
h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama;
b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya; dan
d. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama.
(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.
(2) Hasil kerja jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, meliputi:
a. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. laporan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. laporan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. laporan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
e. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
f. laporan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
g. laporan rekomendasi terkait Belanja Daerah;
h. laporan monitoring dan evaluasi terkait Belanja Daerah;
i. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;

j. laporan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
k. laporan rekomendasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
l. laporan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
m. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
n. laporan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
o. laporan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;
p. laporan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
q. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
r. laporan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
s. laporan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah;
t. laporan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
u. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
v. laporan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
w. laporan rekomendasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
x. laporan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
y. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana dekonsentrasi;
z. laporan pengolahan dan analisis data terkait dana dekonsentrasi;
aa. laporan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi;
bb. laporan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
cc.
laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana tugas pembantuan;
dd. laporan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
ee.
laporan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan;
ff.
laporan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;

gg. laporan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
hh. laporan analisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
ii.
laporan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
jj.
laporan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
kk. laporan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
ll.
laporan penyusunan konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
mm. laporan penyajian informasi keuangan daerah;
nn. laporan pengumpulan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
oo. laporan pengumpulan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/ wilayah/ daerah, nasional, dan internasional);
pp. laporan identifikasi informasi keuangan daerah;
qq. laporan verifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
rr.
laporan penggunaan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1–2 metode);
ss.
laporan penggunaan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
tt.
laporan pengolahan data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
uu. laporan penyajian rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah;
vv.
laporan pengelolaan barang milik negara/daerah;
ww. laporan telaah standar analisa belanja;
xx. laporan telaah standar satuan harga;
yy. laporan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);
zz.
laporan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan;
yy. laporan ...

aaa.laporan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
bbb.laporan penyusunan buku pegangan/tulisan teknis terkait keuangan pusat dan daerah;
ccc. laporan penulisan makalah/artikel terkait keuangan pusat dan daerah;
ddd.laporan sosialisasi terkait keuangan pusat dan daerah; dan eee. laporan pemberian bimbingan teknis terkait keuangan pusat dan daerah.
(3) Uraian kegiatan/tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah, meliputi:
a. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
e. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
f. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
g. memberikan rekomendasi terkait Belanja Daerah;
h. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Belanja Daerah;
i. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
j. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
k. memberikan rekomendasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
l. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
m. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
n. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
o. memberikan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;

p. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
q. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
r. melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
s. memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah;
t. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
u. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
v. melakukan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
w. memberikan rekomendasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
x. melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
y. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana dekonsentrasi;
z. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana dekonsentrasi;
aa. memberikan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi;
bb. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
cc.
melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana tugas pembantuan;
dd. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
ee.
memberikan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan;
ff.
melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;
gg. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
hh. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
ii.
melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
jj.
melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
kk. memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian

terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan;
ll.
menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
mm. menyajikan informasi keuangan daerah;
nn. mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
oo. mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
pp. mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
qq. memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
rr.
menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1 – 2 metode);
ss.
menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
tt.
mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
uu. menyajikan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah;
vv.
melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah;
ww. melakukan telaah standar analisa belanja;
xx. melakukan telaah standar satuan harga;
yy. melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);
zz.
melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan;
aaa.melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
bbb.menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait keuangan pusat dan daerah;
ccc. menulis makalah/artikel terkait keuangan pusat dan daerah;
ddd.memberikan sosialisasi terkait keuangan pusat dan daerah;
eee. memberikan bimbingan teknis terkait keuangan pusat dan daerah
(4) Tugas tambahan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, meliputi:
a. membuat modul bahan ajar diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
b. membuat karya tulis ilmiah di bidang analisis keuangan pusat dan daerah ;

c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
d. membuat alat bantu diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
e. mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan pusat dan daerah;
f. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.
(5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah setingkat lebih tinggi berasal dari:
a. tugas pokok; dan/atau
b. tugas tambahan.
(6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7) Pelaksanaan kegiatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

(1) Pada awal tahun, setiap Analis Keuangan Pusat dan Daerah wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2) SKP Analis Keuangan Pusat dan Daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:

a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
(3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Penilaian kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi.
(2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
(3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analis Keuangan Pusat dan Daerah, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

(4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
(5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
(6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
(7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
(8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
c. aktif melakukan penilaian.
(9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Tata cara penilaian kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
(3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/keuangan/hukum/administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
(4) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/keuangan/hukum/ administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 tahun;
g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Analis Keuangan Pusat dan Daerah meliputi:
a. kompetensi teknis, antara lain:
1. Kemampuan analisis keuangan, anggaran dan belanja;
2. Kemampuan dalam melakukan identifikasi, menginventarisasi, mengolah, dan menganalisis data;
3. Kemampuan advokasi, dan mendiseminasikan hasil analisis bidang keuangan pusat dan daerah.
b. kompetensi sosial-kultural, antara lain :
1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;

3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
dan
4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
(3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.
(2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi.
(3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
a. pendidikan formal;
b. pelatihan fungsional;
c. pelatihan teknis; dan
d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pendidikan formal bagi Analis Keuangan Pusat dan Daerah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:

a. jumlah objek PAD;
b. besaran Anggaran Transfer Daerah; dan
c. jumlah besaran belanja daerah.
(2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

(1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
(2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
(3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan Negara.
(4) Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah setelah habis masa tugas belajarnya.

(5) Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan.
(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
(7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang- undangan.
(2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
(3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 tahun;
d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
f. usia paling tinggi:
1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya dan Ahli Utama.
(4) Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Keuangan Pusat dan Daerah dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY