Peraturan Menteri Nomor p-27-menlhk-setjen-keu-1-2-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Piutang Macet adalah piutang negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengurusannya terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, dan besaran pembebanan ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Channeling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga

pembiayaan non perbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
4. Risk Sharing adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
5. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau Badan Usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyerahkan pengurusan Piutang Negara.
6. Penanggung Hutang kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Hutang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah menurut Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun.
7. Penjamin Hutang adalah badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
8. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
9. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang untuk selanjutnya disingkat SP3N adalah surat yang diterbitkan oleh KPKNL, berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang Negara.
10. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh KPKNL, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
11. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPKNL kepada Penanggung Hutang untuk membayar

sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.
12. Barang Jaminan adalah harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
13. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak diikat sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.
14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan Perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
15. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan negara/Daerah;
16. Barang Jaminan adalah harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
17. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh KPKNL, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
18. Juru Sita Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil. di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan.
19. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dijaminkan yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.

20. Pencairan adalah tindakan penjualan melalui Lelang, Penjualan tidak melalui lelang maupun penebusan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
21. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penjualan Tanpa Melalui Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dengan persetujuan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang (PUPN).
23. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin Hutang untuk mengambil kembali Barang Jaminan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya penelitian yang dilakukan pemeriksa guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
25. Piutang Negara yang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara yang untuk sementara waktu belum dapat ditagih karena alasan–alasan tertentu.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
27. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
28. Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja adalah Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Dinas Kabupaten/Kota, Propinsi yang diserahi tugas bidang Kehutanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi :
a. penyerahan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
b. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); dan
c. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Secara Mutlak.

(1) Piutang Negara yang berasal dari PNBP terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/ atau beban lainnya sesuai dengan perjanjian/ peraturan/ putusan pengadilan.
(2) Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila piutang sudah jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian/peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis/somasi kepada Penanggung Hutang.
(3) Penagihan dan peringatan tertulis/somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing somasi 30 (tiga puluh) hari.

(1) Dalam hal Piutang Negara telah dinyatakan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, pengurusan penagihan piutang diserahkan Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL setempat.
(2) Sebelum menyerahkan pengurusan penagihan piutang negara pada KPKNL, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, terlebih dahulu melakukan verifikasi atas dokumen Piutang Negara terkait, berikut lampirannya.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Resume.

Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tetap dihitung dalam satuan mata uang asing.

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Piutang Negara dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan mata uang Rupiah dalam hal sebelum pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada KPKNL, setelah ada kesepakatan antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang atau telah ada persetujuan dari Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.
(2) Dalam hal mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berlaku, Piutang Negara dihitung dalam mata uang asing pengganti yang masih berlaku.

(1) Dalam hal Piutang Negara sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara disertai dokumen kepada KPKNL setempat, dengan tembusan kepada:
a. Menteri cq. Sekretaris Jenderal;
b. Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait; dan
c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL disertai:
a. resume; dan
b. dokumen.

(1) Resume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berisi sebagai berikut:
a. identitas penyerah Piutang;
b. identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
c. bidang usaha Penanggung Hutang;
d. keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
e. dasar hukum terjadinya Piutang;
f. jenis Piutang Negara;
g. alasan piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya;

h. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
i. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
j. daftar harta kekayaan lain;
k. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian Piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang;
l. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
(2) Resume sebagaimana dimaksud dalam huruaf a sampai dengan huruf l ditandatangani oleh Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Unit Kerja penyerah piutang.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
a. Perjanjian piutang/perubahan perjanjian/surat perintah ker ja/ k e putus a n pe ja ba t ya ng be rwe nang / peraturan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan besarnya piutang;
b. Mutasi piutang, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
c. Dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya;
d. Surat menyurat antara Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya- upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.
e. Foto copy surat penagihan dan peringatan tertulis /somasi kepada Penanggung Hutang;
f. Akta Pendirian Perusahaan, berikut susunan direksinya (untuk Penanggung Hutang yang berbadan hukum);

g. Surat Keputusan Penunjukan selaku Pemegang Hak Konsesi Hak Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan izin lainnya;
h. Bukti rincian tunggakan; dan
i. Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

Dalam keadaan kahar, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat menyerahkan Piutang Negara dengan dilampiri :
a. dokumen pengganti, daftar nominatif Penanggung Hutang/ rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan
b. laporan kepada Kepolisian atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang/musnah karena keadaan kahar.

Daftar nominatif Penanggung Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, memuat informasi paling sedikit:
a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
c. tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya Piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada KPKNL; dan
d. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Penyerahan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan di luar wilayah setempat dengan ketentuan:

a. tempat dibuatnya perjanjian/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjanjian/tempat terjadinya piutang.
b. domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian;
c. domisili Penanggung Hutang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Hutang.

Dalam hal pada waktu yang bersamaan Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

Dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat membantu dengan memberikan penjelasan (ekspose) atas kasus yang diserahkan kepada KPKNL setempat, untuk proses selanjutnya.

Terhadap Piutang Negara yang pengurusannya diserahkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, dalam hal terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa bunga dan denda, besaran pembebanan ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal berkas penyerahan pengurusan piutang negara telah memenuhi persyaratan dan dari hasil verifikasi berkas oleh KPKNL, Kantor/Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang menerima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari KPKNL setempat.
(2) Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penyerahan piutang ke KPKNL, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Kerja penyerah piutang belum menerima SP3N, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja penyerah piutang meminta kepada KPKNL mengenai informasi perkembangan penyerahan pengurusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sejak SP3N diterbitkan oleh KPKNL, maka pengurusan Piutang Negara telah beralih pada KPKNL.
(2) Dalam hal Piutang Negara didukung dengan barang jaminan, sejak SP3N diterima, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

Dalam hal KPKNL membutuhkan dukungan guna penyelesaian pengurusan Piutang Negara, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang harus kooperatif dalam kelancaran penyelesaian piutang macet.

(1) Piutang Negara yang telah beralih pengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib melakukan pencatatan dan pelaporan Piutang Negara.

(2) Pelaporan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyerahan pengurusan Piutang Negara kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikembalikan oleh KPKNL, dalam hal :
a. terdapat kekeliruan penyerah piutang karena penanggung hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
b. Piutang terkait dengan perkara pidana;
c. Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja bersikap tidak kooperatif; atau
d. terdapat putusan Lembaga Peradilan dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara.

(1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan perkara yang terkait dengan penyalahgunaan penggunaan kredit atau menyangkut proses pemberian kredit.
(2) Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena terkait dengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan.
(3) Piutang Negara yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan kembali kepada KPKNL, dalam hal :
a. dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian negara yang harus diganti; atau
b. dalam putusan pidana Penanggung Hutang dibebaskan dari segala tuntutan.

(1) Dalam hal Penyerah Piutang tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, KPKNL dapat mengembalikan pengurusan kepada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang, apabila:
a. Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada KPKNL, setelah diminta secara tertulis; atau
b. Tidak menanggapi surat atau tidak bersedia memenuhi.
(2) Dalam hal Penyerah Piutang tidak kooperatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPKNL memberikan peringatan tertulis kepada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja.

Pengembalian pengurusan Piutang Negara kepada Penyerah Piutang, apabila adanya putusan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d harus berdasarkan bukti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(1) Piutang Negara ditetapkan oleh KPKNL sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
b. Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

(2) Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Surat Paksa oleh KPKNL disampaikan kepada Penangung Hutang.
(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan Penilaian bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh KPKNL dalam hal :
1. Sisa hutang paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari laporan hasil penelitian lapangan oleh Petugas KPKNL diketahui bahwa :
a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
b. tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Sisa hutang lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah diperoleh :
a. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan:
1) Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya;
atau 2) Tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
b. laporan hasil penelitian lapangan oleh Petugas KPKNL terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Hutang.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), bahwa Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan, dalam hal:

a. Piutang Negara berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
b. Piutang Negara dengan sisa hutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilengkapi dokumen berupa:
1. Kartu Keluarga Miskin;
2. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya; atau
3. Bukti penerima Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan, dalam hal Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

KPKNL MENETAPKAN dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang.

(1) Berdasarkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling lama 2 (dua) tahun Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang, mengusulkan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat kepada Menteri Cq. Sekretaris Jenderal, dengan tembusan:
a. Eselon I terkait; dan
b. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

(2) Pengusulan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
a. copy persetujuan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
b. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
c. format daftar nominatif penanggung hutang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, setelah menerima usulan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mengusulkan Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan:
a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per Penanggung Hutang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Hutang kepada

Republik INDONESIA, melalui Menteri Keuangan; dan
c. lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Hutang kepada PRESIDEN Republik INDONESIA dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri Keuangan.

Usul penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
b. copy Surat PSBDT; dan
c. surat usulan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

(1) Dalam hal usulan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disetujui oleh Menteri Keuangan, selanjutnya Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan persetujuan Penghapusan Piutang Negara Secara bersyarat kepada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang dan ditembuskan kepada Eselon I.
(2) Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang setelah menerima penetapan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selanjutnya melakukan penghapusbukuan sementara dan masih mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya penagihan kepada Penanggung Hutang.

(1) Dalam hal terjadi pembayaran/pelunasan terhadap Piutang Negara:
a. sebelum diterima SP3N;
b. setelah diterima SP3N; dan/atau
c. setelah penerbitan surat persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat;
Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang dengan KPKNL saling memberi informasi sebagai dasar untuk penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.

(2) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi yang menerima pelunasan Piutang Negara.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterima persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang tidak berhasil dalam upaya penagihannya, selanjutnya mengusulkan penghapusan Piutang Negara secara mutlak kepada Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.
Sekretaris Jenderal dilampiri dengan:
a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
b. copy surat persetujuan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat; dan,
c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah menerima usulan penghapusan Piutang Negara secara mutlak dari Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengusulkan Penghapusan Piutang Negara secara mutlak kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri sebagai berikut:
a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Negara yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
c. surat usulan dari Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah menerima penetapan penghapusan Piutang Negara secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang untuk mengeluarkan dari daftar Piutang Negara Penyerah Piutang yang bersangkutan.
(2) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang setelah menerima penetapan penghapusan Piutang Negara secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selanjutnya melakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap penyelesaian Piutang Negara yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Macet Lingkup Kementerian Kehutanan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Macet Lingkup Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA