PERMOHONAN PATEN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di
bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan
persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses.

1. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang
dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

1. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.

1. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.

1. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten
tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang
terdaftar dalam daftar umum Paten.

1. Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat
dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.

1. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan
pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

1. Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan,
diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi.

1. Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.

1. Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat
mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop.

1. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari institusi yang berwenang yang
dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau paten sederhana.

1. Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan tempat Permohonan
berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten telah diajukan.

1. Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon
berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 2 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

1. Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang
ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama
Paten.

1. Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-
pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional
berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.

1. Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (World
International Property Organization) yang mengurusi Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama
Paten.

1. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang
tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the
Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal
Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah
satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

1. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
minimum.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

1. Hari adalah hari kerja.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

• syarat dan tata cara pengajuan Permohonan;

• Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas;

• Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten;

• tata cara perubahan dan divisional Permohonan;

• tata cara penarikan kembali Permohonan;

• syarat dan tata cara pemeriksaan substantif;

• sertifikasi; dan

• syarat dan tata cara pencatatan perubahan data.

(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada

Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:

• tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;

- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan
hukum;

• nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;

• nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

- nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan
diajukan dengan Hak Prioritas.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan yang paling

sedikit mencantumkan:

• judul Invensi;

• Deskripsi tentang Invensi;

• Klaim atau beberapa Klaim Invensi;

• Abstrak Invensi;

- Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika
Permohonan dilampiri dengan gambar;

• surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

• surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;

- surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang
bukan Inventor; dan

• surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik.

(2) Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh:

- lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang diakui menurut Persetujuan Budapest
Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of
Microorganisms); atau

• lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 4 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Deskripsi

(1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan

judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.

(2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sub judul.

(3) Sub judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan
dengan Invensi;

- latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang
diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman,
penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang
menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai
keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang
sama yang telah ada sebelumnya;

- uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/
dilaksanakan;

- uraian singkat Gambar, bila ada, yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan Gambar yang disertakan;

- uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan
Invensi dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang
disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau
cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

Paragraf 3

Klaim

(1) Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) harus

mengungkapkan secara jelas dan konsisten tentang inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisi Gambar atau grafik tetapi dapat

memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.

(3) Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

e, penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang, atau bilangan yang mengacu pada Gambar
yang dituliskan di antara tanda kurung.

(4) Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap

Deskripsi atau Gambar yang disertakan.

(1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus berkaitan satu sama lain sehingga membentuk

satu kesatuan Invensi.

(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan.

(3) Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 5 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.

(4) Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim

mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lain.

Paragraf 4

Gambar

(1) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar, Pemohon wajib melampirkan Gambar untuk

memperjelas Invensi.

(2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan huruf atau angka, dan tidak

dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari
Gambar yang bersangkutan.

(3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gambar teknik.

Paragraf 5

Abstrak

(1) Penulisan Invensi dalam Abstrak tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul

Invensi sesuai dengan judul Invensi yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan
Paten.

(2) Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

• berisi ikhtisar uraian yang terkandung dalam Deskripsi dan Klaim; dan

• tidak memuat pernyataan yang bersifat mengiklankan atau propaganda.

(3) Untuk keperluan pengumuman Permohonan, Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilengkapi Gambar yang ditentukan oleh Pemohon.

Paragraf 6

Surat Kuasa

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

• nama dan alamat pemberi Kuasa;

• nama dan alamat penerima Kuasa;

• judul Invensi; dan

• bermaterai cukup.

Paragraf 7

Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 6 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf g memuat pernyataan bahwa Invensi yang diajukan permohonannya benar milik Inventor dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh 1 (satu) Inventor, surat pernyataan kepemilikan Invensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan.

(3) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari 1 (satu) Inventor, surat pernyataan kepemilikan Invensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh Inventor.

Paragraf 8

Surat Pengalihan Hak Kepemilikan

Surat pengalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h paling sedikit
memuat:

• judul Invensi;

• nama dan alamat Inventor;

• nama dan alamat penerima hak; dan

• bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Persyaratan Fisik dan Format Penulisan Permohonan

(1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta pembuatan Gambar diajukan dengan ketentuan

persyaratan fisik sebagai berikut:

- Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diketik pada lembar kertas HVS dengan ukuran kertas A4 (29,7
sentimeter x 21 sentimeter) yang berat minimumnya 80 (delapan puluh) gsm;

- kertas A4 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berwama putih, rata, tidak mengkilat, dan
dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali
apabila dipergunakan untuk Gambar); dan

• jenis huruf untuk penulisan Deskripsi adalah Courier New ukuran 12 (dua belas).

(2) Format penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagai berikut:

• batas penulisan:

1. dari pinggir atas 2 cm (dua sentimeter);

1. dari pinggir bawah 2 cm (dua sentimeter);

1. dari pinggir kiri 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan

1. dari pinggir kanan 2 cm (dua sentimeter);

• penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dibuat hanya dalam salah satu sisi muka saja;

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 7 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- setiap lembar dari Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diberi nomor urut menurut angka Arab pada
bagian tengah atas dan tidak pada batas;

- setiap lima baris pengetikan uraian dan Klaim, harus diberi nomor baris yang di setiap halaman
baru selalu dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri sisi kertas serta tidak pada batas;

- pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antarbaris 1,5
(satu setengah) spasi, dan dengan huruf tegak yang ukuran minimum tinggi huruf adalah 0,31
(nol koma tiga satu) cm; dan

- tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis
dengan tangan atau dilukis, apabila diperlukan.

(3) Gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat paling rendah 100

(seratus) gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:

1. dari pinggir atas 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);

1. dari pinggir bawah 1 cm (satu sentimeter);

1. dari pinggir kin 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan

1. dari pinggir kanan 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).

(4) Seluruh dokumen Permohonan yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat, atau rusak.

(1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditulis

secara terpisah dan penulisannya hanya satu halaman pada setiap lembar kertasnya.

(2) Setiap istilah yang dipergunakan pada penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus konsisten satu sama lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Paragraf 1

Umum

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan untuk satu Invensi atau beberapa

Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

• non-elektronik; atau

• elektronik.

(1) Permohonan dapat diajukan dengan mencantumkan lebih dari 1 (satu) Klaim.

(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam dua bagian yang mencakup:

- bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari Invensi
sebelumnya; dan

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 8 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- bagian kedua mengenai pernyataan teknis Invensi yang dimintakan pelindungan dan dapat
merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya.

(3) Dalam hal Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditulis dalam dua bagian, maka Klaim

hanya berisikan pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai inti Invensi.

(1) Dalam hal permohonan memuat lebih dari 1 (satu) Klaim, maka:

• masing-masing Klaim diberi nomor secara berurutan; dan

- Klaim harus ditulis dengan bahasa Indonesia dan istilah yang lazim digunakan dalam
penjelasan di bidang teknologi terkait.

(2) Dalam hal Permohonan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Klaim, maka terhadap kelebihan Klaim

tersebut dikenai biaya tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada

saat diajukannya Permohonan pemeriksaan substantif.

(4) Jika Pemohon tidak membayar biaya tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), kelebihan jumlah Klaim dianggap ditarik kembali.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Secara Non-elektronik

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mengisi formulir.

(2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Selain mengisi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus

melampirkan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(4) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dalam bahasa asing wajib

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

(5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan

tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

(2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 9 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Republik Indonesia dapat diajukan melalui Kuasa.

(3) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon.

(4) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, Pemohon harus melampirkan surat kuasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

(5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi

Kuasa dan Konsultan Kekayaan Intelektual selaku yang diberi Kuasa oleh Pemohon.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, Permohonan wajib disertai dengan
surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.

(1) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh satu orang Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h wajib ditandatangani oleh Inventor yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari satu Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh semua Inventor.

(3) Dalam hal surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan

ditandatangani oleh salah satu Inventor yang ditunjuk, maka wajib disertai dengan surat penunjukan
dari para Inventor.

(1) Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau

pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik
dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

(2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.

(3) Dalam hal lembaga resmi yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,

Pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dan kejelasan asal sumber
daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

(4) Keabsahan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab

Pemohon.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Surat keterangan sumber

daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Dalam hal Permohonan menyangkut Jasad Renik tertentu, Permohonan tersebut harus melampirkan

surat bukti penyimpanan Jasad Renik yang dikeluarkan oleh lembaga penyimpanan Jasad Renik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang memuat informasi paling sedikit:

• penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakterisktik Jasad Renik yang bersangkutan;

• nama Jasad Renik;

• tanggal penyerahannya untuk disimpan;

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 10 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• nama lembaga penyimpanan; dan

• nomor penyimpanan Jasad Renik;

(2) Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka informasi tersebut

wajib dilengkapi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyampaian informasi mengenai Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1)

dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari Pemohon kepada setiap Orang untuk pemanfaatan
Jasad Renik.

(2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk meminta contoh Jasad Renik yang disimpan
di lembaga tempat penyimpanan.

(3) Permohonan pemanfaatan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi

pernyataan:

- tidak akan mengalihkan contoh Jasad Renik tersebut kepada orang lain sampai dengan
Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak atau sampai
dengan berakhirnya jangka waktu Paten; dan/atau

- hanya semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian sampai dengan Permohonan
tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak.

(4) Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disetujui oleh Menteri, persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada Pemohon.

(1) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda terima yang memuat:

• nomor Permohonan;

• tanggal pengajuan Permohonan; dan

• besaran biaya yang telah dibayarkan.

(2) Setelah melengkapi persyaratan administrasi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal

5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dan membayar biaya Permohonan, Menteri memberikan Tanggal
Penerimaan Permohonan.

(1) Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administrasi.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

Hari terhitung sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.

(1) Dalam hal jumlah halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melebihi 30 (tiga

puluh) halaman, dikenakan biaya tambahan halaman Deskripsi.

(2) Besaran biaya tambahan halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 11 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, Pemohon wajib

melengkapi terjemahan Deskripsi dalam Bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) Hari sejak Tanggal Penerimaan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi

terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia, Menteri memberitahukan kepada Pemohon yang
menyatakan Permohonan dianggap ditarik kembali.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk
melengkapi.

(2) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Pemohon belum

melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Pemohon dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.

(3) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan

jangka waktu diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Pemohon belum

melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Pemohon dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.

(3) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan

jangka waktu diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan dikenai biaya permohonan perpanjangan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 dan Pasal 32, Permohonan dianggap ditarik kembali.

(2) Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemohon yang menyatakan Permohonan

dianggap ditarik kembali.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 12 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

administrasi kepada Pemohon.

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

(1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan

kepada Menteri oleh Pemohon melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

(2) Ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 mengenai pemeriksaan Permohonan secara non-

elektronik berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan Permohonan secara elektronik.

(3) Penetapan Tanggal Penerimaan Permohonan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal prioritas dari negara asal.

(2) Permohonan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan

dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal.

(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan
terhitung sejak tanggal prioritas.

(4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon,

Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

(5) Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas diajukan menggunakan lebih dari 1 (satu) Hak Prioritas,

maka:

• semua dokumen prioritas harus dilampirkan.

- jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tanggal
prioritas yang paling awal.

- dokumen prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Menteri
dalam jangka waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas yang
paling awal.

- apabila dokumen prioritas tidak seluruhnya diserahkan kepada Menteri, maka hanya prioritas
yang diserahkan yang diakui dalam Permohonan.

- apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

(6) Dalam hal keabsahan Klaim yang ada dalam dokumen prioritas diperlukan untuk keperluan

pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan terjemahan
Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan apabila terdapat Gambar pada dokumen prioritas dalam bahasa
Indonesia.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 13 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Permohonan dapat diajukan melalui Traktat Kerja Sama Paten.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

• non elektronik; atau

• elektronik

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk Paten dan dikenakan

biaya.

(4) Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

melalui mekanisme:

• Indonesia sebagai Kantor Penerima; atau

• Indonesia sebagai Kantor Tujuan.

(5) Biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a meliputi:

• biaya pengiriman atau transmittal fee;

• biaya permohonan berdasarkan Traktat Kerjasama Paten,

- tambahan biaya kelebihan halaman permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten yang
diajukan melebihi 30 (tiga puluh) halaman; dan

• biaya penelusuran internasional berdasarkan traktat kerja sama Paten.

(6) Biaya yang dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan kepada Menteri yang besarnya ditentukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dibayarkan kepada Biro Internasional

dengan besaran biaya yang telah ditentukan.

(8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dibayarkan kepada Lembaga Penelusuran

Internasional yang dipilih oleh Pemohon dengan besaran biaya yang telah ditentukan.

Paragraf 1

Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima

(1) Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan dalam
Traktat Kerja Sama Paten.

(2) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia; dan/atau

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 14 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- badan hukum asing atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(3) Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), sekurang–kurangnya 1

(satu) Pemohon harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

mengunduh melalui laman badan kekayaan intelektual internasional atau World Intellectual Property
Organization.

(5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

• Deskripsi dalam bahasa Inggris;

• Klaim dalam bahasa Inggris;

• Abstrak dalam bahasa Inggris;

• Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;

• bukti pembayaran transmittal fee;

• surat kuasa apabila melalui Kuasa; dan

• bukti prioritas apabila memakai Hak Prioritas.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan wajib

membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).

(1) Pengajuan permohonan melalui Traktat Kerjasama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor

Penerima, Pemohon menentukan Lembaga Penelusuran Internasional yang ditunjuk untuk melakukan
penelusuran pada International Searching Authority dan/atau Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan
Internasional yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan pada International Preliminary
Examination Authority sesuai dengan ketentuan dari World Intellectual Property Organization.

(2) Lembaga penelusuran internasional dan lembaga pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• Kantor Paten Australia;

• Kantor Paten Eropa;

• Kantor Paten Jepang;

• Kantor Paten Korea Selatan;

• Kantor Paten Singapura; dan

• Kantor Paten Rusia.

(1) Permohonan diajukan kepada Kantor Penerima secara non-elektronik dengan mengisi formulir dan

melengkapi lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5), serta
dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan administrasi paling lama

14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat

(1).

(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan

dinyatakan belum lengkap, Kantor Penerima memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis agar
melengkapi persyaratan administrasi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 15 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

surat pemberitahuan.

(4) Kantor Penerima bertindak untuk menetapkan Tanggal Penerimaan Permohonan yang telah

melengkapi persyaratan administrasi.

(5) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (4) dan ayat (5) dikirimkan ke Biro Internasional secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (2) huruf b dengan mengunggah seluruh dokumen Permohonan.

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diajukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam
Traktat Kerja Sama Paten dan Regulation Under Patent Coorporation Treaty yang disingkat PCT.

Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau bukti pembayaran biaya
tidak diserahkan, Biro Internasional melalui Kantor Penerima memberitahukan secara tertulis atau surat
elektronik kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Paragraf 2

Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan

(1) Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf

b diajukan oleh Pemohon melalui Biro Internasional pada Kantor Penerima yang dipilih Pemohon
pada negara anggota Traktat Kerja Sama Paten untuk diteruskan kepada Menteri sebagai Kantor
Tujuan Permohonan.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang tergabung dalam negara anggota
Traktat Kerja Sama Paten; dan/atau

- badan hukum di Indonesia dan/atau badan hukum asing yang tergabung dalam negara anggota
Traktat Kerja Sama Paten.

(3) Tata cara Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan dalam Traktat Kerja Sama
Paten.

(1) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagai tujuan

Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung
sejak:

• tanggal penerimaan internasional; atau

• tanggal Hak Prioritas yang paling awal.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jangka waktu 31 (tiga puluh satu)

bulan tetap dapat mengajukan Permohonan disertai alasan ketidaksengajaan dan dikenai biaya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri dapat memberikan perpanjangan

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak batas akhir waktu Permohonan pengajuan ke Menteri.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 16 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri dapat memberikan perpanjangan

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak batas akhir waktu Permohonan pengajuan ke
Menteri.

(5) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), telah melewati

jangka waktu, Permohonan dilaksanakan tidak dengan menggunakan Traktat Kerja Sama Paten.

(6) Biaya sebagaimana diatur pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di

bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

(7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

(1) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagaimana

dimaksud dalam 44 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat diajukan sebagai Permohonan Paten.

(2) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon

harus mengisi formulir dan membayar biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:

• tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;

- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan
badan hukum;

• nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;

• nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

- nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan
diajukan dengan Hak Prioritas.

(4) Selain mengisi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Permohonan wajib melampirkan

dokumen sebagai berikut:

• judul Invensi;

• Deskripsi tentang Invensi;

• Klaim atau beberapa Klaim Invensi;

• Abstrak Invensi;

- Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika
Permohonan dilampiri dengan Gambar;

• surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

• surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;

- surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang
bukan Inventor; dan

• surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik.

(5) Lampiran formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dalam bahasa asing harus

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

(6) Dalam hal judul, deskripsi, klaim, dan abstrak, serta apabila terdapat Gambar sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditulis dalam bahasa asing, terjemahan dalam Bahasa Indonesia harus disampaikan
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengajuan.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 17 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(7) Apabila judul, deskripsi, klaim, dan abstrak, serta apabila terdapat Gambar yang ditulis dalam bahasa

asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.

(8) Dalam hal Pemohon yang bukan Inventor, Pemohon dapat melampirkan surat deklarasi sebagai

pengganti surat pengalihan hak.

(9) Dalam hal Permohonan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan

tradisional, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan oleh Pemohon secara

non elektronik atau elektronik.

(2) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak dapat diubah menjadi Permohonan Paten sederhana.

Pengumuman Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor
Tujuan yang telah diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dimulai paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan.

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diajukan secara elektronik atau non-elektronik
berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Traktat Kerja Sama Paten dan Regulation Under Patent
Coorporation Treaty yang disingkat PCT.

Bagian Kedua

Permohonan Melalui Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima
Menggunakan Hak Prioritas

(1) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)

huruf a dapat diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Dokumen Prioritas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Dokumen Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Biro

Internasional melalui Kantor Penerima dalam jangka waktu paling lama 16 (enam belas) bulan
terhitung sejak tanggal prioritas.

(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atas:

• inisiatif Pemohon; dan/atau

• saran Menteri.

(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• data Permohonan;

• Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya.

(3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Permohonan Paten

menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sebelum Permohonan

diberi keputusan akhir oleh Menteri.

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perubahan Data atas Inisiatif Pemohon

(1) Permohonan perubahan dapat diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.

(2) Permohonan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon yang

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

(3) Permohonan perubahan yang diajukan oleh Pemohon berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan terhadap:

• nama; dan

• alamat lengkap.

(4) Permohonan perubahan yang diajukan oleh Pemohon tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:

• nama;

• alamat lengkap; dan

• kewarganegaraan.

(5) Dalam mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),

Pemohon wajib melampirkan paling sedikit:

• bukti pendukung perubahan data; dan

• bukti pembayaran permohonan perubahan data.

(6) Dalam hal mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon

harus melampirkan bagian permohonan yang diubah.

(7) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya yang besarnya

ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 2

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 19 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Permohonan Perubahan Paten Menjadi Paten Sederhana atau Sebaliknya

(1) Perubahan Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya dilakukan

pada saat:

• pemeriksaan administrasi; atau

• pemeriksaan substantif.

(2) Dalam hal perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana, Permohonan Paten dianggap

dihapus dari Permohonan.

(3) Dalam hal perubahan Permohonan Paten sederhana menjadi Paten, Permohonan Paten sederhana

dianggap dihapus dari Permohonan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya ditentukan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Divisional Permohonan

Paragraf 1

Umum

Divisional Permohonan dapat dilakukan atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Divisional Permohonan

(1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemohon dapat mengajukan divisional
Permohonan.

(2) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam

satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup pelindungan yang dimohonkan dalam
setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup pelindungan yang telah diajukan dalam
Permohonan semula.

(3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dianggap memiliki Tanggal Penerimaan yang
sama dengan Tanggal Penerimaan semula.

(4) Terhadap divisional Permohonan tanggal dan nomor pengumuman merujuk Permohonan semula.

(5) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya.

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka biaya pemeriksaan substantif

harus dibayar pada saat pengajuan divisional permohonan.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 20 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

kelebihan Klaim dalam Permohonan divisional.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebelum keputusan akhir oleh

Menteri.

Divisional Permohonan dapat menggunakan:

• fotokopi surat Kuasa dari Permohonan semula;

• fotokopi surat pengalihan hak dari Permohonan semula; dan

• fotokopi surat pernyataan kepemilikan Invensi dari Permohonan semula.

Bagian Ketiga

Perubahan Permohonan

(1) Dalam hal perubahan Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya, untuk Permohonan Paten

yang belum diumumkan maka Menteri segera mengumumkan Permohonan tersebut pada saat
Permohonan Paten berubah menjadi Permohonan Paten sederhana.

(2) Dalam hal Permohonan Paten telah diumumkan, perubahan Permohonan Paten menjadi Paten

sederhana mengikuti pengumuman Permohonan Paten semula.

(3) Perubahan permohonan dari Paten sederhana ke Paten diumumkan kembali selama jangka waktu

yang belum diumumkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permohonan Paten.

(1) Pemohon dapat mengajukan percepatan pengumuman untuk perubahan Permohonan Paten

sederhana menjadi Paten dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

(2) Pengumuman perubahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 6

(enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

(1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebelum

Menteri memberikan keputusan akhir.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 21 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) Dalam hal penarikan kembali Permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

biaya Permohonan yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.

(1) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diajukan oleh Pemohon

dengan melampirkan:

• surat permintaan penarikan kembali Permohonan; atau

• surat untuk menghentikan atau untuk tidak melanjutkan Permohonannya.

(2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan ke Pemohon

atau Kuasanya.

(3) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan melalui media elektronik

atau media non-elektronik.

(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara non-elektronik atau elektronik.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Secara Non-elektronik

(1) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk Permohonan

Paten diajukan paling lama dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal
Penerimaan.

(2) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir.

(3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 22 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Secara Elektronik

(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual.

(2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jangka

waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Pemeriksaan Substantif

(1) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau Pasal 62 ayat (2) dan biaya untuk pemeriksaan substantif
tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

(2) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau Kuasanya.

(1) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)

diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemeriksaan substantif dilakukan
setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemeriksaan substantif dilakukan setelah
tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Paragraf 5

Permohonan Pemeriksaan Substantif Perubahan dan Divisional Permohonan

(1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap perubahan Permohonan dari

Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan
Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.

(2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan

dengan perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya
dianggap ditarik kembali.

(1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap divisional Permohonan harus

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 23 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional Permohonan.

(2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan

dengan divisional permohonan, divisional Permohonan dianggap ditarik kembali.

Paragraf 6

Permohonan Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan yang Tidak diumumkan

Permohonan yang tidak diumumkan dilakukan pemeriksaan substantif dengan tidak dikenai biaya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif

Paragraf 1

Umum

(1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten atau Permohonan Paten sederhana dilaksanakan

oleh Pemeriksa.

(2) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemeriksaan mengenai kebaruan Invensi, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam
industri, serta memenuhi ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tetapi tidak terbatas pada:

• kejelasan pengungkapan Invensi;

• kesatuan Invensi;

• konsistensi pengungkapan Invensi;

• Klaim harus didukung oleh Deskripsi;

• kecukupan dalam pengungkapan Invensi; dan

• kejelasan Klaim.

(4) Pemeriksa melakukan pemeriksaan administratif biaya kelebihan Klaim.

(5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau

menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.

Paragraf 2

Syarat Administrasi Pemeriksaan Substantif

(1) Pemeriksaan substantif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan setelah

memenuhi persyaratan administrasi Permohonan dan telah selesai masa pengumuman.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 24 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(2) Pemohon telah melakukan Permohonan pemeriksaan substantif dan membayar biaya berdasarkan

ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3

Tata Cara Pemeriksaan Substantif

(1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Deskripsi Permohonan asal ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, Pemeriksa

dapat meminta terjemahan Deskripsi ke dalam bahasa Inggris.

(3) Perubahan terhadap Deskripsi tentang Invensi dan/atau Klaim atau beberapa Klaim Invensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan
perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan
semula.

(4) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah Klaim dari Permohonan semula

menyebabkan jumlah Klaim menjadi lebih dari 10 (sepuluh) Klaim maka Pemohon dikenai biaya
terhadap kelebihan Klaim tersebut.

(5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

(6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pengajuan

perubahan Klaim.

(1) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat menggunakan dokumen pembanding

sebagai berikut:

- dokumen Permohonan Paten yang diajukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang telah
diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan
tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

- dokumen Paten yang diberi Paten di Indonesia maupun di luar Indonesia yang tanggal
pengumumannya sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika
Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

- dokumen nonpaten, yang telah diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau
tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

- dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah
Tanggal Penerimaan Permohonan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi
Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang diajukan di Indonesia tersebut
lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang pemeriksaan
substantifnya sedang diperiksa;

- pengetahuan umum yang dikenal dalam bidang teknologi dari Invensi yang diajukan
Permohonannya; dan

- pandangan dan/atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada, serta sanggahan atau
penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut, jika ada.

(2) Dokumen pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 25 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

berupa dokumen baik yang diumumkan di Indonesia dan/atau yang diumumkan di luar Indonesia.

(1) Deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi

tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.

(2) Klaim atau beberapa Klaim Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti

Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Klaim sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak diungkapkan secara jelas maka Permohonan ditolak.

(1) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan substantif secara jelas dan rinci yang disertai alasan dan

dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat saran untuk perbaikan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan jangka waktu pemenuhan 3

(tiga) bulan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon belum menanggapi

hasil pemeriksaan substantif maka Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu.

(5) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara

tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan

(6) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perpanjangan

jangka waktu diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Menteri.

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) Pemohon belum

menanggapi hasil pemeriksaan substantif, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.

(3) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan

jangka waktu diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan dan dikenai biaya permohonan perpanjangan.

(4) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

(5) Upaya hukum atas penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan ke Komisi

Banding Paten.

(6) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil

pemeriksaan substantif, maka Menteri memberitahukan kepada Pemohon bahwa Permohonan
dianggap ditarik kembali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

(1) Dalam hal Pemohon atau Kuasa memberikan tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan

substantif, Menteri harus mempertimbangkan tanggapan tersebut.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 26 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(2) Apabila tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memenuhi ketentuan

sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri dapat
memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa yang disertai jangka waktu
pemenuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemohon harus menanggapi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perubahan terhadap Klaim,

Menteri harus memeriksa perubahan klaim tersebut.

(5) Dalam hal perubahan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Menteri harus memberitahukan hal tersebut secara
tertulis kepada Pemohon atau kuasanya, yang disertai jangka waktu pemenuhannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat secara jelas dan rinci disertai

dengan alasan dan acuan pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.

(7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dapat juga memuat saran untuk

perbaikan.

(1) Pemohon atau Kuasa harus memberikan jawaban atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 ayat (2).

(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup penjelasan, sanggahan, tambahan

informasi, perubahan, perbaikan, dan/atau pemenuhan kekurangan atas pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73.

(3) Perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak

memperluas lingkup Invensi yang diajukan semula.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Substantif dengan Hak Prioritas

(1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri

dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di Negara asal Hak Prioritas atau di negara
lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:

- salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap
Pemohon Paten yang pertama kali di luar negeri;

- salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan Permohonan Paten yang
pertama kali di luar negeri;

- salinan sah keputusan mengenai penolakan atas Permohonan Paten yang pertama kali di luar
negeri dalam hal Permohonan Paten dimaksud ditolak;

- salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal
Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau

• dokumen lain yang diperlukan.

(2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan

penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 27 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang dimaksud pada ayat (1) yang berbahasa asing, Pemeriksa

dapat meminta terjemahan dalam bahasa inggris atau bahasa Indonesia.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri

dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Substantif Divisional Permohonan

(1) Apabila selama proses pemeriksaan substantif, Menteri menilai suatu Permohonan terdiri atas

beberapa Invensi atau beberapa kelompok Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi
sehingga perlu dilakukan Divisional Permohonan maka Menteri memberitahukan kepada Pemohon
atau Kuasa untuk melakukan Divisional Permohonan.

(2) Pengajuan Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3

(tiga) bulan sejak tanggal surat jawaban Pemohon setuju untuk Divisional Permohonan.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa tidak boleh memberikan

keputusan akhir Permohonan Paten semula.

Dalam hal Pemohon atau Kuasa tidak memberikan jawaban atas keberatan Menteri terkait dengan kesatuan
Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Menteri hanya memeriksa kelompok Invensi yang pertama.

Bagian Kelima

Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten Berdasarkan Kerja Sama Regional dan Bilateral

Paragraf 1

Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten Berdasarkan Kerja Sama Regional

Pengajuan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama regional berlaku ketentuan:

• Pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi permohonan; dan

- Permohonan percepatan diajukan paling lambat sebelum dikeluarkan hasil pemeriksaan substantif
tahap akhir.

Paragraf 2

Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten Berdasarkan Traktat Kerja Sama Bilateral

Pengajuan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama bilateral berlaku ketentuan:

- Pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi permohonan percepatan dan membayar biaya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 28 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- Permohonan tersebut telah selesai diumumkan di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan melampirkan bukti pengajuan dan pembayaran biaya pemeriksaan substantif; dan

- Permohonan percepatan diajukan paling lambat sebelum dikeluarkan hasil pemeriksaan substantif
tahap awal.

Bagian Keenam

Keputusan

(1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten paling lama 30

(tiga puluh) bulan terhitung sejak:

- tanggal diterimanya surat Permohonan pemeriksaan substantif apabila Permohonan
pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau

- berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan
sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(2) Dalam hal Permohonan telah dilakukan pemeriksaan substantif, Menteri memberitahukan secara

tertulis kepada Pemohon keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan.

(3) Paten yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media

nonelektronik.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan Permohonan Paten berlaku mutatis mutandis
terhadap ketentuan Permohonan Paten sederhana, kecuali:

• syarat untuk dapat diberi Paten sederhana;

- jangka waktu pemeriksaan administratif, jangka waktu pengumuman dan jangka waktu pemeriksaan
substantif; dan

• besaran biaya Permohonan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

Bagian Kedua

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 29 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Syarat Untuk Dapat Diberi Paten Sederhana

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

Pemeriksaan substantif berlaku ketentuan sebagai berikut:

• memiliki kebaruan;

• dapat merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;

• memiliki kegunaan praktis; dan

• dapat diterapkan dalam industri.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemeriksaan Administratif

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

(1) Permohonan Paten sederhana diperiksa administrasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal

pengajuan Permohonan diterima.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.

(3) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 28 (dua puluh

delapan) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.

(4) Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

(1) Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung

sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal diumumkan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

(1) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap

Permohonan Paten sederhana dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 30 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(2) (2) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap
pemeriksaan substantif.

Bagian Keempat

Permohonan Pemeriksaan Substantif

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

(1) Permohonan pemeriksaan subtantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan

Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.

(2) Pemohon yang tidak mengajukan permohonan pemeriksaan subtantif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau biaya tidak dibayar maka Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan Substantif

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

(1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah selesai masa

pengumuman.

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilakukan paling lama 2 (dua)

bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Bagian Keenam

Keputusan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

(1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik

dan/atau media nonelektronik.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 31 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 88 disetujui untuk diberi Paten,
Menteri menerbitkan Sertifikat.

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 memuat:

• lambang Garuda yang letaknya di tengah bagian atas sertifikat;

• institusi Penerbit sertifikat;

• jenis sertifikat Paten atau Paten sederhana;

• tanda Tangan Pejabat yang berwenang;

• nama dan alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;

• judul Invensi;

• Inventor;

• tanggal penerimaan;

• nomor Paten atau Paten sederhana;

• tanggal pemberian;

• masa pelindungan; dan

• pembubuhan kode QR.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:

• pengumuman B;

• Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan

• informasi biaya tahunan Paten.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Menteri.

(4) Penandatangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Direktur

Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

(1) Paten atau Paten Sederhana yang telah diberikan sertifikat, dicatat dan diumumkan oleh Menteri.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana:

• elektronik; dan/atau

• nonelektronik.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

• nomor dan tanggal pemberian Paten;

• klasifikasi Invensi;

• nomor Permohonan;

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 32 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• nama dan alamat lengkap Pemegang Paten;

• nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

• nama dan kewarganegaraan Inventor;

• tanggal Penerimaan;

• data prioritas;

• tanggal pengumuman;

• dokumen pembanding;

• nama pemeriksa;

• jumlah klaim;

• judul Invensi

• abstrak; dan

• Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar.

Bagian Kedua

Perbaikan Data Sertifikat

(1) Data pada Sertifikat Paten dan/atau lampirannya dapat diajukan permohonan perbaikan secara

tertulis kepada Menteri.

(2) Perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:

• terdapat kesalahan Pemohon; atau

• terdapat kesalahan pada saat penerbitan Sertifikat.

(3) Perbaikan data sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai biaya

yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Perbaikan sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenai biaya.

(5) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perbaikan Sertifikat

hanya berupa notifikasi.

(6) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sertifikat yang telah

diterbitkan dikembalikan kepada Menteri untuk diterbitkan Sertifikat baru.

(1) Perbaikan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) meliputi:

• pengumuman B;

• Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan

• Informasi biaya tahunan Paten.

(2) Perbaikan pengumuman B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap

data dalam pengumuman tersebut.

(3) Perbaikan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar hanya

dapat dilakukan terhadap kesalahan pengetikan yang tidak memperluas substansi.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 33 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Permohonan perbaikan Sertifikat dan/atau lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2) huruf b
harus dilampiri:

• surat atau formulir permohonan perbaikan data Sertifikat;

• Sertifikat asli;

• fotokopi formulir Permohonan paten; dan

- data atau keterangan mengenai bagian yang dimohonkan untuk perbaikan data disertai dengan
penjelasan untuk perbaikan data Sertifikat.

(1) Menteri dapat memberikan petikan dan/atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukan.

(2) Pemberian petikan dan/atau salinan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

permohonan.

(3) Permohonan petikan Paten dan/atau salinan dokumen Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Terhadap Paten atau Paten Sederhana yang telah diberikan Sertifikat dapat dilakukan Perubahan

Data.

(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan oleh Pemegang

Paten atau Kuasanya kepada Menteri secara:

• elektronik; atau

• non-elektronik.

(3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• nama Pemegang Paten;

• alamat lengkap Pemegang Paten;

• nama Inventor; dan

• nama dan alamat Kuasa.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Menteri.

(5) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai biaya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan secara tertulis

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 34 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

dengan mengisi formulir permohonan perubahan data dengan dilampiri:

• surat atau formulir permohonan perubahan data;

• surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi Pemohon luar negeri;

• surat keterangan perubahan badan hukum dari instansi yang berwenang;

• surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan

• bukti pembayaran permohonan perubahan data.

(1) Permohonan perubahan data secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual.

(2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengisi

formulir secara elektronik.

(3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengunggah dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

(4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan perubahan data secara non-elektronik diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada

Menteri.

(2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengisi

formulir dalam bahasa Indonesia dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97.

(3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap permohonan perubahan data wajib dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan

(4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Menteri

memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.

(5) Pemohon atau Kuasanya wajib melengkapi kekurangan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) Hari

terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

(6) Dalam hal Permohonan perubahan data dinyatakan lengkap, Menteri memberitahukan kepada

Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak
permohonan perubahan data dinyatakan lengkap.

(7) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka permohonan perubahan data dianggap ditarik kembali.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 35 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu

untuk:

• melengkapi pemeriksaan administratif;

• menanggapi hasil pemeriksaan substantif;

• membayar biaya pemeriksaan substantif; dan

• membayar biaya tahunan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri disertai

bukti pendukung yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan

perpanjangan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Paten dapat

melakukan pembayaran biaya pemeliharaan Paten dan biaya Pemeriksaan Substantif, 3 (tiga) hari
setelah berakhirnya masa keadaan darurat.

(1) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4),

Pasal 33, Pasal 42, Pasal 45 ayat (7), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 74

ayat (6), Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (7), Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk
melanjutkan kembali yang disertai alasan dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 6

(enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan dianggap ditarik kembali.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten yang telah diajukan dan masih dalam
proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2021

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten sederhana yang sudah diajukan dan
masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 36 / 37

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1764

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 37 / 37