Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah untuk memenuhi kompetensi teknis bagi pejabat fungsional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan ASN.
5. Lembaga Pelatihan ASN Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.
6. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
7. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.

8. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai negeri sipil yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Akreditasi Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN.
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah badan di bawah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.
14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Balitbang SDM.
15. Sistem Informasi Akreditasi Program Pelatihan yang selanjutnya disebut SIAPP adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengembangan kompetensi dan akreditasi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
16. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk MEMUTUSKAN hasil akhir penilaian Akreditasi Program.
17. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi Program.
18. Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi Program.
19. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi Program.

(1) Kementerian melalui Balitbang SDM melaksanakan Akreditasi Program.
(2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan; dan
b. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.
(3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. instansi pusat; dan
b. instansi daerah.
(4) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
(5) Instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
(6) Dalam pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbang SDM dapat bekerja sama dengan LAN.

(1) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
(2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah mengajukan permohonan Akreditasi Program kepada Kepala Badan.
(3) Kepala Badan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah mengenai rencana pelaksanaan Akreditasi Program.
(4) Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah menyampaikan kelengkapan data melalui SIAPP.
(5) Tim Sekretariat memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jika ditemukan adanya ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Tim Sekretariat memberitahukan kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah untuk melengkapi data dimaksud.
(7) Jika data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan telah lengkap, Tim Sekretariat

menyampaikan data tersebut kepada Tim Asesor untuk dilakukan penelitian dan penilaian.
(8) Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah untuk memverifikasi dan/atau meminta data tambahan terhadap data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9) Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Asesor memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah kepada Tim Akreditasi.
(10) Tim Akreditasi melakukan rapat penilaian akhir Akreditasi.
(11) Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi Program kepada Kepala Badan.
(12) Kepala Badan MENETAPKAN status Akreditasi Program bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan mempertimbangkan:
a. hasil penjaminan mutu dan/atau pemantauan; dan
b. evaluasi yang dilaksanakan oleh LAN atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
(13) Status Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.

(1) Penilaian Akreditasi Program dilakukan dengan pembobotan berdasarkan atas unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi Program.
(2) Unsur dan subunsur penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Indikator penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Akreditasi Program ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Akreditasi Program dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
(2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. Tim Penilai Akhir;
b. Tim Asesor; dan
c. Tim Sekretariat.

(1) Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi Program.
(3) Susunan Tim Penilai Akhir terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat Kepala Pusdiklat.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat paling rendah oleh:
a. pejabat administrator Balitbang SDM; atau
b. pejabat fungsional ahli madya.
(6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
(7) Tim Penilai Akhir melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. memberikan arahan kepada Tim Asesor dalam melakukan penilaian kelayakan;
b. melakukan pembimbingan (coaching) terkait penilaian kelayakan yang dilakukan selama proses Akreditasi Program;
c. melakukan rapat penilaian akhir; dan
d. menyampaikan laporan penilaian akhir kepada Kepala Badan.

(1) Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi Program.
(3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur dari:
a. Kementerian;
b. LAN; dan/atau
c. ahli independen.
(5) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan data;
b. meneliti dan melakukan verifikasi data Akreditasi Program disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi Program;

c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi Program;
d. melakukan pembimbingan (coaching) terkait penilaian kelayakan yang dilakukan selama proses Akreditasi Program;
e. menilai data Akreditasi Program;
f. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi Program; dan
g. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.

(1) Tim Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Tim Sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi Program;
b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi Program, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi Program; dan
c. menyiapkan laporan Akreditasi Program.

(1) Status Akreditasi Program terdiri atas:
a. status terakreditasi; atau
b. status tidak terakreditasi.
(2) Program Pelatihan dinyatakan memiliki status terakreditasi apabila:
a. jumlah total nilai Akreditasi Program paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan
b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
(3) Program Pelatihan dinyatakan memiliki status tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Nilai Akreditasi Program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
(1) kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
(2) kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau
(3) kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

(1) Status terakreditasi bagi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Program Pelatihan yang ditetapkan memiliki status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Program.
(3) Program Pelatihan yang ditetapkan memiliki status tidak terakreditasi diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan terkait.

(1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program berlaku sebagai berikut:
a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun;
b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun.
(2) Masa berlaku status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(1) Lembaga Pelatihan berhak menyelenggarakan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu:
a. secara mandiri jika memperoleh status terakreditasi;
b. dengan penjaminan mutu dari:
1) Badan Litbang SDM; atau 2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi paling rendah kategori B, jika memperoleh status tidak terakreditasi.
(2) Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.

(1) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. telah habis masa berlakunya; dan/atau
b. dicabut.
(2) Pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil evaluasi.
(3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Akreditasi Program kembali.
(4) Pengajuan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Pelaksanaan Akreditasi Program dilaporkan secara daring melalui SIAPP.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam bentuk ringkasan dari laporan pelaksanaan Akreditasi.

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi dilaksanakan oleh Balitbang SDM:
a. secara mandiri; atau
b. bekerja sama dengan LAN.
(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Balitbang SDM melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LAN.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
(2) Tim Evaluator ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada:
a. data dan informasi dalam SIAPP;
b. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
c. laporan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
dan/atau
d. laporan dari pihak terkait.
(4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melakukan:
a. observasi lapangan; dan/atau
b. survei secara daring.
(5) Tim Evaluator dapat melibatkan unsur dari:
a. Kementerian; dan/atau
b. ahli independen.
(6) Tim Evaluasi menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan.
(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:
a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Akreditasi Program;
dan/atau
b. penilaian kembali status terakreditasi.

(1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(6) ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam

penyelenggaraan Pelatihan atau penyimpangan dalam penetapan hasil Akreditasi Program, Kepala Badan memberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberikan teguran kedua secara tertulis kepada Lembaga tersebut.
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

(1) Lembaga Pelatihan dapat mengajukan upaya administratif kepada Kepala Badan terhadap proses:
a. Akreditasi Program;
b. Penetapan status Akreditasi Program; dan/atau
c. Penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
(2) Pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY