Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer

Peraturan Menteri Nomor 197-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

PERMENKEU No. 197-pmk-07-2011 Tahun 2011 berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
(1)
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang
dialokasikan
kepada
daerah
berdasarkan
angka
persentase
untuk
mendanai
kebutuhan
daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi.
(2)
Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah
pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pasal 2

(1)
Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh
persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen)
untuk daerah.
(2)
Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh
persen) dibagi kepada kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:
a.
6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada
seluruh kabupaten/kota; dan
b.
3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada
kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan
perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui
rencana penerimaan yang ditetapkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
(3)
Penerimaan PBB bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dibagi dengan rincian sebagai berikut:
a.
16,2%
(enam
belas
koma
dua
persen)
untuk
provinsi
yang
bersangkutan;
b.
64,8%
(enam
puluh
empat
koma
delapan
persen)
untuk
kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
c.
9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
(4)
Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dibagi untuk daerah dan Direktorat Jenderal Pajak menurut sektor
dengan imbangan sebagai berikut:
a.
Objek pajak sektor pedesaan, 90% (sembilan puluh persen) bagian
daerah dan 10% (sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal
Pajak;
b.
Objek pajak sektor perkotaan, 80% (delapan puluh persen) bagian
daerah dan 20% (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal
Pajak;
c.
Objek pajak sektor perkebunan, 40% (empat puluh persen) bagian
daerah dan 60% (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal
Pajak;
d.
Objek pajak sektor perhutanan, 35% (tiga puluh lima persen)
bagian
daerah
dan
65%
(enam
puluh
lima
persen)
bagian
Direktorat Jenderal Pajak; dan
e.
Objek pajak sektor pertambangan, 30% (tiga puluh lima persen)
bagian daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat
Jenderal Pajak.

Pasal 3

(1)
Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun enam ratus empat
puluh
enam
miliar
delapan
ratus
sembilan
puluh
juta
rupiah)
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran
2012.
(2)
Rencana
penerimaan
PBB
Tahun
Anggaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikurangi sebesar Rp5.988.049.440.775,00
(lima triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh
sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh
lima rupiah) sebagai koreksi atas perhitungan target PBB Tahun
Anggaran
dan
sejalan
dengan
kesiapan
beberapa
kabupaten/kota yang mulai melaksanakan pemungutan PBB sektor
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
perdesaan
dan
perkotaan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Rencana
penerimaan
PBB
Tahun
Anggaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dibagihasilkan
kepada
daerah
dengan
imbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)
Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi
sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 yang terdiri atas:
a.
alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan
kepada seluruh kabupaten/kota;
b.
alokasi sementara DBH PBB bagian daerah; dan
c.
alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah.
(5)
Alokasi sementara DBH PBB bagian daerah dan Biaya Pemungutan
PBB bagian daerah dirinci menurut sektor pedesaan, perkotaan,
perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi,
pertambangan panas bumi, dan pertambangan non minyak bumi dan
gas bumi lainnya.

Pasal 4

(1)
Alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp27.035.691.162.565,00 (dua puluh tujuh triliun tiga puluh lima
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua
ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
a.
alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan
kepada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp1.927.824.636.041,00
(satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus
dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat
puluh satu rupiah);
b.
alokasi
sementara
DBH
PBB
bagian
daerah
sebesar
Rp24.023.660.851.863,00 (dua puluh empat triliun dua puluh
tiga miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh
satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
c.
alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah sebesar
Rp1.084.205.674.661,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar
dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam
ratus enam puluh satu rupiah).
(2)
Rincian
alokasi
sementara
PBB
bagian
Pemerintah
Pusat
yang
dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
(3)
Rincian alokasi sementara DBH PBB bagian daerah tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(4)
Rincian alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah
tercantum
dalam
Lampiran
III
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)
Alokasi sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan
kepada seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran.
(2)
Penyaluran
DBH
PBB
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Menteri
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
LAMPIRAN I
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
197/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN
TAHUN
ANGGARAN 2012
RINCIAN ALOKASI SEMENTARA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN
KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah
NO
DAERAH
PBB
I
Provinsi Aceh
Kab. Aceh Barat
3.915.742.233
Kab. Aceh Besar
3.915.742.233
Kab. Aceh Selatan
3.915.742.233
Kab. Aceh Singkil
3.915.742.233
Kab. Aceh Tengah
3.915.742.233
Kab. Aceh Tenggara
3.915.742.233
Kab. Aceh Timur
3.915.742.233
Kab. Aceh Utara
3.915.742.233
Kab. Bireuen
3.915.742.233
Kab. Pidie
3.915.742.233
Kab. Simeulue
3.915.742.233
Kota Banda Aceh
3.915.742.233
Kota Sabang
3.915.742.233
Kota Langsa
3.915.742.233
Kota Lhokseumawe
3.915.742.233
Kab. Nagan Raya
3.915.742.233
Kab. Aceh Jaya
3.915.742.233
Kab. Aceh Barat Daya
3.915.742.233
Kab. Gayo Lues
3.915.742.233
Kab. Aceh Tamiang
3.915.742.233
Kab. Bener Meriah
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Pidie Jaya
3.915.742.233
Kota Subulussalam
3.915.742.233
II
Provinsi Sumatera Utara
Kab. Asahan
3.915.742.233
Kab. Dairi
3.915.742.233
Kab. Deli Serdang
3.116.658.266
Kab. Tanah Karo
3.915.742.233
Kab. Labuhan Batu
3.915.742.233
Kab. Langkat
3.915.742.233
Kab. Mandailing Natal
3.915.742.233
Kab. Nias
3.915.742.233
Kab. Simalungun
3.915.742.233
Kab. Tapanuli Selatan
3.915.742.233
Kab. Tapanuli Tengah
3.915.742.233
Kab. Tapanuli Utara
3.915.742.233
Kab. Toba Samosir
3.915.742.233
Kota Binjai
3.915.742.233
Kota Medan
3.116.658.266
Kota Pematang Siantar
3.915.742.233
Kota Sibolga
3.915.742.233
Kota Tanjung Balai
3.915.742.233
Kota Tebing Tinggi
3.915.742.233
Kota Padang Sidempuan
3.915.742.233
Kab. Pakpak Bharat
3.915.742.233
Kab. Nias Selatan
3.915.742.233
Kab. Humbang Hasundutan
3.915.742.233
Kab. Serdang Berdagai
3.915.742.233
Kab. Samosir
3.915.742.233
Kab. Batu Bara
3.915.742.233
Kab. Padang Lawas Utara
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Padang Lawas
3.915.742.233
Kab. Labuhan Batu Selatan
3.915.742.233
Kab. Labuhan Batu Utara
3.915.742.233
Kab. Nias Utara
3.915.742.233
Kab. Nias Barat
3.915.742.233
Kota Gunungsitoli
3.915.742.233
III
Provinsi Sumatera Barat
Kab. Limapuluh Kota
3.915.742.233
Kab. Agam
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Mentawai
3.915.742.233
Kab. Padang Pariaman
3.915.742.233
Kab. Pasaman
3.915.742.233
Kab. Pesisir Selatan
3.915.742.233
Kab. Sijunjung
3.915.742.233
Kab. Solok
3.915.742.233
Kab. Tanah Datar
3.915.742.233
Kota Bukit Tinggi
3.915.742.233
Kota Padang Panjang
3.915.742.233
Kota Padang
3.915.742.233
Kota Payakumbuh
3.915.742.233
Kota Sawahlunto
3.915.742.233
Kota Solok
3.915.742.233
Kota Pariaman
3.915.742.233
Kab. Pasaman Barat
3.915.742.233
Kab. Dharmasraya
3.915.742.233
Kab. Solok Selatan
3.915.742.233
IV
Provinsi Riau
Kab. Bengkalis
3.915.742.233
Kab. Indragiri Hilir
3.915.742.233
Kab. Indragiri Hulu
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Kampar
3.915.742.233
Kab. Kuantan Singingi
3.915.742.233
Kab. Pelalawan
3.915.742.233
Kab. Rokan Hilir
3.915.742.233
Kab. Rokan Hulu
3.915.742.233
Kab. Siak
3.915.742.233
Kota Dumai
3.915.742.233
Kota Pekanbaru
3.116.658.266
Kab. Kepulauan Meranti
3.915.742.233
V
Provinsi Kepulauan Riau
Kab. Bintan
3.915.742.233
Kab. Natuna
3.915.742.233
Kab. Karimun
3.915.742.233
Kota Batam
3.915.742.233
Kota Tanjung Pinang
3.915.742.233
Kab. Lingga
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Anambas
3.915.742.233
VI
Provinsi Jambi
Kab. Batanghari
3.915.742.233
Kab. Bungo
3.915.742.233
Kab. Kerinci
3.915.742.233
Kab. Merangin
3.915.742.233
Kab. Muaro Jambi
3.915.742.233
Kab. Sarolangun
3.915.742.233
Kab. Tanjung Jabung Barat
3.915.742.233
Kab. Tanjung Jabung Timur
3.915.742.233
Kab. Tebo
3.915.742.233
Kota Jambi
3.915.742.233
Kota Sungai Penuh
3.915.742.233
VII
Provinsi Sumatera Selatan
Kab. Lahat
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Musi Banyuasin
3.915.742.233
Kab. Musi Rawas
3.915.742.233
Kab. Muara Enim
3.915.742.233
Kab. Ogan Komering Ilir
3.915.742.233
Kab. Ogan Komering Ulu
3.915.742.233
Kota Palembang
3.116.658.266
Kota Pagar Alam
3.915.742.233
Kota Lubuk Linggau
3.915.742.233
Kota Prabumulih
3.915.742.233
Kab. Banyuasin
3.915.742.233
Kab. Ogan Ilir
3.915.742.233
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
3.915.742.233
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
3.915.742.233
Kab. Empat Lawang
3.915.742.233
VIII
Provinsi Bangka Belitung
Kab. Bangka
3.915.742.233
Kab. Belitung
3.915.742.233
Kota Pangkal Pinang
3.915.742.233
Kab. Bangka Selatan
3.915.742.233
Kab. Bangka Tengah
3.915.742.233
Kab. Bangka Barat
3.915.742.233
Kab. Belitung Timur
3.915.742.233
IX
Provinsi Bengkulu
Kab. Bengkulu Selatan
3.915.742.233
Kab. Bengkulu Utara
3.915.742.233
Kab. Rejang Lebong
3.915.742.233
Kota Bengkulu
3.915.742.233
Kab. Kaur
3.915.742.233
Kab. Seluma
3.915.742.233
Kab. Mukomuko
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Lebong
3.915.742.233
Kab. Kepahiang
3.915.742.233
Kab. Bengkulu Tengah
3.915.742.233
X
Provinsi Lampung
Kab. Lampung Barat
3.915.742.233
Kab. Lampung Selatan
3.915.742.233
Kab. Lampung Tengah
3.915.742.233
Kab. Lampung Utara
3.915.742.233
Kab. Lampung Timur
3.915.742.233
Kab. Tanggamus
3.915.742.233
Kab. Tulang Bawang
3.915.742.233
Kab. Way Kanan
3.915.742.233
Kota Bandar Lampung
3.116.658.266
Kota Metro
3.915.742.233
Kab. Pesawaran
3.915.742.233
Kab. Pringsewu
3.915.742.233
Kab. Mesuji
3.915.742.233
Kab. Tulang Bawang Barat
3.915.742.233
XI
Provinsi DKI Jakarta
19.578.711.165
XII
Provinsi Jawa Barat
Kab. Bandung
3.915.742.233
Kab. Bekasi
3.915.742.233
Kab. Bogor
3.116.658.266
Kab. Ciamis
3.915.742.233
Kab. Cianjur
3.915.742.233
Kab. Cirebon
3.915.742.233
Kab. Garut
3.915.742.233
Kab. Indramayu
3.915.742.233
Kab. Karawang
3.915.742.233
Kab. Kuningan
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Majalengka
3.915.742.233
Kab. Purwakarta
3.915.742.233
Kab. Subang
3.915.742.233
Kab. Sukabumi
3.915.742.233
Kab. Sumedang
3.915.742.233
Kab. Tasikmalaya
3.915.742.233
Kota Bandung
3.915.742.233
Kota Bekasi
3.915.742.233
Kota Bogor
3.915.742.233
Kota Cirebon
3.915.742.233
Kota Depok
3.116.658.266
Kota Sukabumi
3.915.742.233
Kota Cimahi
3.915.742.233
Kota Tasikmalaya
3.915.742.233
Kota Banjar
3.915.742.233
Kab. Bandung Barat
3.915.742.233
XIII
Provinsi Banten
Kab. Lebak
3.915.742.233
Kab. Pandeglang
3.915.742.233
Kab. Serang
3.915.742.233
Kab. Tangerang
3.915.742.233
Kota Cilegon
3.915.742.233
Kota Tangerang
3.915.742.233
Kota Serang
3.915.742.233
Kota Tangerang Selatan
3.915.742.233
XIV
Provinsi Jawa Tengah
Kab. Banjarnegara
3.915.742.233
Kab. Banyumas
3.915.742.233
Kab. Batang
3.915.742.233
Kab. Blora
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Boyolali
3.915.742.233
Kab. Brebes
3.915.742.233
Kab. Cilacap
3.915.742.233
Kab. Demak
3.915.742.233
Kab. Grobogan
3.915.742.233
Kab. Jepara
3.915.742.233
Kab. Karanganyar
3.915.742.233
Kab. Kebumen
3.915.742.233
Kab. Kendal
3.915.742.233
Kab. Klaten
3.915.742.233
Kab. Kudus
3.915.742.233
Kab. Magelang
3.915.742.233
Kab. Pati
3.915.742.233
Kab. Pekalongan
3.915.742.233
Kab. Pemalang
3.915.742.233
Kab. Purbalingga
3.915.742.233
Kab. Purworejo
3.915.742.233
Kab. Rembang
3.915.742.233
Kab. Semarang
3.915.742.233
Kab. Sragen
3.915.742.233
Kab. Sukoharjo
3.116.658.266
Kab. Tegal
3.915.742.233
Kab. Temanggung
3.915.742.233
Kab. Wonogiri
3.915.742.233
Kab. Wonosobo
3.915.742.233
Kota Magelang
3.915.742.233
Kota Pekalongan
3.915.742.233
Kota Salatiga
3.915.742.233
Kota Semarang
3.116.658.266
Kota Surakarta
3.915.742.233
Kota Tegal
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
XV
Provinsi DI Yogyakarta
Kab. Bantul
3.915.742.233
Kab. Gunung Kidul
3.915.742.233
Kab. Kulon Progo
3.915.742.233
Kab. Sleman
3.915.742.233
Kota Yogyakarta
3.116.658.266
XVI
Provinsi Jawa Timur
Kab. Bangkalan
3.915.742.233
Kab. Banyuwangi
3.915.742.233
Kab. Blitar
3.915.742.233
Kab. Bojonegoro
3.915.742.233
Kab. Bondowoso
3.915.742.233
Kab. Gresik
3.116.658.266
Kab. Jember
3.915.742.233
Kab. Jombang
3.915.742.233
Kab. Kediri
3.915.742.233
Kab. Lamongan
3.915.742.233
Kab. Lumajang
3.915.742.233
Kab. Madiun
3.915.742.233
Kab. Magetan
3.915.742.233
Kab. Malang
3.915.742.233
Kab. Mojokerto
3.915.742.233
Kab. Nganjuk
3.915.742.233
Kab. Ngawi
3.915.742.233
Kab. Pacitan
3.915.742.233
Kab. Pamekasan
3.915.742.233
Kab. Pasuruan
3.915.742.233
Kab. Ponorogo
3.915.742.233
Kab. Probolinggo
3.915.742.233
Kab. Sampang
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Sidoarjo
3.116.658.266
Kab. Situbondo
3.915.742.233
Kab. Sumenep
3.915.742.233
Kab. Trenggalek
3.915.742.233
Kab. Tuban
3.915.742.233
Kab. Tulungagung
3.915.742.233
Kota Blitar
3.915.742.233
Kota Kediri
3.915.742.233
Kota Madiun
3.915.742.233
Kota Malang
3.915.742.233
Kota Mojokerto
3.915.742.233
Kota Pasuruan
3.915.742.233
Kota Probolinggo
3.915.742.233
Kota Surabaya
3.116.658.266
Kota Batu
3.915.742.233
XVII
Provinsi Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
3.915.742.233
Kab. Landak
3.915.742.233
Kab. Kapuas Hulu
3.915.742.233
Kab. Ketapang
3.915.742.233
Kab. Pontianak
3.915.742.233
Kab. Sambas
3.915.742.233
Kab. Sanggau
3.915.742.233
Kab. Sintang
3.915.742.233
Kota Pontianak
3.116.658.266
Kota Singkawang
3.915.742.233
Kab. Sekadau
3.915.742.233
Kab. Melawi
3.915.742.233
Kab. Kayong Utara
3.915.742.233
Kab. Kubu Raya
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
XVIII
Provinsi Kalimantan Tengah
Kab. Barito Selatan
3.915.742.233
Kab. Barito Utara
3.915.742.233
Kab. Kapuas
3.915.742.233
Kab. Kotawaringin Barat
3.915.742.233
Kab. Kotawaringin Timur
3.915.742.233
Kota Palangkaraya
3.915.742.233
Kab. Barito Timur
3.915.742.233
Kab. Murung Raya
3.915.742.233
Kab. Pulang Pisau
3.915.742.233
Kab. Gunung Mas
3.915.742.233
Kab. Lamandau
3.915.742.233
Kab. Sukamara
3.915.742.233
Kab. Katingan
3.915.742.233
Kab. Seruyan
3.915.742.233
XIX
Provinsi Kalimantan Selatan
Kab. Banjar
3.915.742.233
Kab. Barito Kuala
3.915.742.233
Kab. Hulu Sungai Selatan
3.915.742.233
Kab. Hulu Sungai Tengah
3.915.742.233
Kab. Hulu Sungai Utara
3.915.742.233
Kab. Kotabaru
3.915.742.233
Kab. Tabalong
3.915.742.233
Kab. Tanah Laut
3.915.742.233
Kab. Tapin
3.915.742.233
Kota Banjarbaru
3.915.742.233
Kota Banjarmasin
3.915.742.233
Kab. Balangan
3.915.742.233
Kab. Tanah Bumbu
3.915.742.233
XX
Provinsi Kalimantan Timur
Kab. Berau
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Bulungan
3.915.742.233
Kab. Kutai Kartanegara
3.915.742.233
Kab. Kutai Barat
3.915.742.233
Kab. Kutai Timur
3.915.742.233
Kab. Malinau
3.915.742.233
Kab. Nunukan
3.915.742.233
Kab. Pasir
3.915.742.233
Kota Balikpapan
3.116.658.266
Kota Bontang
3.915.742.233
Kota Samarinda
3.116.658.266
Kota Tarakan
3.915.742.233
Kab. Penajam Paser Utara
3.915.742.233
Kab. Tana Tidung
3.915.742.233
XXI
Provinsi Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow
3.915.742.233
Kab. Minahasa
3.915.742.233
Kab. Sangihe
3.915.742.233
Kota Bitung
3.915.742.233
Kota Manado
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Talaud
3.915.742.233
Kab. Minahasa Selatan
3.915.742.233
Kota Tomohon
3.915.742.233
Kab. Minahasa Utara
3.915.742.233
Kota Kotamobagu
3.915.742.233
Kab. Bolaang Mongondow Utara
3.915.742.233
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
3.915.742.233
Kab. Minahasa Tenggara
3.915.742.233
Kab. Bolaang Mongondow Timur
3.915.742.233
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
XXII
Provinsi Gorontalo
Kab. Boalemo
3.915.742.233
Kab. Gorontalo
3.915.742.233
Kota Gorontalo
3.116.658.266
Kab. Pohuwato
3.915.742.233
Kab. Bone Bolango
3.915.742.233
Kab. Gorontalo Utara
3.915.742.233
XXIII
Provinsi Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
3.915.742.233
Kab. Banggai Kepulauan
3.915.742.233
Kab. Buol
3.915.742.233
Kab. Tolitoli
3.915.742.233
Kab. Donggala
3.915.742.233
Kab. Morowali
3.915.742.233
Kab. Poso
3.915.742.233
Kota Palu
3.116.658.266
Kab. Parigi Moutong
3.915.742.233
Kab. Tojo Una Una
3.915.742.233
Kab. Sigi
3.915.742.233
XXIV
Provinsi Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
3.915.742.233
Kab. Barru
3.915.742.233
Kab. Bone
3.915.742.233
Kab. Bulukumba
3.915.742.233
Kab. Enrekang
3.915.742.233
Kab. Gowa
3.915.742.233
Kab. Jeneponto
3.915.742.233
Kab. Luwu
3.915.742.233
Kab. Luwu Utara
3.915.742.233
Kab. Maros
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Pangkajene Kepulauan
3.915.742.233
Kab. Pinrang
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Selayar
3.915.742.233
Kab. Sidenreng Rappang
3.915.742.233
Kab. Sinjai
3.915.742.233
Kab. Soppeng
3.915.742.233
Kab. Takalar
3.915.742.233
Kab. Tana Toraja
3.915.742.233
Kab. Wajo
3.915.742.233
Kota Parepare
3.915.742.233
Kota Makassar
3.915.742.233
Kota Palopo
3.915.742.233
Kab. Luwu Timur
3.915.742.233
Kab. Toraja Utara
3.915.742.233
XXV
Provinsi Sulawesi Barat
Kab. Majene
3.915.742.233
Kab. Mamuju
3.915.742.233
Kab. Polewali Mandar
3.915.742.233
Kab. Mamasa
3.915.742.233
Kab. Mamuju Utara
3.915.742.233
XXVI
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kab. Buton
3.915.742.233
Kab. Konawe
3.915.742.233
Kab. Kolaka
3.915.742.233
Kab. Muna
3.915.742.233
Kota Kendari
3.915.742.233
Kota Baubau
3.915.742.233
Kab. Konawe Selatan
3.915.742.233
Kab. Bombana
3.915.742.233
Kab. Wakatobi
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Kolaka Utara
3.915.742.233
Kab. Konawe Utara
3.915.742.233
Kab. Buton Utara
3.915.742.233
XXVII Provinsi Bali
Kab. Badung
3.915.742.233
Kab. Bangli
3.915.742.233
Kab. Buleleng
3.915.742.233
Kab. Gianyar
3.915.742.233
Kab. Jembrana
3.915.742.233
Kab. Karangasem
3.915.742.233
Kab. Klungkung
3.915.742.233
Kab. Tabanan
3.915.742.233
Kota Denpasar
3.915.742.233
XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kab. Bima
3.915.742.233
Kab. Dompu
3.915.742.233
Kab. Lombok Barat
3.915.742.233
Kab. Lombok Tengah
3.915.742.233
Kab. Lombok Timur
3.915.742.233
Kab. Sumbawa
3.915.742.233
Kota Mataram
3.915.742.233
Kota Bima
3.915.742.233
Kab. Sumbawa Barat
3.915.742.233
Kab. Lombok Utara
3.915.742.233
XXIX
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. Alor
3.915.742.233
Kab. Belu
3.915.742.233
Kab. Ende
3.915.742.233
Kab. Flores Timur
3.915.742.233
Kab. Kupang
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Lembata
3.915.742.233
Kab. Manggarai
3.915.742.233
Kab. Ngada
3.915.742.233
Kab. Sikka
3.915.742.233
Kab. Sumba Barat
3.915.742.233
Kab. Sumba Timur
3.915.742.233
Kab. Timor Tengah Selatan
3.915.742.233
Kab. Timor Tengah Utara
3.915.742.233
Kota Kupang
3.915.742.233
Kab. Rote Ndao
3.915.742.233
Kab. Manggarai Barat
3.915.742.233
Kab. Nagekeo
3.915.742.233
Kab. Sumba Barat Daya
3.915.742.233
Kab. Sumba Tengah
3.915.742.233
Kab. Manggarai Timur
3.915.742.233
Kab. Sabu Raijua
3.915.742.233
XXX
Provinsi Maluku
Kab. Maluku Tenggara Barat
3.915.742.233
Kab. Maluku Tengah
3.915.742.233
Kab. Maluku Tenggara
3.915.742.233
Kab. Buru
3.915.742.233
Kota Ambon
3.915.742.233
Kab. Seram Bagian Barat
3.915.742.233
Kab. Seram Bagian Timur
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Aru
3.915.742.233
Kota Tual
3.915.742.233
Kab. Maluku Barat Daya
3.915.742.233
Kab. Buru Selatan
3.915.742.233
XXXI
Provinsi Maluku Utara
Kab. Halmahera Tengah
3.915.742.233
Kab. Halmahera Barat
3.915.742.233
Kota Ternate
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Halmahera Timur
3.915.742.233
Kota Tidore Kepulauan
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Sula
3.915.742.233
Kab. Halmahera Selatan
3.915.742.233
Kab. Halmahera Utara
3.915.742.233
Kab. Pulau Morotai
3.915.742.233
XXXII Provinsi Papua
Kab. Biak Numfor
3.915.742.233
Kab. Jayapura
3.915.742.233
Kab. Jayawijaya
3.915.742.233
Kab. Merauke
3.915.742.233
Kab. Mimika
3.915.742.233
Kab. Nabire
3.915.742.233
Kab. Paniai
3.915.742.233
Kab. Puncak Jaya
3.915.742.233
Kab. Kepulauan Yapen
3.915.742.233
Kota Jayapura
3.915.742.233
Kab. Sarmi
3.915.742.233
Kab. Keerom
3.915.742.233
Kab. Yahukimo
3.915.742.233
Kab. Pegunungan Bintang
3.915.742.233
Kab. Tolikara
3.915.742.233
Kab. Boven Digoel
3.915.742.233
Kab. Mappi
3.915.742.233
Kab. Asmat
3.915.742.233
Kab. Waropen
3.915.742.233
Kab. Supiori
3.915.742.233
Kab. Mamberamo Raya
3.915.742.233
Kab. Mamberamo Tengah
3.915.742.233
Kab. Yalimo
3.915.742.233
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
NO
DAERAH
PBB
Kab. Lanny Jaya
3.915.742.233
Kab. Nduga
3.915.742.233
Kab. Puncak
3.915.742.233
Kab. Dogiyai
3.915.742.233
Kab. Intan Jaya
3.915.742.233
Kab. Deiyai
3.915.742.233
XXXIII Provinsi Papua Barat
Kab. Sorong
3.915.742.233
Kab. Manokwari
3.915.742.233
Kab. Fak Fak
3.915.742.233
Kota Sorong
3.915.742.233
Kab. Sorong Selatan
3.915.742.233
Kab. Raja Ampat
3.915.742.233
Kab. Teluk Bintuni
3.915.742.233
Kab. Teluk Wondama
3.915.742.233
Kab. Kaimana
3.915.742.233
Kab. Tambrauw
3.915.742.233
Kab. Maybrat
3.915.742.233
Total
1.927.824.636.162
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
LAMPIRAN II
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
197/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN
TAHUN
ANGGARAN 2012
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id
2011, No.772
www.djpp.kemenkumham.go.id