Langsung ke konten

Peraturan Menteri Nomor 174-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PERMENKEU No. 174-pmk-07-2009 Tahun 2009 berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
2009, No.426
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kapasitas Fiskal adatah gambaran kemampuan keuangan
masing-masing
Daerah
yang
dicerminkan
melalui
penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi
khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan
lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai
pengeluaran
tertentu)
untuk
membiayai
tugas
pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
6. Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut
Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah
berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat
kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi,
tinggi, sedang, dan rendah.
7. Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan
negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang
dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam
bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar
negeri yang harus dibayar kembali.

Pasal 2

(1) Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan
Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam
bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal
provinsi, Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota, dan Peta
Kapasitas Fiskal daerah pemekaran.
2009, No.426

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua)
tahap yaitu:
a. Penghitungan
Kapasitas
Fiskal
provinsi
dan
kabupaten/kota; dan
b. Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi dan
kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Penghitungan
Kapasitas
Fiskal
provinsi
dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:
KF
=
(PAD + DBB + DAU + LP) - BP

Jumlah Penduduk Miskin
KF
=
Kapasitas Fiskal
PAD =
Pendapatan Asli Daerah
DBH =
Dana Bagi Hasil
DAU =
Dana Alokasi Umum
LP
=
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP
=
Belanja Pegawai
(2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan
data Badan Pusat Statistik tahun terakhir.
(3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008.
(4) Penghitungan
indeks
Kapasitas
Fiskal
provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan
dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing
2009, No.426
provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh
provinsi.
(5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan
dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing
kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal
seluruh kabupaten/kota.
(6) Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat)
kategori sebagai berikut:
a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau
sama dengan 2 (indeks≥~2) merupakan Daerah yang
termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih
dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2
(1≤indeks<2) merupakan Daerah yang termasuk
Kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih
dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5<indeks<1)
merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas
Fiskal sedang; dan
d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari
atau sama dengan 0,5 (indeks≤0,5) merupakan Daerah
yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

(1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah
pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri,
mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.
(2) Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
1. Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Kabupaten Padang Lawas;
3. Kabupaten Manggarai Timur;
4. Kabupaten Kubu Raya;
5. Kabupaten Tana Tidung;
2009, No.426
6. Kabupaten Pesawaran;
7. Kota Serang; dan
8. Kota Tual.
(3) Daerah pemekaran tahun 2008 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
1. Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Kabupaten Yalimo;
3. Kabupaten Lanny Jaya;
4. Kabupaten Nduga;
5. Kabupaten Puncak;
6. Kabupaten Dogiyai;
7. Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
8. Kabupaten Labuhan Batu Utara;
9. Kabupaten Bengkulu Tengah;
10. Kota Sungai Penuh;
11. Kabupaten Lombok Utara;
12. Kabupaten Sigi;
13. Kabupaten Toraja Utara;
14. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
16. Kabupaten Maluku Barat Daya;
17. Kabupaten Buru Selatan;
18. Kabupaten Kepulauan Anambas;
19. Kabupaten Nias Utara;
20. Kabupaten Nias Barat;
21. Kota Gunung Sitoli;
22. Kabupaten Pringsewu;
23. Kabupaten Mesuji;
24. Kabupaten Tu]ang Bawang Barat;
25. Kota Tangerang Selatan;
2009, No.426
26. Kabupaten Sabu Raijua;
27. Kabupaten Pulau Morotai;
28. Kabupaten Intan Jaya;
29. Kabupaten Deiyai;
30. Kabupaten Tambrauw;
31. Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
32. Kabupaten Maybrat.

Pasal 6

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Peta Kapasitas Fiskal provinsi adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini;
b. Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
c. Peta
Kapasitas
Fiskal
daerah
pemekaran
adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2010.
2009, No.426
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

2009, No.426

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No
Daerah
Indeks Kapasitas Fiskal
Kategori
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
1,0053
Tinggi
Provinsi Sumatera Utara
0,5654
Sedang
Provinsi Sumatera Barat
0,9763
Sedang
Provinsi Riau
2,0529
Sangat Tinggi
Provinsi Jambi
1,3824
Tinggi
Provinsi Sumatera Selatan
0,5820
Sedang
Provinsi Bengkulu
0,5963
Sedang
Provinsi Lampung
0,2871
Rendah
Provinsi DKI Jakarta
7,9325
Sangat Tinggi
Provinsi Jawa Barat
0,4167
Rendah
Provinsi Jawa Tengah
0,2412
Rendah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
0,5009
Sedang
Provinsi Jawa Timur
0,3093
Rendah
Provinsi Kalimantan Barat
0,7881
Sedang
Provinsi Kalimantan Tengah
1,7362
Tinggi
Provinsi Kalimantan Selatan
2,4487
Sangat Tinggi
Provinsi Kalimantan Timur
4,9662
Sangat Tinggi
Provinsi Sulawesi Utara
0,8967
Sedang
Provinsi Sulawesi Tengah
0,5015
Sedang
Provinsi Sulawesi Selatan
0,5504
Sedang
Provinsi Sulawesi Tenggara
0,5223
Sedang
Provinsi Bali
2,1158
Sangat Tinggi
Provinsi Nusa Tenggara Barat
0,2237
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas Fiskal
Kategori
Provinsi Nusa Tenggara Timur
0,2974
Rendah
Provinsi Maluku
0,4493
Rendah
Provinsi Papua
0,5062
Sedang
Provinsi Maluku Utara
1,5052
Tinggi
Provinsi Banten
0,8514
Sedang
Provinsi Bangka Belitung
2,9668
Sangat Tinggi
Provinsi Gorontalo
0,6692
Sedang
Provinsi Kepulauan Riau
3,1331
Sangat Tinggi
Provinsi Papua Barat
1,1359
Tinggi
Provinsi Sulawesi Barat
0,7863
Sedang

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

2009, No.426

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
I
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kabupaten Aceh Barat
0,4513
Rendah
Kabupaten Aceh Besar
0,3639
Rendah
Kabupaten Aceh Selatan
0,4508
Rendah
Kabupaten Aceh Singkil
0,5566
Sedang
Kabupaten Aceh Tengah
0,4056
Rendah
Kabupaten Aceh Tenggara
0,6329
Sedang
Kabupaten Aceh Timur
0,2881
Rendah
Kabupaten Aceh Utara
0,2025
Rendah
Kabupaten Bireuen
0,2431
Rendah
Kabupaten Pidie
0,1080
Rendah
Kabupaten simeuleu
0,8524
Sedang
Kota Banda Aceh
0,8626
Sedang
Kota Sabang
1,4702
Tinggi
Kota Langsa
0,5103
Sedang
Kota Lhokseumawe
0,7694
Sedang
Kabupaten Gayo Lues
1,3082
Tinggi
Kabupaten Aceh Barat Daya
0,5898
Sedang
Kabupaten Aceh Jaya
1,0068
Tinggi
Kabupaten Nagan Raya
0,5717
Sedang
Kabupaten Aceh Tamiang
0,9260
Sedang
Kabupaten Bener Meriah
0,4941
Rendah
Kota Subulussalam
0,5153
Sedang
Kabupaten Pidie Jaya
0,2557
Rendah

2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
II
Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Asahan
0,2723
Rendah
Kabupaten Dairi
0,6260
Sedang
Kabupaten Deli Serdang
0,5379
Sedang
Kabupaten Tanah Karo
0,4448
Rendah
Kabupaten Labuhan Batu
0,3499
Rendah
Kabupaten Langkat
0,2114
Rendah
Kabupaten Mandailing Natal
0,3974
Rendah
Kabupaten Nias
0,2357
Rendah
Kabupaten Simalungun
0,2185
Rendah
Kabupaten Tapanuli Selatan
0,3550
Rendah
Kabupaten Tapanuli Tengah
0,2801
Rendah
Kabupaten Tapanuli Utara
0,4897
Rendah
Kabupaten Toba Samosir
0,7095
Sedang
Kota Binjai
0,7573
Sedang
Kota Medan
0,3548
Rendah
Kota Pematang Siantar
0,4320
Rendah
Kota Sibolga
1,0508
Tinggi
Kota Tanjung Balai
0,6915
Sedang
Kota Tebing Tinggi
0,6972
Sedang
Kota Padang Sidempuan
0,5693
Sedang
Kabupaten Pakpak Barat
2,4801
Sangat Tinggi
Kabupaten Nias Selatan
0,3484
Rendah
Kabupaten Humbang Hasundutan
0,9688
Sedang
Kabupaten Serdang Bedagai
0,3396
Rendah
Kabupaten Samosir
0,6485
Sedang
Kabupaten Batu Bara
0,2200
Rendah
III
Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota
0,4526
Rendah
Kabupaten Agam
0,3433
Rendah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
2,0206
Sangat Tinggi
Kabupaten Padang Pariamam
0,3701
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Pasaman
0,4889
Rendah
Kabupaten Pesisir Selatan
0,4298
Rendah
Kabupaten Sawahlunti Sijunjung
0,9251
Sedang
Kabupaten Solok
0,4378
Rendah
Kabupaten Tanah Datar
0,6874
Sedang
Kota Bukit Tinggi
2,1451
Sangat Tinggi
Kota Padang Panjang
3,5598
Sangat Tinggi
Kota Padang
0,6100
Sedang
Kota Payakumbuh
1,2096
Tinggi
Kota Sawahlunto
11,3599
Sangat Tinggi
Kota Solok
3,9188
Sangat Tinggi
Kota Pariaman
5,2519
Sangat Tinggi
Kabupaten Pasaman Barat
0,6434
Sedang
Kabupaten Dharmasraya
0,8872
Sedang
Kabupaten Solok Selatan
1,1013
Tinggi
IV
Provinsi Riau

Kabupaten Bengkalis
3,6035
Sangat Tinggi
Kabupaten Indragiri Hilir
0,7705
Sedang
Kabupaten Indragiri Hulu
1,4900
Tinggi
Kabupaten Kampar
1,2886
Tinggi
Kabupaten Kuantan Singingi
1,1925
Tinggi
Kabupaten Pelalawan
1,3787
Tinggi
Kabupaten Rokan Hilir
2,3081
Sangat Tinggi
Kabupaten Rokan Hulu
0,7375
Sedang
Kabupaten Siak
8,1446
Sangat Tinggi
Kota Dumai
2,4205
Sangat Tinggi
Kota Pekanbaru
1,7749
Tinggi
V
Provinsi Jambi

Kabupaten Batanghari
1,1133
Tinggi
Kabupaten Bungo
1,9396
Tinggi
Kabupaten Kerinci
0,7412
Sedang
Kabupaten Merangin
0,9638
Sedang
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Muaro Jambi
1,9282
Tinggi
Kabupaten Sarolangun
1,0072
Tinggi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
1,2642
Tinggi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1,1988
Tinggi
Kabupaten Tebo
1,8286
Tinggi
Kota Jambi
0,4506
Rendah
VI
Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Lahat
0,3452
Rendah
Kabupaten Musi Banyuasin
0,8940
Sedang
Kabupaten Musi Rawas
0,6315
Sedang
Kabupaten Muara Enim
0,5266
Sedang
Kabupaten Ogan Komering Ilir
0,3975
Rendah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
0,9444
Sedang
Kota Palembang
0,2135
Rendah
Kota Prabumulih
1,3540
Tinggi
Kota Pagar Alam
2,3052
Sangat Tinggi
Kota Lubuk Linggau
0,7847
Sedang
Kabupaten Banyuasin
0,4288
Rendah
Kabupaten Ogan Ilir
0,4358
Rendah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
0,4420
Rendah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
0,6618
Sedang
Kabupaten Empat Lawang
0,5180
Sedang
VII
Provinsi Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Selatan
0,3928
Rendah
Kabupaten Bengkulu Utara
0,4147
Rendah
Kabupaten Rejang Lebong
0,4138
Rendah
Kota Bengkulu
0,3785
Rendah
Kabupaten Kaur
0,5343
Sedang
Kabupaten Seluma
0,4109
Rendah
Kabupaten Mukomuko
0,8919
Sedang
Kabupaten Lebong
1,3575
Tinggi
Kabupaten Kepahiang
0,8856
Sedang
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
VIII
Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Barat
0,3128
Rendah
Kabupaten Lampung Selatan
0,0989
Rendah
Kabupaten Lampung Tengah
0,1583
Rendah
Kabupaten Lampung Utara
0,1257
Rendah
Kabupaten Lampung Timur
0,1807
Rendah
Kabupaten Tanggamus
0,1367
Rendah
Kabupaten Tulang Bawang
0,4547
Rendah
Kabupaten Way Kanan
0,2871
Rendah
Kota Bandar Lampung
0,2213
Rendah
Kota Metro
0,6164
Sedang
IX
Provinsi DKI Jakarta

X
Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bandung
0,1835
Rendah
Kabupaten Bekasi
0,6827
Sedang
Kabupaten Bogor
0,2234
Rendah
Kabupaten Ciamis
0,1812
Rendah
Kabupaten Cianjur
0,1861
Rendah
Kabupaten Cirebon
0,0917
Rendah
Kabupaten Garut
0,1185
Rendah
Kabupaten Indramayu
0,1269
Rendah
Kabupaten Karawang
0,2436
Rendah
Kabupaten Kuningan
0,1097
Rendah
Kabupaten Majalengka
0,1038
Rendah
Kabupaten Purwakarta
0,1793
Rendah
Kabupaten Subang
0,1956
Rendah
Kabupaten Sukabumi
0,1628
Rendah
Kabupaten Sumedang
0,2086
Rendah
Kabupaten Tasikmalaya
0,1735
Rendah
Kota Bandung
0,8255
Sedang
Kota Bekasi
0,4199
Rendah
Kota Bogor
0,3753
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kota Cirebon
0,5896
Sedang
Kota Depok
1,2092
Tinggi
Kota Sukabumi
0,5419
Sedang
Kota Tasikmalaya
0,1833
Rendah
Kota Cimahi
0,4174
Rendah
Kota Banjar
0,9227
Sedang
Kabupaten Bandung Barat
0,1499
Rendah
XI
Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Banjarnegara
0,1129
Rendah
Kabupaten Banyumas
0,1084
Rendah
Kabupaten Batang
0,1578
Rendah
Kabupaten Blora
0,1683
Rendah
Kabupaten Boyolali
0,1799
Rendah
Kabupaten Brebes
0,0954
Rendah
Kabupaten Cilacap
0,1268
Rendah
Kabupaten Demak
0,1229
Rendah
Kabupaten Grobogan
0,1214
Rendah
Kabupaten Jepara
0,2893
Rendah
Kabupaten Karanganyar
0,1645
Rendah
Kabupaten Kebumen
0,0910
Rendah
Kabupaten Kendal
0,2018
Rendah
Kabupaten Klaten
0,1083
Rendah
Kabupaten Kudus
0,3655
Rendah
Kabupaten Magelang
0,1635
Rendah
Kabupaten Pati
0,1525
Rendah
Kabupaten Pekalongan
0,1744
Rendah
Kabupaten Pemalang
0,0904
Rendah
Kabupaten Purbalingga
0,1205
Rendah
Kabupaten Puworejo
0,1633
Rendah
Kabupaten Rembang
0,1387
Rendah
Kabupaten Semarang
0,2293
Rendah
Kabupaten Sragen
0,1265
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Sukoharjo
0,2083
Rendah
Kabupaten Tegal
0,1353
Rendah
Kabupaten Temanggung
0,1806
Rendah
Kabupaten Wonogiri
0,1411
Rendah
Kabupaten wonosobo
0,1087
Rendah
Kota Magelang
1,0151
Tinggi
Kota Pekalongan
0,7461
Sedang
Kota Salatiga
1,0128
Tinggi
Kota Semarang
0,8440
Sedang
Kota Surakarta
0,3526
Rendah
Kota Tegal
0,6513
Sedang
XII
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Bantul
0,3169
Rendah
Kabupaten Gunung Kidul
0,1256
Rendah
Kabupaten Kulon Progo
0,1644
Rendah
Kabupaten Sleman
0,2780
Rendah
Kota Yogyakarta
0,5430
Sedang
XIII
Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bangkalan
0,1107
Rendah
Kabupaten Banyuwangi
0,3233
Rendah
Kabupaten Blitar
0,2172
Rendah
Kabupaten Bojonegoro
0,1741
Rendah
Kabupaten Bondowoso
0,1271
Rendah
Kabupaten Gresik
0,1901
Rendah
Kabupaten Jember
0,1451
Rendah
Kabupaten Jombang
0,1826
Rendah
Kabupaten Kediri
0,1511
Rendah
Kabupaten Lamongan
0,1566
Rendah
Kabupaten Lumajang
0,1884
Rendah
Kabupaten Madiun
0,1801
Rendah
Kabupaten Magetan
0,2243
Rendah
Kabupaten Malang
0,1769
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Mojokerto
0,1830
Rendah
Kabupaten Nganjuk
0,1366
Rendah
Kabupaten Ngawi
0,1550
Rendah
Kabupaten Pacitan
0,1724
Rendah
Kabupaten Pamekasan
0,1263
Rendah
Kabupaten Pasuruan
0,1672
Rendah
Kabupaten Ponorogo
0,1859
Rendah
Kabupaten Probolinggo
0,0638
Rendah
Kabupaten Sampang
0,1061
Rendah
Kabupaten Sidoarjo
0,4555
Rendah
Kabupaten Situbondo
0,2245
Rendah
Kabupaten Sumenep
0,1235
Rendah
Kabupaten Trenggalek
0,1621
Rendah
Kabupaten Tuban
0,1620
Rendah
Kabupaten Tulungagung
0,2642
Rendah
Kota Blitar
1,2087
Tinggi
Kota Kediri
1,2067
Tinggi
Kota Madiun
1,1874
Tinggi
Kota malang
0,6144
Sedang
Kota Mojokerto
2,0242
Sangat Tinggi
Kota Pasuruan
0,8823
Sedang
Kota Probolinggo
0,3796
Rendah
Kota Surabaya
0,7265
Sedang
Kota Batu
1,5382
Tinggi
XIV
Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Bengkayak
1,2168
Tinggi
Kabupaten Landak
0,4017
Rendah
Kabupaten Kapuas Hulu
1,8402
Tinggi
Kabupaten Ketapang
0,7217
Sedang
Kabupaten Pontianak
0,4593
Rendah
Kabupaten Sambas
0,4235
Rendah
Kabupaten Sanggau
1,1341
Tinggi
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Sintang
0,9280
Sedang
Kota Pontianak
0,5380
Sedang
Kota Singkawang
1,2440
Tinggi
Kabupaten Sekadau
1,5530
Tinggi
Kabupaten Melawi
0,9571
Sedang
Kabupaten Kayong Utara
0,7068
Sedang
XV
Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Barito Selatan
2,1352
Sangat Tinggi
Kabupaten Barito Utara
2,8844
Sangat Tinggi
Kabupaten Kapuas
1,0152
Tinggi
Kabupaten Kotawaringin Barat
1,8674
Tinggi
Kabupaten Kotawaringin Timur
1,1204
Tinggi
Kota Palangkaraya
1,8213
Tinggi
Kabupaten Katingan
2,9443
Sangat Tinggi
Kabupaten Seruyan
3,5028
Sangat Tinggi
Kabupaten Sukamara
8,1104
Sangat Tinggi
Kabupaten lamandau
5,6664
Sangat Tinggi
Kabupaten Gunung Mas
3,2530
Sangat Tinggi
Kabupaten Pulang Pisau
2,5043
Sangat Tinggi
Kabupaten Murung Raya
5,9069
Sangat Tinggi
Kabupaten Barito Timur
2,5076
Sangat Tinggi
XVI
Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Banjar
1,8370
Tinggi
Kabupaten Barito Kuala
1,2052
Tinggi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
1,1030
Tinggi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
1,1072
Tinggi
Kabupaten Hulu Sungai Utara
1,1763
Tinggi
Kabupaten Kotabaru
2,5648
Sangat Tinggi
Kabupaten Tabalong
1,5262
Tinggi
Kabupaten Tanah Laut
1,7679
Tinggi
Kabupaten Tapin
2,8285
Sangat Tinggi
Kota Banjarbaru
1,6689
Tinggi
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kota Banjarmasin
0,9078
Sedang
Kabupaten Balangan
3,1892
Sangat Tinggi
Kabupaten Tanah Bumbu
2,4449
Sangat Tinggi
XVII
Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Berau
10,4416
Sangat Tinggi
Kabupaten Bulungan
5,1753
Sangat Tinggi
Kabupaten Kutai
7,4267
Sangat Tinggi
Kabupaten Kutai Barat
6,9771
Sangat Tinggi
Kabupaten Kutai Timur
6,5177
Sangat Tinggi
Kabupaten Malinau
9,8111
Sangat Tinggi
Kabupaten Nunukan
4,5025
Sangat Tinggi
Kabupaten Pasir
4,4100
Sangat Tinggi
Kota Balikpapan
5,4032
Sangat Tinggi
Kota Bontang
8,2609
Sangat Tinggi
Kota Samarinda
2,4400
Sangat Tinggi
Kota Tarakan
4,7217
Sangat Tinggi
Kabupaten Penajam Paser Utara
5,1504
Sangat Tinggi
XVIII
Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow
0,3683
Rendah
Kabupaten Minahasa
0,6012
Sedang
Kabupaten Kepulauan Sangihe
0,5222
Sedang
Kota Bitung
0,8869
Sedang
Kota Manado
0,9654
Sedang
Kabupaten Kepulauan Talaud
1,6982
Tinggi
Kabupaten Minahasa Selatan
0,5147
Sedang
Kota Tomohon
2,1576
Sangat Tinggi
Kabupaten Minahasa Utara
1,0985
Tinggi
Kota Kotamobagu
0,3861
Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
0,8095
Sedang
Kabupaten Kepaulauan Siau
Tagulandang B
0,8596
Sedang
Kabupaten Minahasa Tenggara
0,4368
Rendah

2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
XIX
Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai
0,4830
Rendah
Kabupaten Banggai Kepulauan
0,5557
Sedang
Kabupaten Buol
0,7566
Sedang
Kabupaten Toli-Toli
0,5365
Sedang
Kabupaten Donggala
0,3126
Rendah
Kabupaten Morowali
0,6826
Sedang
Kabupaten Poso
0,5126
Sedang
Kota Palu
0,5374
Sedang
Kabupaten Parigi Moutong
0,3257
Rendah
Kabupaten Tojo Una Una
0,4271
Rendah
XX
Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Bantaeng
0,9688
Sedang
Kabupaten Barru
0,8249
Sedang
Kabupaten Bone
0,2585
Rendah
Kabupaten Bulukumba
0,4235
Rendah
Kabupaten Enrekang
0,4534
Rendah
Kabupaten Gowa
0,3107
Rendah
Kabupaten Jeneponto
0,2387
Rendah
Kabupaten Luwu
0,3262
Rendah
Kabupaten Luwu Utara
0,4162
Rendah
Kabupaten Maros
0,3265
Rendah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
0,3212
Rendah
Kabupaten Pinrang
0,7219
Sedang
Kabupaten Kepulauan Selayar
0,9095
Sedang
Kabupaten Sidenreng Rappang
1,1209
Tinggi
Kabupaten Sinjai
0,6697
Sedang
Kabupaten Soppeng
0,6825
Sedang
Kabupaten Takalar
0,4778
Rendah
Kabupaten Tana Toraja
0,2412
Rendah
Kabupaten Wajo
0,6068
Sedang
Kota Pare-Pare
2,0527
Sangat Tinggi
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kota Makassar
0,6070
Sedang
Kota Palopo
0,7076
Sedang
Kabupaten Luwu Timur
1,333
Tinggi
XXI
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton
0,2915
Rendah
Kabupaten Konawe
0,2072
Rendah
Kabupaten Kolaka
0,4087
Rendah
Kabupaten Muna
0,1897
Rendah
Kota Kendari
0,7616
Sedang
Kota Bau-Bau
0,8002
Sedang
Kabupaten Konawe Selatan
0,4737
Rendah
Kabupaten Bombana
0,8032
Sedang
Kabupaten Wakatobi
0,7840
Sedang
Kabupaten Kolaka Utara
0,9033
Sedang
Kabupaten Konawe Utara
1,3813
Tinggi
Kabupaten Buton Utara
0,6105
Sedang
XXII
Provinsi Bali

Kabupaten Badung
6,6340
Sangat Tinggi
Kabupaten Bangli
0,9527
Sedang
Kabupaten Buleleng
0,4687
Rendah
Kabupaten Gianyar
0,6411
Sedang
Kabupaten Jembarana
0,9132
Sedang
Kabupaten Karangasem
0,4309
Rendah
Kabupaten Klungkung
1,2205
Tinggi
Kabupaten Tabanan
0,8054
Sedang
Kota Denpasar
2,5492
Sangat Tinggi
XXIII
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Bima
0,2080
Rendah
Kabupaten Dompu
0,2441
Rendah
Kabupaten Lombok Barat
0,0986
Rendah
Kabupaten Lombok Tengah
0,0937
Rendah
Kabupaten Lombok Timur
0,0943
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Sumbawa
0,2165
Rendah
Kota Mataram
0,2549
Rendah
Kota Bima
0,5758
Sedang
Kabupaten Sumbawa Barat
0,8068
Sedang
XXIV
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Alor
0,4199
Rendah
Kabupaten Belu
0,2327
Rendah
Kabupaten Ende
0,3055
Rendah
Kabupaten Flores Timur
0,6641
Sedang
Kabupaten Kupang
0,2552
Rendah
Kabupaten Lembata
0,5679
Sedang
Kabupaten Manggarai
0,1525
Rendah
Kabupaten Ngada
0,4573
Rendah
Kabupaten Sikka
0,4142
Rendah
Kabupaten Sumba Barat
0,0297
Rendah
Kabupaten Sumba Timur
0,2899
Rendah
Kabupaten Timor Tengah Selatan
0,1314
Rendah
Kabupaten Timor Tengah Utara
0,3386
Rendah
Kota Kupang
0,3131
Rendah
Kabupaten Rote Ndao
0,4467
Rendah
Kabupaten Manggarai Barat
0,4312
Rendah
Kabupaten Nagakeo
0,6749
Sedang
Kabupaten Sumba Barat Daya
0,1523
Rendah
Kabupaten Sumba Tengah
0,4490
Rendah
XXV
Provinsi Maluku

Kabupaten Maluku Tenggara Barat
0,5445
Sedang
Kabupaten Maluku Tengah
0,3132
Rendah
Kabupaten Maluku Tenggara
0,4889
Rendah
Kabupaten Buru
0,6685
Sedang
Kota Ambon
0,8015
Sedang
Kabupaten Seram Bagian Barat
0,3549
Rendah
Kabupaten Seram Bagian Timur
0,9194
Sedang
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Kepulauan Aru
0,7850
Sedang
XXVI
Provinsi Papua

Kabupaten Biak Numfor
0,6122
Sedang
Kabupaten Jayapura
1,5792
Tinggi
Kabupaten Jayawijaya
0,2895
Rendah
Kabupaten Merauke
2,6886
Sangat Tinggi
Kabupaten Mimika
2,0112
Sangat Tinggi
Kabupaten Nabire
0,5965
Sedang
Kabupaten Paniai
0,8189
Sedang
Kabupaten Puncak Jaya
0,9190
Sedang
Kabupaten Yahukimo
0,6497
Sedang
Kota Jayapura
0,6713
Sedang
Kabupaten Mamberamo Raya
2,6597
Sangat Tinggi
Kabupaten Tolikara
1,2220
Tinggi
Kabupaten Keerom
2,8725
Sangat Tinggi
Kabupaten Pegunungan Bintang
0,8950
Sedang
Kabupaten Boven Digoel
5,4794
Sangat Tinggi
Kabupaten Mappi
2,1348
Sangat Tinggi
Kabupaten Asmat
1,7724
Tinggi
Kabupaten Waropen
2,4261
Sangat Tinggi
Kabupaten Sarmi
4,7068
Sangat Tinggi
Kabupaten Supiori
4,2176
Sangat Tinggi
Kabupaten Kepulauan Yapen
0,5943
Sedang
XXVII
Provinsi Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Tengah
2,2025
Sangat Tinggi
Kabupaten Halmahera Barat
1,1603
Tinggi
Kota Ternate
2,5453
Sangat Tinggi
Kabupaten Halmahera Timur
2,3032
Sangat Tinggi
Kabupaten Halmahera Selatan
1,3852
Tinggi
Kabupaten Halmahera Utara
1,7389
Tinggi
Kabupaten Kepulauan Sula
2,2387
Sangat Tinggi
Kota Tidore Kepulauan
3,3564
Sangat Tinggi
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
XXVIII
Provinsi Banten

Kabupaten Lebak
0,2078
Rendah
Kabupaten Pandeglang
0,2029
Rendah
Kabupaten Serang
0,3414
Rendah
Kabupaten Tangerang
0,3609
Rendah
Kota Cilegon
2,2567
Sangat Tinggi
Kota Tangerang
0,4591
Rendah
XXIX
Provinsi Bangka Belitung

Kabupaten Bangka
1,4096
Tinggi
Kabupaten Blitung
2,1230
Sangat Tinggi
Kota Pangkal Pinang
3,0803
Sangat Tinggi
Kabupaten Bangka Selatan
3,8269
Sangat Tinggi
Kabupaten Bangka Tengah
2,4090
Sangat Tinggi
Kabupaten Bangka Barat
4,3432
Sangat Tinggi
Kabupaten Belitung Timur
2,7872
Sangat Tinggi
XXX
Provinsi Gorontalo

Kabupaten Boalemo
0,4787
Rendah
Kabupaten Gorontalo
0,1177
Rendah
Kota Gorontalo
1,7499
Tinggi
Kabupaten Pohuwato
0,6983
Sedang
Kabupaten Bone Bolango
0,7645
Sedang
Kabupaten Gorontalo Utara
0,5826
Sedang
XXXI
Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna
10,2702
Sangat Tinggi
Kabupaten Karimun
2,8816
Sangat Tinggi
Kota Batam
1,2737
Tinggi
Kota Tanjung Pinang
1,,8665
Tinggi
Kabupaten Lingga
1,4277
Tinggi
Kabupaten Bintan
2,8829
Sangat Tinggi
XXXII
Provinsi Papua Barat

Kabupaten Sorong
1,3084
Tinggi
Kabupaten Manokwari
0,4245
Rendah
2009, No.426
No
Daerah
Indeks Kapasitas
Fiskal
Kategori
Kabupaten Fak-Fak
1,7187
Tinggi
Kota Sorong
1,5329
Tinggi
Kabupaten Raja Ampat
3,9290
Sangat Tinggi
Kabupaten Sorong Selatan
2,8744
Sangat Tinggi
Kabupaten Teluk Bintuni
2,2456
Sangat Tinggi
Kabupaten Teluk Wondama
2,3857
Sangat Tinggi
Kabupaten Kaimana
4,7101
Sangat Tinggi
XXXXIII Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Majene
0,5807
Sedang
Kabupaten mamuju
0,9842
Sedang
Kabupaten Polewali Mandar
0,2026
Rendah
Kabupaten mamasa
0,7290
Sedang
Kabupaten Mamuju Utara
3,0314
Sangat Tinggi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

2009, No.426

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PEMEKARAN

Daerah Induk
No
Daerah

Indeks
Kapasitas
Fiskal Daerah
Induk
Kategori
DAERAH PEMEKARAN 2007
Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Tapanuli Selatan
0,3550
Rendah
Kabupaten Padang Lawas
Kabupaten Tapanuli Selatan
0,3550
Rendah
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Lampung
Selatan
0,0989
Rendah
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Pontianak
0,4593
Rendah
Kabupaten Tana Tidung
Kabupaten Bulungan
5,1753
Sangat
Tinggi
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Manggarai
0,1525
Rendah
Kota Tual
Kabupaten Maluku
Tenggara
0,4889
Rendah
kota Serang
Kabupaten Serang
0,3414
Rendah
DAERAH PEMEKARAN 2008
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu
0,3499
Rendah
Kabupaten Labuhan Batu Utara
Kabupaten Labuhan Batu
0,3499
Rendah
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Nias
0,2357
Rendah
Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Nias
0,2357
Rendah
Kota Gunung Sitoli
Kabupaten Nias
0,2357
Rendah
Kabupaten Kepaulauan Meranti
Kabupaten Bengkalis
3,6035
Sangat
Tinggi
Kota Sungai Penuh
Kabupaten Kerinci
0,7412
Sedang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kabupaten Bengkulu Utara
0,4147
Rendah
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Tanggamus
0,1367
Rendah
10 Kabupaten Mesuji
Kabupaten Tulang Bawang
0,4547
Rendah
11 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang
0,4547
Rendah
12 Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur
Kabupaten Bolaang
Mongondow
0,3683
Rendah
13 Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
Kabupaten Bolaang
Mongondow
0,3683
Rendah
14 Kabupaten Sigi
Kabupaten Donggala
0,3126
Rendah
15 Kabupaten Toraja Utara
Kabupaten Tana Toraja
0,2412
Rendah
16 Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Lombok Barat
0,0986
Rendah
2009, No.426
Daerah Induk
No
Daerah

Indeks
Kapasitas Fiskal
Daerah Induk
Kategori
17 Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Kupang
0,2552
Rendah
18 Kabupaten Maluku Barat Daya
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
0,5445
Sedang
19 Kabupaten Buru Selatan
Kabupaten Buru
0,6685
Sedang
20 Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Jayawijaya
0,2895
Rendah
21 Kabupaten Yalimo
Kabupaten Jayawijaya
0,2895
Rendah
22 Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten Jayawijaya
0,2895
Rendah
23 Kabupaten Nduga
Kabupaten Jayawijaya
Rendah
24 Kabupaten Puncak
Kabupaten Puncak Jaya
0,9190
Sedang
25 Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Nabire
0,5965
Sedang
26 Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Paniai
0,8189
Sedang
27 Kabupaten Deiyai
Kabupaten Paniai
0,8189
Sedang
28 Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Halmahera Utara
1,7389
Tinggi
29 Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Tangerang
0,3609
Rendah
30 Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Natuna
10,2702
Sangat
Tinggi
31 Kabupaten Tambrauw
Kabupaten Sorong
1,3084
Tinggi
32 Kabupaten Maybrat
Kabupaten Sorong
1,3084
Tinggi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI