Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah
spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media
lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung
terhadap kesehatan masyarakat.
2.
Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan
teknis kesehatan pada media lingkungan.
3.
Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi adalah air dengan
kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan
sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air
minum.
4.
Kolam Renang adalah tempat dan fasilitas umum berupa
konstruksi kolam berisi air yang telah diolah yang
dilengkapi
dengan
fasilitas
kenyamanan
dan
pengamanan baik yang terletak di dalam maupun di luar
bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi,
atau olahraga air lainnya.
5.
Solus Per Aqua yang selanjutnya disingkat SPA adalah
sarana air yang dapat digunakan untuk terapi dengan
karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh
dengan cara pengolahan maupun alami.
6.
Pemandian Umum adalah tempat dan fasilitas umum
dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih
dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi,
rekreasi, atau olahraga, dan dilengkapi dengan fasilitas
lainnya.
7.
Penyelenggara adalah badan usaha, usaha perorangan,
kelompok
masyarakat
dan/atau
individual
yang
melakukan
penyelenggaraan
penyediaan
Air
untuk
www.peraturan.go.id
2017, No. 864
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, SPA, dan
Pemandian Umum.
8.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

(1)
Setiap Penyelenggara wajib menjamin kualitas Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air
untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum, yang
memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
dan Persyaratan Kesehatan.
(2)
Standar
Baku
Mutu
Kesehatan
Lingkungan
dan
Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk menjaga kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi,
air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk
Pemandian Umum memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan
dan
Persyaratan
Kesehatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan internal dan
eksternal.

(1)
Pengawasan
internal
merupakan
pengawasan
yang
dilakukan oleh Penyelenggara melalui penilaian mandiri,
pengambilan, dan pengujian sampel air.
(2)
Pengawasan internal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun kecuali parameter tertentu yang
telah ditetapkan dalam Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan.
(3)
Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan formulir 1 tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id
2017, No. 864
(4)
Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada
dinas kesehatan kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti
dengan menggunakan formulir 2 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(5)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) dikecualikan bagi Penyelenggara yang
tidak menyediakan air untuk kepentingan umum atau
komersial.

(1)
Pengawasan eksternal dilakukan oleh tenaga kesehatan
lingkungan
yang
terlatih
pada
dinas
kesehatan
kabupaten/kota,
atau
kantor
kesehatan
pelabuhan
untuk lingkungan wilayah kerjanya.
(2)
Pengawasan eksternal dilaksanakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)
Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan formulir 1 tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(4)
Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan
hasil pengawasan eksternal secara berjenjang melalui
kepala dinas kesehatan provinsi dan diteruskan kepada
Menteri menggunakan formulir 3 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(5)
Kepala kantor kesehatan pelabuhan melaporkan hasil
pengawasan eksternal
kepada Menteri dan kepala
otoritas pelabuhan/bandar udara menggunakan formulir
4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id
2017, No. 864

Pengambilan dan pengujian sampel air untuk pengawasan
internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, kualitas Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air
untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum tidak memenuhi
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan
Kesehatan, Penyelenggara harus melakukan pelindungan dan
peningkatan kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)
Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala
dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
Peraturan
Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing.
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi dan asosiasi
terkait.
(3)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk melindungi masyarakat
terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan
bahaya bagi kesehatan.
(4)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
a.
advokasi dan sosialisasi;
b.
bimbingan teknis; dan/atau
c.
monitoring dan evaluasi.

(1)
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri,
kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas
kesehatan kabupaten/kota, sesuai kewenangannya dapat
www.peraturan.go.id
2017, No. 864
memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara
selain Penyelenggara yang tidak menyediakan air untuk
kepentingan umum atau komersial yang tidak memenuhi
Standar
Baku
Mutu
Kesehatan
Lingkungan
dan
Persyaratan
Kesehatan
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Menteri ini.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a.
peringatan tertulis; dan/atau
b.
rekomendasi penghentian sementara kegiatan atau
pencabutan izin.

Setiap Penyelenggara harus menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air;
b.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
061/MENKES/PER/I/1991
tentang
Persyaratan
Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum; dan
c.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014
tentang
Pelayanan
Kesehatan
SPA
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277), sepanjang
mengatur mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan air untuk SPA,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.

www.peraturan.go.id
2017, No. 864
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2017, No. 864
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR
BAKU
MUTU
KESEHATAN
LINGKUNGAN
DAN
PERSYARATAN
KESEHATAN
AIR
UNTUK
KEPERLUAN
HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, SOLUS
PER AQUA, DAN PEMANDIAN UMUM

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN
KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG,
SOLUS PER AQUA, DAN PEMANDIAN UMUM