Peraturan Menteri Nomor p-45-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.38/MENHUT-II/2009 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK

1.
Pemegang
izin
adalah
pemegang
IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT,
IUPHHK-HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK-
HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, pedagang ekspor serta Tempat
Penampungan Terdaftar (TPT).
1A. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT
adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan
yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha
atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan yang berlaku.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1272
2.
Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 2 ayat baru yaitu ayat (4a) dan ayat (4b) yang
berbunyi sebagai berikut:

(3) Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-
HTHR, IPK, dan TPT wajib mendapatkan S-LK.
(4) Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI serta industri rumah tangga /
pengrajin dan pedagang ekspor wajib mendapatkan S-LK.
(4a) Pemegang IUIPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari
hutan hak, wajib memfasilitasi pemilik hutan hak untuk
memperoleh S-LK.
(4b) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) berlaku selama 10
(sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan
(surveilance) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan mengubah ayat (5) dan menambah
ayat baru yaitu ayat (6), yang berbunyi sebagai berikut:

(5) Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK
dengan kapasitas sampai dengan 2.000 M3 per tahun, TDI, IUI
dengan modal investasi sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima
ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri
rumah tangga/ pengrajin dan pedagang ekspor, dapat mengajukan
verifikasi LK secara kelompok (group certification).
(6) Pembiayaan pendampingan dan verifikasi legalitas kayu periode
pertama oleh LP&VI yang pembebanan anggarannya pada
Kementerian Kehutanan terhadap pemilik hutan hak, Pemegang
IUPHHK-HTR,
IUPHHK-HKm,
IUPHHK-HD,
IUIPHHK
dengan
kapasitas sampai dengan 2.000 M3 per tahun, TDI, IUI dengan
modal investasi sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah
tangga/pengrajin, pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok
(group certification).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 2 ayat (2),
Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), LP&VI menerbitkan Sertifikat
PHPL
dan/atau
Sertifikat
LK
kepada
pemegang
izin
dan
melaporkan kepada Direktur Jenderal.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai
bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur
Jenderal.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1272
(3) Sertifikat PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/pemegang hak
pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan
dilakukan penilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali.
(4) Sertifikat LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang hak
pengelolaan, IUPHHK-HTR/HKM/HD/HTHR/IPK, IUIPHHK, IUI
dengan modal investasi lebih dari Rp. 500.000.000.- (lima ratus
juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, pedagang ekspor, pemilik
hutan hak dan TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
dan dilakukan penilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 12
bulan sekali.
(5) dihapus.
(6) Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp.
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan,
TDI dan industri rumah tangga/pengrajin berlaku selama 6 (enam)
tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveilance)
sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.
(7) Penilikan (surveilance) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), dan ayat (6), dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau
terpisah atas biaya pemegang izin.
(8) Sertifikat PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-
kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau
pemegang hak pengelolaan, luas area, lokasi, nomor keputusan
hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal
penerbitan, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikasi.
(9) Sertifikat LK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-
kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin, luas
area, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan
LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi
sertifikasi, serta referensi standard legalitas.
(10)
Pemegang izin, pemegang hak pengelolaan dan pemilik hutan
hak yang telah mendapat Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK,
berhak membubuhkan Tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri tersendiri.
(11) Pedoman penggunaan Tanda V-Legal diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur Jenderal.
5. Ketentuan Pasal 12 A ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1272
Pasal 12 A
(3) Pengelolaan informasi verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Unit
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu / Licensing Information Unit
melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berkedudukan
pada Direktorat Jenderal.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
peraturan ini, dan masih berlaku, maka masa berlakunya
disesuaikan dengan ketentuan ini setelah melalui penilikan.
(2) Terhadap
pemegang
IUPHHK-HA/HT/RE,
pemegang
hak
pengelolaan
diwajibkan
untuk
memiliki
S-PHPL
selambat-
lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret 2013.
(3) Kewajiban memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berlaku bagi IUPHHK-HA/HT/RE yang izinnya telah melewati
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUPHHK-HA/HT/RE diterbitkan.
(4) Terhadap pemegang IUIPHHK diwajibkan untuk memiliki S-LK
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
(5) Terhadap pemegang IUI dan TDI, termasuk industri rumah
tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHK-
HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan
untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
2013.
7. Diantara Pasal 19 dan pasal 20, disisipkan satu Pasal Baru yaitu Pasal
19 A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 A
Ketentuan sepanjang yang mengatur Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap hutan
hak dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan
Menteri
Kehutanan
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1272
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.depkumham.go.id