Peraturan Menteri Nomor p-27-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2010 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

(1) Tukar menukar kawasan hutan dilakukan berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
oleh:
a.
menteri atau pejabat setingkat menteri;
b.
gubernur;
c.
bupati/walikota;
d.
pimpinan badan usaha; atau
e.
ketua yayasan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Menteri.
(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a.
badan usaha milik negara;
b.
badan usaha milik daerah;
c.
badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
d.
koperasi.
2.
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d, dan ayat (3) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a, meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.646
a.
surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan
hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta
dasar dengan skala minimal 1:100.000;
b.
izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai kewenangannya;
c.
izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin
usaha;
d.
rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta
kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada
peta dasar dengan skala minimal 1 :100.000;
e.
pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang
dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat
pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah
daerah; dan
f.
pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang
dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta
notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk
permohonan
yang
diajukan
oleh
gubernur
diberikan
oleh
bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota
diberikan oleh gubernur.
(3) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota atas kawasan hutan
yang dimohon dan usulan lahan pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurud d memuat persetujuan atas kawasan hutan yang
dimohon dan usulan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan
hutan, dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas
Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
a.
Status dan fungsi kawasan hutan yang dimohon dan status
usulan lahan pengganti; dan
b.
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
(5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan,
selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
persyaratan lain, meliputi:
a. profil badan usaha atau yayasan;
b.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. akta pendirian berikut perubahannya; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.646
d.
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh
Akuntan
Publik.
3.
Ketentuan Pasal 10 huruf b dan huruf c diubah dan ditambah huruf
baru yaitu huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
meliputi:
a.
proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan

pengganti dan reboisasi/penanaman;
b.
pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perusahaan Umum
Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah
kerja Perusahaan Umum Perhutani;
c.
hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir dan usulan lahan
pengganti atas kawasan hutan yang dimohon dijamin kebenarannya
dengan surat pernyataan dari pemohon; dan
d.
permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan
korban bencana alam tidak memerlukan hasil penafsiran citra satelit.
4.
Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Sejak
diterimanya
disposisi
dari
Menteri
atas
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Direktur Jenderal
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan
terhadap persyaratan administrasi dan teknis.
(2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
permohonan memenuhi syarat, Direktur Jenderal dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kerja melakukan penelaahan terhadap:
a.
fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan
hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;
b.
peruntukan kawasan hutan;
c.
perizinan penggunaan kawasan hutan;
d.
perizinan pemanfaatan hutan; dan
e.
persyaratan lahan pengganti.
(3) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
permohonan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama
Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat
penolakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.646
5.
Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) memenuhi ketentuan, Menteri membentuk Tim Terpadu dan
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Tukar
Menukar Kawasan Hutan
(2) Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan, sejak
ditetapkannya Tim melakukan penelitian dan menyampaikan hasil
penelitian dan rekomendasi kepada Menteri, dengan tata cara dan
mekanisme kerja serta pembiayaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id