Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penatapan Nilai Perolehan Air Tanah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;
1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air
yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di
bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada
di darat.
3. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami
dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di
bawah permukaan tanah.
4. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air
dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan
manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan
manusia serta lingkungannya.
5.
Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah
yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk
dimanfaatkan.
7.
Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA
adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai
pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang
diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
8. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah
harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan
Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku
dikalikan Faktor Nilai Air.

- 4
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah
biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air
Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga
yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume
pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter
kubik.
10. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi
ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam
rupiah.
11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah
suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta
peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan
berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta
volume pengambilannya.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut
Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam
satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur
pasak, atau sumur bor.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

(1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
a.
jenis Sumber Air;
b.
lokasi Sumber Air;
c.
tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
d.
volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e.
kualitas Air; dan
f.
tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

5
-
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan
untuk
penghitungan
NPA
yang
dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut.
a.
sumber daya alam; dan
b.
peruntukan dan pengelolaan.
(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber Air;
b.
lokasi sumber Air Tanah; dan
c.
kualitas Air Tanah.
(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor
berikut:
a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah;
b. volume
Air
Tanah
yang
diambil
dan/atau
dimanfaatkan; dan
c.
tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
a.
ada sumber Air alternatif; atau
b.
tidak ada sumber Air alternatif.
(2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
a.
kualitas Air Tanah baik; atau
b.
kualitas Air Tanah tidak baik.

(3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan
dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang
ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan
produk berupa Air, meliputi;
1.
pemasok Air baku;
2. perusahaan Air minum;
3. industri Air minum dalam kemasan;
4. pabrik es kristal; dan
5. pabrik minuman olahan;
b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan
produk bukan Air termasuk untuk membantu
proses produksi dengan penggunaan Air dalam
jumlah besar, meliputi:
1.
industri tekstil;
2.
pabrik makanan olahan;
3.
hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel
bintang 5;
4.
pabrik kimia; dan
5.
industri farmasi;
0.
kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan
produk bukan Air termasuk untuk membantu
proses produksi dengan penggunaan Air dalam
jumlah sedang, meliputi:
1.
hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
2. usaha persewaan jasa kantor;
3. apartemen;
4.
pabrik es skala kecil;
5.
agro industri; dan
6. industri pengolahan logam;

7
-
d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan
produk bukan Air untuk membantu proses produksi
dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil,
meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
2. tempat hiburan;
3.
restoran;
4. gudang pendingin;
5.
pabrik mesin elektronik; dan
5. pencucian kendaraan bermotor; dan
e.
kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan
produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan
pokok, meliputi:
1.
usaha kecil skala rumah tangga;
2.
hotel non-bintang;
3. rumah makan; dan
4. rumah sakit.
(4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan
Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau
baku utama.
(5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh gubemur
berdasarkan
kondisi
daerah
setempat
dengan
memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada
hasil industrinya.
BAB II
KOMPONEN PENENTUAN NPA

(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat)
kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

8
-
(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan
ketentuan berikut:
(1)
No
Kriteria
Peringkat
Bobot
1.
Air Tanah kualitas baik, ada
Sumber Air alternatif
4
16
2.
Air Tanah kualitas baik, tidak
ada Sumber Air alternatif
3
9
3.
Air Tanah kualitas tidak baik,
ada Sumber Air alternatif
2
4
4.
Air Tanah kualitas tidak baik,
tidak ada Sumber Air alternatif
1
1

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki
nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan
peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel
berikut;
No \ Volume
^Pengambilan
0-
51-
501-
1001-
50
500
1000
2500
2500
M3
M3
M3
M3
M3
Peruntukan
1.
kelompok 5
1
1.5
2.25
3.38
5.06
2.
kelompok 4
3
4.5
6.75
10.13
15.19
3.
kelompok 3
5
7.5
11.25
16.88
25.31
4.
kelompok 2
7
10.5
15.75
23.63
35.44
5.
kelompok 1
9
13.5
20.25
30.38
45.56
(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai
sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen
peruntukan dan pengelolaan.

(3) Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai
dengan potensi Air Tanah di masing-masing provinsi.
BAB 111
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

(1) Unsur
penghitungan
NPA
terdiri
dari
Volume
Pengambilan dan HDA.
(2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoieh dengan rumus berikut:
NPA= (Volume Pengambilan) X HDA

(1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
(2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoieh dengan rumus berikut:
HDA= HAB y FNA

(1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume
Pengambilan selama umur produksi.
(2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoieh dengan rumus berikut:
Biaya investasi
HAB = Volume pengambilan selama umur produksi

(1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang
besarnya ditentukan berikut:
a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh
persen); dan
b.
peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat
puluh persen).

- 10
(2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dengan rumus berikut:
FNA = 60% S +
40% P

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, NPA yang telah
ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan
dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini
paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan
Menteri
ini
mulai berlaku
pada tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 4 08
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4s®
'
/
! ^
I its I
lepala Biro Hukum,
^-7
H
srofi
on

PER/.TURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
CONTOH PENGHITUNGAN NPA
1.
Penghitungan HAB
Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan Air Baku digunakan
sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut:
Biaya investasi
HAB = Volume pengambilan selama umur produksi
Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m Rp
400.000.000,00
Biaya operasional selama 5 tahun
Rp
300.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi
Rp. 700.000.000,00
Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur 85
mS/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi air (5
tahun)
=
(5 X 365) hari x 85 m^
= 155.125 m^
Sehingga HAB
=
Rp700.000.000/155.125 m3 = Rp. 4.512/m3
2. Penghitungan NPA
Rumus Penghitungan :
NPA = (Volitme Pengambilan) X HDA
HDA = HAB X FNA
a.
contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4
Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3000 m3/bulan dengan
kriteria berikut:
1)
Air Tanah kualitas baik; dan
2) ada sumber Air alternatif,
maka penghitungan NPA berikut:

- 13
Komponen
V olume^^"~^^^^
Pengambilan
Komponen
Sumberdaya
Alam
Komponen
peruntukan
dan pengelolaan
FNA
Volume 0-50 m^
16 X 60% = 9,6
3x40% =1,2
10,8
Volume 51 - 500 m^
16 X 60%= 9,6
4,5x40%= 1,8
11,4
Volume 501 - 1000 m^
16 X 60%= 9,6
6,75 X 40%= 2,7
12,3
Volume 1001 - 2500 m^
16 X 60%= 9,6
10,13 X 40%= 4,1
13,7
Volume > 2500 m^
16 X 60% = 9,6
15,19 X 40%= 6,1
15,7
Kelompok
Volume
(m3)
FNA
HAB
(Rp)
HDA
(HAB X FNA)
(Rp)
NPA
(Volume X HDA)
(Rp)
4
50
10,8
4.512
48.729,6
2.436.480
450
11,4
4.512
51.436,8
23.146.560
500
12,3
4.512
55.497,6
27.748.800
1500
13,7
4.512
61.814,4
92.721.600
500
15,7
4.512
70.838,4
35.419.200
Jumlah NPA
288.316,8
181.472.640
contoh penghitungan NPA untuk pengguna
Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah
kriteria berikut:
1)
Air Tanah kualitas baik; dan
2) ada sumber Air alternatif,
maka penghitungan NPA berikut:
Air Tanah kelompok 1
3000 m3/bulan dengan
Komponen
Volume
Pengambilan
Komponen
Sumberdaya
Alam
Komponen
peruntukan
dan pengelolaan
FNA
Volume 0-50 m^
16 X 60% = 9,6
9 X 40% = 3,6
13,2
Volume 51 - 500 m^
16 X 60% = 9,6
13,5 X 40% = 5,4
15
Volume 501 - 1000 m^
16 X 60% = 9,6
20,25 X 40% = 8,1
17,7
Volume 1001 - 2500 m^
16 X 60% = 9,6
30,38 X 40% =12,2
21,8
Volume > 2500 m^
16 X 60% = 9,6
45,56x 0,4 = 18,2
27,8

14 -
Kelompok
Volume
(m3)
FNA
HAB
(Rp)
HDA
(HAB X FNA)
(Rp)
NPA
(Volume X HDA)
(Rp)
1
50
13,2
4.512
59.558,4
2.977.920
450
15
4.512
67.680
30.456.000
500
17,7
4.512
79.862,4
39.931.200
1500
21,8
4.512
98.361,6
147.542.400
500
27,8
4.512
125.433,6
62.716.800
Jumlah NPA
430.869
283.624.320
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
IGNASIUS JONAN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,
I HI
■-y-v
A