MANAJEMEN ENERGI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu
guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta
meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
1. Manajemen Energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan
konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan
efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui
tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk
meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses
produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan
pendukung.
1. Pengguna Sumber Energi adalah perseorangan, badan usaha,
bentuk usaha tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non
pemerintah, yang menggunakan sumber energi.
1. Pengguna Energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha
tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yang
memanfaatkan energi untuk menghasilkan produk dan/atau jasa.
1. Konsumsi Energi Spesifik adalah jumlah energi yang digunakan
untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.
1. Manajer Energi adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan
manajemen energi.
1. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan
identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi
peningkatan efisiensi pada pengguna sumber energi dan pengguna
energi dalam rangka konservasi energi.
1. Rekomendasi Tanpa Investasi adalah rekomendasi hasil audit energi
yang tidak membutuhkan biaya dalam mengimplementasikannya.
1. Rekomendasi Investasi Rendah adalah rekomendasi hasil audit
energi dengan kriteria potensi penghematan energi sampai dengan
10% (sepuluh persen) dan/atau waktu pengembalian investasi
kurang dari 2 (dua) tahun.

www.djpp.depkumham.go.id

---

3 2012, No.557

1. Rekomendasi Investasi Menengah adalah rekomendasi hasil audit
energi dengan kriteria potensi penghematan energi antara 10%
(sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan/atau
waktu pengembalian investasi antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4
(empat) tahun.
1. Rekomendasi Investasi Tinggi adalah rekomendasi hasil audit energi
dengan kriteria potensi penghematan energi lebih besar dari 20%
(dua puluh persen) dan/atau waktu pengembalian investasi lebih
dari 4 (empat) tahun.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
1. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(1) Kewenangan Menteri meliputi penyelenggaraan urusan pelaksanaan

Manajemen Energi pada Pengguna Sumber Energi dan Pengguna
Energi yang melakukan penyediaan energi atau pemanfaatan energi
yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah atau kontrak kerja sama
yang pembinaannya berada di Pemerintah.

(2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

menteri-menteri yang memberikan izin penyediaan energi atau
pemanfaatan energi atau yang melakukan pembinaan terhadap
kontrak kerja sama di bidang sumber daya alam.

(3) Kewenangan gubernur meliputi penyelenggaraan urusan

pelaksanaan Manajemen Energi pada Pengguna Sumber Energi dan
Pengguna Energi yang melakukan penyediaan energi atau
pemanfaatan energi yang izinnya ditetapkan oleh gubernur.

(4) Kewenangan bupati/walikota meliputi penyelenggaraan urusan

pelaksanaan Manajemen Energi pada Pengguna Sumber Energi dan
Pengguna Energi yang melakukan penyediaan energi atau
pemanfaatan energi yang izinnya ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang menggunakan
Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 6.000
(enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan Manajemen
Energi.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.557 4

Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang menggunakan
Sumber Energi dan/atau Energi kurang dari 6.000 (enam ribu) setara ton
minyak per tahun agar melaksanakan Manajemen Energi dan/atau
melaksanakan penghematan energi.
Bagian Kedua
Manajemen Energi

Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
dilakukan dengan:
- menunjuk Manajer Energi;
- menyusun program Konservasi Energi;
- melaksanakan Audit Energi secara berkala;
- melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan
- melaporkan pelaksanaan Manajemen Energi setiap tahun kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Bagian Ketiga
Manajer Energi

(1) Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 wajib membentuk Tim Manajemen Energi.

(2) Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai

oleh Manajer Energi.

(3) Manajer Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

- melakukan perencanaan konservasi energi yang meliputi
antara lain penentuan target dan program konservasi energi,
penyusunan prosedur operasi Konservasi Energi dan
pelaksanaan Audit Energi;
- melaksanakan Konservasi Energi yang meliputi antara lain
melaksanakan program Konservasi Energi, implementasi
rekomendasi hasil Audit Energi, dan peningkatan kesadaran
serta motivasi hemat energi bagi karyawan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi yang meliputi
pengukuran, pencatatan, penyiapan laporan dan usulan
tindakan perbaikan pelaksanaan program Konservasi Energi.

www.djpp.depkumham.go.id

---

5 2012, No.557

(4) Manajer Energi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Program Konservasi Energi

(1) Program Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b meliputi:
- program jangka pendek, antara lain perbaikan prosedur
operasi, pemeliharaan dan pemasangan alat-alat kendali
sederhana;
- program jangka menengah dan panjang, antara lain
peningkatan efisiensi peralatan dan fuel switching;
- peningkatan kesadaran dan pengetahuan teknik-teknik
konservasi energi bagi karyawan/operator secara terus-
menerus.

(2) Program Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- rencana yang akan dilakukan;
- target dan pencapaian;
- jenis dan konsumsi energi;
- penggunaan peralatan hemat energi;
- langkah-langkah konservasi energi; dan
- jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.
Bagian Kelima
Audit Energi

(1) Audit Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya pada peralatan
pemanfaat energi utama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun.

(2) Audit Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.

(3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki

sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.557 6

Dalam hal belum ada auditor energi internal yang memiliki sertifikat
kompetensi dan/atau lembaga yang telah terakreditasi, maka Audit Energi
dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
Bagian Keenam
Rekomendasi Audit Energi

Pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rekomendasi Tanpa Investasi wajib diterapkan dalam waktu kurang
dari 1 (satu) tahun;
- Rekomendasi Investasi Rendah wajib diterapkan dalam waktu
kurang dari 2 (dua) tahun;
- Rekomendasi Investasi Menengah dan Rekomendasi Investasi Tinggi
wajib diterapkan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun.
Bagian Ketujuh
Laporan Pelaksanaan Manajemen Energi

(1) Laporan tahunan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib disampaikan kepada Menteri
c.q. Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Laporan tahunan pelaksanaan Manajemen Energi yang disampaikan

kepada gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

(3) Laporan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan pada bulan Januari sampai dengan
tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan harus memuat informasi
mengenai:
- organisasi Manajemen Energi dan Manajer Energi yang
ditunjuk;
- program Konservasi Energi;
- pelaksanaan audit energi secara berkala; dan
- pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.

(4) Pelaporan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) untuk pertama kali disampaikan pada bulan Januari
2013 untuk laporan periode sejak berlakunya Peraturan Menteri ini
sampai dengan bulan Desember 2012.

www.djpp.depkumham.go.id

---

7 2012, No.557

(5) Tata cara pelaporan pelaksanaan Manajemen Energi dilaksanakan

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pelaksanaan penghematan energi oleh Pengguna Sumber Energi dan
Pengguna Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
- sistem tata udara;
- sistem tata cahaya;
- peralatan pendukung;
- proses produksi; dan/atau
- peralatan pemanfaat energi utama.

(1) Penghematan energi melalui sistem tata udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara:
- untuk Bangunan Gedung Negara serta Bangunan Gedung
BUMN, BUMD, dan BHMN, apabila menggunakan AC
dilakukan dengan cara:
1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter)
dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
1. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
1. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak
terkena langsung sinar matahari;
1. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
1. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu
ruangan;
1. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar
Nasional Indonesia (SNI) yaitu:
- ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24oC
hingga 27oC dengan kelembaban relatif antara 55%
(lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam
puluh lima persen);
- ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar
antara 27oC hingga 30oC dengan kelembaban relatif
antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70%
(tujuh puluh persen).

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.557 8

1. mengoperasikan AC central:
- 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC
dinyalakan, satu jam kemudian kompresor AC
dinyalakan;
- 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir
unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja
berakhir unit fan AC dimatikan;
1. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke
dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek
pendinginan berkurang;
1. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan
pabrikan;
- menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi
panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak
mengurangi pencahayaan alami;
- mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara
penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

(2) Penghematan energi melalui sistem tata cahaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:
- menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan
peruntukannya;
- mengurangi penggunaan lampu hias (assesoris);
- menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
- mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan
(termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia
(SNI) untuk:
1. ruang resepsionis 13 Watt/m2 dengan tingkat
pencahayaan paling rendah 300 lux;
1. ruang kerja 12 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan
paling rendah 350 lux;
1. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m2 dengan tingkat
pencahayaan paling rendah 300 lux;
1. gudang arsip 6 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan
paling rendah 150 lux;
1. ruang tangga darurat 4 Watt/m2 dengan tingkat
pencahayaan paling rendah 150 lux;
1. tempat parkir 4 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan
paling rendah 100 lux;

www.djpp.depkumham.go.id

---

9 2012, No.557

- menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki
pantulan cahaya tinggi;
- mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai
dengan pemanfaatan ruangan;
- menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur
waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu
taman, koridor, dan teras;
- mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak
dipergunakan;
- memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan
membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya
memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
- membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor
dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.

(3) Penghematan energi pada peralatan pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:
- mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua)
lantai;
- menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada
eskalator;
- mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih
dari 30 (tiga puluh) menit;
- mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan
sesaat sebelum akan mencetak;
- menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby
dengan konsumsi tenaga tenaga listrik rendah;
- mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
- menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa
menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai
digunakan;
- meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan
memasang kapasitor bank.
- mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi
surya dan angin.

(4) Penghematan energi pada proses produksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara:
- modifikasi teknologi proses produksi yang lebih efisien;
- optimasi sistem produksi.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.557 10

(5) Penghematan energi pada peralatan pemanfaat energi utama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan
cara:
- optimalisasi beban antara lain dengan pemasangan inverter
terutama pada mesin yang menggunakan motor-motor listrik
yang bekerja dengan beban dinamis dan kapasitas yang cukup
besar;
- mengontrol rasio udara bahan bakar sehingga diperoleh
pembakaran yang efisien;
- memanfaatkan gas buang antara lain dengan co-generation
atau sistem combined heat and power (CHP);
- pengurangan heat losses antara lain dengan isolasi yang cukup
dan optimum pada peralatan;
- melakukan fuel switching antara lain pemanfaatan gas alam
sebagai bahan bakar untuk menggantikan High Speed Diesel
(HSD);
- melakukan perawatan pada peralatan secara berkala.

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen energi dan
penghematan energi.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim
Pengawas Manajemen Energi.

(3) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota belum dapat membentuk

Tim Pengawas Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Manajemen

Energi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(4) Tim Pengawas Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Manajemen Energi

kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada gubernur atau
bupati/walikota.

www.djpp.depkumham.go.id

---

11 2012, No.557

(1) Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang berhasil melaksanakan
Konservasi Energi melalui Manajemen Energi selama periode tertentu
diberi Insentif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang melaksanakan
Manajemen Energi selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut yang
dapat menurunkan Konsumsi Energi Spesifik sekurang-kurangnya
sebesar 2% (dua persen) per tahun.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berupa Audit Energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh
Pemerintah dan/atau direkomendasikan mendapat prioritas pasokan
energi.

(4) Untuk mendapatkan insentif Pengguna Sumber Energi dan Pengguna

Energi harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan evaluasi dan memutuskan menyetujui
atau menolak pemberian insentif.

(6) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

sebelum memutuskan menyetujui pemberian Insentif harus
mendapatkan pertimbangan Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Disinsentif

(1) Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan Konservasi Energi
melalui Manajemen Energi dikenakan disinsentif oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.557 12

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• pengumuman di media massa;
• denda; dan/atau
• pengurangan pasokan energi.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dikenakan pada Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi
apabila tidak:
- menunjuk Manajer Energi;
- menyusun program Konservasi Energi;
- melaksanakan Audit Energi secara berkala;
- melaksanakan rekomendasi hasil Audit Energi; atau
- melaporkan pelaksanaan Manajemen Energi dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau
ayat (4).

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu masing-
masing 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang telah

diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan Konservasi Energi
melalui Manajemen Energi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya mengumumkan nama Pengguna
Sumber Energi dan Pengguna Energi yang bersangkutan di media
massa.

(6) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah nama Pengguna Sumber Energi dan

Pengguna Energi diumumkan di media massa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan Konservasi Energi
melalui Manajemen Energi, yang bersangkutan dikenai denda.

(7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sebanyak 2

(dua) kali dari nilai pemborosan energi yang ditimbulkan.

(8) Nilai pemborosan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dihitung berdasarkan 5% (lima persen) dari biaya energi yang
digunakan oleh Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi
selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

(9) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke kas

negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

13 2012, No.557

(10) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah pengenaan denda Pengguna

Sumber Energi dan Pengguna Energi tidak membayar denda,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pengurangan pasokan energi kepada
yang bersangkutan.

(11) Pengurangan pasokan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

ditetapkan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari kapasitas
kontrak yang bersangkutan dengan penyedia energi selama 1 (satu)
bulan dan dapat diperpanjang.

(12) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan pengurangan

pasokan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus
mendapatkan persetujuan Menteri.

(13) Pengurangan pasokan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda oleh Pengguna
Sumber Energi dan Pengguna Energi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id