Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. NJKB; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan
dan/atau
pencemaran
lingkungan
akibat
penggunaan
kendaraan bermotor.
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu
pertama bulan Desember tahun 2012.
(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom
6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan
dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1
(satu).
(5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas
toleransi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.535
(6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap
melewati batas toleransi.
(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom
7 Lampiran I Peraturan Menteri ini melalui penetapan sebagai
berikut:
a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan
sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).
2.
Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penghitungan
dasar
pengenaan
PKB
dan
BBN-KB
untuk
kendaraan
bermotor
yang
dioperasikan
di
air
ditetapkan
berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual
motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU
atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada
minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
(3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis,
isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7,
fungsi, dan umur rangka/body.
(4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan
di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut
daya kuda/horse power dan umur motor.
3.
Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Penghitungan
dasar
pengenaan
PKB
dan
BBN-KB
untuk
kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan
berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan
bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama
bulan Desember tahun 2012.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.535
4.
Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini ditetapkan
untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 2013.
(2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebelum tahun pembuatan 2013
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah
dari NJKB tahun pembuatan lebih muda.
5.
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan
dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan
BBN-KB dengan ketentuan:
a. dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya
ditetapkan
dengan
pengurangan
sebesar
tarif
Pajak
Pertambahan Nilai;
b. dalam hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya
ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah
tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB
atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih
NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.
(3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah diundangkan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.535
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI
DALAM
NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id