Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGAKERJA ASING

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA.
2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk Iain.
3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
4. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
6. Penatausahaan DKPTKA adalah mekanisme pembayaran dan pelaporan DKPTKA.
7. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar/wajib setor.
8. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
9. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sistem billing, dan sistem pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan TKA.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
13. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

2. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) DKPTKA ditetapkan sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) perjabatan perbulan untuk setiap TKA dan dibayar di muka.
(2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dengan menyetorkan pada Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan Kode Billing yang memuat:
a. identitas Pemberi Kerja TKA;
b. identitas TKA;
c. jangka waktu Pengesahan RPTKA; dan
d. total pembayaran.

3.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penarikan DKPTKA yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat diproses.

#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY