Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
5. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
6. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pengelola barang.
7. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan Persediaan di dalam ruangan tertentu.
8. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan pengelola barang.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

10. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Barang.
12. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-El adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang.
13. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat satuan kerja/KPB.
14. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat pembantu satuan kerja/KPB.
15. Pejabat Pengurus Persediaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur.
16. Panitia Pemeriksa Barang adalah panitia yang bertugas menguji, meneliti, dan mencocokkan barang yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perintah kerja dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya serta membuat berita acara pemeriksaan barang.
17. Unit Pemakai Barang adalah unit dalam satuan kerja yang memakai/menggunakan barang untuk kegiatan dinas.
18. Kartu Barang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat Persediaan berdasarkan jenis barang dalam gudang/tempat penyimpanan.

19. Berita Acara Opname Fisik adalah Berita Acara yang dibuat oleh tim inventarisasi Persediaan/pejabat pengelola Persediaan dan operator Persediaan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa telah dilakukan opname fisik barang Persediaan.
20. Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak yang menyerahkan dengan Pejabat Pengurus Persediaan setelah barang tersebut diperiksa oleh pejabat pengadaan atau panitia pemeriksa barang.
21. Bukti Permintaan Persediaan adalah dokumen permintaan barang yang diajukan oleh unit pemakai barang kepada pejabat pengelola Persediaan yang berisi jumlah barang yang diminta dan disetujui dengan mengetahui KPB.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Kegiatan Penatausahaan Persediaan meliputi:
a. pembukuan;
b. inventarisasi; dan
c. pelaporan.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan Persediaan dalam Daftar Barang.
(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Persediaan.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi Persediaan secara semesteran dan tahunan.

Objek Penatausahaan Persediaan meliputi:
a. seluruh Persediaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. seluruh Persediaan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
1. Persediaan yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2. Persediaan yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
3. Persediaan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Persediaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jenis Persediaan meliputi:
a. berdasarkan sifat pemakaiannya:
1. barang habis pakai;
2. barang tak habis pakai; dan
3. barang bekas pakai.
b. berdasarkan bentuk dan jenisnya:
1. barang konsumsi;
2. amunisi;
3. bahan untuk pemeliharaan;
4. suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. pita cukai dan leges;
7. bahan baku;
8. barang dalam proses/setengah jadi;
9. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

11. jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Kegiatan Penatausahaan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penatausahaan Persediaan di Kementerian dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas:
a. UAKPB;
b. UAPPB-E1; dan
c. UAPB.
(2) UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepala satuan kerja.
(3) UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(4) UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

(1) UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh UAPKPB.
(2) UAKPB bertanggung jawab terhadap Penatausahaan Persediaan yang dilaksanakan oleh UAPKPB di lingkungannya.

(3) Dalam melaksanakan Penatausahaan Persediaan, UAKPB menunjuk Pejabat Pengurus Persediaan dan operator Persediaan.

(1) Pelaksana Penatausahaan Persediaan tingkat UAKPB/UAPKPB melaksanakan Pembukuan Persediaan.
(2) Pembukuan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat Persediaan ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3) Daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk buku barang KPB Persediaan.
(4) Pembukuan Persediaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Persediaan.

(1) Kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan atas transaksi:
a. Persediaan masuk;
b. Persediaan keluar;
c. koreksi;
d. hasil opname fisik; dan
e. penghapusan usang/rusak.
(2) Pendaftaran dan pencatatan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat bertambah atau berkurangnya saldo Persediaan pada buku barang KPB Persediaan.

(1) Pendaftaran dan pencatatan atas Persediaan dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Persediaan, meliputi:
a. pemindahtanganan Persediaan; dan
b. penghapusan Persediaan.
(2) Kegiatan pendaftaran dan pencatatan pada buku barang yang dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) KPB/pembantu KPB melakukan Inventarisasi atas Persediaan yang berada dalam penguasaannya melalui opname fisik setiap semester.
(2) KPB/pembantu KPB melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/atau pemutakhiran buku barang KPB Persediaan berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan namun belum mendapat persetujuan pemindahtanganan.
(4) Pelaporan hasil Inventarisasi Persediaan dalam rangka pembuatan Laporan BMN dilaksanakan oleh KPB/pembantu KPB sesuai periode Pelaporan.
(5) KPB/pembantu KPB bertangggung jawab penuh atas kebenaran materiil dari laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi.

(1) Jenis laporan dalam Penatausahaan Persediaan terdiri atas:
a. laporan Persediaan UAKPB;
b. laporan Persediaan UAPPB-E1; dan
c. laporan Persediaan UAPB.
(2) Pelaporan Persediaan dilakukan secara berjenjang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan Pelaporan BMN.
(3) Pelaporan Persediaan sebelum disampaikan secara berjenjang, terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh unit akuntansi.

(1) KPB menyusun laporan Persediaan yang terdiri atas:
a. laporan Persediaan semesteran;
b. laporan Persediaan tahunan; dan
c. laporan posisi Persediaan di neraca.
(2) Laporan Persediaan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyajikan posisi Persediaan pada awal dan akhir semester serta mutasi yang terjadi pada semester tersebut yang disajikan secara rinci per kode barang Persediaan.
(3) Laporan Persediaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyajikan posisi Persediaan pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi pada tahun tersebut yang disajikan secara rinci per kode barang Persediaan.
(4) Laporan posisi Persediaan di neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyajikan nilai awal dan akhir Persediaan pada periode tertentu serta nilai mutasi yang terjadi pada periode dimaksud yang

disajikan per kode perkiraan di neraca.

UAKPB wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada:
a. UAPPB-E1; dan
b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(1) Pembantu Pengguna Barang Eselon I menyusun laporan Persediaan tingkat Eselon I yang merupakan kompilasi data Persediaan dari tingkat KPB.
(2) Pembantu Pengguna Barang Eselon I menyusun laporan Persediaan yang terdiri atas:
a. laporan Persediaan semesteran;
b. laporan Persediaan tahunan;
c. laporan posisi Persediaan di neraca;
(3) Pembantu Pengguna Barang Eselon I dapat meminta kepada KPB untuk menyampaikan:
a. laporan rincian Persediaan semesteran;
b. laporan rincian Persediaan tahunan; dan
c. laporan mutasi Persediaan.
(4) UAPPB-E1 wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPB.

(1) Pengguna Barang menyusun laporan Persediaan tingkat Kementerian yang merupakan kompilasi data Persediaan dari tingkat Eselon I.
(2) Pengguna Barang menyusun laporan Persediaan yang terdiri atas:
a. laporan Persediaan semesteran;
b. laporan Persediaan tahunan; dan
c. laporan posisi Persediaan di neraca.

(3) Dalam hal diperlukan, Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada KPB untuk menyampaikan:
a. laporan rincian Persediaan semesteran;
b. laporan rincian Persediaan tahunan; dan
c. laporan mutasi Persediaan.
(4) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 353 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA