ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), ditempatkan pada :
a. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk ULP di Sekretariat Jenderal;
b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk ULP di Inspektorat Jenderal;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk ULP di Direktorat Jenderal;
d. Sekretaris Badan untuk ULP DI Badan-Badan; dan
e. Bagian TU untuk ULP di UPT/Satker.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
(1) Ruang lingkup Kepala ULP meliputi :
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa ULP;
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait;
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP;
g. MENETAPKAN Pokja ULP;
h. menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing;
i. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
j. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan;
k. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
l. mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
m. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
n. menyampaikan hasil pemilihan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK.
(2) Dihapus.
(3) Dalam mengusulkan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota ULP.
(4) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
3. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diuji oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal.
(3) Usulan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal, dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan;
b. Inspektorat Jenderal, dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c. Direktorat Jenderal dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d. Badan-badan dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan.
(4) Tim Penilai sebagaimana pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi untuk pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan.
4. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan, diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal.
(3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh:
a. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk Sekretariat Jenderal;
b. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
c. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal;
d. Sekretariat Badan untuk Badan-badan.
(4) Usulan calon Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan UPT/Satker, dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha UPT/Satker.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Pokja ULP dilaksanakan oleh Kepala ULP.
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
