Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota di Sulawesi Selatan;
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
10. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur dan Bupati/Walikota;
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
14. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
15. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
17. Pengelolaan pertambangan adalah segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan dengan pertambangan meliputi aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha pertambangan;
18. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
21. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/penjelasan/catatan dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian IUP;
22. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
24. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya;
26. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara;
29. Badan usaha adalah setiap badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
30. Perseorangan adalah orang perorangan, perusahaan firma, dan/atau perusahaan komanditer;
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting status usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL, adalah pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
34. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL, adalah pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
35. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
36. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
38. Pasca tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambang;
39. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan atau pemurnian;
40. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
41. Wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi , dan/atau informasi geologi;
42. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
43. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
44. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
45. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
46. Pengawasan adalah serangkaian upaya/kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
47. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:
a. manfaat;
b. keadilan/keseimbangan;
c. kepastian hukum;
d. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

e. partisipatif;
f. transparansi;
g. akuntabilitas;
h. berkelanjutan; dan
i. berwawasan lingkungan.

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola dengan tujuan:
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c. menjamin tersedianya mineral dan batubara di daerah sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

(2) Pengelolaan atas mineral dan batubara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya.

(1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:

a. pertambangan mineral; dan

b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

a. pertambangan mineral radioaktif;

b. pertambangan mineral logam;

c. pertambangan mineral bukan logam; dan

d. pertambangan batuan.

(3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:
a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
b. mineral logam meliputi litium, brillium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, vitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yiterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium,

rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, krom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah scrap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedom, chaert, kristal kwarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batugunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungan ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami,(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh IUP.

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:
a. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
b. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
c. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
e. Pemberian izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
f. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan, mineral, dan batubara dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
g. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara,

pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
h. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan IUP lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
i. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertamabangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap IUP lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
k. Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG);
l. Penetapan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi;
m. IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; serta
n. Kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilimpahkan kepada Dinas.

(1) WP yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari tata ruang nasional menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
b. wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
c. wilayah Pencadangan Negara (WPN).

(1) Pemberian WIUP terdiri atas:
a. WIUP mineral logam;
b. WIUP batubara;
c. WIUP mineral bukan logam; dan
d. WIUP batuan.

(2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara lelang.

(3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dan huruf d, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan WIUP.

(1) Gubernur sesuai kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha dan perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.

(3) Bupati/Walikota harus memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Gubernur.

(4) Dalam hal rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka Gubernur dapat melakukan pelelangan WIUP.

(1) Setiap badan usaha dan perseorangan yang mengikuti lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
a. administratif;
b. teknis; dan
c. finansial.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasinya kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

(2) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP kepada Gubernur, dianggap mengundurkan diri.

(3) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dianggap mengundurkan diri, maka WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(4) Gubernur dapat melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada yang berminat dan/atau sanggup memenuhinya.

(5) Tata cara pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, serta pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(1) Badan usaha dan perseorangan mengajukan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan kepada Gubernur.

(2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

(3) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP.

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

(1) Gubernur menyampaikan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemberian IUP kepada badan usaha dan perseorangan.

(3) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam atau batuan.

(1) Badan usaha dan perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan WIUP mineral bukan logam atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur sesuai kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

(3) Apabila badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya WIUP, tidak menyampaikan permohonan IUP, maka dianggap mengundurkan diri.

(4) Dalam hal badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka dan dimungkinkan untuk dimohon oleh badan usaha atau perseorangan lainnya yang memenuhi persyaratan.

(1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan IUP atas permohonan yang diajukan oleh:
a. badan usaha; dan
b. perseorangan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapatkan WIUP dari Gubernur.

(3) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IUP.

(1) IUP terdiri atas:
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sesuai lingkup IUPnya.

(3) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. mineral logam;
b. batubara;
c. mineral bukan logam; dan/atau
d. batuan.

(1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi:
a. administratif;
b. teknis;
c. finansial; dan
d. lingkungan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari Badan Usaha atau Perseorangan yang telah mendapatkan WIUP.

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 termasuk kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur selaku pemberi IUP.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Gubernur sesuai kewenangannya.

(3) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai iuran produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan usaha atau perseorangan.

(2) Pemegang IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, berhak memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Gubernur memberikan IUP Operasi produksi apabila:
a. Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) Provinsi atau Wilayah Laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota bersangkutan.
b. Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup yang berdampak lingkungan langsung pada lintas Kabupaten/Kota dan telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota bersangkutan.

(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus.

(2) IUP Operasi Produksi Khusus terdiri atas:
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

(1) IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan serta jual/beli mineral atau batubara dilakukan pada lintas Kabupaten/Kota.

(2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Gubernur apabila:
a. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota;
dan/atau
b. lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas Kabupaten/Kota.

(3) Tatacara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemberian IUP mineral logam, batubara dan bukan logam jenis tertentu yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota termasuk perpanjangan IUP, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

(2) Pemberian IUP Operasi Produksi bukan logam dan batuan dengan luas WIUP > 10 hektar dan/atau menggunakan bahan peledak, peralatan mekanis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota termasuk perpanjangan IUP, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

(3) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan rekomendasi dari Bupati/Walikota, maka Gubernur dianggap menyetujui.

(4) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerbitkan IUP Operasi Produksi termasuk perpanjangannya.

(5) Rekomendasi Gubernur atas pemberian IUP dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha pertambangannya.

(2) Pemegang IUP dalam hal yang dipandang perlu sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukannya, dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian/pengembalian seluruh WIUP.

(3) Tata cara pemberian wilayah di luar WIUP dan penciutan sebagian/pengembalian seluruh WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Gubernur sesuai kewenangannya, paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPnya.

(2) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhir IUPnya.

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(6) Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan dan penolakan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit
5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

(5) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak
1.000 (seribu) hektare.

(7) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(8) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak
15.000 (lima belas ribu) hektare.

(1) Jangka waktu IUP Eksplorasi:
a. pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
b. pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
c. pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
d. pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi:
a. pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
b. pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;
c. pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
d. pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;
e. pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, maka harus diterbitkan IUP tersendiri.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus membentuk badan usaha baru.

(4) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

(5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama untuk membicarakan hal-hal yang dipandang perlu dalam pengelolaan usahanya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi.
(2) Pemegang IUP Operasi Produksi selain wajib menyusun rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyusun rencana penutupan tambang.
(3) Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, dan merupakan bagian dari studi kelayakan.
(4) AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
(5) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai rencana biaya reklamasi yang telah mendapat persetujuan Gubernur.
(6) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sesuai rencana biaya reklamasi dan perhitungan rencana penutupan tambang yang telah mendapat persetujuan Gubernur.
(7) Jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus diserahkan terlebih dahulu oleh pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebelum melakukan kegiatannya.
(8) Pedoman dan tata cara penetapan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi:
a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
b. rencana pembukaan lahan;
c. program reklamasi; dan
d. rencana biaya reklamasi.

(2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, maka rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan umur tambang.

(3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur sebelum memulai kegiatannya.

(4) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi.

(5) Dalam hal penilaian Gubernur belum dapat menyetujui rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemegang IUP diberi kesempatan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.

(6) Kesempatan untuk penyempurnaan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak termasuk dalam hitungan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

(8) Pedoman penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
a. sistem penambangan;
b. tata guna lahan;
c. tata ruang; dan/atau
d. AMDAL atau UKL dan UPL.

(2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.

(3) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi.

(4) Kesempatan yang diberikan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam hitungan waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(5) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

(1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.

(2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. lahan bekas tambang; dan
b. lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.

(3) Lahan terganggu berupa lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. timbunan tanah penutup;
b. timbunan bahan baku/produksi;
c. jalan transportasi;
d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;

e. kantor dan perumahan; dan/atau
f. pelabuhan/dermaga.

(4) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
a. profil wilayah;
b. deskripsi kegiatan pertambangan;
c. gambaran rona akhir tambang;
d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders);
e. program penutupan tambang;
f. pemantauan;
g. organisasi; dan
h. rencana biaya penutupan.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.

(3) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana penutupan tambang.
(4) Dalam hal penilaian Gubernur belum dapat menyetujui rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemegang IUP Operasi Produksi diberi kesempatan untuk penyempurnaan rencana penutupan tambang.

(5) Kesempatan untuk penyempurnaan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk dalam hitungan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(6) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rencana penutupan tambang yang diajukan dianggap disetujui.

(7) Pedoman penyusunan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana penutupan tambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4), apabila terjadi perubahan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
a. sistem penambangan ;
b. umur tambang;
c. sarana dan/atau prasarana tambang;
d. tata guna lahan;
e. tata ruang; dan/atau
f. AMDAL atau UKL dan UPL.

(2) Perubahan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat diajukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

(3) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana penutupan tambang.

(4) Dalam hal penilaian Gubernur belum dapat menyetujui perubahan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemegang IUP Operasi Produksi diberi kesempatan untuk penyempurnaan perubahan rencana penutupan tambang.

(5) Kesempatan untuk penyempurnaan perubahan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk dalam hitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

(6) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penyempurnaan perubahan rencana penutupan tambang yang diajukan dianggap disetujui.

(1) Penutupan Tambang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian berakhir.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang setiap tahun kepada Gubernur.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penutupan Tambang.

(4) Pedoman penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib mengangkat seorang tenaga profesional untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang.

(2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh Gubernur.

(1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh kepastian dan perlindungan dalam melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a. jalan raya;

b. jembatan;
c. pelabuhan/dermaga; dan
d. sarana serta prasarana umum lainnya.

(1) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.

(2) Mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

(2) Pemegang IUP hanya dapat mengalihkan kepemilikan dan/atau sahamnya.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada bursa saham INDONESIA.

(4) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP bersangkutan melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

(5) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dengan ketentuan harus menyampaikan secara tertulis dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP-nya, wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal yang dipandang perlu dilakukan perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan stándar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), ternyata berdampak kerusakan, maka wajib memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara yang diolahnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), maka dapat bekerja sama dengan badan usaha atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.

(2) IUP yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

(3) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Badan usaha atau perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

(3) Mineral dan/atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai iuran produksi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Gubernur.

(1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP dalam melakukan usaha pertambangan baik berupa kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi, wajib mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat.

(3) Pemanfaatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas.

(4) Tata cara pemanfaatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha atau perseorangan pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengusaha lokal yang diikutsertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas.

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setempat.

(1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyusun dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan secara tertulis.

(2) Pelaksanaan atas rencana kerja pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setempat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing setelah 5 (lima) tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

(2) Ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:

a. keadaan kahar;
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.

(5) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, maka kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.

(3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf b, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat
(1) huruf c, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

IUP berakhir karena:
a. dikembalikan;
b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah setelah disetujui secara tertulis oleh Gubernur dan memenuhi kewajibannya.

IUP dapat dicabut oleh Gubernur apabila:
a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan; dan

b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemegang IUP dinyatakan pailit.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan IUP tersebut berakhir.

(1) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

(1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan kepada Gubernur.

(2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada Badan Usaha dan/atau Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c, maka pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

(1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh antara lain dalam bentuk pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi cagar budaya dan kawasan lain yang dilarang.

(1) Dalam hal pemegang IUP melakukan kegiatan di atas tanah hak orang lain, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau menyelesaikan kewajibannya dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP .

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 yang telah melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bidang-bidang tanah yang dibutuhkan, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), terdiri atas:
a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
b. pendidikan dan pelatihan; dan
c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara sesuai kebutuhan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait.

(1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:
a. pengadministrasian pertambangan; dan
b. teknis operasional pertambangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(2) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan yang dilaksananakan oleh Gubenur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), meliputi pengawasan terhadap:
a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
b. pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
c. penerbitan IPR; dan
d. penerbitan IUP.

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan kepada Menteri dan Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(2) Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dilakukan terhadap:
a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;

c. keuangan;
d. pengelolaan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 77, pasal 78, pasal 79, dan pasal 80, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemegang IUP wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan.

(2) Pemegang IUP wajib memberi ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila terjadi sengketa akibat timbulnya dampak dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilakukan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).

(2) Upaya pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan operasional penambangan.

(3) Bentuk pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah bersama pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk menentukan prioritas kebutuhan.

(4) Tata cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ,diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Gubernur mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Gubernur mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik INDONESIA, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan/atau
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Badan Usaha dan Perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 20 ayat (2), pasal 31 ayat (7), pasal 32 ayat (3), pasal 33 ayat (1), pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (1), pasal 43 ayat (1), pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), pasal 48 ayat (1), pasal 49 ayat (1), pasal 51 ayat (1) dan ayat (4), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), pasal 53 ayat (1), pasal 54 ayat (1), pasal 55, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), pasal 57 ayat (1), pasal 59 ayat (2), pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), pasal 67, pasal 69 ayat (2), pasal 70, serta pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Pemerintah Daerah/Gubernur;
c. pencabutan IUP sesuai kewenangan Pemerintah Daerah/Gubernur;
d. penerbitan rekomendasi Gubernur untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
e. penerbitan rekomendasi Gubernur untuk pencabutan IUP atas kewenangan Pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal Bupati/Walikota melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 76 ayat (2), maka Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat memberikan teguran bersifat peringatan tertulis.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), pasal 13 ayat (4), pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), pasal 36 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta pasal 37 ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap Badan Usaha dan Perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang

implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 6 Juli 2011

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar pada tanggal, 6 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

A. MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 5