Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapaten Gowa

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

13. Pelaksanaan…

13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan;
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.

27. Kawasan…

27. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
29. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
31. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
37. Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya;
38. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
39. Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan,pembagian, pemberian dan penggunaannya.
40. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelapasan air tanah berlangsung.
41. Sabo Dam adalah teknologi untuk mencegah terjadinya bencana sedimen dan mempertahankan daerah hulu terhadap kerusakan lahan.
42. Daerah…

42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara ke laut.
43. Tempat Pemprosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
44. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnyba disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
45. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah.
46. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
47. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
48. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
50. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka prosentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
51. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
52. Kawasan Pertahanan Negara yaitu wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
53. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/ektifitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Tata …

56. Tata para Pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Gowa dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:
a. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa serta cakupan wilayah perencanaan;
b. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Gowa;
c. Rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Gowa;
e. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
f. Penyidikan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gowa.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gowa;
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Gowa;
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Gowa;
e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Gowa; dan
f. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Gowa dengan kawasan sekitarnya.

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Gowa meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Gowa yang terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan meliputi:
a. Kecamatan Bajeng;
b. Kecamatan Bajeng Barat;
c. Kecamatan Barombong;
d. Kecamatan Biringbulu;
e. Kecamatan Bontolempangan;
f. Kecamatan Bontomarannu;
g. Kecamatan Bontonompo;
h. Kecamatan Bontonompo Selatan;
i. Kecamatan Bungaya;
j. Kecamatan Manuju;
k. Kecamatan Pallangga;
l. Kecamatan Parangloe;
m. Kecamatan Parigi;
n. Kecamatan Pattallassang;
o. Kecamatan Somba Opu;
p. Kecamatan Tinggimoncong;
q. Kecamatan Tombolo Pao; dan
r. Kecamatan Tompobulu.

(2) Wilayah Perencanaan Kabupaten Gowa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 120º33’19” - 130º15’17” Bujur Timur dan 5º5’ - 5º34’7” Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih seluas
1.883 km2, (seribu delapan ratus delapan puluh tiga kilometer persegi);
dan

(3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bantaeng;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar; dan
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

BAB II…

Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:
a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
f. Pengembangan potensi pariwisata;
g. Pengembangan potensi pertambangan;
h. Pengembangan potensi industri;
i. Pengembangan potensi perdagangan;
j. Pengembangan potensi pendidikan;
k. Pengembangan potensi permukiman; dan
l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

(1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. Mendorong pengembangan KSN Perkotaan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastuktur secara terpadu dalam KSN Perkotaan Mamminasata;
b. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensi termasuk mempromosikan KSN perkotaan di sekitar perkotaan inti sebagai penyangga KSN Perkotaan Mamminasata;
c. Meningkatkan…

c. Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
d. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan9 komunikasi antarkawasan perkotaan, antarpusat-pusat kegiatan seperti PKN, PPK dan PPL;
e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
f. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah perbukitan, bantaran sungai dan pantai; dan
g. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
(2) Strategi pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
a. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara berhierarki, sinergis, terpadu dan merata di KSN Perkotaan Mamminasata;
b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air secara berhierarki, sinergis, terpadu dan merata PKN, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten;
c. Mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan daerah terisolir;
d. Meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi;
e. Mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan terisolir;
f. Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan SDA;
h. Meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
i. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
j. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu dengan penerapan konsep mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang dan pemanfaaatan kembali (reduce, reuse, recycling dan replant atau 4R) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
k. Mengarahkan…

k. Mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang handal;
l. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
m. Meningkatkan kualitas dan sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah domestik, limbah industri maupun Limbah B3.
(3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah.
b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, termasuk reboisasi di Taman Wisata Alam Malino dengan menarik partisipasi para wisatawan, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten.
d. Mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS.
e. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
f. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
g. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya; dan
h. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
(4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
a. Mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;
b. Mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
c. Mengembangkan hutan perkebunan (agro forestry) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. Mendukung kebijakan jeda tebang (moratorium logging) dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan.
(5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
a. Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan di daerah perdesaan;

b. Meningkatkan…

b. Meningkatkan kualitas lahan pertanian holtikultura di daerah perbukitan dataran tinggi;
c. Mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan di daerah perdesaan secara selektif;
d. Meningkatkan intensitas budidaya peternakan;
e. Meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar dan juga perikanan laut;
f. Mengembangkan budidaya perikanan yang terpadu dengan pengembangan minapolitan;
g. Mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat; dan
h. Mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.
(6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
a. Mengembangkan Taman Wisata Alam Malino sebagai kota bunga yang ramah lingkungan untuk mendukung fungsinya sebagai Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Gowa;
b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
c. Mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
d. Mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan Meeting, Insentive, Convention and Exhibition (MICE) di Kota Malino;
e. Meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Gowa; dan
f. Mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.
(7) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:
a. Mengembangkan budi daya pertambangan yang berwawasan lingkungan;
b. Melakukan kajian, eksplorasi sampai ke eksploitasi potensi tambang dengan menghindari kemungkinan rusaknya lingkungan hidup;
c. Mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
d. Melakukan penambangan batuan di Sungai Jeneberang untuk mengimbangi volume sedimentasi di waduk Bili-Bili dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
e. Mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dengan menerapkan praktek penambangan sesuai prosedur dan ramah lingkungan.
f. Pengendalian perizinan penambangan skala kecil berdasarkan kriteria tertentu dan mempertimbangkan daya dukung kawasan pertambangan.
(8) Strategi pengembangan potensi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
a. Mengembangkan…

a. Mengembangkan Kawasan Industri Gowa yang terintegrasi dengan Kawasan Industri dalam KSN Perkotaan Mamminasata;
b. Mengembangkan Kawasan Industri Gowa terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
c. Mengembangkan kawasan agroindustri skala sedang di PKLp dan PPK;
d. Mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
e. Melakukan pengelolaan dan upaya meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan industri.
(9) Strategi pengembangan potensi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:
a. Mengembangkan kawasan perdagangan regional termasuk pasar regional yang modern dalam mendukung KSN Perkotaan Mamminasata;
b. Meremajakan kawasan perdagangan Sungguminasa yang terpadu dengan Pasar Induk Regional (PIR) Mamminasata di Kota Sungguminasa;
c. Mengembangkan pusat perdagangan skala regional Mamminasata di Kecamatan Pattallassang yang terpadu dengan kawasan terminal tipe A;
d. Merevitalisasi pasar seni Somba Opu yang terpadu dengan pusat seni dan informasi pariwisata;
e. Mengembangkan kawasan perdagangan di PKLp dan PPK;
f. Mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KIWA;
g. Meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
h. Mengembangan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KIWA.
(10) Strategi pengembangan potensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:
a. Mendorong percepatan pembangunan kawasan pendidikan Metro KSN Perkotaan Mamminasata;
b. Mengembangkan kawasan pendidikan Mamminasata di Samabonto sebagai bagian dari kawasan wisata pendidikan;
c. Mengembangkan kawasan pendidikan unggulan Malino;
d. Mengembangkan kawasan pendidikan IPDN Kampili Kecamatan Pallangga;
e. Menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan; dan
f. Memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKN, PPK dan PPL.
(11) Strategi pengembangan potensi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:
a. Mencegah…

a. Mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 % (tiga puluh persen), dan bantaran sungai;
b. Mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir dan tsunami;
c. Mengarahkan bangunan permukiman padat penduduk di tengah kota terutama di PKN dan PKLp secara vertikal; dan
d. Mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
(12) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf i, yaitu :
a. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga;
c. Menyediakan ruang untuk peningkatan kemampuan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
e. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara.

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa meliputi :
a. Pusat-pusat kegiatan;
b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tergambaran dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2) PKN…

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKN Perkotaan Mamminasata yang mengintegrasikan secara terpadu wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
(3) Wilayah Kabupaten Gowa yang termasuk dalam PKN Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKN, meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
b. Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
c. Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;
d. Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
e. Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan;
f. Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan
g. Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdiri atas:
a. Pusat permukiman Ballatabua di Kecamatan Bajeng Barat;
b. Pusat permukiman Pencong di Kecamatan Biringbulu;
c. Pusat permukiman Kapoloe di Kecamatan Biringbulu;
d. Pusat permukiman Batu Borong di Kecamatan Biringbulu;
e. Pusat permukiman Lauwa di Kecamatan Biringbulu;
f. Pusat permukiman Rapodoeng di Kecamatan Bungaya;
g. Pusat permukiman Ulugalung di Kecamatan Tompobulu;
h. Pusat permukiman Garentong di Kecamatan Tompobulu;
i. Pusat permukiman Ulualla di Kecamatan Tompobulu;
j. Pusat permukiman Jonjo di Kecamatan Parigi;
k. Pusat permukiman Pakua di Kecamatan Tinggimoncong;
l. Pusat permukiman Pallangga di Kecamatan Pallangga;
m. Pusat permukiman Ujung Bori di Kecamatan Parigi;
n. Pusat permukiman Ballacamba di Kecamatan Tinggimoncong;
o. Pusat permukiman Buki-Buki di Kecamatan Tombolo Pao;
p. Pusat permukiman Cangkarana di Kecamatan Tombolo Pao; dan
q. Pusat permukiman Lembangteko di Kecamatan Tombolo Pao.
(6) Rincian rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Sistem jaringan transportasi darat;

b. Sistem…

b. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
c. Sistem jaringan monorel.
(2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan pada Lampiran I.1 dan tercantum dalam Lampiran Tabel III.2 dan Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem jaringan jalan;
b. Sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan;
dan
c. Sistem jaringan perkeretaapian.
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jaringan jalan;
b. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kabupaten Gowa berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan; dan
(4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kabupaten Gowa terdiri atas:
a. Jaringan jalur kereta api;
b. Stasiun kereta api; dan
c. Fasilitas operasi kereta api.

(1) Sistem Jaringan jalan di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Jaringan jalan arteri primer;
b. Jaringan jalan kolektor primer;
c. Jaringan jalan arteri sekunder;
d. Jaringan jalan lokal; dan
e. Jaringan jalan bebas hambatan.
(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Gowa meliputi:
a. Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 1,770 (satu koma tujuh ratus tujuh puluh) kilometer;
b. Jalan Andi Mallombassang sepanjang 0,776 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh enam) kilometer;
c. Jalan KH. Wahid Hasyim sepanjang 1,194 (satu koma seratus sembilan puluh empat) kilometer;
d. Jalan Usman Salangke sepanjang 0,769 (nol koma tujuh ratus enam puluh sembilan) kilometer;
e. Rencana...

e. Rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar- Sungguminasa-Takalar;
f. Rencana pengembangan jalan lingkar tengah; dan
g. Rencana pengembangan jalan lingkar luar dan/atau Bypass Mamminasata.
(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Gowa meliputi:
1. Jalan batas Kota Sunggguminasa – batas Kabupaten Gowa sepanjang 0,436 (nol koma empat ratus tiga puluh enam) kilometer;
2. Batas Kota Sungguminasa – batas Kabupaten Takalar sepanjang 17,971 (tujuh belas koma sembilan ratus tujuh puluh satu) kilometer; dan
3. Rencana pengembangan jalan Kota Sungguminasa – Malino – batas Kabupaten Sinjai.
b. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Gowa meliputi:
1. Ruas Jalan Sunggguminasa – Malino sepanjang 45,70 (empat puluh lima koma ratus tujuh puluh) kilometer;
2. Ruas Jalan Malino – batas Kabupaten Sinjai sepanjang 55,48 (lima pulub lima koma empat puluh delapan) kilometer;
3. Ruas Jalan Pallangga – Sapaya sepanjang 43,45 (empat puluh tiga koma empat puluh lima) kilometer;
4. Ruas jalan Sapaya – batas Kabupaten Jeneponto sepanjang 49,70 (empat pulu sembilan koma tujuh puluh) kilometer;
5. Ruas jalan Abdul Kadir Dg. Suro sepanjang 2,00 (dua koma nol) kilometer;
6. Ruas jalan Mustafa Dg. Bunga sepanjang 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) kilometer;
7. Ruas jalan Muttalib Dg. Narang sepanjang 1,50 (satu koma lima puluh) kilometer;
8. Ruas jalan Kacong Dg. Lalang sepanjang 1,00 (satu koma nol) kilometer;
9. Ruas jalan Syech Yusuf sepanjang 1,50 (satu koma lima puluh) kilometer.
10. Ruas jalan Panciro – batas Kota Makassar sepanjang 4,00 (empat koma nol) kilometer; dan
11. Ruas jalan Bonto Ramba – Bontonompo Selatan sepanjang 2,90 (dua koma sembilan puluh) kilometer.
c. Jaringan jalan kolektor primer K4 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
(4) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang ada di Kabupaten Gowa meliputi jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Perkotaan Takalar;
(5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang ada di Kabupaten Gowa meliputi:
a. Jaringan jalan lokal primer meliputi rencana pembangunan jalan yang meliputi:
1. Ruas...

1. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
2. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
3. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;
4. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
5. Ruas jalan menghubungkan kawasan perkotaan di Kecamatan Bontolempangan;
6. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan
7. Ruas jalan menghubungkan Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu.
b. Rencana pengembangan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam Lampiran III.2 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
(6) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang ada di Kabupaten Gowa merupakan jalan bebas hambatan antar kota meliputi:
a. Jalan Makassar - Sungguminasa;
b. Jalan Sungguminasa – Takalar; dan
c. Jalan Makassar – Mandai.

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b di Kabupaten Gowa meliputi:
a. Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;

b. Terminal; dan
c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal;
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Terminal penumpang tipe A yaitu terminal Kawasan Perkotaan Baru Gowa –Maros di Kecamatan Pattalassang;
b. Terminal penumpang tipe B, yaitu Terminal Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga;
c. Terminal penumpang tipe C, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu;
2. Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
3. Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
4. Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;
5. Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
6. Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan;
7. Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu;
8. Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu;
9. Kawasan…

9. Kawasan Perkotaan Limbung di Kecamatan Bajeng;
10. Kawasan Perkotaan Tamalayang di Kecamatan Bontonompo;
11. Kawasan Perkotaan Pabundukang di Bontonompo Selatan;
12. Kawasan Perkotaan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
13. Kawasan Perkotaan Kanjilo di Kecamatan Barombong;
14. Kawasan Perkotaan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
15. Kawasan Perkotaan Lanna di Kecamatan Parangloe;
16. Kawasan Perkotaan Moncongloe di Kecamatan Manuju; dan
17. Kawasan Perkotaan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan.
d. Terminal barang ditetapkan di Kawasan Industri Gowa di Kecamatan Pattalassang.
(5) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(6) Simpul lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gowa tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) di Kabupaten Gowa dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Gowa dengan pusat permukiman di Kabupaten Takalar;
(2) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Gowa dikembangkan di Sungai Jeneberang;
(3) Simpul transportasi penyeberangan berupa dermaga penyeberangan meliputi:
a. Pelabuhan penyeberangan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga;
b. Pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu; dan
c. Pelabuhan penyeberangan di Desa Tamanyelleng Kecamatan Barombong.
(4) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, di Kabupaten Gowa ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan;
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota yang meliputi:
a. Jaringan jalur kereta api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Pare-pare – Barru – Pangkajene – Gowa – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone – Pare-pare;

b. Jaringan...

b. Jaringan jalur kereta api, yang menghubungkan pusat kegiatan kawasan perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
c. Jaringan jalur kereta api dari Kawasan Industri Gowa (KIWA) ke Pelabuhan Utama Soekarno Hatta di Kota Makassar.
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain; dan
(4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(4) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. Jaringan jalur kereta api; dan
b. Stasiun kereta api.
(2) Jaringan jalur kereta api KSN Perkotaan Mamminasata di Kabupaten Gowa meliputi jalur lintasan rel kereta api Kecamatan Somba Opu, Barombong, Pattallassang, Bontomarannu, Bajeng, Bajeng Barat, dan Bontonompo Selatan.
(3) Stasiun kereta api ditetapkan di Pattallassang Kecamatan Pattallassang.

(1) Sistem jaringan monorel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Jaringan jalur monorel; dan
b. Stasiun/halte monorel.
(2) Jaringan jalur monorel Kabupaten Gowa meliputi jalur lintasan monorel dari perbatasan Kota Makassar-Alauddin-Sungguminasa; perbatasan Makassar-Barombong-Sungguminasa; perbatasan Sungguminasa-Kota Baru Pattallassang-Bandara Sultan Hasanuddin.
(3) Stasiun/halte monorel di Alauddin, Sungguminasa, Barombong, rencana Kota Baru Pattallassang.

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. Sistem jaringan energi;
b. Sistem jaringan telekomunikasi;
c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
d. Sistem prasarana lingkungan.
(2) Sistem…

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tergambar dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi :
a. Pembangkit tenaga listrik; dan
b. Jaringan transmisi dan prasaran tenaga listrik.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Pattallassang kapasitas 35 (tiga puluh lima) Mega Watt;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bili-bili di Kecamatan Parang Loe kapasitas 20 (dua puluh) Mega Watt;
c. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Gowa terdiri atas:
1. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Mapung Malino dengan kapasitas 300 (tiga ratus) Kilo Volt Ampere di Kecamatan Tinggimoncong;
2. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kecamatan-kecamatan di dataran tinggi; dan
3. Rencana pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi biogas di Kecamatan Pattalassang;
(3) Jaringan transmisi dan prasarana tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
1. SUTT kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Tello – GI Borongloe;
2. SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Tello – GI Sungguminasa – GI Takalar dan menghubungkan GI Tello – GI Sungguminasa– GI Tanjung Bunga;
dan
3. Rencana pengembangan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Tello – Borongloe.
b. Sebaran Gardu Induk (GI) yang meliputi GI Sungguminasa dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Somba Opu, dan GI Borongloe dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Bontomarannu.
(4) Rincian sistem jaringan energi di Kabupaten Gowa, tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2...

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi;
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Jaringan teresterial; dan
b. Jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan
(7) Rincian sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Gowa tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendungan, waduk, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi WS Jeneberang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Tangka, DAS Jeneberang, DAS Jeneponto, dan DAS Pamukkulu;
b. Bendungan, yaitu Bendungan Kampili dan Bendungan Bisua di Kecamatan Bontomarannu, dan Bendungan Bili-Bili di Kecamatan Parangloe;
c. Waduk, yaitu Waduk Bili-Bili di Kecamatan Parangloe;
d. Embung, yaitu Embung Mawang dan Embung Tonjong di Kecamatan Somba Opu, dan Embung Garing di Kecamatan Tompobulu;

e. Cakungan…
e. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Gowa yang melintasi Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Bontolempangan.
(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Gowa;
(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Jeneberang/Kampili dengan luas pelayanan 10.545 Ha (sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima hektar);
b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi yaitu DI Bili-Bili dengan luas pelayanan 2.443 Ha (dua ribu empat ratus empat puluh tiga hektar);
c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari 114 (seratus empat belas) DI meliputi total luas pelayanan 18.669 Ha (delapan belas ribu enam ratus enam puluh sembilan hektar) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo.
(8) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
a. Penanaman kembali di daerah perbukitan terutama di Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bontolempangan Kecamatan Biringbulu dan Kecamatan Bungaya.
b. Rehabilitasi dan pengembangan terhadap Bendungan Bili-Bili di Kecamatan Parangloe serta Bendungan Bissua di Kecamatan Bajeng dan Bendungan Kampili di Kecamatan Pallangga;
c. Normalisasi dan pembangunan dam, terdiri atas:
1. Pembangunan sabo dam pada hulu dan hilir Sungai Jeneberang di Kecamatan Parigi dan Kecamatan Parangloe;
2. Pembangunan bendungan karet di Kecamatan Bontomarannu; dan
3. Pembangunan waduk memanjang di Kecamatan Barombong.
d. Pembangunan dan pengembangan daerah tangkapan air, terdiri atas:
1. Pelestarian Danau Mawang dan Danau Tonjong di Kecamatan Somba Opu dan Danau Kalaborang di Kecamatan Pattalassang;
dan
2. Pemanfaatan daerah cekungan di depan Pesantren IMMIM Kecamatan Pattallasang.

e. Pengendalian...

e. Pengendalian terhadap luapan air Sungai Jeneberang untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan;
(10) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Sistem pengelolaan persampahan;
b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
c. Sistem jaringan drainase;
d. Sistem jaringan air limbah;
e. Jalur evakuasi bencana;
f. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3; dan
g. Manajemen proteksi kebakaran perkotaan.

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
(2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah;
(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Gowa meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKN, PPK dan PPL;
(4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Gowa berada di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
(5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Gowa ditetapkan di:
a. TPA Regional Kawasan Perkotaan Mamminasata di Kecamatan Pattalassang yang akan dikembangkan menjadi Industri Pengelolaan Sampah Regional (IPSR) dengan luasan 100 Ha (seratus hektar);
b. TPA Caddika di Kecamatan Bajeng yang akan dikembangkan menjadi Stasiun Pengalihan Antara (SPA) dengan luasan 2 Ha (dua hektar) untuk mendukung IPSR Kawasan Perkotaan Mamminasata.
(6) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(7) Rincian sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 25...

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Gowa;
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Gowa dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Unit air baku yang bersumber dari:
1. Sungai, yaitu Sungai Je’neberang, Sungai Je’nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa’bundukang, dan Sungai Pallappakang;
2. Air tanah pada CAT Gowa di Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Bontolempangan; dan
3. Bendungan, yaitu Bendungan Bili-Bili di Kecamatan Parangloe.
b. Unit produksi air minum meliputi:
1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Tompobalang di Kecamatan Somba Opu;
2. IPA Pandang-Pandang di Kecamatan Somba Opu;
3. IPA Pattalalassang di Kecamatan Pattalassang;
4. IPA Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
5. IPA Malino di Kecamatan Tinggimoncong; dan
6. IPA Bajeng di Kecamatan Bajeng.
c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.
(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
(2) Sistem

(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Jeneberang dan Sungai Pappa yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Gowa.
(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan melalui saluran pembuangan yang meliputi Sungai Pa’bundukang, Sungai Je’nelata, Sungai Cadika, dan Sungai Malino yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman;
(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
(5) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;
(6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. Sistem pembuangan air limbah terpusat rumah sakit dilayani oleh IPAL Somba Opu di Kecamatan Somba Opu;
b. Sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa dilayani oleh IPAL Somba Opu di Kecamatan Somba Opu; dan
c. Sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa dilayani oleh IPAL Pattallassang di Kecamatan Pattallassang;
(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28...

(1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana;
(2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (melting point);
(3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas Jalan Tun Abdul Rasak di Kecamatan Pattallassang, ruas Jalan poros Malino di Kecamatan Bontomarannu, ruas Jalan Poros Malino di Kecamatan Parangloe, ruas Jalan Jenderal Sudirman, Ruas Jalan Panciro- Galesong- Jalan Andi Mallombassang, Jalan KH. Wahid Hasyim di Kecamatan Somba Opu, ruas Jalan Poros Tanjung Bunga-Takalar di Kecamatan Bajeng Barat, ruas Jalan Poros Tanjung Bunga-Takalar di Kecamatan Bontonompo Selatan, dan ruas Jalan Tanjung Bunga- Takalar di Kecamatan Barombong; dan
b. Jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi ruas Jalan Poros Gowa-Sinjai di Kecamatan Tinggimoncong, ruas Jalan Gowa-Sinjai di Kecamatan Tombolo Pao, ruas Jalan Poros Malino-Parigi di Kecamatan Parigi, ruas Jalan Malino-Tompobulu di Kecamatan Tompobulu, ruas Jalan Malino-Bungaya di Kecamatan Manuju, ruas jalan Malino-Biringbulu di Kecamatan Biringbulu, dan ruas Jalan poros Malino-Bunaya di Kecamatan Bungaya.
(4) Jalur evakuasi bencana (escape way) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat- tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana;
(5) Ruang evakuasi bencana (Melting point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Lapangan Syech Yusuf di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, Stadion Kalegowa di Kelurahan Mangalli dan Lapangan Sepakbola Pallangga di Kecamatan Pallangga, Lapangan bekas Pabrik Kertas Gowa Kelurahan Mawang di Kecamatan Somba Opu, Lapangan Hitam (Tembak) Malino di Kecamatan Tinggimoncong, Lapangan Rindam Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu, dan Lapangan Olahraga di Kota Baru Kecamatan Pattallassang; dan
(6) Rincian jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Sistem pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, ditetapkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta memulihkan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.;

(2) Sistem…

(2) Sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3; dan
(3) Sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, ditetapkan dalam rangka mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
(2) Pelaksanaan ketentuan manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Penyelenggaraan manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.
(3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tergambar pada Lampiran I.2 dan tercantum pada Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan…

b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam; dan
e. Kawasan lindung geologi.
(2) Rincian kawasan lindung tercantum pada Lampiran III.9, Lampiran III.10, dan Lampiran III.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan;
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kawasan hutan lindung; dan
b. Kawasan resapan air.

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dengan luas kurang lebih 23.350 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034 (empat ribu tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya dengan luas 5.288 (lima ribu dua delapan puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan luas 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuhbelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 2.919 (dua ribu sembilan ratus sembilanbelas) hektar; dan
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, ditetapkan di bagian hulu DAS Jeneberang di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju serta bagian hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

Paragraf 2…

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya;
(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kawasan sempadan pantai;
b. Kawasan sempadan sungai;
c. Kawasan sekitar danau atau waduk; dan
d. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan;

(1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) huruf b, meliputi:
a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada jenis-jenis sungai:
a. Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk; dan
b. Sungai-sungai yang bermuara ke lautan.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Sungai Je’neberang, Sungai Je’nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa’bundukang, dan Sungai Pallappakang.

(1) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
(2) Kawasan…

(2) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan di Danau Mawang di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di sebagian wilayah Desa Bili- Bili dan Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, dan Danau Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-bili Kecamatan Parangloe.

(1) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat.
(2) Kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
a. RTH publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 42.096 Ha (empat puluh dua ribu sembilan puluh enam hektar); dan
b. RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha ( dua puluh satu ribu empat puluh enam hektar).
(3) Rencana pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan:
a. Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
b. Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
c. Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat puluh tiga hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagain wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
d. Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46 Ha (empat puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagain wilayah Kecamatan Parangloe, sebagain wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagain wilayah Kecamatan Somba Opu;
e. TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu; dan

f. Lapangan…

f. Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (sembilan puluh hektar) ditetapkan di sebagain wilayah Kecamatan Pattallassang.
(4) Rencana pemenuhan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman perdesaan; dan
b. Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL.

(1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;
(2) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kawasan taman wisata alam;
b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
c. Kawasan taman buru;
d. Kawasan suaka margasatwa.

(1) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas kurang lebih 3.286 Ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Malino, sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan sebagian wilayah Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;
(2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:
a. Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
b. Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
c. Mesjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;
d. Makam Syech Yusuf di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;
dan
e. Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu.
(3) Kawasan…

(3) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c luas kurang lebih 402 Ha (empat ratus dua hektar) terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;
(4) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar) terletak di Kecamatan Biringbulu.

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya
(2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kawasan rawan banjir; dan
b. Kawasan rawan tanah longsor.

(1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, ditetapkan di Desa Je’nemadingin, Desa Borongpa’lala dan Desa Panaikang di Kecamatan Pattallassang, Desa Borisallo, Desa Belapunranga, dan Desa Bontokassi di Kecamatan Parangloe, Desa Mata Allo, Desa Bili-bili, Desa Sokkolia dan Desa Romanglompoa di Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Samata, Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang, dan Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Somba Opu, Desa Pallangga, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoala, Kelurahan Tetebatu, Desa Kampili dan Desa Parangbanoa di Kecamatan Pallangga, dan Desa Pattalikang, Desa Tassese dan Desa Tanakaraeng di Kecamatan Manuju;
dan
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, ditetapkan di Kelurahan Garassi, Kelurahan Bontolerung dan Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong, Desa Bilangrengi, Desa Manimbahoi, Desa Majannang dan Desa Jonjo di Kecamatan Parigi, Desa Moncongloe dan Desa Tamalatea di Kecamatan Manuju, Desa Pao, Desa Kanreapia, Desa Ballasuka, Desa Erelembang dan Desa Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Berutallasa, Desa Taring, Desa Borimasunggu dan Desa Julukanaya di Kecamatan Biringbulu, dan Kelurahan Je’nebatu, Kelurahan Sapaya, Desa Buakkang dan Desa Rannaloe di Kecamatan Bungaya.

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah
(2) Kawasan…

(2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah; dan
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air.

(1) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
(2) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi kawasan yang rawan terhadap gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Parigi; dan
(3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu.

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan pertanian;
c. Kawasan peruntukan perikanan;
d. Kawasan peruntukan pertambangan;
e. Kawasan peruntukan industri;
f. Kawasan peruntukan pariwisata;
g. Kawasan peruntukan permukiman; dan
h. Kawasan peruntukan lainnya.

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 20.287 Ha (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektar).

b. Kawasan…

b. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe, Pattallassang, Tinggi Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang lebih 23.102 Ha (dua puluh tiga ribu seratus dua hektar).
c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 Ha (tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh enam hektar).
(2) Rincian hutan produksi tercantum pada Lampiran I.2 dan Lampiran III.12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

(1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura;
c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. Kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 33.201Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu; dan
b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

(3) Kawasan…

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;
(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
(7) Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan tercantum pada Lampiran Tabel III.13 dan Lampiran III.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan;
c. Kawasan pengembangan minapolitan; dan
d. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Sungai Je’neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang;
(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:
a. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan

b. Kawasan…

b. Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu
(4) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;
(5) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan Barombong;
(6) Pengembangan BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong; dan
(7) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran Tabel III.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara;
(2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi :
timah hitam, emas dan tembaga yang terletak di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya;
b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa: zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang) yang tersebar di Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Biringbulu;

c. Wilayah…

c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu kali, batu gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil, dan sertu, terdapat di Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Pallangga, serta di DAS Jeneberang terutama di Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggimoncong; Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan; tanah urug, batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong; dan
d. Wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bungaya dan Kecamatan Parangloe.

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:
a. Kawasan peruntukan industri besar;
b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas pertanian dan penduduk KEK Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 6…

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata,dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:
a. Kawasan pariwisata budaya;
b. Kawasan pariwisata alam; dan
c. Kawasan pariwisata buatan.
(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
b. Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Mesjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan
c. Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera’ Kalompoang, Appalili, Maudu’ Kalompoang, Pa’dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.
(4) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
b. Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe;
c. Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu;
dan
d. Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.
(5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang;
b. Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;
c. Kawasan wisata Ecopolis Pattallasang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan
d. Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang.

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan…

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
(3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 5.983 Ha (lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar) ditetapkan di:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang merupakan Kota Satelit Mamminasata bagian timur ditetapkan di Desa Panaikang dan Desa Paccelekang Kecamatan Pattallassang;
b. Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit Pattallassang terpadu dengan lapangan Golf Padivalley ditetapkan di Kecamatan Pattallassang;
c. Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe ditetapkan di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;
d. Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan bagian selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa Tamanyelleng, Kelurahan Lembangparang di Kecamatan Barombong, Desa Taeng di Kecamatan Pallangga, Desa Panciro di Kecamatan Bajeng, serta Kelurahan Bone dan Desa Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;
e. Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan Tun Abdul Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang; dan
f. Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK.
(4) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan pada kawasan perkotaan di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattalassang diarahkan pembangunannya secara vertikal;
(5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
(6) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan luas 216 Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan di kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagain wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan perkantoran;
b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. Kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
d. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 55…

(1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
a. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan; dan
b. Kawasan peruntukan perkantoran swasta.
(2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu dan sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang; dan
b. Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan ditetapkan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu .
(3) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan akan dikembangkan sebagai kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Gowa; dan
(4) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.

(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan peruntukan pasar tradisional;
b. Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan; dan
c. Kawasan peruntukan pertokoan modern.
(3) Kawasan peruntukan pasar tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a ditetapkan di:
a. Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan terminal tipe A di Kecamatan Pattallassang;
b. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino Kecamatan Tinggimoncong;
c. Kawasan…

c. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao;
d. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Majannang Kecamatan Parigi;
e. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya Kecamatan Bungaya;
f. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang Lompoa Kecamatan Bontolempangan;
g. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji Kecamatan Tompobulu;
h. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa Kecamatan Biringbulu;
i. Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;
j. Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan Bontonompo;
k. Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonompo Selatan;
l. Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
m. Kawasan perdagangan Kanjilo di Kecamatan Barombong;
n. Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
o. Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;
p. Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan Manuju;
q. Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan;
r. Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga; dan
s. Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan Pattallassang.
(4) Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
b. Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Pattallassang; dan
c. Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
dan
d. Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit Pattallassang di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang.
(5) Kawasan peruntukan pertokoan modern, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;
b. Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;
c. Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga,
d. Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan
e. Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.

(1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
c. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; dan
d. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum.
(2) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan…

a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu; dan
b. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan ditetapkan pada kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) secara proporsional.
(3) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu; dan
b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
(4) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;
(5) Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan Somba Opu;
b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;
c. Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII Wirabuana Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu;
d. Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela Negara, Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
e. Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan
f. Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu.
(3) Pengembangan…

(3) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
b. Penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Gowa.

(1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Gowa merupakan bagian wilayah Kabupaten Gowa yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
(2) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Gowa terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
(3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Gowa, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III.16 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan KSN dari sudut kepentingan ekonomi ditetapkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Somba Opu, dan Kecamatan Bajeng Barat;

(1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. KSP…

a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
b. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kakao, teh, kopi dan markisa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
dan
c. Kawasan industri skala besar ditetapkan di Kawasan Industri Gowa di Kecamatan Pattalassang.
(3) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Taman Miniatur Sulawesi Selatan di situs Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
(4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biring Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolopao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
b. Kawasan wisata bahari Mamminasata ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
c. Kawasan bendungan Bili-bili ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe; dan
d. Kawasan Taman Wisata Alam Malino ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

Pasal 63…

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan Perdagangan Pasar Regional Gowa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu;
b. KIWA yang diarahkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Gowa, ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
c. Kota Idaman berwawasan lingkungan di Kawasan Perkotaan Baru Mamminasata ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang;
d. Kawasan Perkotaan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gowa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang;
e. Kawasan Perkotaan Borimatangkasa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat;
f. Kawasan perkebunan komoditas unggulan komoditas kakao, teh, kopi dan markisa, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu; dan
g. Kawasan pertanian hortikultura ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.
(3) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan Kota Budaya Terpadu Sungguminasa yang mengintegrasikan objek-objek budaya berupa Rumah Adat Balla Lompoa, Makam Syech Yusuf, Makam Raja Aruppalaka, Makam Sultan Hasanuddin, dan Mesjid Tua Katangka di Kecamatan Somba Opu;
b. Kawasan Benteng Somba Opu di sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
c. Kawasan peninggalan sejarah dan budaya lokal Accera Kalompoang, Appalili, Maudu’ Kalompoang, Pa’dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena dan Songka Bala tersebar pada beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Gowa;
d. Kawasan pendidikan tinggi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu; dan
e. Kawasan Pendidikan IPDN di Kampili di Kecamatan Pallangga.
(4) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas;
a. Kawasan…

a. Kawasan pengembangan PLTA Bili-Bili di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe; dan
b. Kawasan pengembangan sumber tenaga listrik biogas dan mini hidro di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.
(5) KSK dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
a. Kawasan Danau Mawang di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu;
b. Kawasan Waduk Bili-Bili yang terpadu dengan kawasan penanggulangan bahaya longsor Gunung Bawakaraeng di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe;
c. Kawasan Lapangan Golf Padivalley di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang;
d. Kawasan industri pemrosesan sampah regional Mamminasata di wilayah Kecamatan Pattalassang; dan
e. Kawasan wisata alam Kota Bunga Malino di Kecamatan Tinggimoncong.

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gowa berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas:
a. Indikasi program utama;
b. Indikasi sumber pendanaan;
c. Indikasi pelaksana; dan
d. Indikasi waktu pelaksanaan.
(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam MENETAPKAN prioritas pembangunan pada Kabupaten Gowa, yang meliputi:
a. Tahap pertama, pada periode tahun 2012–2016;
b. Tahap kedua, pada periode tahun 2017–2021;
c. Tahap ketiga, pada periode tahun 2022–2026; dan
d. Tahap keempat, pada periode tahun 2027–2032.

(7) Rincian…

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
a. Pengembangan dan peningkatan fungsi PKN sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
b. Pengembangan dan peningkatan fungsi pusat kegiatan PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
c. Pengembangan dan peningkatan fungsi pusat kegiatan PPL sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri rumah tangga, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
d. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat;
e. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi terestrial dan jaringan telekomunikasi satelit;
g. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, bendungan, embung, CAT, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
h. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana yang meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
i. pengembangan dan peningkatan fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(2) Indikasi…

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. Pengembangan dan pemantapan fungsi PKN sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
b. Pengembangan dan pemantapan fungsi pusat kegiatan PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
c. Pengembangan dan pemantapan fungsi pusat kegiatan PPL sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri rumah tangga, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
d. Pengembangan dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi darat;
e. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi terestrial dan jaringan telekomunikasi satelit;
g. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, bendungan, embung, CAT, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
h. Pengembangan dan pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
i. Pengembangan dan pemantapan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap keempat diprioritaskan pada:
a. Pemantapan fungsi PKN sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;

b. Pemantapan…

b. Pemantapan fungsi pusat kegiatan PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
c. Pemantapan fungsi pusat kegiatan PPL sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri rumah tangga, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
d. Pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi darat;
e. Pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. Pemantapan sistem jaringan telekomunikasi terestrial dan jaringan telekomunikasi satelit;
g. Pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, bendungan, CAT, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
h. Pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
i. Pemantapan dan pemeliharaan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
a. Rehabilitasi, revitalisasi, fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi;
b. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
c. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan;
d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;

f. Rehabilitas…

f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
i. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan dan swasta;
j. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal;
k. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan olahraga, kesehatan, pendidikan dan pendidikan tinggi; dan
l. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi- fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi;
b. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
c. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan;
d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
i. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan dan swasta;
j. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal;
k. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga, kesehatan, pendidikan dan pendidikan tinggi; dan
l. Rehabilitasi…

l. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pada tahap keempat diprioritaskan pada:
a. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi;
b. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
c. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan;
d. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
e. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
f. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
g. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
h. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
i. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan dan swasta;
j. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal;
k. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga, kesehatan, pendidikan dan pendidikan tinggi; dan
l. Rehabilitasi, revitalisasi dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) meliputi:
a. Tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada pengembangan dan peningkatan; dan
b. Tahap ketiga dan tahap keempat diprioritaskan pada pengembangan, peningkatan, dan pemantapan.

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
a. Pengembangan…

a. Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata;
b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan lahan pangan berkelanjutan;
c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan;
d. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri skala besar;
e. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
f. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
g. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
h. Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan dan peningkatan fungsi KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, pada tahap ketiga dan keempat diprioritaskan pada:
a. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi-fungsi KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata;
b. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan lahan pangan berkelanjutan;
c. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan;
d. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan peruntukan industri skala besar;
e. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
f. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
g. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
h. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gowa;
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketentuan…

a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
b. Ketentuan perizinan;
c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. Ketentuan pengenaan sanksi.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi dan dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
(5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. Intensitas pemanfaatan ruang;
c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. Kegiatan…

a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan regional, kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, kegiatan industri skala besar, kegiatan industri skala menengah dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
e. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
3. Kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
4. Tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, pendidikan tinggi, serta perkantoran.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan bebas hambatan;
b. Arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang; dan
c. Arahan…

c. Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. Pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
d. Pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
d. Terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan

d. Terminal…

d. Terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTU, PLTA, dan PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. Kegiatan…

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e, meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, bendungan, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
dan
d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPST dan TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemprosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;

b. Kegiatan…

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM;
dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
d. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 3...

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
dan
h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
pembangunan jaringan telekomunikasi;
pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
b. Kegiatan...

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
d. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kegiatan…

a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai;
dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

b. Kegiatan…

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata,

sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 81…

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
2. Penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
3. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kegiatan…

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
dan
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana gerakan tanah penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. Pembangunan bangunan penyelamatan; dan
3. Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana gerakan tanah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 83…

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Gowa; dan
3. Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
4. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, kegiatan perkebunan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Gowa;
2. Pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan

3. Pemeliharaan…

3. Pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Gowa; dan
2. Pengembangan agrowisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
2. Lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. Penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86…

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 89…

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf g meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan;
dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
4. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
3. Lokasi dan jalur evakuasi bencana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan…

1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
2. Pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 50% (lima puluh persen).
e. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
2. Prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
3. Lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf h meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemerintahan regional, kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perkantoran swasta, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana perkantoran;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan Kawasan Wilayah Terbangun paling tinggi 60% (enam puluh persen);
4. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan peruntukan perkantoran.
(3) Ketentuan…

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkabn meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 60% (enam puluh persen);
4. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. Tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan; dan
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
d. Penerapan…

d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 60% (enam puluh persen);
4. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan olahraga;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olahraga.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan kesehatan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 60% (enam puluh persen);
4. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan kesehatan.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
a. Kegiatan…

a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
4. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan pendidikan tinggi.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk peruntukan ruang bagi kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;

(2) Izin…

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
(3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), terdiri atas:
a. Izin Prinsip (IP) atau dapat berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL);
b. Izin Lokasi (IL);
c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat
(1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa sebagaiamana diatur dalam peraturan daerah ini;
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
(3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;

(4) Terhadap…

(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD Kabupaten Gowa sesuai kewenangannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

(1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
a. Pusat…

a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
b. Kawasan budidaya; dan
c. Kawasan strategis kabupaten.
(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
a. Pemberian keringanan pajak;
b. Pemberian kompensasi;
c. Pengurangan retribusi;
d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. Kemudahan perizinan.
(3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
a. Pengenaan kompensasi;
b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa;
c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini;
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah di Kabupaten Gowa, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
(2) Pembentukan BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati;
(3) Tugas…

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :
a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.
Pasal 104...

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:
a. Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:
a. Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
dan/atau
b. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:
a. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:
a. Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. Menutup akses terhadap sumber air;
c. Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :
a. Memberikan masukan mengenai :
1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. Penetapan rencana tata ruang.
b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. Pengajuan…

d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan kepada bupati;
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui SKPD terkait yang ditunjuk oleh bupati.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.
(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. enerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
(3) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI…

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka :
a. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, berlaku ketentuan:
1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan daerah ini;
2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam peraturan daerah ini; dan
3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam peraturan daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
d. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Gowa yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. Yang…

1. Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
2. Yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang karena peraturan daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Gowa dilengkapi dengan Lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Gowa dan Album Peta skala 1:
50.000;
(2) Buku RTRW Kabupaten Gowa dan Album Peta pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Gowa, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 125…

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 9 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 15