Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.
2. Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan.
3. Administrasi Kepangkatan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis terkait dengan pangkat Anggota Polri sebagai bagian dari sistem pembinaan karier.
4. Kenaikan Pangkat adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri sebagai penghargaan yang diberikan atas dasar prestasi kerja

dan pengabdian Anggota Polri terhadap negara.
5. Kenaikan Pangkat Reguler adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri sesuai periode Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan kepada Anggota Polri yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan.
6. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri atas Pengabdian dalam melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa cacat.
7. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah pangkat yang diberikan kepada Anggota Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tidak terikat oleh peraturan Kenaikan Pangkat secara umum dan mempunyai akibat administrasi penuh.
8. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta yang selanjutnya disingkat KPLBA adalah pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Anggota Polri yang gugur/ meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian.
9. Pangkat Efektif adalah pangkat yang diberikan kepada Anggota Polri aktif dan memiliki akibat administrasi penuh.
10. Pangkat Lokal adalah pangkat yang diberikan kepada Anggota Polri aktif untuk sementara yang menjalankan tugas khusus dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandangnya, namun tidak memiliki akibat administrasi.
11. Pangkat Tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara INDONESIA di luar kalangan Polri berkaitan dengan tugas yang mengharuskan adanya pejabat yang memiliki pangkat kepolisian, berlaku selama masih memangku jabatan tersebut serta mendapat perlakuan administrasi terbatas.
12. Dewan Pertimbangan Karier yang selanjutnya disingkat DPK adalah badan yang bersifat nonstruktural yang berada di tingkat Mabes Polri, satuan induk organisasi

dan satuan kewilayahan, yang bertugas dan berkewajiban memberikan saran-saran serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier Anggota Polri.
13. Masa Kerja adalah penghitungan masa bakti sejak diangkat menjadi Anggota Polri sampai dengan pangkat terakhir yang tidak terputus-putus.
14. Masa Dinas Perwira yang selanjutnya disingkat MDP adalah masa dinas yang dihitung sejak diangkat menjadi Perwira Polri.
15. Masa Dinas Dalam Pangkat yang selanjutnya disingkat MDDP adalah masa Anggota Polri menyandang pangkat dalam setiap tingkatan masing-masing golongan kepangkatan.
16. Masa Dinas Dalam Jabatan yang selanjutnya disingkat MDDJ adalah masa menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang dihitung sejak keputusan dikeluarkan.
17. Terhitung Mulai Tanggal yang selanjutnya disingkat TMT adalah tanggal dimulainya penghitungan masa berlaku keputusan.
18. Pendidikan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Pendidikan Pembentukan (Diktuk).
19. Pendidikan Kedinasan Polri adalah pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh Polri atau institusi lain melalui kerja sama pendidikan dengan biaya dinas.
20. Pendidikan Non Kedinasan Polri adalah pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang diselenggarakan bukan oleh Polri atau institusi lain, tidak melalui kerja sama pendidikan.

Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan prinsip:
a. legalitas, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;
b. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dapat dipertanggungjawabkan;
c. obyektif, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan sesuai dengan kompetensi, prestasi, dedikasi dan jasa-jasa Anggota Polri;
d. transparan, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara terbuka;
e. selektif, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan melalui sidang DPK;
f. berkeadilan, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan atas dasar prestasi/dedikasi dan menjamin memperoleh kesempatan yang sama dalam kenaikan Pangkat;
g. konsisten, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh siapapun dan dalam kondisi apapun; dan
h. komitmen, yaitu penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat dilaksanakan sesuai ketentuan persyaratan kepangkatan dengan penuh tanggung jawab dari level yang terendah sampai yang tertinggi.

Golongan Kepangkatan Polri terdiri dari:
a. Perwira;
b. Bintara; dan
c. Tamtama.

Golongan Kepangkatan Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. Perwira Tinggi (Pati) Polri terdiri dari:
1. Jenderal Polisi;

2. Komisaris Jenderal Polisi (KomjenPol);
3. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol); dan
4. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
b. Perwira Menengah (Pamen) Polri terdiri dari:
1. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP); dan
3. Komisaris Polisi (Kompol);
c. Perwira Pertama (Pama) Polri terdiri dari:
1. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu); dan
3. Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Golongan Kepangkatan Bintara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
d. Brigadir Polisi (Brigpol);
e. Brigadir Polisi Satu (Briptu); dan
f. Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Golongan Kepangkatan Tamtama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
e. Bhayangkara Satu (Bharatu); dan
f. Bhayangkara Dua (Bharada).

Sifat Pangkat Anggota Polri terdiri dari:
a. Pangkat Efektif;
b. Pangkat Lokal; dan
c. Pangkat Tituler.

Pangkat Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan oleh setiap Anggota Polri selama menjalankan tugas kepolisian sesuai kepangkatannya.

(1) Pangkat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Anggota Polri sebagai keabsahan pelaksanaan tugas atau Jabatan yang bersifat sementara.
(2) Pemberian Pangkat Lokal tidak membawa akibat administrasi.
(3) Persyaratan pemberian Pangkat Lokal sebagai berikut:
a. diusulkan oleh Kasatker/Kasatwil dengan melampirkan surat perintah pelaksanaan tugas;
b. tidak sedang dalam masa menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin kode etik profesi Polri; dan
c. layak dan mampu untuk menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan pangkat yang digunakan.
(4) Pejabat yang berwenang memberikan Sprin Pangkat Lokal:
a. tingkat Mabes Polri:
1. Kombes Pol oleh Kapolri; dan

2. AKBP ke bawah oleh Kasatker dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri’
b. tingkat Polda, Kombes Pol ke bawah oleh Kapolda dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri.
(5) Penggunaan Pangkat Lokal sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat perintah.

(1) Pangkat Tituler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada warga negara yang diperlukan karena keahlian khususnya dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan tertentu di lingkungan Polri.
(2) Penggunaan Pangkat Tituler hanya berlaku selama yang bersangkutan memangku jabatan tertentu yang menjadi dasar pemberian Pangkat dan mendapat perlakuan administrasi terbatas.
(3) Warga negara yang diberi Pangkat Tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku peraturan disiplin dan kode etik Anggota Polri.
(4) Persyaratan penerima Pangkat Tituler:
a. warga negara INDONESIA;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
d. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berkelakuan baik;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. memiliki keahlian khusus dan pengalaman sesuai dengan jabatan yang sangat diperlukan di lingkungan Polri; dan
h. tidak pernah menjalani hukuman penjara, atau tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka/ terdakwa tindak pidana.
(5) Pejabat yang berwenang memberikan Sprin Pangkat Tituler:
a. tingkat Mabes Polri:
1. Kombes Pol oleh Kapolri; dan

2. AKBP ke bawah oleh Kasatker dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri.
b. tingkat Polda, Kombes Pol ke bawah oleh Kapolda dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri.
(6) Persyaratan jabatan tertentu di lingkungan Polri yang dapat diberikan Pangkat Tituler sebagai berikut:
a. jabatan tersebut merupakan jabatan Perwira Polri;
b. tidak tersedia personel pangkat Perwira Polri yang memiliki keahlian untuk menduduki jabatan tersebut; dan
c. masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

Jenis Kenaikan Pangkat di lingkungan Polri, terdiri atas:
a. Kenaikan Pangkat Reguler;
b. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
c. KPLB; dan
d. KPLBA.

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan secara berkala pada periode 1 Januari atau 1 Juli tahun berjalan, kecuali Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri.

(1) Kenaikan Pangkat Pengabdian, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun serta mempunyai akibat administrasi penuh.
(2) Kenaikan Pangkat Pengabdian ke Kombes Pol ke bawah bersamaan dengan usulan Kenaikan Pangkat Regular (periode 1 Januari dan 1 Juli).
(3) Kenaikan Pangkat Pengabdian ke Brigjen Pol dan ke Irjen Pol tidak terikat periode.
(4) TMT Kenaikan Pangkat Pengabdian disesuaikan dengan TMT pensiun.

(1) KPLB diproses tidak terikat periode, dapat diberikan 1 (satu) kali dalam dinas aktif.
(2) KPLBA diproses tidak terikat periode dan berlaku 1 (satu) kali.

Persyaratan umum Kenaikan Pangkat Reguler:
a. memenuhi MDDP;

b. khusus perwira memenuhi MDP dan memenuhi MDDJ paling singkat 2 (dua) bulan untuk jabatan Kombes Pol ke bawah sampai pangkat Iptu;
c. lulus pendidikan formal dan/atau pendidikan pengembangan yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan/ijazah;
d. penilaian kinerja dengan kriteria minimal “baik” berdasarkan sistem manajemen kinerja sedikitnya selama 1 (satu) tahun; dan
e. tidak ada catatan personel yang dapat menyebabkan penundaan Kenaikan Pangkat dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP).

(1) Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Reguler sebagai berikut:
a. Irjen Pol ke Komjen Pol, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I A /I B;
b. Brigjen Pol ke Irjen Pol, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I B;
c. Kombes Pol ke Brigjen Pol, meliputi:
1. memenuhi persyaratan:
a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
2. menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon II A;
d. AKBP ke Kombes Pol, meliputi:
1. memenuhi persayaratan:
a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon II B3;

e. Kompol ke AKBP, meliputi:
1. memenuhi persyaratan:
a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IIIA2.
f. Pangkat AKP ke Kompol meliputi:
1. memenuhi persyaratan:
a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IIIB.
g. IPTU ke AKP, meliputi:
1. mempunyai MDP dan MDDP; dan
2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IVA;
h. IPDA ke IPTU, meliputi:
1. mempunyai MDP dan MDDP; dan
2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IVA.
i. AIPDA ke AIPTU dengan memenuhi MDDP;
j. Bripka ke AIPDA dengan MDDP;
k. Brigpol ke Bripka dengan MDDP;
l. Briptu ke Brigpol dengan MDDP;
m. Bripda ke Briptu dengan MDDP;
n. Abriptu ke Abrip dengan MDDP;
o. Abripda ke Abriptu dengan MDDP;
p. Bharaka ke Abripda dengan MDDP;
q. Bharatu ke Bharaka dengan MDDP; dan
r. Bharada ke Bharatu dengan MDDP.
(2) Kenaikan Pangkat Brigjen Pol ke Irjen Pol dan seterusnya tidak mempersyaratkan MDP dan MDDP.
(3) Kenaikan golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama memperoleh percepatan berlaku satu kali dalam golongan kepangkatan Bintara atau Tamtama dan dapat bersifat komulatif dengan ketentuan:

a. telah mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur), dengan waktu pendidikan paling singkat 1 (satu) bulan, mendapat percepatan 6 (enam) bulan;
b. memiliki ijazah strata satu (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan 1 tahun;
c. memiliki ijazah strata dua (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan 1 (satu) tahun; dan
d. memiliki ijazah strata tiga (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan UKP 1 tahun.

Persyaratan pendidikan, MDP, dan MDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk Kenaikan Pangkat Reguler tercantum dalam Lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Kenaikan pangkat bagi perwira yang sedang mengikuti dikbangum dan S1/S2/S3 kedinasan yang dilaksanakan 1 (satu) tahun atau lebih dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah memenuhi MDP dan MDDP dengan tidak diperhitungkan pendidikan yang sedang ditempuh/ masih berstatus peserta didik;
b. untuk kenaikan pangkat ke AKP, ke Kompol dan ke AKBP tanpa mempersyaratkan jabatan; dan
c. usulan kenaikan pangkat oleh kasatker/kasatwil.

Penundaan Kenaikan Pangkat akibat putusan sidang disiplin, berlaku MDDP selanjutnya.

Persyaratan administrasi Kenaikan Pangkat Reguler meliputi:
a. riwayat hidup singkat;
b. salinan/fotokopi Surat Keputusan (Skep)/Keputusan (Kep) pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri;
c. salinan/fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;
d. salinan/fotokopi Skep/Kep penetapan gaji terakhir;
e. khusus Perwira melampirkan salinan/fotokopi:
1. Skep/Kep pengangkatan pertama sebagai Perwira;
2. Skep/Kep jabatan terakhir; dan
3. Sprinlak jabatan terakhir sesuai DSP;
f. penilaian kinerja dengan kriteria minimal “baik” berdasarkan sistem manajemen kinerja sedikitnya selama 1 (satu) tahun;
g. salinan/fotokopi ijazah Diktuk dan Dikbang yang dimiliki;
h. salinan/fotokopi ijazah Pendidikan Umum (Dikum) terakhir;
i. surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP); dan
j. Surat keterangan lulus uji Bela diri Polri khusus golongan pangkat Tamtama, Bintara dan Pama.

Persyaratan umum dan khusus KPLB dan KPLBA sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Polri.

Persyaratan umum untuk Kenaikan Pangkat Pengabdian meliputi:
a. memiliki Bintang Bhayangkara Nararya;
b. memenuhi MDDP;
c. khusus kenaikan ke Kombes Pol, Brigjen Pol dan Irjen Pol:
1. memenuhi MDP; dan
2. lulus pendidikan formal dan/atau pendidikan pengembangan yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan/ijazah;
d. penilaian kinerja dengan kriteria minimal “baik” berdasarkan sistem manajemen kinerja sedikitnya selama 1 (satu) tahun;
e. tidak ada catatan personel yang dapat menyebabkan penundaan Kenaikan Pangkat dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
f. tidak pernah menerima/menjalani putusan hukuman disiplin, kode etik dan pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan belum pernah melakukan pelanggaran Hukum dari Pengemban Fungsi Propam;
g. usia minimal 57 (lima puluh tujuh)tahun, sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP); dan
h. masa Kerja di Kepolisian paling rendah 32 (tiga puluh dua) tahun.

(1) Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan secara selektif kepada anggota Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Brigjen Pol ke Irjen Pol.
1. Pendidikan;
2. MDP, MDDP; dan
3. Masa Kerja;
b. Kombes Pol ke Brigjen Pol meliputi:
1. pendidikan;
2. MDP, MDDP; dan
3. Masa Kerja;
c. AKBP ke Kombes Pol, meliputi:
1. Pendidikan;
2. MDP, MDDP; dan
3. Masa Kerja.
d. Kompol ke AKBP ke bawah dengan persyaratan MDDP dan Masa Kerja.
(2) Kenaikan Pangkat Pengabdian merupakan pangkat efektif terakhir dan berlaku sampai dengan Bintang Dua (Irjen Pol).
(3) Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian yang melewati batas waktu yang telah ditentukan atau sudah pensiun tidak dapat diproses.
(4) Bagi anggota Polri yang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif tidak mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian.
(5) Kenaikan Pangkat Pengabdian harus merupakan hasil sidang DPK.

Persyaratan pendidikan, MDP, MDDP dan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk Kenaikan Pangkat Pengabdian tercantum pada lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kapolri ini.

Persyaratan administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian meliputi:
a. riwayat hidup singkat;
b. salinan/fotokopi Surat Keputusan (Skep)/Keputusan (Kep) pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri;
c. salinan/fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir;
d. salinan/fotokopi Skep/Kep penetapan gaji terakhir;
e. khusus ke Kombes Pol, ke Brigjen Pol dan ke Irjen Pol melampirkan salinan/fotokopi:
1. Skep/Kep pengangkatan pertama sebagai Perwira;
2. Skep/Kep jabatan terakhir; dan
3. Sprinlak jabatan terakhir sesuai DSP.
4. ijazah Pendidikan Diktuk dan Dikbang yang dimiliki;
5. ijasah Dikum terakhir;
6. Skep/Kep bintang Bhayangkara Nararya dan bintang jasa/satyalencana/piagam penghargaan;
dan
7. Kep penghargaan/catatan prestasi yang di tandatangani oleh Kapolri.
f. penilaian kinerja dengan kriteria minimal “baik” berdasarkan sistem manajemen kinerja sedikitnya selama 1 (satu) tahun; dan
g. SKHP.

Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler dan Pengabdian pada golongan Perwira, Bintara dan Tamtama di dalam struktur organisasi Polri dan di luar struktur organisasi Polri sebagai

berikut:
a. diusulkan oleh Kasatker dilingkungan Mabes Polri, Kasatwil, atau pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri Up As SDM Kapolri setelah melalui penelitian administrasi dan sidang DPK;
b. usulan kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan melampirkan dokumen persyaratan administrasi;
c. usulan kenaikan pangkat dari luar struktur organisasi Polri harus melampirkan:
1. surat perintah pelaksanaan tugas dari Kapolri atau Kapolda;
2. usulan kenaikan pangkat ke Kombes Pol, ke dan dalam Golongan Pati melampirkan dokumen Berita acara serah terima atau Berita acara Pengukuhan/pelantikan Jabatan;
3. usulan kenaikan pangkat dari Brigjen Pol ke Irjen Pol harus melampirkan Keppres tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan eselon I dari Hasil Tim Penilaian Akhir (TPA);
d. kenaikan Pangkat Pengabdian diusulkan 6 (enam) bulan sebelum Anggota Polri yang bersangkutan pensiun;
e. berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dilakukan penelitian oleh Biro Pembinaan Karier (Robinkar) SSDM Polri dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian;
f. hasil penelitian berkas pengusulan Kenaikan Pangkat, dikirimkan kepada As SDM Kapolri untuk diteruskan kepada DPK sebagai bahan pertimbangan dalam sidang Kenaikan Pangkat; dan
g. hasil usulan DPK ditindaklanjuti Biro Binkar SSDM Polri dengan membuat usulan kenaikan pangkat ke Kombes Pol, ke dan dalam golongan Pati yang ditandatangani oleh Kapolri dan dikirimkan ke PRESIDEN melalui Setmil PRESIDEN untuk menerbitkan Kepres Kenaikan pangkat ke Kombes Pol, ke dan dalam golongan Pati dengan melampirkan:

1. berita acara serah terima atau Pelantikan/pengukuhan, dan Keppres tentang pengangkatan dalam jabatan eselon I/Hasil Tim Penilaian Akhir (TPA) untuk kenaikan pangkat ke Irjen Pol yang bertugas di luar struktur organisasi Polri; dan
2. salinan/fotokopi Skep/Kep bintang Bhayangkara Nararya untuk kenaikan pangkat pengabdian.
h. hasil usulan DPK ditindaklanjuti Biro Binkar SSDM Polri dengan membuat usulan kenaikan pangkat ke AKBP, ke Kompol, Pama, golongan Bintara dan golongan Tamtama kepada Kapolri untuk Keputusan Kenaikan Pangkat.

(1) Pengusulan Kenaikan Pangkat reguler dan Pengabdian lebih dari 1 (satu) orang, dibuat secara kolektif dan dikelompokkan menurut kepangkatan yang dituangkan dalam bentuk matrik berupa softcopy.
(2) Usulan Kenaikan Pangkat reguler dan Pengabdian hanya berlaku untuk satu kali periode.
(3) Keterlambatan usulan Kenaikan Pangkat, diproses pada periode berikutnya.
(4) Dalam pelaksanaan kenaikan pangkat Polri dengan memanfaatkan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) melalui proses UKP elektronik.

Prosedur pengusulan KPLB dan KPLBA sebagai berikut:
a. diusulkan oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri, Kapolda, atau Kasatgasops kepada Kapolri Up As SDM Kapolri;
b. berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dilakukan penelitian oleh pengemban fungsi SDM Polri dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian;
c. hasil penelitian berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dikirimkan kepada As SDM Kapolri untuk diteruskan kepada Dewan Penghargaan sebagai bahan pertimbangan

pemberian Kenaikan Pangkat;
d. hasil keputusan sidang Dewan Penghargaan diserahkan kepada As SDM Kapolri untuk dijadikan bahan penyusunan keputusan Kenaikan Pangkat;
e. As SDM Kapolri menerbitkan keputusan Kenaikan Pangkat untuk Pama, Golongan Bintara dan Tamtama serta menyiapkan keputusan Kenaikan Pangkat ke Kompol dan ke AKBP untuk ditandatangani Kapolri; dan
f. Kapolri mengusulkan Kenaikan Pangkat ke Kombes Pol, ke dan dalam golongan Pati Polri kepada PRESIDEN.

(1) Penghitungan MDP Anggota Polri sebagai berikut:
a. bagi Perwira dari sumber pendidikan Akpol, SIPSS, SIP dan SAG Perwira penghitungan MDP sejak tanggal pelantikan menjadi Perwira;
b. bagi Perwira yang bersumber dari Perwira Beasiswa, MDP dihitung dari TMT Kep PRESIDEN dan Skep Kapolri tentang penggajian dan pengangkatan menjadi Perwira;
c. khusus bagi Perwira Lulusan Setukpa/SIP yang mempunyai 2 (dua) angkatan dalam tahun anggaran yang sama, kenaikan pangkat selanjutnya untuk angkatan yang pertama disesuaikan dengan MDP angkatan yang kedua, sesuai dengan Skep/Kep penetapan Masa Dinas Perwira;
d. dalam hal waktu berlakunya TMT menjadi perwira tidak tercantum tanggal dan bulan, maka MDP dihitung mulai tanggal 1 pada bulan dan tahun penerbitan Skep/Kep; dan
e. bagi Perwira yang dilantik pada bulan Juli atau Agustus dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode 1 Juli, dan Perwira yang dilantik bulan Januari atau Februari dapat diusulkan kenaikan

pangkat pada periode 1 Januari.
(2) Perwira yang mendapatkan masa dinas surut, penghitungan MDP dihitung mulai tanggal, bulan dan tahun yang tercantum dalam Keputusan Kapolri tentang Pemberian Masa Dinas Surut Menjadi Perwira.

Kewenangan penandatanganan Keputusan Kenaikan Pangkat Reguler dan Pengabdian Anggota Polri oleh:
a. PRESIDEN berdasarkan usulan Kapolri, untuk Kenaikan Pangkat ke Kombes Pol, ke dan dalam golongan Pati Polri;
b. Kapolri berdasarkan usulan Kasatker/Kasatwil, untuk Kenaikan Pangkat ke Kompol dan AKBP;
c. As SDM Kapolri atas nama Kapolri berdasarkan usulan Kasatker/Kasatwil, untuk Kenaikan Pangkat ke Iptu dan AKP;
d. As SDM Kapolri atas nama Kapolri berdasarkan usulan Kasatker atau pimpinan organisasi pengguna, untuk Kenaikan Pangkat golongan Bintara dan Tamtama di lingkungan Satker Mabes Polri dan penugasan di luar struktur Polri; dan
e. Kapolda berdasarkan pendelegasian kewenangan Kapolri atas usulan Kasatwil, untuk Kenaikan Pangkat golongan Bintara dan Tamtama pada Satwil.

Kewenangan penandatanganan Keputusan KPLB dan KPLBA oleh:
a. PRESIDEN berdasarkan usulan Kapolri, untuk Kenaikan Pangkat ke Kombes Pol dan Pati Polri;
b. Kapolri berdasarkan usulan Kasatker/Kasatwil, untuk Kenaikan Pangkat ke Kompol dan AKBP; dan
c. As SDM Kapolri atas nama Kapolri berdasarkan usulan Kasatker/Kasatwil, untuk Kenaikan Pangkat Pama Polri

dan golongan Bintara serta Tamtama.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/232/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan
b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/233/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA