Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik INDONESIA.
3. Instansi Pemerintahan adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah.

4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.
8. STNK Rahasia adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang Intelijen dan/atau penyidik dalam rangka menjaga/menjamin kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan.
9. STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/ memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan.
10. TNKB Rahasia adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi dan huruf seri tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Polda dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor yang digunakan petugas intelijen dan penyidik Polri.
11. TNKB Khusus adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah.

Tujuan dari Peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan demi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan.

Prinsip-prinsip dalam penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia, meliputi:
a. sederhana, yaitu prosedur pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia mudah dipahami dan dilaksanakan;
b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia;
c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka;
d. akuntabel, yaitu dalam melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. selektif, yaitu penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia hanya diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan kekhususan tugas dan jabatannya.

(1) Jenis STNK/TNKB yang dikeluarkan oleh Polri terdiri dari:
a. STNK/TNKB khusus; dan
b. STNK/TNKB rahasia.
(2) STNK/TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan untuk mendukung kepentingan pengamanan pejabat tertentu dan/atau pelaksanaan tugas operasional intelijen dan penyidikan/penyelidikan

(1) STNK/TNKB khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh pejabat:
a. TNI;
b. Polri; dan
c. Instansi Pemerintahan.
(2) STNK/TNKB khusus bagi kendaraan bermotor dinas Pejabat TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan dapat diberikan kepada:
a. eselon I;
b. eselon II; dan
c. eselon III.

(1) STNK/TNKB rahasia diberikan bagi kendaraan bermotor dinas dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan kerahasiaan identitas kendaraan bermotor dan pengguna.
(2) STNK/TNKB rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan untuk kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh petugas:
a. Intelijen TNI;
b. Intelijen Polri;
c. Intelijen Kejaksaan;
d. Badan Intelijen Negara; dan
e. Penyidik/Penyelidik.

(1) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas di lingkungan Polri berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Propam.
(2) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Intelkam.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan untuk setiap permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia.
(4) Daftar pejabat/petugas di lingkungan Polri dan pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan yang diberikan STNK/TNKB khusus dan rahasia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus sebagai berikut:
a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
b. STNK Dinas yang berlaku;
c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
d. fotokopi keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;

e. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
f. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan
g. STNK khusus yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB khusus.

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB rahasia sebagai berikut:
a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
b. STNK Dinas yang berlaku;
c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
d. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas operasional;
e. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan
f. STNK rahasia yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB rahasia.

Penerbitan surat rekomendasi permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengajuan permohonan;
b. pelaksanaan verifikasi, meliputi kegiatan:
1. penelitian kelengkapan persyaratan;
2. pemeriksaan silang (crosscheck) keabsahan persyaratan;
3. penelitian kesesuaian antar dokumen; dan
4. penelitian kesesuaian dokumen dengan hasil cek fisik kendaraan;
c. pendataan dan dokumentasi, meliputi kegiatan:
1. pencatatan dalam buku register; dan
2. entry data pada sistem komputer;
d. penerbitan dan registrasi rekomendasi; dan

e. penyerahan rekomendasi dan persyaratan administrasi kepada pemohon untuk proses penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia kepada Dirlantas Polda.

(1) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan Polri diajukan kepada:
a. Kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri u.p. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) untuk tingkat Mabes Polri;
dan
b. Kepala Bidang Propam (Kabidpropam) Polda untuk tingkat Polda.
(2) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan TNI dan Instansi Pemerintahan diajukan kepada:
a. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri u.p. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) untuk tingkat pusat; dan
b. Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari Polri dilakukan oleh:
a. Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan (Kabagbinpam) Ropaminal Divpropam Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
b. Kepala Subbidang Pengamanan Internal (Kasubbidpaminal) Bidpropam Polda pada tingkat Polda.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari TNI dan Instansi Pemerintahan dilakukan oleh:
a. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat;
dan
b. Kasiyanmin Ditintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pendataan dan dokumentasi, penerbitan dan registrasi rekomendasi, serta penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh petugas pelayanan pada:
a. Baintelkam Polri dan Divpropam Polri untuk tingkat pusat; atau

b. Ditintelkam Polda dan Bidpropam Polda untuk tingkat provinsi/ kabupaten/kota.

Dalam hal pemohon tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang wajib menolak permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia.

(1) Pemohon wajib menjaga agar STNK/TNKB khusus dan rahasia yang telah diberikan tidak disalahgunakan atau dipindahtangankan kepada orang yang tidak berhak/berwenang.
(2) Dalam hal STNK/TNKB khusus dan rahasia disalahgunakan, pejabat penerbit rekomendasi berwenang mencabut dan membatalkan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan.

(1) STNK/TNKB khusus dan rahasia berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
(2) STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. telah melewati masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperbaharui kembali;
b. kendaraan bermotor dinas yang digunakan telah dihapus oleh instansi yang bersangkutan; atau
c. kendaraan bermotor dinas dipindahtangankan atau dipindahkan ke satker/dinas lain.

(1) Dalam hal STNK khusus dan rahasia hilang sebelum habis masa berlakunya, pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas tersebut wajib:
a. melaporkan kepada Kantor Kepolisian setempat; dan
b. menyampaikan laporan kehilangan tersebut kepada pejabat yang mengeluarkan rekomendasi.
(2) Pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas dapat mengajukan kembali rekomendasi permohonan penerbitan STNK khusus dan rahasia sesuai persyaratan.

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas Polri dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Polri.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. audit/pemeriksaan;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan;
e. pembatasan akses;
f. dokumentasi; dan
g. kegiatan pengawasan lain.

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas Polri, sebagai berikut:
a. Karopaminal Divpropam Polri untuk lingkungan Satker Mabes Polri;
dan
b. Kabidpropam Polda untuk lingkungan Satker Polda.

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas TNI dan Instansi Pemerintahan, sebagai berikut:
a. Dirintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan
b. Dirintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pejabat yang berwenang menerbitkan STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagai berikut:
a. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
dan

b. Dirlantas Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda masing-masing.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. :
Skep/136/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Tata Laksana Penerbitan Administrasi STNK/TNKB Rahasia dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan bermotor dinas TNI/Polri dan Instansi Sipil tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN