Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah Pimpinan kepolisian di tingkat provinsi dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian pada tingkat provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
5. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang yang merupakan bangsa INDONESIA asli dan orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara INDONESIA.
6. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang yang berasal dari bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara Asing.
7. Penghargaan adalah bentuk pengakuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang berjasa dan/atau berprestasi dalam melaksanakan tugas serta WNI dan WNA yang berjasa membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Polri, mengembangkan serta memajukan organisasi Polri.
8. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
9. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta yang selanjutnya disingkat KPLBA adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang gugur/meninggal dunia dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.
10. Pin adalah tanda penghargaan prestasi yang berbentuk limas bersayap yang berwarna kuning emas, perak, dan perunggu.
11. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Kapolri atau Kapolda atas pendelegasian wewenang dari Kapolri.
12. Dewan Penghargaan yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat Polri yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kapolri atau Kapolda dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA yang berjasa dan/atau berprestasi.
13. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan atau rohani, yang secaralangsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Gugur adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang Negara/pemerintah yang sah.
15. Tindakan Langsung pelaku tindak pidana kriminal adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang Negara/pemerintah yang sah yang ditujukan kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas kepolisian, yang dapat menimbulkan resiko terhadap jiwa raga dan harta benda.

Tujuan peraturan ini:
a. sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA yang telah berjasa dan/atau berprestasi dalam mengembangkan dan memajukan Polri; dan
b. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA atas jasa-jasa dan/atau prestasinya.

Pemberian penghargaan Polri diberikan berdasarkan prinsip:
a. legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. obyektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
c. keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
d. keteladanan, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki integritas dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain; dan
e. proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jenis penghargaan terdiri dari:
a. KPLB;
b. KPLBA;
c. promosi mengikuti pendidikan;
d. promosi jabatan; dan
e. tanda penghargaan.
(2) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri atas jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas sesuai kriteria atau persyaratan yang ditentukan.

(1) Tanda penghargaan terdiri dari:
a. Pin penghargaan; dan
b. Piagam penghargaan.
(2) Pin penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi:
a. emas;
b. perak; dan
c. perunggu.

(1) Pin penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. bagian muka:
1. lencana berbentuk sayap, masing-masing sayap berjumlah 7 (tujuh) helai;
2. lambang Tribrata; dan
3. di bagian bawah terdapat tulisan “POLRI”;
b. bagian belakang, tertulis nomor registrasi dan tahun pemberian penghargaan.
(2) Ukuran Pin penghargaan:
a. panjang : 2 cm;
b. tinggi : 1,5 cm;
c. diameter Tribrata : 1 cm;
d. tinggi huruf tulisan : 1,70 mm; dan
e. ketebalan : 1,60 mm.
(3) Bentuk Pin penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran:
a. panjang: 37 cm;
b. lebar : 26 cm; dan
c. berat : 200 mg.
(2) Piagam penghargaan berwarna bingkai biru muda dengan dikelilingi tanda induk kesatuan Mabes Polri dan Polda.
(3) Bentuk Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Penghargaan dari Polri dapat diberikan kepada:
a. Pegawai Negeri pada Polri;
b. WNI; dan
c. WNA.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penghargaan kepada Pegawai Negeri pada Polri dapat diberikan secara:
a. perorangan; atau
b. kelompok.
(3) Penghargaan kepada WNI atau WNA dapat diberikan bagi:
a. perorangan; atau
b. badan hukum atau badan usaha.

(1) Penghargaan kepada Pegawai Negeri pada Polri secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan kepada setiap personel yang berjasa dan/atau berprestasi pada bidang operasional atau pembinaan, yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan kepada Pegawai Negeri pada Polri secara kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diberikan secara selektif kepada personel-personel yang tergabung dalam kelompok tersebut sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi masing-masing.
(3) Jasa-jasa dan/atau prestasi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan jenis penghargaan yang diberikan.
(4) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan tambahan tanda penghargaan berupa Pin dan/atau Piagam.

(1) Penghargaan bagi WNI atau WNA secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, diberikan dalam bentuk Pin dan/atau Piagam.
(2) Penghargaan bagi badan hukum atau badan usaha yang dimiliki oleh WNI atau WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk Piagam.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan umum penerima penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri adalah sebagai berikut:
a. memiliki integritas moral dan ketauladanan;
b. berkelakuan baik;
c. berdedikasi tinggi;
d. setia dan loyal kepada negara dan Polri;
e. melaksanakan tugas kepolisian melebihi kewajiban tugas pokoknya;
f. melaksanakan tugas operasional dan/atau pembinaan yang melebihi panggilan tugas dan mendorong kemajuan Polri;
g. tidak sedang dalam masa menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin atau kode etik profesi Polri; dan
h. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil, dengan dilampiri:
1. salinan fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama;
2. salinan fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
3. riwayat hidup singkat; dan
4. surat perintah pelaksanaan tugas.

(1) Persyaratan umum penerima penghargaan bagi WNI adalah sebagai berikut:
a. berkelakuan baik;
b. memiliki integritas moral dan ketauladanan;
c. berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan Polri;
d. tidak sedang menjalani proses peradilan dan/atau dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
e. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil, dengan dilampiri:
www.djpp.kemenkumham.go.id

1. salinan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK); dan
2. laporan singkat atas prestasi yang dicapai.
(2) Persyaratan umum penerima penghargaan bagi WNA adalah sebagai berikut:
a. WNA yang bersangkutan merupakan warga Negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
b. telah menjalin kerja sama dengan Polri atau secara langsung telah mendukung keberhasilan tugas-tugas kepolisian;
c. tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau red notice dari negaranya; dan
d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil, dengan dilampiri:
1. salinan fotokopi Paspor atau keterangan identitas lainnya; dan
2. laporan singkat atas prestasi yang dicapai.

(1) Pegawai Negeri pada Polri yang menerima KPLB, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:
a. melakukan tindakan kepolisian atau kontak langsung dengan pelaku tindak pidana kriminal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat secara umum, yang apabila dibiarkan dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas keamanan nasional maupun internasional;
b. melakukan tindakan kepolisian terhadap ancaman nyata keselamatan kepala negara; atau
c. berhasil mengungkap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berpotensi membahayakan keamanan negara.
(2) Selain salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penerima penghargaan KPLB wajib dilengkapi dengan:
a. surat keterangan belum pernah menerima KPLB dari pejabat pengemban fungsi personel; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) atau Kepala Unit Operasional (Kanitops), dan disahkan oleh Kasatker atau Kasatwil.

(1) Pegawai Negeri pada Polri yang menerima KPLBA, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:
a. gugur dalam melaksanakan tugas di daerah operasi yang dilengkapi dengan surat perintah;
b. gugur dalam menjalankan misi perdamaian;
c. gugur dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagai akibat tindakan langsung dari pelaku tindak pidana kriminal; atau
d. gugur dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian sebagai akibat tindakan pihak lain di luar kehendaknya.
(2) Selain salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penerima penghargaan KPBLA wajib dilengkapi dengan:
a. hasil visum et repertum dari dokter;
b. laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh kepala satuan tugas operasi atau kepala unit operasional; dan
c. surat keterangan kematian dari dokter.

(1) Pegawai Negeri Pada Polri yang menerima penghargaan promosi mengikuti pendidikan, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:
a. penanggulangan gangguan Kamtibmas yang berdampak positif secara nasional;
b. prestasi kinerjanya sangat tinggi dalam bidang pembinaan dan operasional;
c. menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan Polri;
d. menjadi pionir dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; atau
e. sebagai pelopor di bidangnya yang diakui oleh masyarakat luas.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Selain memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengajuan penerima penghargaan promosi mengikuti pendidikan wajib:
a. dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) atau Kepala Unit Operasional (Kanitops);
b. dilengkapi dengan laporan kronologis prestasi yang dicapai dari Kasatker atau Kasatwil;
c. memenuhi persyaratan administrasi seleksi jenjang pendidikan, antara lain:
1. kepangkatan;
2. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP); dan
3. batas usia;
d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil.

(1) Pegawai Negeri Pada Polri yang diberikan penghargaan promosi jabatan, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus:
a. prestasi kinerjanya sangat tinggi dalam pengembangan dan kemajuan organisasi Polri, antara lain:
1. menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Polri; atau
2. menghasilkan karya besar di bidang pembinaan dan operasional yang dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi Polri;
b. berhasil mencegah aksi sabotase terhadap objek vital nasional maupun internasional; dan
c. berjasa luar biasa dalam pengungkapan kasus-kasus menonjol berskala prioritas tinggi yang berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban secara nyata pada masyarakat, serta penyelamatan kekayaan negara.
(2) Selain memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengajuan penerima penghargaan promosi jabatan wajib:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian yang dibuat oleh kepala satuan tugas operasi atau kepala unit operasional;
b. dilengkapi dengan laporan kronologis prestasi yang dicapai dari Kasatker atau Kasatwil;
c. memenuhi persyaratan administrasi seleksi jenjang pendidikan, antara lain:
1. kepangkatan;
2. latar belakang pendidikan pengembangan Polri; dan
3. latar belakang penugasan sebelumnya;
d. diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil.

Persyaratan khusus penerima tanda penghargaan Pin dan Piagam bagi WNI:
a. ikut serta dalam membantu tugas-tugas kepolisian di segala bidang yang dapat memajukan organisasi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
b. melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri di segala bidang dan berdampak pada kemajuan organisasi Polri; dan
c. berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi kemajuan organisasi Polri.

Persyaratan khusus penerima tanda penghargaan Pin dan Piagam bagi WNA:
a. keberadaannya di Negara Kesatuan Republik INDONESIA sah;
b. berperan aktif dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian dalam bidang pembinaan dan operasional;
c. melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri di segala bidang dan berdampak pada kemajuan organisasi Polri; dan
d. berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi kemajuan organisasi Polri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai Negeri pada Polri yang menerima jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan tambahan Tanda Penghargaan berupa Pin dan Piagam.
(2) Kualifikasi pin penghargaan diberikan atas dasar jasa dan/atau prestasi sesuai dengan peran dan statusnya melalui pertimbangan dewan.

(1) Dewan Penghargaan pada tingkat Mabes Polri berkedudukan di SSDM Polri.
(2) Dewan Penghargaan pada tingkat Polda berkedudukan di Biro Sumber Daya Manusia (Rosumda) Polda.

(1) Pembentukan Dewan Penghargaan tingkat Mabes Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(2) Pembentukan Dewan Penghargaan tingkat Polda ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penghargaan pada tingkat Mabes Polri meliputi:
a. melaksanakan koordinasi dengan Kasatker/Kasatwil dan fungsi terkait;
b. mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan dari Kasatker/Kasatwil;
c. melaksanakan sidang dewan guna menentukan:
1. layak atau tidaknya usulan dari Kasatker/Kasatwil untuk diberikan rekomendasi mendapatkan penghargaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

2. jenis penghargaan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA berdasarkan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai;
d. mempertanggungjawabkan hasil sidang dalam bentuk berita acara; dan
e. membuat rekomendasi kepada Kapolri berdasarkan hasil putusan sidang.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penghargaan pada tingkat Polda meliputi:
a. melaksanakan koordinasi dengan Kasatker/Kapolres;
b. mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan dari Kasatker/Kapolres;
c. melaksanakan sidang dewan guna menentukan:
1. layak atau tidaknya usulan dari Kasatker/Kapolres untuk diberikan rekomendasi mendapatkan penghargaan; dan
2. jenis penghargaan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri dan WNI dan berdasarkan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai;
d. mempertanggungjawabkan hasil sidang dalam bentuk berita acara; dan
e. membuat rekomendasi kepada Kapolda berdasarkan hasil putusan sidang untuk:
1. diusulkan ke Dewan Penghargaan Mabes Polri guna mendapatkan keputusan pemberian penghargaan dari Kapolri; dan
2. mengesahkan pemberian penghargaan tingkat Polda dalam bentuk Piagam penghargaan.

(1) Dewan Penghargaan pada tingkat Mabes Polri paling banyak berjumlah 12 (dua belas) orang.
(2) Susunan Dewan Penghargaan pada tingkat Mabes Polri terdiri dari:
a. Ketua : As SDM Kapolri;
b. Wakil ketua : Karowatpers Polri;
c. Sekretaris : Kabagyanhak Polri; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Anggota :
1. 3 (tiga) orang perwira menengah (Pamen) dari SSDM Polri;
2. 1 (satu) orang Pamen dari Itwasum Polri;
3. 1 (satu) orang Pamen dari Sops Polri;
4. 1 (satu) orang Pamen dari Divkum Polri;
5. 1 (satu) orang Pamen dari Divpropam Polri;
6. 1 (satu) orang Pamen dari Satker pengusul; dan
7. 1 (satu) orang Pamen dari pembina fungsi.

(1) Dewan Penghargaan pada tingkat Polda paling banyak berjumlah 12 (dua belas) orang.
(2) Susunan Dewan Penghargaan pada tingkat Polda sebagai berikut:
a. Ketua : Wakapolda;
b. Wakil : Irwasda;
c. Sekretaris : Karo SDM; dan
d. Anggota :
1. 3 (tiga) orang Pamen dari Biro SDM Polda;
2. 1 (satu) orang Pamen dari Itwasda Polda;
3. 1 (satu) orang Pamen dari Roops Polda;
4. 1 (satu) orang Pamen dari Bidpropam Polda;
5. 1 (satu) orang Pamen dari Bidkum Polda;
6. 1 (satu) orang Pamen dari Satker Pengusul; dan
7. 1 (satu) orang Pamen dari Pembina Fungsi.

(1) Pengajuan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri dan WNI sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tingkat Mabes Polri, Kasatker atau Kasatwil mengajukan usulan permohonan kepada Kapolri; dan
b. tingkat Polda, Kasatker atau Kapolres mengajukan usulan permohonan kepada Kapolda.
(2) Pengajuan pemberian penghargaan bagi WNA diusulkan oleh Kasatker atau Kasatwil kepada Kapolri.

(1) Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA dapat dilaksanakan pada upacara peringatan hari Bhayangkara atau dapat diberikan melalui acara tersendiri.
(2) Pemberian penghargaan kepada anggota Polri berupa KPLB berlaku sekali dalam dinas aktif.
(3) Pemberian penghargaan berupa promosi jabatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, diberikan jabatan yang tidak berakibat pada kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Penerima penghargaan Polri, wajib:
a. menjaga nama baik diri dan institusi Polri; dan
b. memberikan ketauladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara.

Bagi penerima penghargaan dari Kapolri dan/atau Kapolda yang telah meninggal dunia, ahli waris berkewajiban menjaga nama baik penerima penghargaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemberian jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA, merupakan kewenangan Kapolri dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Penghargaan.
(2) Pemberian jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) kepada Pegawai Negeri pada Polri dan WNI di wilayah Polda, Kapolri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda.

(1) Dalam hal penerima penghargaan tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kapolri berwenang mencabut penghargaan yang telah diberikan.
(2) Dalam hal penerima Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kapolda tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kapolda berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan.
(3) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(4) Pencabutan Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.

Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) harus terlebih dahulu diteliti, dan diverifikasi oleh Dewan Penghargaan dengan memperhatikan keterangan dari penerima penghargaan, Satker dan/atau Satwil pengusul.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:
Skep/234/IV/2005 tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id