Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2009 tentang SISTEM OPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem Operasional Polri yang selanjutnya disingkat Sisopsnal Polri adalah suatu keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional kepolisian secara berkesinambungan.
3. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
4. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Situasi aman adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktivitas.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Kecelakaan adalah keadaan yang terjadi akibat dari kelalaian dan bukan kesengajaan yang membawa korban manusia dan/atau harta benda.
8. Gangguan keamanan adalah kejadian yang membawa kerugian, hambatan, rintangan terhadap seseorang dapat merupakan bahaya bagi orang lain.

Asas dan prinsip dalam Sisopsnal Polri meliputi:
a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. kewajiban, yaitu petunjuk kepada kewajiban umum Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum sebagai dasar bertindak;
c. preventif, yaitu tolak ukur keberhasilan Kepolisian tidak hanya didasarkan pada intensitas tindakan penegakan hukum dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan;
d. partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas Kepolisian berkaitan dengan tangkal, cegah, penegakan hukum terbatas sesuai dengan UNDANG-UNDANG;
e. subsidiaritas, yaitu memberi peluang kepada Polri untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama pelayanan masyarakat pada saat penanggung jawab teknisnya belum ada;
f. mengutamakan pencegahan, yaitu suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan/penindakan;
g. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasional Polri tidak menunggu sasaran yang akan dihadapi, akan tetapi secara aktif berusaha untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran tugas;
h. kenyal, yaitu pelaksanaan tugas di lapangan harus luwes, mampu mengidentifikasi dan mengadaptasi setiap gejala dan masalah yang berkembang dalam masyarakat;

i. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani;
j. kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah pimpinan harus dirahasiakan;
k. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran masing-masing;
l. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang diambil harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target operasi;
m. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;
n. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
o. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman induk bagi pelaksana fungsi Polri dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional demi tercapainya pelaksanaan tugas.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. Sisopsnal Polri; dan
b. tataran kewenangan dan tanggung jawab.

Pokok-pokok Sisopsnal Polri dilaksanakan untuk melindungi segenap masyarakat dan harta benda demi terjaminnya:
a. rasa bebas dari gangguan fisik maupun psikis;
b. keselamatan diri, hak milik, kehormatan, dan hak-hak lain;

c. rasa damai dan bebas dari kekhawatiran; dan
d. keamanan dalam negeri guna mewujudkan pembangunan nasional.

Tugas operasional Kepolisian diselenggarakan melalui:
a. kegiatan Kepolisian; dan
b. operasi Kepolisian.

Kegiatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pre- emtif, preventif, dan represif.

Kegiatan Kepolisian dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh pengemban fungsi kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kegiatan Kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen oleh seluruh kesatuan kerja pengemban fungsi operasional Kepolisian mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh fungsi pembinaan.

Bentuk-bentuk kegiatan Kepolisian meliputi:
a. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
b. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan ketaatan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
d. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian;
l. menyelenggarakan kegiatan perpolisian masyarakat (community policing);
m. melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Sasaran kegiatan Kepolisian meliputi:
a. segala bentuk gangguan keamanan pada tahap pembiakan dini, berupa endapan permasalahan kegiatan masyarakat yang tidak ditangani secara tuntas, sehingga berkembang menjadi keadaan yang semakin memburuk menuju ambang gangguan dan akhirnya menjadi gangguan nyata;
b. segala bentuk gangguan keamanan yang belum terjadi, tetapi telah menimbulkan rasa kekhawatiran pada masyarakat, karena diperkirakan akan terjadi; dan
c. segala gangguan nyata dalam bentuk kejahatan, pelanggaran, bencana alam, dan kecelakaan.
(2) Ambang gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa perbuatan orang maupun sekelompok orang ataupun suatu keadaan yang mencakup ruang, tempat, dan waktu.

Dukungan kegiatan Kepolisian meliputi pemberdayaan seluruh kemampuan dan kekuatan personal Polri, sarana dan prasarana, materiil logistik, serta anggaran yang tersedia.

(1) Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penyelenggaraan operasional Polri yang dilaksanakan berdasarkan penilaian situasi untuk menanggulangi gangguan nyata yang tidak efektif ditangani melalui kegiatan Kepolisian.
(2) Bentuk operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasi:
a. intelijen;
b. pengamanan kegiatan;
c. pemeliharaan keamanan;
d. penegakan hukum;
e. pemulihan keamanan;
f. kontinjensi; dan
g. pemeliharaan keamanan dunia.

Operasi Kepolisian dilaksanakan oleh setiap kesatuan pada tingkat pusat/kewilayahan/ fungsi dan/atau satuan tugas yang dibentuk dan ditunjuk untuk menyelenggarakan operasi Kepolisian serta dapat bekerja sama dengan pengemban fungsi Kepolisian lainnya dan instansi pemerintah/non pemerintah.

Operasi Kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen operasi Kepolisian oleh kesatuan pengemban fungsi operasional Kepolisian yang dikedepankan dibantu fungsi-fungsi Kepolisian lainnya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan.

(1) Sasaran operasi Kepolisian adalah gangguan keamanan yang terjadi dan dirasakan tidak dapat ditanggulangi melalui kegiatan Kepolisian.

(2) Sasaran operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. permasalahan kehidupan sosial dan lingkungannya yang dapat berkembang menjadi keadaan yang semakin memburuk dan diperkirakan dapat menimbulkan terjadinya ambang gangguan dan/atau gangguan nyata;
b. kegiatan pemerintah dan masyarakat yang diperkirakan dapat berpotensi kontijensi; dan
c. kejahatan yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan meresahkan masyarakat ataupun merugikan kepentingan Negara serta berbagai bentuk gangguan keamanan akibat kecelakaan dan bencana alam yang menimbulkan korban massal dan kerugian materiil sangat besar.

Dukungan operasi Kepolisian meliputi:
a. penggunaan kekuatan dan kemampuan personel, sarana dan prasarana, materiil logistik secara khusus; dan
b. anggaran yang tersedia pada fungsi tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan dan sumber anggaran khusus lainnya.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada kegiatan Kepolisian sebagai berikut:
a. Kepala Kesatuan selaku atasan dan/atau sebagai Kepala Satuan Kerja berwenang mengerahkan dan membuat keputusan sehubungan dengan penggunaan kekuatan personel yang berada dalam kendalinya maupun segenap dukungan materiil, logistik, dan anggaran sepanjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;
b. Kepala Satuan Kerja memandang perlu mengubah sasaran, sehingga pengerahan personel dan segenap dukungannya menjadi tidak sesuai dengan yang tertera dalam rencana kerja tahunan;
c. Kepala Satuan Kerja wajib menyusun rencana revisi rencana kerja dan diajukan kepada Kapolri bagi Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri, dan kepada Kapolda bagi Satuan Kerja di lingkungan Mapolda, serta Satuan Kerja Kewilayahan Polwil dan Polres;

d. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan atas sasaran yang telah mendapatkan persetujuannya serta atas cara bertindak yang telah menjadi ketetapannya atau yang telah memperoleh persetujuannya secara lisan maupun tertulis;
e. pertanggungjawaban dan akibat hukum yang telah timbul sebagai akibat dilakukannya cara bertindak dan/atau atas sasaran di luar yang ditetapkan atau yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja merupakan tanggung jawab anggota Polri yang bersangkutan yang wajib dipertanggungjawabkan secara individual;
f. Kepala Satuan Kerja yang menerima Bawah Komando Operasi (BKO) dari satuan lain, bertanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan tugas atas sasaran yang telah mendapatkan persetujuannya atau cara bertindak yang telah ditetapkannya baik secara lisan maupun tertulis;
g. pertanggungjawaban dan akibat hukum yang telah timbul sebagai akibat dilakukannya cara bertindak anggota BKO dan/atau atas penentuan sasaran di luar yang ditetapkan atau yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, merupakan tanggung jawab anggota BKO yang bersangkutan dan wajib dipertanggung jawabkan secara individual;
h. Pejabat Polri yang mengatasnamakan Kepala Satuan Kerja yang telah memperoleh persetujuannya baik secara lisan maupun tertulis menggunakan kekuatan personel yang berada dalam kendalinya maupun segenap dukungan materiil, logistik, dan anggaran, maka tanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Satuan Kerja;
i. beban resiko dan akibat hukum yang timbul sebagai akibat pejabat Polri yang mengatasnamakan Kepala Satuan Kerja yang menggunakan segenap hubungan materiil, logistik, dan anggaran tanpa sepengetahuan atau tidak memperoleh persetujuan lisan maupun tertulis dari Kepala Satuan Kerja yang menggunakan segenap dukungan materiil, logistik, dan anggaran, merupakan tanggung jawab pejabat yang menggunakan dan individu personel yang digunakan;
j. setiap kegiatan Kepolisian didukung dengan anggaran yang sesuai dengan norma yang ada serta dipertanggungjawabkan secara tertulis.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada operasi Kepolisian sebagai berikut:

a. Kepala Kesatuan Penyelenggaraan Operasi berwenang MENETAPKAN sasaran operasi, cara bertindak pelaksana operasi, komposisi, dan kekuatan personel serta segenap komponen dukungan materiil/logistik maupun anggaran yang dituangkan dalam rencana operasi;
b. Kepala Kesatuan penyelenggaraan operasi berwenang memberi dan/atau mencabut sewaktu-waktu mandat untuk memimpin operasi kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat perintah;
c. Kepala pelaksana operasi berwenang memobilisasi seluruh kekuatan personel dan segenap dukungan yang berada di bawah kendalinya dalam rangka mencapai sasaran operasi dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam rencana operasi;
d. Kepala pelaksana operasi berwenang mengubah sasaran operasi dan/atau cara bertindak sesuai dengan pertimbangan dan perkembangan situasi di daerah operasi dengan melaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala kesatuan penyelenggara operasi untuk memperoleh persetujuan tertulis atau lisan;
e. dalam hal permintaan persetujuan lisan maupun tertulis tidak diperoleh karena keadaan yang tidak memungkinkan atau keadaan sangat dipenuhi keterbatasan, operasi dilaksanakan sesuai kebijakan dan keputusan lapangan Kepala pelaksana operasi dengan melakukan pencatatan secara rinci tentang alasan serta akibat yang ditimbulkan;
f. Kepala Kesatuan penyelenggaraan operasi bertanggung jawab atas beban resiko dan akibat hukum yang timbul berkaitan dengan dilaksanakannya suatu operasi yang diselenggarakan berdasarkan rencana operasi yang disetujui dan disahkannya;
g. Kepala pelaksana operasi selaku penerima mandat bertanggung jawab terhadap perubahan sasaran, atas timbulnya beban resiko, akibat hukum operasi, dan perubahan cara bertindak yang tidak sesuai dengan rencana operasi dan/atau yang tidak memperoleh persetujuan dari Kepala Kesatuan penyelenggara operasi;
h. tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul atas cara bertindak yang dilakukan oleh anggota pelaksana operasi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana operasi dan/atau yang tidak disetujui oleh Kepala pelaksana operasi dipertanggungjawabkan oleh anggota Polri yang bersangkutan;
i. Kepala Kesatuan Penyelenggaraan Operasi yang menerima anggota BKO dari satuan lain bertanggung jawab dan mengendalikan anggota BKO tanpa terkecuali, atas beban resiko dan akibat hukum yang timbul berkaitan

dengan dilaksanakannya suatu operasi yang diselenggarakan berdasarkan rencana operasi yang disetujui dan disahkannya;
j. tanggung jawab dan akibat hukum yang ditimbulkan atas cara bertindak yang dilakukan anggota BKO yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana operasi dan/atau yang tidak disetujui oleh Kepala Pelaksana Operasi, dipertanggungjawabkan oleh anggota BKO yang bersangkutan secara individual;
k. setiap kegiatan operasi Kepolisian didukung dengan anggaran yang sesuai dengan norma yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Juklak Kapolri No. Pol. :
Juklak/14/VI/ 1984 tanggal 15 Juni 1984 tentang Sisopsnal Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA