Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
4. Promosi Jabatan Terbuka adalah pengisian jabatan eselon tertentu yang dilakukan dengan seleksi secara terbuka.
5. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Kepolisian Daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

8. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Anggota Polri dalam organisasi Polri.
10. Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran dan bidang tugas.
11. Nivellering Jabatan adalah penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di lingkungan Polri.
12. Dewan Pertimbangan Karier selanjutnya disingkat DPK adalah badan yang bersifat nonstruktural yang berada di tingkat Mabes Polri, satuan induk organisasi, dan satuan kewilayahan yang keanggotaannya terdiri dari pejabat struktural yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri.
13. Panitia Promosi Jabatan Terbuka yang selanjutnya disebut Panitia adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan seleksi dalam rangka pengisian jabatan tertentu di lingkungan Polri.
14. Katebelece adalah surat pengantar dari pejabat kepada Panitia terkait penilaian terhadap peserta Promosi Jabatan Terbuka.

Promosi Jabatan Terbuka di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:
a. profesional, yaitu dilaksanakan dengan mengutamakan kompetensi dan integritas;
b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
c. obyektif, yaitu dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, persyaratan jabatan dan kompetensi individu;
d. bersih, yaitu tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e. transparan, yaitu setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka.

(1) Promosi Jabatan Terbuka diselenggarakan pada:
a. tingkat Mabes Polri untuk jabatan:
1. Eselon IA;
2. Eselon IB;
3. Eselon IIA; dan
4. Eselon IIB;
b. tingkat Polda untuk jabatan Eselon IIIA ke bawah sesuai dengan lapis kewenangan.
(2) Jabatan untuk eselon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(3) Jabatan untuk eselon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.

(1) Setiap anggota Polri dapat mengikuti Promosi Jabatan Terbuka dengan persyaratan:
umum meliputi;

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan
3. memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya;
a. khusus meliputi:

1. persyaratan jabatan;
2. penilaian kinerja;
3. persetujuan tertulis dari Kasatker/Kapolda;
4. bukti pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
5. surat keterangan hasil penelitian; dan
6. surat keterangan sehat.
(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Kapolri atau Kapolda sesuai dengan kewenangan.

Penyelenggara Promosi Jabatan Terbuka:
a. SSDM Polri, tingkat Mabes Polri; dan
b. Biro SDM Polda, tingkat Polda.

Panitia dibentuk dengan:
a. Keputusan Kapolri pada tingkat Mabes Polri; dan
b. Keputusan Kapolda pada tingkat Polda.

(1) Susunan keanggotaan Panitia:
a. tingkat Mabes Polri:
1. Penasihat :Kapolri
2. Penangung jawab :Wakil Kapolri
3. Ketua :As SDM Kapolri
4. Wakil :Kepala Biro Pembinaan

Karier SSDM Polri
5. Sekretaris I :Kepala Bagian Mutasi Jabatan Biro Pembinaan Karier SSDM Polri
6. Sekretaris II :Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier SSDM Polri
7. Anggota a) pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
b) pejabat Divisi Profesi dan Pengamanan Polri;
c) pejabat satuan fungsi pengguna;
d) pejabat/staf sesuai dengan kebutuhan; dan e) unsur eksternal dari akademisi, profesional, lembaga pengawas Polri atau Pakar sesuai dengan kebutuhan;
b. tingkat Polda:
1. Penasihat : Kapolda
2. Penanggung jawab : Wakil Kapolda
3. Ketua : Karo SDM Polda
4. Wakil : Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro SDM Polda;

5. Sekretaris : Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Bagian Pembinaan Karier Biro SDM Polda;
6. Anggota : a) pejabat Inspektorat

Pengawasan Daerah

Polda;
b) pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan Polda;
c) pejabat Satuan Fungsi pengguna;
d) pejabat/staf sesuai dengan kebutuhan;
dan e) unsur eksternal dari akademisi, profesional, lembaga pengawas Polri atau pakar sesuai dengan kebutuhan.
(2) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dapat membentuk tim untuk melaksanakan tahapan kegiatan Promosi Jabatan Terbuka.

(1) Tugas Panitia meliputi:
a. melaksanakan tahapan Promosi Jabatan Terbuka;
b. berkoordinasi dengan seluruh Satuan fungsi/satuan wilayah terkait dan unsur eksternal Polri;
c. melaporkan hasil Promosi Jabatan Terbuka kepada Kapolri/Kapolda; dan
d. monitoring dan evaluasi tahapan Promosi Jabatan Terbuka di lingkungan Polri.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab kepada Kapolri atau Kapolda sesuai dengan kewenangan.

Promosi Jabatan Terbuka dilaksanakan melalui tahapan:
a. pengumuman;
b. pendaftaran;
c. pemeriksaan administrasi;
d. uji kompetensi manajerial;
e. uji kompetensi bidang
f. penelusuran rekam jejak; dan
g. penentuan hasil.

(1) Pengumuman peluang Promosi Jabatan Terbuka dilakukan dalam bentuk surat/telegram secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat satuan kewilayahan, melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media lainnya.
(2) Pengumuman dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal pendaftaran.
(3) Pengumuman dilakukan oleh:
a. Panitia tingkat Mabes Polri untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
b. Panitia tingkat Polda untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(1) Materi pengumuman, meliputi:
a. nama/Eselon jabatan;

b. persyaratan meliputi:
1. jabatan, paling sedikit memuat:
a) pangkat;
b) Eselon dan Nivellering Jabatan terakhir;
c) pengalaman penugasan sesuai dengan peluang jabatan;
d) pendidikan pengembangan umum/ pimpinan, yang disesuaikan dengan tingkat/jenis jabatan;
e) pendidikan pengembangan spesialisasi;
f) pendidikan umum terakhir;
g) tidak sedang atau pernah menduduki jabatan yang akan diseleksi; dan h) tidak sedang terkena hukuman pidana, disiplin dan/atau kode etik Polri dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian;
2. administrasi:
a) surat perintah atau rekomendasi dari pimpinan;
b) penilaian kinerja selama dua periode terakhir;
c) bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan d) pakta integritas jabatan terakhir;
3. persyaratan lain yang ditentukan berdasarkan keputusan Panitia.
c. batas waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
d. tempat pendaftaran;
e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
f. alamat sekretariat Panitia; dan
g. prosedur lain yang diperlukan.
(2) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Wakil Ketua atas nama Ketua Panitia.
(3) Dalam hal dibutuhkan, Panitia dapat menambahkan persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan panitia.

(1) Setiap anggota Polri yang memenuhi syarat dapat mendaftar atau ditunjuk untuk mengikuti promosi jabatan terbuka.
(2) Pendaftaran dilaksanakan secara proaktif dengan mendaftarkan diri melalui website pendaftaran yang ditentukan oleh panitia.
(3) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam pengumuman dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketetapan Panitia.

(1) Penilaian kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh tim pemeriksaan administrasi.
(2) Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen yang disampaikan oleh peserta.
(3) Penilaian hasil pemeriksaan administrasi ditentukan secara kualitatif dengan kriteria sebagai berikut:
a. Memenuhi Syarat (MS); dan
b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
(4) Hasil penilaian tahap pemeriksaan administrasi diserahkan oleh ketua tim administrasi kepada ketua panitia.
(5) Hasil penilaian tahap pemeriksaan administrasi ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada wakil ketua.

(6) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi dilakukan melalui media elektronik dan/atau melalui surat.
(7) Peserta yang memenuhi syarat administrasi mengikuti tahap berikutnya.

(1) Uji kompetensi manajerial dilaksanakan dengan assessment center oleh tim uji kompetensi manajerial.
(2) Uji kompetensi manajerial dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi manajerial yang dipersyaratkan dalam jabatan.
(3) Hasil penilaian uji kompetensi manajerial dalam bentuk kuantitatif diserahkan oleh ketua tim uji kompetensi manajerial kepada Ketua Panitia dengan dibuatkan berita acara penyerahan.
(4) Hasil penilaian tahap uji kompetensi manajerial ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua.
(5) Pengumuman hasil penilaian uji kompetensi manajerial dilakukan melalui media elektronik dan/atau melalui surat.
(6) Peserta yang memenuhi syarat kompetensi manajerial mengikuti tahap berikutnya.
(7) Dalam hal peserta memperoleh nilai memenuhi syarat pada tahap uji kompetensi manajerial, belum terpilih menduduki jabatan yang dipromosikan, dapat mengikuti Promosi Jabatan Terbuka yang sejenis atau setara tanpa melalui tahapan uji kompetensi manajerial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8) Peserta yang belum terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) yang mengikuti kembali uji kompetensi manajerial, nilai yang diperhitungkan adalah nilai yang

menguntungkan bagi peserta.

(1) Uji kompetensi bidang dilaksanakan oleh tim uji kompetensi bidang.
(2) Uji kompetensi bidang dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi bidang yang dipersyaratkan dalam jabatan.
(3) Uji kompetensi bidang meliputi:
a. penulisan makalah;
b. presentasi; dan
c. wawancara.

(1) Penulisan makalah dan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b bertujuan untuk mengetahui ide/inovasi atau gagasan dari peserta guna perbaikan organisasi yang berhubungan dengan jabatan yang dipromosikan.
(2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(3) huruf c bertujuan untuk pendalaman materi guna penilaian aspek kualitas, konsepsi, pemahaman, komitmen dan aspek kemampuan komunikasi sosial.
(3) Penggabungan penilaian penulisan makalah, presentasi dan wawancara merupakan hasil uji kompetensi bidang.
(4) Hasil penilaian uji kompetensi bidang dalam bentuk kuantitatif diserahkan oleh ketua tim uji kompetensi bidang kepada ketua Panitia dan dibuatkan berita acara penyerahan.
(5) Hasil penilaian tahap uji kompetensi bidang ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua.
(6) Pengumuman hasil penilaian uji kompetensi bidang

diumumkan melalui media elektronik dan/atau melalui surat.

(1) Penelusuran rekam jejak peserta dilakukan oleh tim penelusuran rekam jejak untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang akan diisi, serta etika dan perilaku.
(2) Khusus untuk eselon tertentu dapat dilakukan penelusuran rekam jejak melalui metode penelusuran kehidupan pribadi.
(3) Hasil penelusuran rekam jejak diserahkan oleh tim penelusuran rekam jejak kepada ketua panitia sebagai bahan pertimbangan dalam memilih peserta yang akan diajukan kepada Kapolri/Kapolda.
(4) Eselon Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

(1) Panitia mengkompulir nilai hasil setiap tahapan dan menyusun peringkat peserta dengan mempertimbangkan:
a. hasil pemeriksaan administrasi;
b. hasil uji kompetensi manajerial;
c. hasil uji kompetensi bidang; dan
d. hasil penelusuran rekam jejak.
(2) Pembobotan penilaian hasil uji kompetensi manajerial dan hasil uji kompetensi bidang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri/Kapolda sesuai dengan kewenangan.
(3) Panitia memilih peserta yang memenuhi syarat berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan keputusan ketua Panitia dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau melalui surat, serta

dilaporkan kepada Kapolri/ Kapolda.
(4) Hasil pelaksanaan promosi jabatan terbuka menjadi dasar pertimbangan dalam sidang DPK.
(5) Peserta yang terpilih dalam sidang DPK diumumkan oleh panitia melalui media elektronik dan/atau melalui surat.
(6) Dalam hal peserta Promosi Jabatan Terbuka menggunakan Katebelece untuk mempengaruhi penilaian Panitia, peserta dinyatakan gugur.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka oleh:
a. Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan pengawas eksternal yang ditunjuk untuk tingkat Mabes Polri serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri; dan
b. Inspektorat Pengawasan Daerah, bidang Profesi dan Pengamanan Polda dan pengawas eksternal yang ditunjuk untuk tingkat Polda serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1304/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Promosi Jabatan Secara Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA Paraf:
1. Konseptor/

Karobinkar SSDM Polri: .....
2. As SDM Kapolri : ….
3. Kadivkum Polri : .....
4. Kasetum Polri : .....
5. Wakapolri : .....