Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
3. Rumpun Jabatan Kesehatan adalah Himpunan jabatan-jabatan di bidang kesehatan yang mengelompok menjadi jenjang jabatan dan berada dalam satu kesamaan alur kompetensi yang berisi berbagai kegiatan yang dapat diformulasikan menjadi tugas-tugas dan berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai-nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pengemban Jabatan Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah kelompok yang ditunjuk oleh Kapolri atau Kapolda yang bertugas mengevaluasi dan menilai Angka Kredit berdasarkan instrumen penilaian Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di lingkungan Polri.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kontrak Kinerja adalah perjanjian antara pihak pertama sebagai pemberi keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pihak kedua sebagai penerima jabatan fungsional untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, terdiri dari :
a. Tingkat Keahlian :
1. dokter;
2. dokter gigi;
3. apoteker;
4. pranata laboratorium kesehatan;
5. epidemiolog kesehatan;
6. entomolog kesehatan;
7. sanitarian;
8. administrator kesehatan;
9. penyuluh kesehatan masyarakat;
10. nutrisionis;
11. perawat;
12. fisioterapi.

b. Tingkat Keterampilan
1. asisten apoteker;
2. pranata laboratorium kesehatan;
3. perawat gigi;
4. nutrisionis;
5. bidan;
6. perawat;
7. radiografer;
8. perekam medis;
9. teknisi elektro medis;
10. fisioterapis;
11. terapi wicara;
12. refraksionis optisien;
13. sanitarian;
14. okupasi terapis;
15. ortethic prostetis;
16. teknisi gigi;
17. teknisi transfusi darah;

(1) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit pelayanan kesehatan.
(2) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS Polri.

(1) Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

Jenjang Jabatan dan Pangkat Rumpun Kesehatan, terdiri dari :
a. Tingkat keahlian, terdiri dari :
1. ahli utama;
2. ahli madya;
3. ahli muda;
4. ahli pertama.
b. Tingkat Keterampilan, terdiri dari :
1. penyelia;
2. pelaksana lanjutan;
3. pelaksana;
4. pelaksana pemula.

(1) Kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diperhitungkan dengan menggunakan penetapan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
a. sekurang-kurangnya telah memenuhi kala waktu dalam jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Keputusan kenaikan pangkat/jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk golongan IV/c sampai dengan IV/e di lingkungan Polri, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN atas usul Kapolri dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
b. untuk golongan III/a sampai dengan IV/b di lingkungan Polri dan golongan I/a sampai dengan II/d di lingkungan Mabes Polri ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri atas persetujuan Kepala Kantor BKN;
c. untuk golongan I/a sampai dengan II/d di lingkungan Polda ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda atas persetujuan Kepala Kantor Regional BKN.

Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan yang memiliki kelebihan angka kredit dari yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan fungsional rumpun kesehatan setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan berikutnya.

(1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui :
a. impassing/penyesuaian;
b. mengisi formasi jabatan yang kosong (CPNS);
c. perpindahan diagonal dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain.
(2) Untuk menjamin tingkat kinerja dalam pencapaian angka kredit kenaikan pangkat/jenjang jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, maka dalam penentuan pengangkatan jabatan fungsional Rumpun Kesehatan harus memperhitungkan :
a. rasio beban kerja dengan jumlah jabatan yang ada;
b. formasi yang telah ditetapkan.

(1) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dikenakan apabila:
a. dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebagaimana yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
b. ditugaskan secara penuh dalam suatu jabatan struktural;
c. dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
d. cuti di luar tanggungan negara;
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(2) Pelaksanaan Pembebasan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Seorang PNS Polri dapat diberhentikan dari jabatan fungsional Rumpun Kesehatan apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau
b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
(2) Pelaksanaan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan mempertimbangan angka kredit terakhir yang dimiliki dan prestasi di bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan.

(1) Seorang PNS Polri pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang lain dalam rangka kepentingan dinas.

(2) Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan disesuaikan dengan tataran kewenangan sebagai berikut :
a. tingkat keterampilan, oleh kepala kesatuan;
b. tingkat keahlian:
1. utama dan madya oleh Kapolri;
2. muda dan pertama oleh kepala kesatuan.

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, serta Perpindahan dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dengan memperhatikan usul dari kepala kesatuan.

(1) Kontrak Kinerja dibuat oleh PNS Polri yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal Surat Pengangkatan diterima oleh yang bersangkutan.
(2) Komponen Kontrak Kinerja terdiri dari:
a. sasaran yang ingin dicapai;
b. target waktu;
c. proses tahapan yang harus dilaksanakan sebelum mencapai sasaran;
d. indikator keberhasilan.
(3) Evaluasi dan penilaian Kontrak Kinerja dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu penilaian angka kredit.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari:
a. Ketua, dijabat oleh De SDM Kapolri/Kapolda/Pejabat yang ditunjuk;
b. Wakil Ketua, dijabat oleh kepala satuan organisasi pada fungsi pengguna;
c. Sekretaris, dijabat oleh Pejabat fungsi personel pada fungsi pengguna; dan

d. sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota dengan pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari yang dinilai dan berasal dari disiplin ilmu yang sama.
(5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
(6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk golongan IV/c sampai dengan IV/e dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan.

(1) Tata Cara Penilaian dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan meliputi Tingkat Keahlian dan Tingkat Keterampilan.
(2) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang bersangkutan telah terpenuhi.
(3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan berpedoman pada :
a. akuntabel, dimana hasil dari penilaian angka kredit dapat dipertanggungjawabkan secara akademik baik metode dan materi penilaian serta sesuai dengan ketentuan kedinasan;
b. objektif, dimana penilaian angka kredit didasarkan pada fakta, tidak dipengaruhi oleh pendapat penilai maupun orang lain serta tidak memihak;
c. partisipasif, dimana penilaian angka kredit melibatkan pihak lain yang berkompeten untuk memberikan masukan dalam proses penilaian;
d. terukur, dimana penilaian angka kredit bersifat kuantitatif dalam kurun waktu tertentu;
e. transparan, dimana penilaian angka kredit bersifat terbuka atau tidak rahasia.

Pada saat berlakunya Peraturan Kapolri ini, semua peraturan tentang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR