Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2011 tentang KEDOKTERAN KEPOLISIAN

Dalam peraturan ini yang d imaksud dengan:
1. Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
2. Disaster Victim Identification yang selanjutnya disingkat DVI adalah kegiatan identifikasi terhadap korban mati akibat bencana yang dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id

secara ilmiah sesuai standar interpol dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
4. Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Keskamtibmas adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan.
6. Odontologi Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi beserta ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
7. Odontologi Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan.
8. Dioxyribo Nucleic Acid Forensic yang selanjutnya disebut DNA Forensik adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomolekuler di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi.
9. Antropologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan antropologi ragawi dan ilmu osteologi manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan.
10. Toksikologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan.
11. Forensik Klinik adalah bagian ilmu kedokteran forensik yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan status klinik seseorang untuk kepentingan hukum dan peradilan.
12. Kesehatan tahanan adalah penentuan status kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap tahanan Polri.
13. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah sistem pelayanan terpadu lintas fungsi dan lintas sektor bagi korban tindak www.djpp.kemenkumham.go.id

kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk kepentingan hukum dan peradilan.
14. Psikiatri Forensik adalah penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan.
15. Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya.
16. Kedokteran Lalu Lintas adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran guna mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
17. Pengamanan Kesehatan adalah semua usaha kegiatan dan tindakan yang terus menerus diambil dalam rangka pengamanan di bidang medik meliputi personel, materiil, dokumen, instalasi, makanan/minuman.
18. Kesehatan Lapangan yang selanjutnya disingkat Keslap adalah bagian dari ilmu kedaruratan medik yang mempelajari permasalahan medik di lapangan.
19. Pengamanan Makanan (food security) adalah upaya pengamanan terhadap makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat berakibat timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan.
20. Geomedicine adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemetaan pengaruh kondisi iklim dan lingkungan terhadap kesehatan.
21. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear yang selanjutnya disingkat CBRN adalah bahan-bahan yang dengan perantaraan teknologi dapat dipergunakan untuk kepentingan/kesejahteraan hidup orang banyak, namun pada kejadian tertentu dapat menimbulkan bahaya yang mengancam kehidupan orang banyak.
22. Farmasi Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian beserta ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
23. Farmasi Forensik adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk kepentingan hukum dan peradilan.
24. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Tujuan dari peraturan ini, meliputi:
a. sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pengemban Dokpol;
b. terselenggaranya Dokpol secara efektif, efisien dan profesional; dan
c. terwujudnya pelayanan Dokpol yang prima untuk kepentingan tugas kepolisian.

Prinsip-prinsip dari peraturan ini, meliputi:
a. legalitas, yaitu pelayanan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. imparsial, yaitu pelayanan diberikan secara adil, tidak memihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak;
c. Independen, yaitu suatu keadaan atau kualitas yang bebas dari ketergantungan atau suatu pengaruh, dapat berpikir dan bertindak secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh semua pihak;
d. Ilmiah, yaitu penyelenggaraan Dokpol didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dan diuji ulang serta bersifat universal;
e. objektif, penyelenggaraan Dokpol didasarkan pada fakta yang ada, dan tidak dipengaruhi oleh interpretasi dan kepentingan siapapun dan pihak manapun;
f. profesional, yaitu penyelenggaraan Dokpol mengikuti dan dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi dan standar profesi;
g. transparan, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip profesi yang berlaku;
h. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
i. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, waktu, tenaga, biaya, dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan Dokpol meliputi:
a. operasional;
b. pembinaan;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. penelitian dan pengembangan.
(2) Penyelenggaraan Dokpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain pengembangan jejaring, dan kerja sama lintas program, lintas sektoral serta lintas fungsi di dalam maupun luar negeri.

Kegiatan Dokpol meliputi:
a. DVI;
b. Kedokteran Forensik; dan
c. Keskamtibmas.

Kemampuan Dokpol meliputi:
a. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Aspek Medik, antara lain:
1. pemeriksaan awal terhadap korban di TKP; dan
2. penanganan barang bukti non medik yang menempel pada tubuh korban dan barang bukti medik;
b. Patologi Forensik, antara lain:
1. pemeriksaan mayat luar dan dalam (otopsi);
2. pemeriksaan Laboratorium kedokteran forensik;
3. pemeriksaan Toksikologi kedokteran forensik;
4. pengawetan jenazah; dan
5. gali kubur (ekshumasi);
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Antropologi Forensik, antara lain:
1. pemeriksaan tulang belulang manusia;
2. pemeriksaan titik-titik antropologi manusia;
3. pemeriksaan kematangan tulang manusia; dan
4. melaksanakan rekonstruksi wajah;
d. Odontologi Kepolisian, antara lain:
1. Odontologi forensik; dan
2. Database odontogram;
e. DNA Profiling, antara lain:
1. penentuan garis keturunan;
2. Identifikasi;
3. DNA forensik; dan
4. database DNA;
f. Toksikologi Forensik, antara lain:
1. pemeriksaan jenis racun dalam tubuh manusia atau bagian tubuh manusia; dan
2. pemeriksaan kadar racun dalam tubuh manusia atau bagian tubuh manusia;
g. Kesehatan Tahanan, antara lain:
1. pemeriksaan kesehatan tahanan baru;
2. pemeriksaan tahanan yang akan dipindahkan;
3. penetapan status kesehatan untuk kepentingan peradilan; dan
4. rawat jalan dan atau rawat inap;
h. Forensik Klinik, antara lain:
1. pemeriksaan korban hidup;
2. pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik;
3. pemeriksaan toksikologi kedokteran forensik; dan
4. pemeriksaan uji kelayakan kesehatan;
i. Psikiatri Forensik, antara lain:
1. profil kejiwaan pelaku kejahatan (criminal psychiatric profiling);
www.djpp.kemenkumham.go.id

2. pemeriksaan kepribadian pada kasus–kasus kriminal; dan
3. pemeriksaan status kesehatan jiwa;
j. Kedokteran Lalu Lintas, antara lain:
1. komunikasi, informasi dan edukasi tentang keselamatan lalu lintas;
2. pemeriksaan kesehatan calon pengemudi dan pengemudi; dan
3. penanggulangan gawat darurat kecelakaan lalu lintas;
k. Hukum Kesehatan, antara lain:
1. penanganan sengketa medik dan kesehatan;
2. penyusunan aturan internal rumah sakit (hospital by-laws);
3. bioetika kedokteran; dan
4. perdagangan gelap organ tubuh manusia (Illegal organ trafficking);
l. Medikolegal,antara lain:
1. pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum et repertum;
2. pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;
3. pembuatan visum et repertum dengan rahasia kedokteran;
4. pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan;
5. pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
6. penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
7. kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
8. pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas;
m. PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:
1. penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan
2. penanganan perdagangan manusia (human trafficking);
n. Farmasi Kepolisian, antara lain:
1. farmasi forensik; dan
2. produksi bahan dukungan operasi Dokpol;
www.djpp.kemenkumham.go.id

o. Keslap, antara lain:
1. kegiatan promotif dan preventif bagi petugas lapangan;
2. penanganan gawat darurat;
3. stabilisasi korban untuk dievakuasi dari TKP; dan
4. evakuasi Medik;
p. Pengamanan Kesehatan, antara lain:
1. pengamanan kesehatan Very Important Person (VIP);
2. pengamanan kesehatan pada rusuh massa; dan
3. pengamanan kesehatan pada situasi khusus;
q. Pengamanan Makanan (Food Security), antara lain:
1. pemeriksaan makanan/minuman untuk VIP; dan
2. pemeriksaan makanan/minuman pada situasi khusus;
r. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, antara lain;
1. deteksi dini penyalahgunaan narkotika;
2. pemeriksaan penyalahguna narkotika;
3. perawatan dan pengobatan penyalahguna narkotika; dan
4. rehabilitasi medik penyalahguna narkotika;
s. Penanggulangan Bahaya CBRN, antara lain:
1. komunikasi, informasi dan edukasi bahaya CBRN;
2. deteksi bahaya CBRN;
3. penanganan medik korban hidup; dan
4. penanganan korban mati;
t. Geomedicine, antara lain:
1. pengumpulan data geomedik;
2. pembuatan peta geomedik; dan
3. penentuan rute evakuasi medik;
u. Kesehatan Perpolisian Masyarakat (Kespolmas), antara lain:
1. penyuluhan kesehatan;
2. bakti sosial di wilayah bencana;
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. bakti sosial di wilayah operasi; dan
4. pembekalan Dokpol bagi anggota Polmas.

(1) Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas internal dan/atau eksternal Polri.
(2) Fasilitas internal Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Rumkit Bhayangkara tingkat I, meliputi kemampuan:
1. Olah TKP Aspek Medik;
2. Patologi Forensik;
3. Antropologi Forensik;
4. Odontologi kepolisian;
5. Kesehatan Tahanan;
6. Forensik Klinik;
7. Psikiatri Forensik;
8. Hukum Kesehatan;
9. Medikolegal;
10. Pusat Pelayanan Terpadu;
11. Kesehatan Lapangan;
12. Pengamanan Kesehatan;
13. Food Security;
14. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika;
15. Penanggulangan Bahaya CBRN;
16. Geomedicine; dan
17. Kesehatan Perpolisian Masyarakat;
b. Rumkit Bhayangkara tingkat II, meliputi kemampuan:
1. Olah TKP Aspek Medik;
2. Patologi Forensik;
3. Antropologi Forensik;
4. Odontologi kepolisian;
www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Kesehatan Tahanan;
6. Forensik Klinik;
7. Psikiatri Forensik;
8. Hukum Kesehatan;
9. Medikolegal;
10. Pusat Pelayanan Terpadu;
11. Kesehatan Lapangan;
12. Pengamanan Kesehatan;
13. Food Security;
14. Penanganan penyalahgunaan Narkotika;
15. Geomedicine; dan
16. Kesehatan Perpolisian Masyarakat;
c. Rumkit Bhayangkara tingkat III, meliputi kemampuan:
1. Olah TKP Aspek Medik;
2. Patologi Forensik;
3. Odontologi kepolisian;
4. Kesehatan Tahanan;
5. Forensik Klinik;
6. Psikiatri Forensik;
7. Medikolegal;
8. Pusat Pelayanan Terpadu;
9. Kesehatan Lapangan;
10. Pengamanan Kesehatan;
11. Food Security;
12. Penanganan penyalahgunaan Narkotika;
13. Geomedicine; dan
14. Kesehatan Perpolisian Masyarakat;
d. Rumkit Bhayangkara tingkat IV, meliputi kemampuan:
1. Olah TKP Aspek Medik;
www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Patologi Forensik;
3. Odontologi kepolisian;
4. Kesehatan Tahanan;
5. Forensik Klinik;
6. Medikolegal;
7. Pusat Pelayanan Terpadu;
8. Kesehatan Lapangan;
9. Pengamanan Kesehatan;
10. Food Security;
11. Penanganan penyalahgunaan Narkotika;
12. Geomedicine; dan
13. Kesehatan Perpolisian Masyarakat;
e. Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, yaitu kemampuan DNA Profiling;
f. Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK), yaitu kemampuan Odontologi Kepolisian; dan
g. Laboratorium Farmasi Kepolisian (Farmapol), meliputi kemampuan:
1. Toksikologi Forensik; dan
2. Farmasi Kepolisian.
(3) Fasilitas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan dan ketentuan yang berlaku.

(1) Kegiatan DVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan:
a. pada tingkat Mabes Polri oleh Pusdokkes Polri;
b. pada tingkat Polda oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda; dan
c. pada tingkat Polres oleh Urusan Kesehatan (Urkes) Polres.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk mendukung kegiatan DVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kerjasama lintas sektor dan lintas fungsi melalui Komite DVI Nasional INDONESIA (INDIVIC/Indonesian National DVI Committee).
(3) Komite DVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan DVI secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
a. tingkat Nasional oleh Komite DVI Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan;
b. tingkat Regional oleh Komite DVI Regional yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan;
c. tingkat Provinsi oleh Komite DVI Propinsi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur; dan
d. Provinsi yang belum memiliki Polda dilaksanakan oleh Komite DVI Provinsi yang bertanggung jawab atas provinsi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(4) Kemampuan Dokpol dalam kegiatan DVI meliputi:
a. Patologi Forensik;
b. Antropologi Forensik;
c. DNA profiling;
d. Odontologi Forensik;
e. Database DNA
f. Database Odontogram;
g. Toksikologi Forensik;
h. Farmasi Forensik;
i. Psikiatri Forensik;
j. Hukum Kesehatan; dan
k. Medikolegal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan DVI diatur dengan Peraturan Kapusdokkes Polri.

(1) Pelaksanaan DVI meliputi:
a. bencana alam (Natural Disaster) yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa www.djpp.kemenkumham.go.id

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor; dan
b. bencana non alam (Unnatural Disaster) antara lain kebakaran hutan/ lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, kegagalan modernisasi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan dan tindak pidana kejahatan antara lain kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional (terorisme, trafficking in persons).
(2) Penentuan pelaksanaan DVI digelar sesuai tingkatan bencana yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Dalam pelaksanaan DVI dapat memanfaatkan kemampuan Dokpol dan kemampuan lain yang dikoordinasikan oleh Tim DVI.

(1) Kegiatan Kedokteran Forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan:
a. pada tingkat Mabes Polri oleh Pusdokkes Polri;
b. pada tingkat Polda oleh Biddokkes Polda; dan
c. pada tingkat Polres oleh Urkes Polres.
(2) Kemampuan Dokpol dalam kegiatan Kedokteran Forensik meliputi:
a. Olah TKP Aspek Medik;
b. Patologi Forensik;
c. Odontologi Forensik;
d. DNA Forensik;
e. Antropologi Forensik;
f. Forensik Klinik;
g. Psikiatri Forensik;
h. Kedokteran Lalu Lintas;
i. Database Odontogram;
j. Database DNA;
www.djpp.kemenkumham.go.id

k. PPT;
l. Toksikologi Forensik;
m. Farmasi Forensik;
n. Kesehatan Tahanan;
o. Hukum Kesehatan; dan
p. Medikolegal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan Kedokteran Forensik diatur dengan Peraturan Kapusdokkes Polri.

(1) Kegiatan Keskamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan:
a. pada tingkat Mabes Polri oleh Pusdokkes Polri;
b. pada tingkat Polda oleh Biddokkes Polda; dan
c. pada tingkat Polres oleh Urkes Polres.
(2) Kemampuan Dokpol dalam kegiatan Keskamtibmas meliputi:
a. Kesehatan Lapangan;
b. Pengamanan Kesehatan;
c. Evakuasi Medik;
d. Geomedicine;
e. Food Security;
f. Farmasi Kepolisian;
g. Database Produk Farmasi Ilegal/Substandar/Palsu;
h. Kedokteran Lalu Lintas;
i. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika;
j. Kesehatan Perpolisian Masyarakat (pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dalam rangka membangun kemitraan Polri dengan masyarakat);
k. Penanggulangan Bahaya CBRN; dan
l. Hukum Kesehatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan Keskamtibmas diatur dengan Peraturan Kapusdokkes Polri.

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Dokpol antara lain bersumber dari:
a. Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Polri;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. anggaran kontinjensi;
d. kerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri; dan
e. bantuan murni yang berasal dari donatur baik dalam maupun luar negeri.

(1) Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kegiatan Dokpol dilaksanakan:
a. pada tingkat Mabes Polri oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; dan
b. pada tingkat kewilayahan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda.
(2) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan Dokpol dilaksanakan:
a. pada tingkat Mabes Polri oleh Kapusdokkes Polri; dan
b. pada tingkat kewilayahan oleh Kabiddokkes Polda.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:
Skep/204/VI/1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kedokteran Kepolisian Dalam Mendukung Tugas Operasional Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id