Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2010 tentang TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERSANDIAN

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Penghargaan Dharma Persandian yang selanjutnya disebut Dharma Persandian adalah penghargaan negara yang diberikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara kepada seseorang atas prestasi dan pengabdian yang luar biasa terhadap Persandian RI.
2. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang penghargaan Dharma Persandian yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.
3. Medali adalah tanda jasa berbentuk bundar.
4. Pita adalah kelengkapan Tanda Penghargaan Dharma Persandian.
5. Dewan Penghargaan Dharma Persandian yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara serta diberi tugas memberikan pertimbangan dalam pemberian dan pencabutan Dharma Persandian.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
8. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara INDONESIA.
9. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
10. Pegawai Negeri yang bertugas di bidang Persandian RI adalah Pegawai Negeri yang bekerja secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian RI.

Dharma Persandian diberikan berdasarkan asas:

a. keteladanan, bahwa pemberian Dharma Persandian dilakukan dengan pertimbangan integritas moral dan suri tauladan;
b. kehati-hatian, bahwa dalam proses pemberian Dharma Persandian dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan;
c. keobjektifan, bahwa Dharma Persandian harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel;

d. keterbukaan, bahwa pemberian Dharma Persandian harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat luas;
e. kesetaraan, bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Dharma Persandian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dharma Persandian diberikan dengan tujuan:

a. menghargai setiap WNI pada umumnya dan Pegawai Negeri yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya, yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar bagi Persandian Negara;
b. menumbuhkembangkan semangat kejuangan setiap WNI pada umumnya dan Pegawai Negeri yang bekerja pada bidang Persandian pada khususnya untuk kemajuan dan kejayaan Persandian Negara;
c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap WNI pada umumnya dan Pegawai Negeri yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya, sehingga mendorong semangat menciptakan karya terbaik bagi kemajuan Persandian Negara.

Dharma Persandian terdiri dari 4 jenis:

a. Dharma Persandian Utama;
b. Dharma Persandian 30 (Tiga Puluh) Tahun;
c. Dharma Persandian 20 (Dua Puluh) Tahun;
d. Dharma Persandian 10 (Sepuluh) Tahun.

Dharma Persandian terdiri dari 3 bentuk:

a. Piagam;
b. Medali;
c. Pita.

Pasal 6

Bentuk, ukuran dan warna benda Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 7

Dharma Persandian memiliki makna:

a. bola dunia berwarna biru muda dengan garis khatulistiwa dan 4 (empat) buah garis lintang berwarna putih, mengandung arti bahwa lingkup penugasan, kewenangan dan pertanggungjawaban Lembaga Sandi Negara dalam mengatur dan menyelenggarakan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi seluruh Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, selaras dengan jaring komunikasi Persandian yang tergelar di seluruh dunia;

b. cabai (rawit) berwarna merah, diartikan sebagai sesuatu yang meskipun wujudnya kecil, namun sangat penting kegunaan dan manfaatnya. Disamping itu, rasanya yang sangat pedas diartikan sebagai sesuatu yang harus diwaspadai dan ditangani secara khusus karena dapat mengakibatkan bahaya. Pada bagian tepi kanan cabai terdapat 4 (empat) lekukan, dimaksudkan bahwa Persandian RI lahir pada tanggal 4;
c. bulu paksi (burung merpati) berwarna putih dengan tulangnya berwarna kuning dan pangkalnya berbentuk ujung pena, diartikan bahwa Persandian selain sebagai kegiatan tulis menulis (paper and pencil) juga sebagai ilmu, yaitu ilmu kripto (kriptologi). Penyerapan berbagai disiplin ilmu serta penerapannya dalam bidang kriptologi, diharapkan akan dapat mengembangkan Persandian RI sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan elektronika. Pada bagian tepi kiri terdapat 4 (empat) lekukan dan pada bagian tepi kanan terdapat 6 (enam) lekukan, hal ini dimaksudkan bahwa Persandian RI lahir pada Tahun 46 (1946);
d. pita berwarna kuning emas dengan tulisan : "STHANA PAROKSHARTA BHAKTI".
Warna kuning emas melambangkan kebesaran, keagungan, kewibawaan dan kearifan serta keteguhan hati dalam mengabdi pada negara sesuai sumpah profesi sandi yang telah diikrarkan.
STHANA PAROKSHARTA BHAKTI artinya :
STHANA : tempat PAROKSHARTA : hal-hal yang tidak tampak (rahasia) BHAKTI : pengabdian Secara keseluruhan berarti tempat untuk pengabdian berkenan dengan hal-hal yang bersifat rahasia.

e. sembilan bunga kapas dan sembilan butir padi melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan;
f. tanda X untuk pengabdian selama 10 tahun secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian;
g. tanda XX untuk pengabdian selama 20 tahun secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian;
h. tanda XXX untuk pengabdian selama 30 tahun secara terus menerus atau akumulatif di bidang Persandian;
i. tanda bintang untuk Warga Negara Republik INDONESIA yang telah berjasa dalam mengembangkan Persandian Republik INDONESIA.

(1) Dewan ini dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dalam pemberian dan pencabutan Dharma Persandian.
(2) Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
(3) Dewan berkedudukan di Jakarta.

(1) Tugas dan Kewajiban Dewan meliputi:
a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai pemberian Dharma Persandian;

b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai pencabutan Dharma Persandian;
c. merencanakan dan MENETAPKAN kegiatan dalam rangka pemberian Dharma Persandian.
(2) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi yang terkait dengan bidang Persandian.

Komposisi Dewan terdiri dari unsur:
a. pejabat eselon I sebanyak-banyaknya dua orang;
b. pejabat eselon II sebanyak-banyaknya tiga orang;
c. pejabat eselon III sebanyak-banyaknya dua orang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan mempunyai masa jabatan satu tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
c. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
d. berpendidikan paling rendah S1(strata satu);
e. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Dharma Persandian;
f. telah menerima Dharma Persandian minimal 10 (sepuluh) tahun.

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
c. diberhentikan.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau

b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(1) Dalam hal Anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ketua Dewan mengajukan usul penggantian Anggota Dewan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
(2) Penggantian Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Masa jabatan Anggota Dewan pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Dewan yang digantikannya.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia Sandi.
(3) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Dewan.
(4) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur Pegawai Negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia Sandi.

Untuk memperoleh Dharma Persandian harus memenuhi syarat:
a. umum; dan
b. khusus.

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
a. WNI;
b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
c. berjasa terhadap bangsa, negara, dan pemerintah di bidang Persandian;
d. berkelakuan baik;
e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat Khusus Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri dengan ketentuan:
a. telah bekerja dengan kesetiaan, pengabdian yang tinggi, dan berprestasi pada bidang Persandian secara terus menerus atau akumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun;
b. dalam masa bekerja secara terus menerus atau akumulatif, Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
c. penghitungan masa kerja bagi Pegawai Negeri yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
d. masa kerja Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
e. masa kerja anggota TNI/POLRI dihitung sejak diangkat menjadi anggota TNI/POLRI;
f. dalam hal anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebelumnya berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, maka masa kerja pada saat Pegawai Negeri Sipil dapat diakumulasikan dengan masa kerja sebagai anggota TNI/POLRI.

Syarat khusus Dharma Persandian Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bagi PNS/TNI/POLRI memiliki Dharma Persandian minimal 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan:
a. berjasa dalam tugas Persandian pada operasi keamanan, operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak atau daerah konflik paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus; atau
b. berprestasi dalam menemukan dan/atau mengembangkan algoritma sandi, dan telah diaplikasikan dalam modul sandi, serta dioperasionalkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; atau
c. berprestasi dalam menemukan dan/atau mengembangkan konsep strategis Persandian Negara sehingga bermanfaat untuk kemajuan Persandian.

Syarat khusus Dharma Persandian Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan ketentuan:
a. bagi Pegawai Negeri yang bekerja di luar bidang Persandian yang telah berjasa dalam membantu, memfasilitasi, dan mendukung baik moril maupun materiil terhadap pembangunan kemajuan Persandian Negara;
b. bagi WNI yang bukan Pegawai Negeri yang telah berjasa dalam membantu, memfasilitasi, dan mendukung baik moril maupun materiil terhadap pembangunan kemajuan Persandian Negara;
c. bagi pensiunan Pegawai Negeri yang pernah bekerja di lingkungan Persandian yang memiliki dedikasi, kesetiaan, dan pengabdian kepada Persandian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut atau secara akumulasi serta mendukung baik moril mapun materil terhadap pembangunan kemajuan Persandian Negara.

(1) Pengajuan usul calon penerima Dharma Persandian ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara melalui Dewan.
(2) Pengajuan usul calon penerima Dharma Persandian dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Organisasi Profesi Bidang Persandian khusus untuk usul penerima Dharma Persandian Utama.
(3) Usul permohonan calon penerima Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi paling sedikit:
a. daftar riwayat hidup atau keterangan kesatuan/instansi/organisasi profesi di bidang Persandian;
b. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Organisasi Profesi Bidang Persandian;
c. usulan calon penerima bagi Pegawai Negeri harus melampirkan:
1. daftar riwayat jabatan di bidang Persandian yang disertai surat yang menjelaskan penempatan tersebut;
2. surat keputusan jabatan terakhir;
3. surat keputusan pangkat/golongan terakhir;
4. fotokopi piagam Dharma Persandian yang sudah dimiliki.
d. usulan calon penerima bukan Pegawai Negeri wajib melampirkan profil dan narasi prestasi di bidang Persandian minimal 50 (lima puluh) kata.
(4) Apabila kelengkapan administrasi usulan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka usulan akan diproses setelah kelengkapan dimaksud diterima Dewan.
(5) Pengajuan usul permohonan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara paling lambat pada awal bulan Pebruari setiap tahunnya.

(1) Dewan sebelum mengajukan pengusulan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara melakukan verifikasi atas permohonan usul Dharma Persandian.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Dharma Persandian.
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pejabat Organisasi terkait.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumen, atau keterangan lainnya yang diperlukan/diminta oleh Dewan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan.

(1) Dalam hal Dewan menilai usul pemberian Dharma Persandian memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai bahan pertimbangan pemberian Dharma Persandian.

(2) Dalam hal Dewan menilai usul Dharma Persandian tidak memenuhi persyaratan, maka Dewan wajib memberikan penjelasan disertai alasan-alasan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Organisasi pengusul.
(3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Organisasi pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

(1) Dharma Persandian dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.
(2) Dharma Persandian berupa Medali dipakai dengan cara:
a. Medali Dharma Persandian Utama dikalungkan pada leher sehingga tepat terletak pada tengah dada pada pakaian resmi;
b. Medali kecil (miniatur) digantungkan pada dada sebelah kiri pakaian dinas upacara atau pakaian sipil lengkap.
(3) Dharma Persandian berupa Pita harian dipakai pada dada sebelah kiri 1 cm diatas saku dan disusun secara berjajar dari kanan ke kiri pada pakaian dinas harian.
(4) Tingkatan Dharma Persandian berupa Pita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah tanda kehormatan yang diberikan oleh PRESIDEN.

(1) Kepala Lembaga Sandi Negara berhak mencabut Dharma Persandian yang telah diberikan apabila penerima Dharma Persandian:

a. tidak memiliki integritas moral dan keteladanan;
b. dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
c. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri.
(2) Kepala Lembaga Sandi Negara dapat mencabut Dharma Persandian atas usul perseorangan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi profesi, dan kelompok masyarakat.
(3) Permohonan pencabutan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengusul kepada Kepala Lembaga Sandi Negara melalui Dewan disertai alasan dan bukti pencabutan.
(4) Usul pencabutan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Dharma Persandian.
(5) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan pencabutan Dharma Persandian, Dewan meminta pertimbangan dari Pimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Organisasi terkait.
(6) Pencabutan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara dan setelah mendapat pertimbangan Dewan.

Jika terjadi kesalahan administrasi terhadap pemberian Dharma Persandian akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada Dharma Persandian maka dapat dilakukan penggantian dengan mengajukan surat permohonan penggantian Dharma Persandian yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan.

(1) Pegawai Negeri yang pada saat ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini telah memiliki Penghargaan Persandian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.177/2006 Tahun 2006, tetap diberikan Dharma Persandian.
(2) Penggantian Tanda Penghargaan Dharma Persandian bagi Pegawai Negeri yang telah memiliki Tanda Penghargaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara, Nomor HK.101/PERKA.177/2006 Tahun 2006 diperlukan penyesuaian waktu, paling singkat 1 (satu) tahun terhitung diberlakukannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
(3) Guna tertib administrasi pemakaian Dharma Persandian akan diterbitkan surat edaran Kepala Lembaga Sandi Negara tentang pemakaian Dharma Persandian di Instansi Pemerintah.

(1) Dalam hal penerima Dharma Persandian meninggal dunia, hak memakai Dharma Persandian tidak dapat beralih kepada ahli warisnya.
(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyimpan Dharma Persandian, tanpa hak untuk memperjualbelikan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian Dharma Persandian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada DIPA Lembaga Sandi Negara.

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.177/2006 Tahun 2006 tentang Tanda Penghargaan Persandian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2010 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 554