Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2010 tentang PETUJUK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:
1. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan persandian dan penyelidikan persandian yang terdiri dari mesin sandi, manajemen kunci dan APU Persandian serta suku-suku cadangnya.
2. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian dan penyelidikan persandian.
3. Pemeliharaan adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar Palsan dan/atau APU Persandian yang ada dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mengatur atau mengendalikan biaya, baik untuk pencegahan

maupun perbaikan jika terjadi kerusakan.
4. Perbaikan adalah suatu kegiatan untuk memulihkan atau mengembalikan Palsan dan/atau APU Persandian dimaksud dari keadaan rusak ringan, sedang atau berat menjadi baik dan dapat berfungsi kembali.
5. Kerusakan adalah kondisi tidak stabil atau tidak berfungsinya dengan sempurna suatu Palsan dan/atau APU Persandian disebabkan faktor tertentu.
6. Personil Nonsandi adalah setiap personil yang bertugas secara penuh di bidang persandian yang tidak berkualifikasi sandi.
7. Personil Sandi adalah setiap personil berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian.
8. Penyelenggara Persandian adalah instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang menjalankan fungsi persandian.
9. Standar Biaya Khusus Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu dalam hal pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian serta merupakan standar biaya tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga Tahun Anggaran berikutnya.
10. Pelaksana Pemeliharaan adalah orang yang memiliki kemampuan teknik tertentu di bidang pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian .
11. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat pemeliharaan meliputi :
a. pemeliharaan tingkat 0;
b. pemeliharaan tingkat I;
c. pemeliharaan tingkat II; dan
d. pemeliharaan tingkat III.

Pemeliharaan tingkat 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
a. menempatkan Palsan dan/atau APU Persandian pada tempat yang aman dari kemungkinan terjatuh atau terkena benturan benda keras lain, terkena induksi tegangan listrik liar, terkena tumpahan benda- benda cair yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan teknis dan mekanik pada Palsan dan/atau APU Persandian tersebut;
b. membersihkan Palsan dan/atau APU Persandian secara berkala dari kotoran debu renik atau benda lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional Palsan dan/atau APU Persandian tersebut;
c. selalu menjaga kestabilan suhu ruangan dimana Palsan dan/atau APU Persandian aktif dan tidak aktif ditempatkan;
d. menempatkan atau menyimpan Palsan dan/atau APU Persandian dalam ruangan dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan dengan suhu maksimal 25° celcius;
e. menjaga kestabilan tegangan pada voltase sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Palsan dan/atau APU Persandian tersebut;
f. melakukan pengecekan dan pencatatan mengenai kondisi ruangan dimana Palsan dan/atau APU Persandian berada dan kelengkapannya secara berkala.

(1) Pemeliharaan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kerusakan ringan, yang menyebabkan tidak berfungsinya Palsan dan/atau APU Persandian karena terganggunya daya dan jaringan instalasi.
(2) Tindakan perbaikan karena kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. melakukan tindakan tertentu atas Palsan dan/atau APU Persandian yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
b. melakukan tes diagnostik terhadap Palsan dan/atau APU Persandian yang terindikasi mengalami gangguan teknis;
c. melakukan penggantian komponen atau Palsan dan/atau APU Persandian yang menyebabkan terjadinya kerusakan ringan;
d. perbaikan harus dilakukan dengan segera di tempat Palsan dan/atau APU Persandian berada.

(1) Pemeliharaan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kerusakan sedang yang menyebabkan tidak berfungsinya Palsan dan/atau APU Persandian dengan baik yang disebabkan terganggunya komponen tertentu pada Palsan dan/atau APU Persandian dan memerlukan penanganan lebih seksama.
(2) Tindakan perbaikan karena kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan penggantian komponen atau Palsan dan/atau APU Persandian yang menyebabkan terjadinya kerusakan sedang.
(3) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat, ke instansi pusatnya, ke Lembaga Sandi Negara, atau Badan Usaha yang ditunjuk oleh Lembaga Sandi Negara.

(1) Pemeliharaan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi kerusakan berat yang kompleks dan menyebabkan tidak berfungsinya Palsan dan/atau APU Persandian secara total.
(2) Tindakan perbaikan karena kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. melakukan penggantian komponen yang menyebabkan terjadinya kerusakan berat;
b. melakukan injeksi perangkat lunak yaitu pengisian aplikasi penyandian ke dalam Palsan dan/atau APU Persandian;
c. melakukan kalibrasi ulang yaitu penyesuaian kembali suatu Palsan dan/atau APU Persandian kepada kondisi tertentu sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
(3) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Lembaga Sandi Negara atau Badan Usaha yang ditunjuk oleh Lembaga Sandi Negara.

Penunjukan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, tidak berlaku untuk Palsan dan/atau APU Persandian yang

pengadaannya dilakukan oleh Penyelenggara Persandian selain Lembaga Sandi Negara dan Pemerintah Daerah.

(1) Suku cadang Palsan dan/atau APU Persandian dibagi menjadi 2 kategori :
a. suku cadang umum; dan
b. suku cadang khusus.
(2) Suku cadang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komponen elektronik dan mekanik yang tidak berkaitan dengan modul atau aplikasi penyandian dan dijual secara bebas.
(3) Suku cadang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen elektronik dan mekanik yang berkaitan langsung dengan modul atau aplikasi penyandian dan hanya dapat diperoleh dari produsen Palsan dan/atau APU Persandian tersebut.

(1) Penyelenggara Persandian harus memiliki persediaan suku cadang Palsan dan/atau APU Persandian yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan dalam tingkat pemeliharaan.
(2) Dalam hal Penyelenggara Persandian mengadakan Palsan dan/atau APU Persandian sendiri, maka ketersediaan suku cadang untuk semua tingkat pemeliharaan harus dipenuhi oleh Penyelenggara Persandian tersebut sesuai kebutuhan.

Pelaksana Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian dapat dilakukan oleh Personil Sandi, Personil Nonsandi, atau tenaga ahli lain yang ditunjuk.

(1) Pemeliharaan tingkat 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Personil Sandi atau Personil Nonsandi yang diberi tanggung jawab terhadap Palsan dan/atau APU Persandian di unit kerjanya.

(2) Pemeliharaan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Personil Sandi atau Personil Nonsandi yang telah memiliki sertifikat Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian dan diberi tanggung jawab terhadap Palsan dan/atau APU Persandian di unit kerjanya.
(3) Pemeliharaan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh personil Lembaga Sandi Negara atau personil Penyelenggara Persandian, dan/atau tenaga ahli lain yang ditunjuk oleh Lembaga Sandi Negara.
(4) Pemeliharaan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh personil Lembaga Sandi Negara atau personil Penyelenggara Persandian, dan/atau tenaga ahli lain yang ditunjuk Lembaga Sandi Negara.
(5) Dalam hal Pelaksana Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian mengalami kesulitan, dapat meminta bantuan teknis dari Lembaga Sandi Negara.

(1) Penyelenggara Persandian wajib menyusun perencanaan Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian.
(2) Perencanaan pelaksanaan Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian disusun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan tenaga terampil atau ahli yang tersedia dan Palsan dan/atau APU Persandian yang dimiliki beserta suku cadangnya.
(3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Biaya Khusus Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
(4) Penyusunan perencanaan Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Penyelenggara Persandian yang akan melakukan proses pengadaan Palsan dan/atau APU Persandian wajib memasukkan persyaratan bagi pihak penyedia barang tentang jaminan ketersediaan suku cadang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk penggunaan Palsan dan/atau APU Persandian yang berlaku.

(2) Setiap Palsan dan/atau APU Persandian wajib memiliki buku riwayat kondisi Palsan dan/atau APU Persandian .
(3) Perlakuan dan tindakan terhadap Palsan dan/atau APU Persandian yang akan diperbaiki meliputi :
a. modul atau bagian Palsan dan/atau APU Persandian yang berisikan program atau aplikasi algoritma penyandian atau program lain yang bersifat rahasia, harus diamankan terlebih dahulu;
b. memastikan Palsan dan/atau APU Persandian dalam keadaan netral dan lengkap;
c. mengemas atau membungkus Palsan dan/atau APU Persandian dengan baik dan aman.
(4) Petunjuk penggunaan Palsan dan/atau APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan deputi.

(1) Tata cara pemberitahuan kerusakan ringan meliputi :
a. untuk pemerintah kabupaten dan/atau kota, menyampaikan surat pemberitahuan kerusakan Palsan dan/atau APU Persandian yang menjelaskan mengenai antara lain jenis atau tipe, jumlah, nomor seri, dan indikasi kerusakan kepada pemerintah provinsi setempat dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
b. untuk instansi vertikal, menyampaikan surat pemberitahuan kerusakan Palsan dan/atau APU Persandian yang menjelaskan mengenai antara lain jenis atau tipe, jumlah, nomor seri, dan indikasi kerusakan kepada instansi pusatnya dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara;
c. apabila pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mampu mengatasi kerusakan, maka pemerintah provinsi tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dengan menyebutkan alasannya;
d. apabila instansi pusatnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak mampu mengatasi kerusakan, maka instansi pusat tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dengan menyebutkan alasannya.
(2) Tata cara pemberitahuan kerusakan sedang atau berat meliputi :
a. untuk pemerintah provinsi dan kabupaten dan/atau kota, menyampaikan surat pemberitahuan kerusakan Palsan dan/atau APU Persandian yang menjelaskan mengenai antara lain jenis atau

tipe, jumlah, nomor seri, dan indikasi kerusakan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dengan tembusan Gubernur dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
b. untuk instansi vertikal, surat pemberitahuan kerusakan Palsan dan/atau APU Persandian yang menjelaskan mengenai antara lain jenis atau tipe, jumlah, nomor seri, dan indikasi kerusakan disampaikan oleh Penyelenggara Persandian kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
(3) Tindak lanjut dari surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara pada kesempatan pertama setelah surat diterima.

(1) Masing-masing Penyelenggara Persandian wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan mengenai Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan terhadap Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 255