Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan Pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
1. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Ketua KPPIP adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Ketua Pelaksana KPPIP adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Kelompok Kerja Pemilihan Panel Konsultan KPPIP yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Panel Konsultan adalah Kelompok Kerja Pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan panel konsultan pada KPPIP.
6. Panel Konsultan adalah satu atau lebih panel yang terdiri dari beberapa calon Penyedia Jasa Konsultansi, yang memberikan pelayanan Jasa Konsultansi tertentu dalam penyediaan infrastruktur prioritas serta dipilih dan ditetapkan oleh KPPIP melalui proses prakualifikasi.
7. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
8. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.

9. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas, dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.
10. Kontrak Payung adalah perjanjian dengan Jasa Konsultansi badan usaha atau konsorsium badan usaha yang telah lulus prakualifikasi, dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk bersedia mengikuti proses seleksi penyediaan jasa layanan tertentu dengan ruang lingkup, nilai, dan waktu yang tidak bisa ditetapkan sejak awal.

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi tata cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan termasuk seleksi Jasa Konsultansi untuk percepatan penyediaan Jasa Konsultansi pada kegiatan penyediaan infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan/atau Proyek Infrastruktur Prioritas.

Para pihak dalam Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan, serta Seleksi Jasa Konsultansi pada KPPIP terdiri atas:
a. Ketua KPPIP;
b. Ketua Pelaksana KPPIP;
c. Kelompok Kerja Panel Konsultan;
d. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
e. Badan usaha Jasa Konsultansi.

(1) Ketua KPPIP memiliki tugas:
a. MENETAPKAN kebutuhan Panel Konsultan;
b. MENETAPKAN daftar Panel Konsultan; dan
c. menandatangani kontrak payung.
(2) Ketua KPPIP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pelaksana KPPIP.

(1) Ketua Pelaksana KPPIP memiliki tugas:
a. menyusun kebutuhan Panel Konsultan; dan
b. MENETAPKAN Kelompok Kerja Panel Konsultan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana KPPIP melaksanakan tugas sesuai dengan pendelegasian Ketua KPPIP.

(1) Kelompok Kerja Panel Konsultan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana KPPIP.
(2) Dalam pemilihan Panel Konsultan, Kelompok Kerja Panel Konsultan memiliki tugas:
a. menyusun dan MENETAPKAN Dokumen Prakualifikasi;
b. melaksanakan prakualifikasi badan usaha Jasa Konsultansi; dan
c. menyampaikan hasil prakualifikasi kepada Ketua Pelaksana KPPIP.
(3) Dalam Seleksi badan usaha Jasa Konsultansi, Kelompok Kerja Panel Konsultan memiliki tugas:
a. menyusun dan MENETAPKAN Dokumen Seleksi (Request for Proposal/RFP);
b. melaksanakan proses seleksi;
c. melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
d. MENETAPKAN Pemenang.
(4) Kelompok Kerja Panel Konsultan terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara.
(5) Jumlah anggota Kelompok Kerja Panel Konsultan paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih sepanjang berjumlah gasal, dan memiliki sertifikat di bidang Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP atau lembaga lain yang telah diakui baik secara nasional maupun internasional.
(6) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kelompok Kerja Panel Konsultan dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Badan usaha Jasa Konsultansi yang mengikuti prakualifikasi merupakan badan usaha yang didirikan di Republik INDONESIA atau badan usaha asing.
(2) Badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha asing yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Badan usaha yang masuk ke dalam Panel Konsultan merupakan badan usaha yang telah lulus prakualifikasi.
(4) Badan usaha yang masuk ke dalam Panel Konsultan menandatangani Kontrak Payung dengan Ketua KPPIP.
(5) Badan usaha yang masuk sebagai Panel Konsultan memiliki kewajiban:
a. menyampaikan tanggapan atas undangan permintaan yang disampaikan Kelompok Kerja Panel Konsultan;
b. memobilisasi tenaga ahli apabila terpilih; dan
c. menjamin ketersediaan personel yang memenuhi kualifikasi dan sumber daya yang dibutuhkan.

(1) Persyaratan badan usaha peserta prakualifikasi Panel Konsultan meliputi:
a. memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki pengalaman pekerjaan yang sejenis dengan skala yang setara;
c. memiliki personel yang memenuhi kualifikasi dan sumber daya yang dibutuhkan;
d. untuk badan usaha asing tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
e. mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
f. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain;
dan
g. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kerja Sama Operasi.
(3) Badan usaha yang berbentuk Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib MENETAPKAN pimpinan Kerja Sama Operasi.

(1) Kebutuhan Panel Konsultan ditetapkan oleh Ketua KPPIP.
(2) Kebutuhan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh Ketua Pelaksana KPPIP berdasarkan rencana Proyek Strategis Nasional dan/atau Proyek Infrastruktur Prioritas.

(3) Kebutuhan Panel Konsultan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kelompok Kerja Panel Konsultan.

Pelaksanaan prakualifikasi dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik yang dikelola oleh LKPP.

(1) Kelompok Kerja Panel Konsultan menyampaikan usulan daftar Panel Konsultan kepada Ketua KPPIP.
(2) Ketua KPPIP MENETAPKAN daftar Panel Konsultan.
(3) Daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diumumkan oleh Kelompok Kerja Panel Konsultan.
(4) Pengumuman daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di situs web Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan KPPIP.

(1) Tahapan prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pendaftaran;
c. penerbitan Dokumen Prakualifikasi (Request for Expression of Interest/RFEOI);
d. penjelasan prakualifikasi, apabila diperlukan;
e. penyampaian Dokumen Kualifikasi;
f. pembukaan Dokumen Kualifikasi;
g. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi; dan
h. penetapan usulan daftar Panel Konsultan.
(2) Pengaturan

jadwal/waktu tahapan prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja Panel Konsultan.

Ketua Pelaksana KPPIP dan badan usaha Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi serta masuk dalam daftar Panel Konsultan menandatangani Kontrak Payung.

(1) Kelompok Kerja Panel Konsultan melaksanakan seleksi badan usaha Jasa Konsultansi.
(2) Penyampaian penawaran menggunakan metode 2 (dua) file.
(3) Evaluasi penawaran menggunakan metode Evaluasi Kualitas.

(1) Tahapan seleksi badan usaha Jasa Konsultansi dengan metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
a. undangan penyampaian Proposal (Request for Proposal/RFP);
b. pemberian penjelasan;
c. penyampaian proposal;
d. pembukaan proposal teknis;
e. evaluasi proposal teknis;
f. pengumuman peringkat teknis;
g. pembukaan proposal biaya/finansial untuk peringkat teknis terbaik;
h. evaluasi dan negosiasi proposal biaya/finansial;
i. penetapan pemenang;
j. pengumuman pemenang; dan
k. pembuatan berita acara hasil seleksi.

(3) Pengaturan jadwal/waktu tahapan seleksi badan usaha Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja Panel Konsultan.

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak, dan serah terima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) KPPIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Konsultan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap:
a. kinerja Penyedia;
b. pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dalam rangka Panel Konsultan; dan
c. pelaksanaan kontrak Panel Konsultan.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh KPPIP sebagai bahan analisa dalam memperbaiki dan/atau mengembangkan Panel Konsultan.

(1) Pemilihan Panel Konsultan dilakukan secara elektronik.
(2) Dalam hal pemilihan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan maka Kelompok Kerja Pemilihan Panel Konsultan melakukan pemilihan secara offline.

Tata cara Pengadaan Panel Konsultan, standar dokumen prakualifikasi, dan standar dokumen pemilihan ditetapkan oleh Ketua KPPIP.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA