(1) Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disingkat LIPI adalah
Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) LIPI dipimpin oleh seorang Kepala.
LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
c. penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus;
d. pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LIPI mempunyai kewenangan:
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya; dan
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah; dan 4) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.
LIPI terdiri atas:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Sekretariat Utama;
d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah;
i. Inspektorat;
j. Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah;
k. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
l. Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Kepala mempunyai tugas:
a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
c. MENETAPKAN kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. mewakili Kepala, apabila Kepala berhalangan;
b. membantu Kepala dalam pembinaan pengawasan di lingkungan LIPI;
c. membantu Kepala dalam pembinaan jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional nonpeneliti di lingkungan LIPI; dan
d. melakukan tugas lain atas petunjuk Kepala.
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LIPI.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LIPI;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan LIPI;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan arsip;
d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala LIPI.
Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
dan
d. Biro Umum.
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan anggaran;
b. pengoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja;
c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan; dan
d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
c. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan
penyusunan anggaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan perencanaan strategis; dan
b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran.
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Program dan Kegiatan; dan
b. Subbagian Penyusunan Anggaran.
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Kegiatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan perjanjian kinerja.
(2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja; dan
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan kinerja.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:
a. Subbagian Evaluasi Kinerja; dan
b. Subbagian Pelaporan Kinerja.
(1) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja.
(2) Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan kinerja.
Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran; dan
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembayaran, tuntutan ganti rugi, dan penggajian pegawai.
Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas:
a. Subbagian Verifikasi Anggaran; dan
b. Subbagian Pembayaran dan Tuntutan Ganti Rugi.
(1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.
(2) Subbagian Pembayaran dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kegiatan pengelolaan pembayaran, tuntutan ganti rugi, dan penggajian pegawai.
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian serta evaluasi penerimaan negara bukan pajak, anggaran kerja sama dan anggaran, penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerja sama;
b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan penyusunan evaluasi anggaran; dan
c. penyiapan bahan koordinasi pelaporan keuangan.
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Kerja Sama;
b. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran; dan
c. Subbagian Pelaporan Keuangan.
(1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerja sama.
(2) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan penyusunan evaluasi anggaran.
(3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan mutasi sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, penyusunan tata laksana, serta pengelolaan dokumentasi sumber daya manusia;
b. penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan sumber daya manusia; dan
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan mutasi sumber daya manusia.
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
b. Bagian Perencanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan tata laksana serta dokumentasi sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan tata laksana; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi sumber daya manusia.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi;
b. Subbagian Tata Laksana; dan
c. Subbagian Pengelolaan Dokumentasi Sumber Daya Manusia.
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penataan organisasi,
analisis jabatan, peta jabatan, evaluasi dan penetapan kelas jabatan.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses bisnis, prosedur kerja, dan reformasi birokrasi.
(3) Subbagian Pengelolaan Dokumentasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan dokumentasi, arsip sumber daya manusia serta tata usaha.
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan kesejahteraan sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia; dan
c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia.
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.
(1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, dan penempatan pegawai aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara.
(2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kompetensi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, asesmen kompetensi, dan manajemen talenta.
(3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja sumber daya manusia, penegakan disiplin, dan kesejahteraan sumber daya manusia.
Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pejabat fungsional peneliti dan jabatan fungsional lain yang dikelola LIPI;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pejabat fungsional perkebunrayaan dan jabatan fungsional lain yang dikelola LIPI; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
a. Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I;
b. Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II; dan
c. Subbagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
(1) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pejabat fungsional peneliti dan jabatan fungsional lain yang dikelola LIPI.
(2) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pejabat fungsional perkebunrayaan dan jabatan fungsional lain yang dikelola LIPI.
(3) Subbagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hukum; dan
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Kerja Sama;
b. Bagian Hukum; dan
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri; dan
b. penyiapan bahan koordinasi
dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.
Bagian Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.
(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
administrasi kerja sama dalam negeri.
(2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama luar negeri.
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan regulasi hukum, naskah perjanjian kerja sama, dan advokasi hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan regulasi hukum; dan
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan naskah perjanjian kerja sama dan advokasi hukum.
Bagian Hukum terdiri atas:
a. Subbagian Regulasi; dan
b. Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum.
(1) Subbagian Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan regulasi dan analisis hukum.
(2) Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan naskah perjanjian kerja sama dan advokasi hukum.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan hubungan media dan antarlembaga, informasi publik, dan fasilitasi pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan media dan antarlembaga;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan informasi publik; dan
c. penyiapan bahan koordinasi fasilitasi pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetisi, dan penghargaan ilmiah.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:
a. Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga;
b. Subbagian Informasi Publik; dan
c. Subbagian Fasilitasi Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(1) Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan media dan antarlembaga.
(2) Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan informasi publik.
(3) Subbagian Fasilitasi Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetisi, dan
penghargaan ilmiah.
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pengelolaan urusan perlengkapan dan arsip;
c. pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
dan
d. pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa.
Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga;
b. Bagian Perlengkapan dan Arsip; dan
c. Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, tata usaha pimpinan, Sekretariat Utama, dan Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan dalam dan keamanan; dan
b. pelaksanaan administrasi tata usaha pimpinan, Sekretariat Utama, dan Deputi Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan.
Bagian Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Urusan Dalam dan Keamanan;
b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama; dan
d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan.
(1) Subbagian Urusan Dalam dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan dalam, administrasi perjalanan dinas, keamanan, dan ketertiban.
(2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
(3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pengelolaan anggaran Sekretariat Utama.
(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.
Bagian Perlengkapan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan dan distribusi, pemeliharaan, dan pengelolaan kearsipan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Perlengkapan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan dan distribusi;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pemeliharaan; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan kearsipan.
Bagian Perlengkapan dan Arsip terdiri atas:
a. Subbagian Layanan Pengadaan dan Distribusi;
b. Subbagian Pemeliharaan; dan
c. Subbagian Kearsipan.
(1) Subbagian Layanan Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan administrasi layanan pengadaan dan distribusi.
(2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan.
(3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga, persuratan, penggandaan, kearsipan, dan dokumentasi.
Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara serta pengelolaan kerja sama operasional kawasan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan barang milik negara;
b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi penatausahaan barang milik negara; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan kerja sama operasional kawasan.
Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:
a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
c. Subbagian Pengelolaan Kerja Sama Operasional Kawasan.
(1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan barang milik negara.
(2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi penatausahaan barang milik negara.
(3) Subbagian Pengelolaan Kerja Sama Operasional Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan kerja sama operasional kawasan.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Deputi Bidang Ilmu Kebumian terdiri atas:
a. Pusat Penelitian Geoteknologi;
b. Pusat Penelitian Oseanografi;
c. Pusat Penelitian Laut Dalam; dan
d. Pusat Penelitian Limnologi.
Pusat Penelitian Geoteknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian geoteknologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pusat Penelitian Geoteknologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian geoteknologi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian geoteknologi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian geoteknologi;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian geoteknologi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Geoteknologi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian geoteknologi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Oseanografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian oseanografi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Penelitian Oseanografi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian oseanografi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian oseanografi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian oseanografi;
d. pelaksanaan pengelolaan koleksi keanekaragaman hayati laut;
e. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur dan sarana penelitian;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian oseanografi; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Oseanografi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian;
b. Bidang Infrastruktur dan Sarana Penelitian; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian oseanografi.
Bidang Infrastruktur dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan infrastruktur kapal riset dan sarana penelitian.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Laut Dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian laut dalam.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pusat Penelitian Laut Dalam menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian laut dalam;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian laut dalam;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian laut dalam;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian laut dalam; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Laut Dalam terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian laut dalam.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Limnologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian limnologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Penelitian Limnologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian limnologi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian limnologi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian limnologi;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian limnologi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Limnologi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian limnologi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati terdiri atas:
a. Pusat Penelitian Biologi;
b. Pusat Penelitian Bioteknologi;
c. Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya; dan
d. Pusat Penelitian Biomaterial.
Pusat Penelitian Biologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian biologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Penelitian Biologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian botani, zoologi, dan mikrobiologi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian botani, zoologi, dan mikrobiologi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian botani, zoologi, dan mikrobiologi;
d. pelaksanaan pengelolaan koleksi bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
e. pelaksanaan otoritas ilmiah keanekaragaman hayati;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian botani, zoologi, dan mikrobiologi; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Biologi terdiri atas:
a. Bidang Botani;
b. Bidang Zoologi;
c. Bidang Mikrobiologi; dan
d. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Botani yang selanjutnya disebut Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis, rencana, program penelitian, pelaksanaan penelitian, pengelolaan koleksi, sarana dan prasarana penelitian, pelaksanaan otoritas ilmiah keanekaragaman hayati, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang botani.
Bidang Zoologi yang selanjutnya disebut Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, rencana, program penelitian, pelaksanaan penelitian, pengelolaan koleksi, sarana dan prasarana penelitian, pelaksanaan otoritas ilmiah keanekaragaman hayati, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang zoologi.
Bidang Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Bidang Mikrobiologi INDONESIA Culture Collection (InaCC) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, rencana, program penelitian, pelaksanaan penelitian, pengelolaan koleksi, sarana dan prasarana penelitian, pelaksanaan otoritas ilmiah keanekaragaman hayati, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang mikrobiologi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana umum, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian bioteknologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pusat Penelitian Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian bioteknologi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian bioteknologi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian bioteknologi;
d. pelaksanaan pengelolaan koleksi kebun plasma nutfah tumbuhan dan hewan;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian bioteknologi; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Bioteknologi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang penelitian bioteknologi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan pengelolaan koleksi kebun plasma nutfah.
Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konservasi tumbuhan dan pengembangan kawasan kebun raya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian konservasi tumbuhan dan pengembangan kawasan kebun raya;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian konservasi tumbuhan;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian konservasi tumbuhan;
d. pengembangan kawasan kebun raya;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian konservasi tumbuhan dan pengembangan kawasan kebun raya; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian Konservasi Tumbuhan;
b. Bidang Pengembangan Kawasan Kebun Raya; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian Konservasi Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang konservasi tumbuhan.
Bidang Pengembangan Kawasan Kebun Raya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kawasan kebun raya serta pemberian bimbingan dan pembinaan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Biomaterial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian biomaterial.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pusat Penelitian Biomaterial menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian biomaterial;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian biomaterial;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian biomaterial;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian biomaterial; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Biomaterial terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian biomaterial.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 125, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala..
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik terdiri atas:
a. Pusat Penelitian Fisika;
b. Pusat Penelitian Kimia;
c. Pusat Penelitian Informatika;
d. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik;
e. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi; dan
f. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material.
Pusat Penelitian Fisika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian fisika.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pusat Penelitian Fisika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian fisika;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian fisika;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian fisika;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian fisika; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Fisika terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian fisika.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kimia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pusat Penelitian Kimia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kimia;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kimia;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kimia;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kimia; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Kimia terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kimia.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian informatika.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pusat Penelitian Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian informatika;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian informatika;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian informatika;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian informatika; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Informatika terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian informatika.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Metalurgi dan Material mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian metalurgi dan material.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pusat Penelitian Metalurgi dan Material menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian metalurgi dan material;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian metalurgi dan material;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian metalurgi dan material;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian metalurgi dan material; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Metalurgi dan Material terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian metalurgi dan material.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan terdiri atas:
a. Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya;
b. Pusat Penelitian Ekonomi;
c. Pusat Penelitian Kependudukan;
d. Pusat Penelitian Politik; dan
e. Pusat Penelitian Kewilayahan.
Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian masyarakat dan budaya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian masyarakat dan budaya;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian masyarakat dan budaya;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian masyarakat dan budaya;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian masyarakat dan budaya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian masyarakat dan budaya.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ekonomi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pusat Penelitian Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ekonomi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ekonomi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian ekonomi;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ekonomi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Ekonomi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ekonomi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Pusat Penelitian Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kependudukan;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kependudukan;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kependudukan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kependudukan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Kependudukan terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kependudukan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian politik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Pusat Penelitian Politik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian politik;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian politik;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian politik;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian politik; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Politik terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian politik.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kewilayahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pusat Penelitian Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kewilayahan;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kewilayahan;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kewilayahan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kewilayahan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Kewilayahan terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kewilayahan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Deputi Bidang Jasa Ilmiah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Deputi Bidang Jasa Ilmiah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian teknologi pengujian, teknologi tepat guna, dan kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian teknologi pengujian, teknologi tepat guna, dan kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi pengujian, teknologi tepat guna, dan kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala..
Deputi Bidang Jasa Ilmiah terdiri atas:
a. Pusat Penelitian Teknologi Pengujian;
b. Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna; dan
c. Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi.
Pusat Penelitian Teknologi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi pengujian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pusat Penelitian Teknologi Pengujian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian teknologi pengujian;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian teknologi pengujian;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian teknologi pengujian;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi pengujian; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Teknologi Pengujian terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi pengujian.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi tepat guna.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian teknologi tepat guna;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian teknologi tepat guna;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian teknologi tepat guna;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi tepat guna; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi tepat guna.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, sarana penelitian, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Penelitian; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
(1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LIPI.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan LIPI;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LIPI;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
(1) Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi ilmiah dan non-ilmiah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi ilmiah dan non-ilmiah;
b. pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi;
c. pengelolaan repositori;
d. pengelolaan depositori;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Sistem Informasi;
b. Bidang Repositori;
c. Bidang Depositori; dan
d. Subbagian Tata Usaha.
Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi, keamanan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Bidang Repositori mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pengelolaan repositori dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Bidang Depositori mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program,
pengelolaan depositori dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
(1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI dan pendidikan dan pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah, dan pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional;
c. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, teknis, dan manajemen aparatur;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah, pengembangan pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja jabatan fungsional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:
a. Bidang Program dan Pengembangan Profesi;
b. Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi;
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
d. Bagian Tata Usaha.
Bidang Program dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan, jabatan fungsional dan profesi ilmiah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Program dan Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pengembangan, dan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan pengembangan jabatan fungsional; dan
c. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan pengembangan profesi ilmiah.
Bidang Program dan Pengembangan Profesi terdiri atas:
a. Subbidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional dan Profesi Ilmiah.
(1) Subbidang Program dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pengembangan, dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.
(2) Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional dan Profesi Ilmiah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah.
Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja, penetapan angka kredit, penyelenggaraaan uji kompetensi, dan akreditasi pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI baik pusat maupun daerah, dan sertifikasi profesi ilmiah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penilaian kinerja, penetapan angka kredit, sertifikasi profesi dan penyelenggaraaan uji
kompetensi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI; dan
b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penilaian kinerja, penyelenggaraan uji kompetensi dan akreditasi pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI baik pusat maupun daerah, dan sertifikasi profesi ilmiah.
Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbidang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional; dan
b. Subbidang Evaluasi.
(1) Subbidang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, penetapan angka kredit, dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI.
(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penilaian kinerja, penyelenggaraan uji kompetensi, dan akreditasi pelatihan jabatan fungsional di bawah pembinaan LIPI baik pusat maupun daerah, dan sertifikasi profesi ilmiah.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional di bawah pembinaan LIPI, penyelenggaraan pelatihan teknis, dan manajemen aparatur serta pendidikan bergelar dalam dan luar negeri.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Pendidikan dan Pelatihan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional di bawah pembinaan LIPI, jabatan fungsional lain, pelatihan teknis, dan manajemen aparatur, serta pendidikan bergelar dalam dan luar negeri; dan
b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional di bawah pembinaan LIPI, jabatan fungsional lain, teknis, dan manajemen aparatur, serta pendidikan bergelar dalam dan luar negeri.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional; dan
b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Aparatur.
(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI dan jabatan fungsional lain yang dikelola oleh LIPI.
(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan teknis dan manajemen aparatur serta penyelenggaraan pendidikan bergelar dalam dan luar negeri.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi; dan
b. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi; dan
b. Subbagian Sarana dan Prasarana.
(1) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
(2) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan sarana prasarana umum, sarana prasarana pendidikan dan pelatihan, dan perlengkapan.
(1) Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;
c. pelaksanaan inkubasi teknologi;
d. pelaksanaan alih teknologi dan inovasi;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
f. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
a. Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual;
b. Bidang Alih Teknologi dan Inovasi;
c. Bidang Inkubasi Teknologi; dan
d. Bagian Tata Usaha.
Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan valuasi kekayaan intelektual.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rencana dan program fasilitasi dan valuasi kekayaan intelektual;
b. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual;
c. pelaksanaan valuasi kekayaan intelektual; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan valuasi kekayaan intelektual.
Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual terdiri atas:
a. Subbidang Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
b. Subbidang Valuasi Kekayaan Intelektual.
(1) Subbidang Fasilitasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan fasilitasi kekayaan intelektual.
(2) Subbidang Valuasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan valuasi kekayaan intelektual.
Bidang Alih Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan jasa teknologi, inovasi, dan industri, pemanfaatan, lisensi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan teknologi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Bidang Alih Teknologi dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rencana dan program pemanfaatan teknologi serta analis dan jasa teknologi, inovasi, dan industri;
b. pengelolaan pemanfaatan teknologi;
c. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. analisis teknologi, inovasi, dan industri; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pemanfaatan teknologi serta analis teknologi, inovasi, dan industri.
Bidang Alih Teknologi dan Inovasi terdiri atas:
a. Subbidang Analisis dan Jasa Teknologi, Inovasi, dan Industri; dan
b. Subbidang Pemanfaatan Teknologi.
(1) Subbidang Analisis dan Jasa Teknologi, Inovasi, dan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan jasa teknologi, inovasi, dan industri.
(2) Subbidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pemanfaatan teknologi dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bidang Inkubasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan inkubasi teknologi perusahaan rintisan serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bidang Inkubasi Teknologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rencana dan program inkubasi teknologi perusahaan rintisan, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah;
b. pelaksanaan inkubasi teknologi perusahaan rintisan;
c. pelaksanaan inkubasi teknologi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan inkubasi teknologi perusahaan rintisan, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah.
Bidang Inkubasi Teknologi terdiri atas:
a. Subbidang Inkubasi Teknologi Perusahaan Rintisan;
dan
b. Subbidang Inkubasi Teknologi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(1) Subbidang Inkubasi Teknologi Perusahaan Rintisan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inkubasi dan pengembangan teknologi perusahaan rintisan.
(2) Subbidang Inkubasi Teknologi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inkubasi teknologi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi;
b. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana; dan
c. pelaksanaan urusan pengelolaan kawasan sains teknologi.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi;
b. Subbagian Sarana dan Prasarana; dan
c. Subbagian Pengelolaan Kawasan Sains Teknologi.
(1) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.
(2) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan sarana prasarana umum dan perlengkapan.
(3) Subbagian Pengelolaan Kawasan Sains Teknologi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kawasan sains dan teknologi.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi di satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala Biro/Pusat/Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap satuan kerja harus menyusun:
a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungannya; dan
b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan LIPI serta dengan instansi lain di luar LIPI sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyusun, dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(1) Di lingkungan LIPI dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang LIPI.
(2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama.
(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya.
(3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan administrator.
(5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan pengawas.
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan LIPI.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan LIPI.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
(1) Kepala Biro yang menangani fungsi informasi publik karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan LIPI.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Lembaga ini ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:
a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Lembaga ini; dan
b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional di bidang konservasi dan pelayanan jasa kebun raya yang dilaksanakan oleh Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya sampai terbentuknya unit pelaksana teknis yang menangani bidang konservasi tumbuhan dan kebun raya.
Bagan Organisasi LIPI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 650), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LAKSANA TRI HANDOKO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
