(1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disebut dengan LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) LAPAN dipimpin oleh Kepala.
LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAPAN menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
c. penyelenggaraan keantariksaan;
d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;
f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LAPAN dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(1) LAPAN terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
f. Inspektorat;
g. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
h. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
i. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.
(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
Kepala mempunyai tugas memimpin LAPAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAPAN.
(1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran LAPAN;
c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
e. pelayanan administrasi kerja sama dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum.
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;
b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pengelolaan perbendaharaan,
verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan LAPAN; dan
d. penyiapan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian pengadaan barang/jasa.
Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian pengadaan barang/jasa.
Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, informasi publik, penerbitan, dan perpustakaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur LAPAN;
b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, serta pengelolaan dan pengendalian penerbitan dan perpustakaan.
Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama, penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, arsip dan dokumentasi, protokol dan tata usaha pimpinan, perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, analisis dan penyusunan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
b. penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian arsip dan dokumentasi LAPAN;
d. penyiapan koordinasi urusan tata usaha pimpinan, keprotokolan, dan pengelolaan anggaran LAPAN;
dan
e. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.
Susunan Organisasi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Umum terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan, pengelolaan anggaran, serta pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan urusan persuratan dan dokumentasi kepada pimpinan serta keprotokolan;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Sekretariat Utama;
c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh; dan
f. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.
Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
f. Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan urusan persuratan dan dokumentasi kepada pimpinan serta keprotokolan.
(2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Sekretariat Utama.
(3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.
(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.
(5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran, dan tata usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh.
(6) Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perlengkapan, rumah tangga, dan barang milik negara LAPAN.
(1) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang sains antariksa dan atmosfer yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa dan atmosfer.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains atmosfer serta pemanfaatannya;
d. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
e. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer terdiri atas:
a. Pusat Sains Antariksa; dan
b. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
Pusat Sains Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Sains Antariksa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang sains antariksa;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains antariksa;
c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan dibidang sains antariksa;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis tentang sains antariksa;
g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa; dan
h. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains antariksa.
Susunan Organisasi Pusat Sains Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan teknologi atmosfer.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang sains dan teknologi atmosfer;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer;
c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer;
f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer;
g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer; dan
h. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer.
Susunan Organisasi Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi penerbangan dan antariksa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi roket serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta pemanfaatannya;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan serta pemanfaatannya;
e. pelaksanaan kegiatan peluncuran dan penjejakan wahana antariksa, serta operasi pemantauan dengan pesawat udara riset;
f. pelaksanaan kegiatan operasi bandar udara riset dan bandar antariksa;
g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:
a. Pusat Teknologi Penerbangan;
b. Pusat Teknologi Roket; dan
c. Pusat Teknologi Satelit.
Pusat Teknologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pusat Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi penerbangan;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi penerbangan;
c. penyusunan dan pelaksanaan program nasional penguasaan dan pengembangan teknologi penerbangan;
d. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi penerbangan;
e. pengelolaan fasilitas dan laboratorium penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di
bidang teknologi penerbangan;
f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi penerbangan;
g. pelaksanaan dan koordinasi operasi pesawat terbang;
h. pengelolaan manajemen mutu di bidang teknologi penerbangan;
i. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan;
j. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi penerbangan;
k. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi penerbangan; dan
l. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi penerbangan.
Susunan Organisasi Pusat Teknologi Penerbangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pusat Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi roket;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi roket;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi roket;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi roket;
g. penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa;
h. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi roket;
i. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi roket; dan
j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket.
Susunan Organisasi Pusat Teknologi Roket terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pusat Teknologi Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pusat Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi satelit;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi satelit;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi satelit;
g. perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi pengendali satelit;
h. pengolahan data satelit LAPAN;
i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi satelit;
j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit;
dan
k. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi satelit.
Susunan Organisasi Pusat Teknologi Satelit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Deputi Bidang Penginderaan Jauh merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang penginderaan jauh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Penginderaan Jauh dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang penginderaan jauh.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Bidang Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang penginderaan jauh;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dan data peginderaan jauh serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh;
d. pelaksanaan perolehan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
e. pelaksanaan pemanfaatan dan diseminasi informasi penginderaan jauh melalui pengelolaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan penginderaan jauh; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Deputi Bidang Penginderaan Jauh terdiri atas:
a. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
b. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;
f. pelaksanaan perolehan data penginderaan jauh;
g. pelaksanaan pengolahan data dengan koreksi geometrik dan radiometrik serta data tutupan awan minimal dan bebas awan;
h. penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
i. pengelolaan dan pengembangan fasilitas Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
j. pengelolaan dan pengoperasian stasiun bumi satelit penginderaan jauh;
k. pelaksanaan dan koordinasi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi penginderaan jauh nasional;
l. pemberian pelayanan, pembimbingan, dan pembinaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh; dan
m. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
Susunan Organisasi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
e. pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi penginderaan jauh;
f. pengolahan data dengan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik;
g. penyiapan bahan penetapan metode dan kualitas pengolahan data;
h. penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan data dan diseminasi informasi;
i. pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
j. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan perekayasaan pemanfaatan penginderaan jauh; dan
k. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.
Susunan Organisasi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LAPAN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengawasan internal;
b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
(2) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
b. pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;
c. pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
d. pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional;
e. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kajian kebijakan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Susunan Organisasi Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang inovasi dan standar penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
(2) Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan inovasi dan standar di bidang penerbangan
dan antariksa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rencana kegiatan dan anggaran di bidang inovasi dan standar penerbangan dan antariksa;
b. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang inovasi penerbangan dan antariksa;
c. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang standar penerbangan dan antariksa;
d. pengkajian inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
e. pelaksanaan manajemen teknologi di bidang inovasi penerbangan dan antariksa;
f. koordinasi pelaksanaan alih teknologi di bidang penerbangan dan antariksa kepada masyarakat;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang standar penerbangan dan antariksa;
h. koordinasi perumusan standar di bidang penerbangan dan antariksa;
i. pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, pengawasan standar, dan pembinaan standardisasi di bidang penerbangan dan antariksa; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Susunan Organisasi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
(2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan layanan teknoIogi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, sistem informasi, serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa;
b. pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan, serta penyebarluasan data penerbangan dan antariksa;
c. penyiapan ketersediaan dan pengendalian operasional infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi;
d. penyiapan koordinasi, pembangunan, dan pengendalian layanan sistem informasi;
e. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
g. penyiapan koordinasi penggunaan frekuensi radio dan pendaftaran benda antariksa untuk penyelenggaraan keantariksaan nasional;
h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang penerbangan dan antariksa; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Susunan Organisasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Di lingkungan LAPAN dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan fungsionalnya, Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas tambahan untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dari aspek manajerial maupun aspek teknis.
(4) Kepala MENETAPKAN pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing- masing.
(1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara dengan eselon Ia.
(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon IIa.
(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan eselon IIIa.
(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IVa.
(1) Di lingkungan LAPAN terdapat Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
(2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(1) LAPAN harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LAPAN.
(2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
Kepala menyampaikan laporan kepada PRESIDEN melalui menteri yang mengoordinasikannya mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
LAPAN harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap
seluruh jabatan di lingkungan LAPAN.
Setiap unsur di lingkungan LAPAN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LAPAN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LAPAN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LAPAN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAPAN.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAPAN.
(3) Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(1) Kepala Biro yang menangani fungsi informasi publik berdasarkan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
(2) Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Lembaga ini ditetapkan oleh Kepala LAPAN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Lembaga ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala tersendiri.
Pada saat Peraturan Lembaga ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan LAPAN berdasarkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1723), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1723), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2021
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
THOMAS DJAMALUDDIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
