Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2013 tentang PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang www.djpp.kemenkumham.go.id

berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
3. Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
4. Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
5. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.
6. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
7. Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
10. Manajemen Lembaga Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
11. Sistem Informasi Diklat Aparatur yang selanjutnya disebut SIDA adalah Sistem Informasi Diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
13. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, serta melaksanakan tugas kediklatan lainnya pada lembaga Diklat.
14. Penyelenggara Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinantertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
15. Pemutakhir data SIDA adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional mengelola dan memutakhirkan data Diklat pada SIDA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
16. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk MENETAPKAN kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu.

(1) Akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat mandiri dan Lembaga Diklat tidak mandiri.
(2) Lembaga Diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat bagi PNS yang bersifat mandiri.
(3) Lembaga Diklat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian unit organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS dari suatu satuan unit organisasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Akreditasi Lembaga Diklat tidak mandiri dilaksanakan terhadap bagian unit organisasi yang menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu, bukan pada satuan unit organisasi secara keseluruhan.

Dalam melakukan Akreditasi Lembaga Diklat, Instansi Pembina melakukan penilaian terhadap unsurOrganisasi Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat.

(1) Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen :
a. Dasar Hukum;
b. Tenaga Kediklatan;
c. Rencana Strategis;
d. Fasilitas Diklat; dan
e. Komite Penjamin Mutu Diklat.
(2) Manajemen Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 meliputi komponen:
a. Perencanaan penyelenggaraan Diklat;
b. Penyelenggaraan Diklat;
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.

Dasar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah peraturan atau keputusan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat.

Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. Pengelola Diklat;
b. Widyaiswara atau Tenaga Pengajar;
c. Penyelenggara Diklat; dan
d. Pemutakhir Data SIDA.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Rencana Strategis Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c adalah perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh Lembaga Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

(1) Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas :
a. Sarana Diklat ;
b. Prasarana Diklat;
c. Lokasi Diklat.
(2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a adalah barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu.
(3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu.
(4) Lokasi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aksesbilitas lokasi Diklat dan kondisi lingkungan lembaga Diklat.

(1) Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah sebuah Komite yang bersifat independen yang bertanggungjawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
(2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat.
(3) Jumlah anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang.

Perencanaan penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a adalah proses perencanaan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah proses penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

Monitoring danevaluasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah proses monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

Penilaian terhadap komponen Dasar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. peraturanyang mendasari pendirian suatu Lembaga Diklat; dan
b. kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi.

Penilaian terhadap pengelola Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. pendidikan formal, kompetensi kepemimpinan, kompetensi mengelola Diklat, dan pengalaman mengelola Diklat;
2. penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada angka1 adalah kesesuaian pendidikan formal dengan bidang kediklatan;
3. penilaian kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada angka1 adalah jumlah Pengelola Diklat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tertentu dengan dibuktikan melalui Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
4. penilaian Kompetensi mengelola Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah pengelola Diklatyang telah mengikuti Diklat Management of Training (MoT) dengan dibuktikan melalui sertifikat Diklat MoT; dan
5. penilaian pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka1 adalah jumlah pengalaman mengelola Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang telah dilaksanakan yang dibuktikan melalui laporan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

Penilaian terhadap Widyaiswara atau tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. pendidikan formal, kompetensi, spesialisasi, pengalaman mengajar dan kesinambungan pengembangan bidang keahlian pada Diklat prajabatan dan/atau Diklat kepemimpinan tertentu;
2. penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kesesuaian pendidikan formal widyaiswara atau tenaga pengajar dengan mata Diklat yang diampu pada Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu;
3. penilaian kompetensi Widyaiswara atau tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Training of Trainers (ToT) dengan dibuktikan melalui sertifikat;
www.djpp.kemenkumham.go.id

4. penilaian terhadap spesialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah relevansi bidang spesialisasi Widyaiswara atau tenaga pengajar dengan mata Diklat yang diampu pada Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu;
5. penilaian terhadap pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah tingkat frekuensi mengajarkan mata Diklat yang diampu pada Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu; dan
6. penilaian terhadap kesinambungan pengembangan bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah program pengembangan kompetensi yang dimiliki atau dilaksanakan oleh Widyaiswara atau tenaga pengajar sesuai dengan mata Diklat yang diampu.

Penilaian terhadap penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
1. pendidikan formal, kompetensi penyelenggara, dan pengalamanmenyelenggarakan Diklat;
2. penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kesesuaian pendidikan formal penyelenggara dengan bidang kediklatan;
3. penilaian kompetensi Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah penyelenggara Diklat yang telah mengikuti Training Officer Course (TOC) dengan dibuktikan melalui sertifikat; dan
4. penilaian pengalaman menyelenggarakan diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah pengalaman menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang telah dilaksanakan yang dibuktikan melalui laporan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

Penilaian terhadap Pemutakhir Data SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. pendidikan formal, kompetensi memutakhirkan data SIDA, dan pengalaman mengelola data SIDA;
2. penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kesesuaian pendidikan formal penyelenggara dengan bidang teknologi informasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. penilaian kompetensi Pemutakhir data SIDA sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah pemutakhir data SIDA yang telah mengikuti sosialisasi SIDA; dan
4. penilaian pengalaman memutakhirkan data SIDAsebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah dan jenis data yang telah dimutakhirkan pada SIDA.

Rencana Strategis Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
a. Pengalaman Menyelenggarakan Diklat;
b. Perencanaan Strategis Lembaga Diklat; dan
c. Pembiayaan Diklat.

Pengalaman penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah pengalaman lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

(1) Penilaian terhadap Komponen Pengalaman Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21meliputi:
a. jumlah pengalaman Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang pernah diselenggarakan;
b. jumlah lulusan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang telah dihasilkan dan pemanfaatanya; dan
c. kualitas penyelenggaraan Diklat.
(2) Penilaian terhadap kualitas Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada penilaian dari peserta Diklat.

Penilaian terhadap Perencanaan Strategis Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf bmeliputi visi, misi dan rencana penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu dalam kurun waktu 1 – 5 Tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pembiayaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah kesinambungan dan kesesuaian pembiayaan dalam penyelenggaraan program Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

(1) Penilaian terhadap Pembiayaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi ketersediaan biaya, sumber biaya, dan kesesuaian dengan standar biaya.
(2) Penilaian terhadap ketersediaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah alokasi biaya yang disediakan untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu pada DIPA Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
(3) Penilaian terhadap sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan sumber biaya yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/ atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
(4) Penilaian terhadap kesesuaian dengan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian biaya yang dipergunakan dengan standar biaya yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum/Standar Biaya Khusus/APBD.

(1) Penilaian terhadap komponen Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b meliputi kepemilikan dan/atauketersediaan sarana dan prasarana Diklat yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam masing-masing Pedoman Penyelenggaraan Diklat.
(2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aula, ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang kantor, ruang kebugaran, ruang komputer, ruang laboratorium, asrama bagi peserta, wisma tenaga kediklatan, perpustakaan, ruang makan, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi, unit kesehatan dan tempat ibadah, serta fasilitas lain yang dipergunakan sesuai kebutuhan.
(3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi papan tulis, flip chart, overhead projector, sound system, TV dan video, kaset, compact disc, perekam, komputer/laptop, LCD projector, jaringan www.djpp.kemenkumham.go.id

wireless fidelity (wi-fi), buku referensi, modul/bahan ajar, bank kasus, teknologi multimedia, dan peralatan lain yang dibutuhkan sesuai kebutuhan.
(4) Penilaian terhadap komponen Lokasi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi tingkat aksesibilitas transportasi menuju lokasi Lembaga Diklat, dan kesesuaian kondisi lingkungan Lembaga Diklat sebagai tempat pembelajaran.

(1) Penilaian terhadap Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah ketersediaan dan efektifitas Komite Penjamin Mutu Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
(2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketercapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

Penilaian terhadap unsur organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan pasal 28 menggunakan formulir
1.

(1) Jumlah nilai unsur organisasi Lembaga Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, menggunakan formulir 3.
(2) Nilai unsur organisasi Lembaga Diklat menunjukkan kelayakan organisasi Lembaga Diklat.
(3) Nilai kelayakan unsur Kapasitas Lembaga Diklat menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.

(1) Penilaian terhadap rencana penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah konsistensi Lembaga Diklat dalam mematuhi ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Diklat www.djpp.kemenkumham.go.id

Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang meliputi rancangan program Diklat, rancangan tenaga kediklatan, dan rancangan fasilitas Diklat.
(2) Penilaian terhadap rancangan program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kompetensi;
b. Kurikulum;
c. Sequence mata Diklat;
d. Bahan Diklat;
e. Metode Diklat;
f. Alokasi Waktu per mata Diklat;
g. Waktu penyelenggaraan Diklat;
h. Persyaratan Peserta Diklat;
i. Jumlah Peserta Diklat;
j. Evaluasi Diklat; dan
k. Panduan Diklat.
(3) Penilaian terhadap rancangan Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Jumlah dan Persyaratan Pengelola Diklat pada program Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu;
b. Jumlah dan Persyaratan Widyaiswara atau tenaga pengajar yang akan mengampu mata Diklat pada Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu; dan
c. Jumlah dan Persyaratan Penyelenggara Diklat dalam penyelenggaraan program Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
(4) Penilaian terhadap rancangan Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah rancangan fasilitas Diklat yang akan dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang meliputi:
a. kepemilikan dan/atau ketersediaan fasilitas diklat; dan
b. kesesuaian fasilitas diklat dengan standar yang telah ditetapkan.

(1) Penilaian terhadap penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah proses yang dilaksanakan oleh manajemen Lembaga Diklat dalam memberikan pelayanan pembelajaran Diklat www.djpp.kemenkumham.go.id

Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang meliputi program Diklat, tenaga kediklatan, dan fasilitas Diklat.
(2) Penilaian terhadap pelayanan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan bahan Diklat kepada peserta Diklat;
b. pelayanan pembelajaran kepada peserta Diklat dan Widyaiswara atau tenaga pengajar;
c. pelayanan evaluasikepada peserta, widyaiswara atau tenaga pengajar dan penyelenggara; dan
d. pelayanan panduan Diklat kepada peserta diklat dan widyaiswara atau tenaga pengajar.
(3) Penilaian terhadap pelayanan Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan terhadapWidyaiswara atau tenaga pengajar, meliputi :
a. Pemberitahuan jadwal;
b. Pemberitahuan mata diklat yang diampu; dan
c. Pemberitahuan lokasi Diklat.
(4) Penilaian terhadap pelayanan fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitasDiklat kepada peserta dan widyaiswaraatau tenaga pengajaryang meliputi ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana, serta responsif gender dan difable.

(1) Penilaian terhadapmonitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah pemantauan dan tindakan koreksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat terhadap penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang meliputi program Diklat, tenaga kediklatan, fasilitas Diklat.
(2) Penilaian terhadap monitoring dan evaluasi program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kompetensi;
b. Kurikulum;
c. Sequence Mata Diklat;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. BahanDiklat;
e. Metode Diklat;
f. Alokasi Waktu Per Mata Diklat;
g. Waktu Penyelenggaraan Diklat;
h. Persyaratan Peserta Diklat;
i. Jumlah Peserta Diklat;
j. Evaluasi; dan
k. Panduan Diklat.
(3) Penilaian terhadap monitoring dan evaluasi tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengelola, yang meliputi jumlah dan tuntutan persyaratan, pelayanan;
b. widyaiswara atau tenaga pengajar, yang meliputi jumlah dan tuntutan persyaratan, pelayanan;
c. penyelenggara, yang meliputi jumlah dan tuntutan persyaratan, pelayanan.
(4) Penilaian terhadap monitoring dan evaluasi fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Prasaranadiklat; dan
b. Sarana diklat.

Penilaian terhadap unsur manajemen Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 32 menggunakan formulir
2.

(1) Jumlahnilai unsur Manajemen Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 3.
(2) Nilai unsur Manajemen Diklat menunjukkan kelayakan Manajemen Lembaga Diklat.
(3) Nilai kelayakan unsur Manajemen Diklat menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.
(2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Assesor, Sekretariat Akreditasi, dan Tim Penilai.

(1) Assesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (2) adalah Pegawai Negeri atau praktisi yang mendapat sertifikasi assesor akreditasi dari Instansi Pembina.
(2) Sertifikasi assesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dalam menilai kapasitas lembaga Diklat dan manajemen penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

(1) Assesor bertugas:
a. memverifikasi data kapasitas lembaga Diklat dan data manajemen penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu;
b. meneliti dan menilai data kapasitas lembaga Diklat dan data manajemen penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu;
c. mengumpulkan data manajemen penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu;
d. menyusun laporan akreditasi; dan
e. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Sekretariat Akreditasi.
(2) Assesor dalam melaksanakana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk Tim yang ditetapkan oleh Tim Instansi Pembina.
(3) Jumlah anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang dan ganjil.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan oleh unit yang bertanggungjawab dalam bidang akreditasi lembaga Diklat pada Instansi Pembina ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(2) Sekretariat Akreditasi bertugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi dan menyediakan berbagai data, informasi dan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan akreditasi dan audit akreditasi.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(2) Anggota Tim Penilai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai organisasi dan manajemen lembaga Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
(3) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Assessor merangkap anggota; dan
d. Anggota.
(4) Jumlah Tim Penilai Akreditasi adalah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(5) Untuk akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah di lingkungan Instansi Pembina, Anggota Tim Penilai bersifat independen.
(6) Tugas Tim Penilai Akreditasi:
a. melaksanakan penelitian dan penilaian akreditasi;
b. menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada pimpinan Instansi Pembina.

Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:
a. Pimpinan Instansi Pembina mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga Diklat tentang rencana pelaksanaan akreditasi Diklat www.djpp.kemenkumham.go.id

Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu dan permohonan data Kapasitas Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat;
b. Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dan mengunggah data Kapasitas Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat pada SIDA;
c. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data Kapasitas Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat. Apabila data tidak lengkap, Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Diklat untuk melengkapi;
d. Data Kapasitas Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat yang telah lengkap dan memenuhi syarat, diteruskan kepada Tim assessor;
e. Tim asessor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data Kapasitas Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat.
f. Tim assesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk verifikasi data, melengkapi data, dan memberikan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Diklat;
g. Tim assessor menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada Ketua Tim Akreditasi;
h. Ketua Tim Akreditasi melaksanakan rapat penilian akreditasi;
i. Ketua Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Diklat kepada Pimpinan Instansi Pembina; dan
j. Pimpinan Instansi Pembina MENETAPKAN tingkat kelayakan Lembaga Diklat dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

(1) Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Kapasitas Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat sesuai dengan bobot masing-masing, dengan menggunakan formulir 5.
(2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat dapat dilakukan apabila masing- masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00.
(3) Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina, dan selanjutnya disebut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Lembaga Diklat yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat yang bersangkutan.
(5) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terakreditasi terdiri atas 3 kategori yaitu:
a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100;
b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99;
c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:
a. Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
b. Kategori B adalah 3 (tiga) tahun;
c. Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

(1) Lembaga Diklat yang tidak puas dengan pelayanan akreditasi dapat mengadukan proses akreditasi dan/atau hasil akreditasi kepada Instansi Pembina.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 15 hari setelah mendapatkan Keputusan dari Instansi Pembina tentang Penetapan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
(3) Apabila dalam kurun waktu 15 hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak ada pengaduan kepada Instansi Pembina maka Lembaga Diklat telah menerima Keputusan tentang Penetapan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
(4) Prosedur penangan pengaduan akreditasi adalah:
a. Lembaga Diklat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Inspektorat pada Instansi Pembina;
b. Inspektorat pada Instansi Pembina mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan proses akreditasi;
c. Hasil audit pelaksanaan akreditasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pembina;
d. Pimpinan Instansi Pembina mengambil keputusan terhadap pengaduan akreditasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Pimpinan Instansi Pembina menyampaikan keputusan kepada Lembaga Diklat yang mengadu.
(5) Keputusan Pimpinan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d dapat mempengaruhi penilaian akreditasi.

(1) Instansi Pembinamelakukan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi secara periodik atau sesuai kebutuhan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi atau dicabut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.

(1) Pimpinan Instansi Pembina membentuk Tim Audit Akreditasi untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan akreditasi.
(2) Tim Audit Akreditasi terdiri atas Inspektorat pada Instansi Pembina dan unsur yang independen.
(3) Dalam melaksanakan audit, Tim Audit Akreditasi bekerja secara berkala atau sesuai kebutuhan.
(4) Laporan hasil audit disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pembina sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan sistem akreditasi.

Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi dapat menyelenggarakan Program Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

(1) Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi wajib berkoordinasi dengan Instansi Pembina untuk meningkatkan kualitas Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan tertentu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan tertentu kepada Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2013 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013…………….
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id