Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2014 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilihan Umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemilihan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
11. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
12. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
13. Daftar Pemilih Sementara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut DPS PPWP, adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.
14. Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktahiran selanjutnya disebut DPSHP adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah data dari Pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN tahun 2014.
16. Pemutakhiran DPS PPWP adalah kegiatan pengolahan daftar Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 untuk diperbaharui dan menjadi bahan penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
17. Pemilih Khusus adalah Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT.
www.djpp.kemenkumham.go.id

18. Pemilih Khusus Tambahan adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara.
19. Sistem Informasi Data Pemilih selanjutnya disebut Sidalih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
20. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPS melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi:
a. melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan supervisi terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar Pemilih Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN kepada masyarakat luas;
c. menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Model A.PPWP) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet;
dan
d. melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT.

Tugas dan tanggung jawab KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi:
a. melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan supervisi terhadap PPK dan PPS;
b. membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar Pemilih Pemilu PRESIDEN kepada masyarakat luas;
c. mencetak dan menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian;
d. melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan menyusun DPSHP PPWP;
e. melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT; dan
f. menyusun dan MENETAPKAN DPT.

Tugas dan tanggung jawab PPK dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi:
a. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan supervisi terhadap PPS di wilayah kerja PPK;
b. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih;
c. menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian;
d. membantu PPS dalam menyusun DPSHP PPWP; dan
e. melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Tugas dan tanggung jawab PPS dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN meliputi:
a. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat desa/kelurahan;
b. menerima Data Pemilih Tambahan (Model A.PPWP) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
c. melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Model A PPWP) dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh PPS; dan
d. menyusun dan MENETAPKAN DPSHP PPWP dalam formulir Model A.2- PPWP.

(1) Warga Negara INDONESIA yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
(2) Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam daftar Pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara INDONESIA harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
(2) Dalam hal Pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) identitas kependudukan (KTP), Pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar Pemilih.
(3) Dalam hal terdapat Pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki, Pemilih tersebut diminta menentukan tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model A.3-KPU) sebagai DPS PPWP dengan menggunakan Model A.1-PPWP.
(2) DPS PPWP sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi:
a. nomor kartu keluarga (NKK);
b. nomor induk kependudukan (NIK);
c. nama;
d. tempat dan tanggal lahir;
e. jenis kelamin;
f. status kawin;
g. alamat; dan
h. jenis disabilitas Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak memilih.
(3) DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat dimasukkan dalam DPT sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(4) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menyalin Model A.3-KPU menjadi Model A.1-PPWP dengan menggunakan sistem informasi data Pemilih atau program excel bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki kendala jaringan internet.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran DPS PPWP paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2) Pemutakhiran DPS PPWP dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS.

(1) KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data dari Pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 atau disebut Daftar Pemilih Tambahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) KPU menyampaikan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Sistem Data Pemilih menjadi Data Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Model A.PPWP.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan DPTb, DPK, dan DPKb pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan data dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(2) Hasil sinkronisasi Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS PPWP dalam Model …. PPWP yang kemudian dilakukan pemutakhiran oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Model A.PPWP kepada PPK dan PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.
(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Daftar Pemilih Tambahan dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(5) Pencocokan dan penelitian terhadap Model A.PPWP dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.

(1) Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap Model A PPWP, PPS memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memastikan data Pemilih sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki.
(2) Dalam hal terdapat data Pemilih di dalam Model A PPWP tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki Pemilih, PPS memperbaiki data Pemilih berdasarkan identitas kependudukan sah yang dimiliki Pemilih.
(3) PPS mencoret atau menghapus Pemilih yang ada dalam Model A PPWP jika Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, karena:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. meninggal dunia;
b. pindah domisili;
c. tidak dikenal; atau
d. menjadi anggota TNI/Polri.
(4) PPS memberikan catatan jenis kecacatan bagi Pemilih yang cacat dan nomor TPS di dalam kolom keterangan pada formulir Model A.PPWP.
(5) Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap DPTb (Model A.4- KPU) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PPS memeriksa dan menanyakan ulang kepada Pemilih yang terdapat di DPTb akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama.
(6) Dalam hal Pemilih yang terdaftar di DPTb akan menggunakan di TPS yang sama, maka PPS mendaftar Pemilih tersebut kedalam DPSHP PPWP.
(7) Dalam hal Pemilih yang terdaftar di DPTb tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, PPS tidak mendaftar ke DPSHP PPWP.
(8) Dalam hal terdapat Pemilih belum terdaftar dalam, PPS mendaftar ke dalam DPSHP PPWP dengan mengisi semua kolom Model A.2 PPWP secara lengkap dan akurat.

(1) PPS menyusun DPSHP PPWP dengan cara menggabungkan daftar Pemilih hasil sinkronisasi DPS PPWP, DPK, DPK Tambahan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Data Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Model A PPWP) dan DPTb yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian.
(2) Penyusunan DPSHP PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A.2-PPWP.
(3) Menyusun DPSHP PPWP dengan jumlah Pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) Pemilih untuk setiap TPS.
(4) Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS dapat menggabungkan TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang saling berdekatan dengan memerhatikan prinsip-prinsip:
a. memperhatikan partisipasi masyarakat;
b. memudahkan Pemilih;
c. memperhatikan aspek geografis;
d. jarak tempuh menuju TPS;
e. batas waktu yang disedikan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
f. tidak menggabungkan Pemilih yang berasal dari desa/kelurahan berbeda dalam 1 (satu) TPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PPS dibantu PPK menyusun DPSHP PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menggunakan formulir Model A.2-PPWP di dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
(2) Dalam hal PPK dan PPS tidak memiliki akses terhadap jaringan internet, PPK dan PPS menyusun DPSHP PPWP menggunakan program microsoft excel dengan format berpedoman pada Model A.2 PPWP.
(3) Dalam penyusunan DPSHP PPWP menggunakan program Microsoft excel memperhatikan ketentuan:
a. 1 (satu) sheet excel memuat 1 (satu) TPS;
b. 1 (satu) file document excel memuat TPS seluruh desa/kelurahan.
(4) PPK mencetak DPSHP PPWP yang telah selesai disusun sebanyak 3 (tiga) rangkap yang digunakan untuk:
a. diumumkan di kantor PPS;
b. diumumkan di sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya; dan
c. untuk arsip PPS.
(5) PPS MENETAPKAN DPSHP PPWP dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
(6) PPS menyerahkan soft copy DPSHP PPWP dan rekapitulasi DPSHP PPWP kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan DPSHP PPW dalam bentuk soft file kepada Peserta Pemilu dan Panwaslu.

(1) PPS mengumumkan DPSHP PPWP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) selama 7 (tujuh) hari di tempat- tempat yang mudah dijangkau masyarakat antara lain pada kantor PPS, dan/atau sekretariat RT/RW untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu.
(2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap pengumuman DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Masukan dan tanggapan dari Pemantau, Peserta Pemilu, Bawaslu/Pengawas Pemilu terhadap pengumuman DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan.
(4) Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya.
(5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. perbaikan penulisan identitas atau data Pemilih;
b. penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;
c. mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena belum terdaftar; dan
d. menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

(1) PPS memperbaiki DPSHP PPWP berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pemantau, Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu yang telah dilakukan pengecekan kebenaran atas masukan dan tanggapan tersebut.
(2) Perbaikan DPSHP PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat.
(3) Perbaikan DPSHP PPWP dilakukan dalam formulir Model A.3-PPWP.
(4) PPS menyerahkan soft copy perbaikan DPSHP PPWP beserta rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN DPT PPWP ke dalam Model A.3 PPWP berdasarkan Perbaikan DPSHP PPWP yang diterima dari PPS.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan TPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4) Penetapan DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.

(1) DPT PPWP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
(2) Penyerahan DPT PPWP kepada KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih atau dalam bentuk cakram padat.
(3) DPT PPWP yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 6 (enam) rangkap:
a. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
b. 2 (dua) rangkap untuk PPS untuk diumumkan; dan
c. 3 (tiga) rangkap untuk KPPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu baik di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah.
(5) Penyerahan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT PPWP.
(6) Penyerahan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan berita acara serah terima.

(1) PPS mengumumkan DPT PPWP yang diterima dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sejak DPT PPWP diterima oleh PPS sampai dengan hari pemungutan suara.
(2) PPS dalam mengumumkan DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menempel DPT PPWP di papan pengumuman yang mudah terjangkau masyarakat dan Pemilih penyandang disabilitas.
(3) DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan informasi yang merupakan bagian dari DPT di website KPU.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT PPWP di kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model A.3.3 PPWP.
(2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT PPWP di provinsi dengan menggunakan formulir Model A.3.4 PPWP.
(3) KPU melakukan rekapitulasi DPT PPWP secara nasional dengan menggunakan formulir Model A.3.5 PPWP.
(4) Rekapitulasi DPT PPWP yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/ KIP Kabupaten/Kota.

(1) DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (DPTb PPWP).
(2) DPTb PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar.
(4) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lama 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT PPWP di TPS asal.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb PPWP (Model A5- PPWP) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.

(1) PPS berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), meneliti kebenaran laporan bersangkutan.
(2) Dalam hal Pemilih benar telah terdaftar dalam DPT PPWP, PPS mencatat atau memberikan catatan pada kolom keterangan DPTb PPWP (Model A.4-PPWP) dan memberikan Surat Pemberitahuan DPTb PPWP (Model A.5-PPWP) dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS.
(3) Pemilih dengan membawa Surat Pemberitahuan DPTb PPWP (Model A.5-PPWP) harus melapor kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(4) DPTb PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPS di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(1) DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, selain dapat dilengkapi dengan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat juga dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (DPK PPWP).
(2) DPK PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS PPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP
(3) DPK PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Model A. PPWP.
(4) Dalam menyusun dan MENETAPKAN DPK PPWP, KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Dalam hal setelah DPT PPWP ditetapkan dan diumumkan masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar, PPS mendaftar Pemilih tersebut kedalam formulir DPK PPWP (Model A.K-PPWP).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(3) PPS menyusun DPK PPWP sejak DPT PPWP ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara.
(4) Ketua dan anggota PPS memberikan paraf pada DPK PPWP yang telah disusun.
(5) PPS menyampaikan DPK PPWP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah Ketua dan Anggota PPS memberikan paraf pada DPK PPWP yang telah disusun.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh MENETAPKAN DPK PPWP berdasarkan usulan PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
(7) Penetapan DPK PPWP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi/KIP Aceh dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan DPK PPWP kepada KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
(9) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan data elektronik (softcopy) DPK PPWP dalam bentuk cakram padat dalam format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.

Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.

(1) KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyediakan data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih.
(3) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU untuk menyusun DPSHP PPWP, DPT PPWP dan DPK PPWP.

(1) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 dioperasionalkan pada tingkatan penyelenggara Pemilu meliputi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK yang memiliki fungsi berbeda-beda pada masing-masing tingkatan.
(2) Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan di KPU/KIP Kabupaten/Kota atau dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan.

Untuk keperluan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di Luar Negeri dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) berpedoman kepada Peraturan ini, dengan ketentuan:
a. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (DPS LN) adalah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) Pemilu Anggota DPR tahun 2014;
b. DPS LN PPWP disusun dengan cara mengubah DPT LN dengan menggunakan formulir Model A.1. LN PPWP;
c. PPLN melakukan pemutakhiran DPS LN dengan cara:
1. mendatangi Pemilih;
2. menghubungi Pemilih melalui telepon;
3. mengirim surat kepada Pemilih;
4. mengirim surat elektronik;
5. mengumpulkan Pemilih di kantor perwakilan; atau
6. dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. PPLN menyusun DPSHP LN dalam formulir Model A.2 LN PPWP;
e. PPLN mengumumkan DPSHP LN PPWP dikantor PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
f. PPLN memperbaiki DPS LN PPWP berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pengumuman DPS LN PPWP;
g. PPLN menyusun dan MENETAPKAN DPT LN PPWP dengan menggunakan formulir A.3 LN PPWP paling lama 45 (empat puluh lima hari sebelum pemungutan suara di luar negeri);
h. PPLN menyampaikan DPT LN PPWP dan Rekapitulasi DPT LN PPWP kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Pemutakhiran daftar Pemilih Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, melakukan koordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
(2) Anggota Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dan Kepolisian Republik INDONESIA (Polri) tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN 2014.

Dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, tidak diadakan kegiatan pemutakhiran DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id