Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2015 tentang PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
www peraturan go id

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
www peraturan go id

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data www peraturan go id

penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2 selanjutnya disingkat DPTb-2 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Paspor dan/atau Identitas Lain.
23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/ kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
www peraturan go id

28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
29. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi;
l. efektivitas; dan
m. aksesibilitas.

Warga Negara INDONESIA yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara INDONESIA harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
www peraturan go id

c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA, atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(4) Warga Negara INDONESIA yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara INDONESIA dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
(2) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
(3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit.

(1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
(3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
a. nomor urut;
www peraturan go id

b. Nomor Induk Kependudukan;
c. nomor Kartu Keluarga;
d. nama lengkap;
e. tempat lahir;
f. tanggal lahir;
g. umur;
h. jenis kelamin;
i. status perkawinan;
j. alamat jalan/dukuh;
k. Rukun Tetangga (RT);
l. Rukun Warga (RW); dan
m. jenis disabilitas.
(4) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
(5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV).

(1) KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
(2) KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
(3) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran.

KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
www peraturan go id

(2) Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. memudahkan Pemilih;
c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
(2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
(3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
(5) PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
(6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA- KWK;
www peraturan go id

b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
(7) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
(8) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.
(10) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
(11) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
www peraturan go id

(2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
(3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.1- KWK.
(4) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy.
(5) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk hardcopy.

(1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
(8) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekapitilasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
www peraturan go id

(9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A1.2- KWK
(10) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) disampaikan kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan MENETAPKAN DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahirl Pemilih dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
www peraturan go id

e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam MENETAPKAN DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A1-KWK.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
(11) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a menggunakan formulir Model A1.4-KWK.

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).

(1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
www peraturan go id

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
d. Pemilih sudah meninggal dunia;
e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
(4) Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

(1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
www peraturan go id

(7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan MENETAPKAN DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
www peraturan go id

e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.
(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10).

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf b.
(2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
www peraturan go id

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.4-KWK.
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A3.4- KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

(1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
(2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
(3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
(4) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
www peraturan go id

(2) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) PPK menyampaikan

rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan MENETAPKAN DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a.
(2) Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
www peraturan go id

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.Tb1- KWK.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.
(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan

DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10).

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a.
www peraturan go id

(2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK.
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 kepada KPU.

(1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
(2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
www peraturan go id

a. meninggal dunia;
b. pindah domisili;
c. alih status menjadi Tentara Nasional INDONESIA, atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.
(2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
(3) PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

(1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 dapat dilengkapi dengan DPPh.
(2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk www peraturan go id

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
d. tugas belajar;
e. pindah domisili; dan
f. tertimpa bencana alam.
(4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5- KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
(2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
www peraturan go id

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
(2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
(3) Setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

(1) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
(2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan www peraturan go id

DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

(1) Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
(2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.

(1) Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan www peraturan go id

PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
(2) Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU/KIP Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.

(1) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses pendistribusiannya.
(2) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.

(1) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www peraturan go id

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www peraturan go id