Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, adalah pemilihan umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
8. Panitian Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas pemilu Kecamatan untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
11. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
12. Hari adalah hari kalender.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK, PPS dan KPPS, berpedoman pada asas-asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
www.djpp.kemenkumham.go.id

g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara INDONESIA;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani dan rohani;
h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahunsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
(3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) meliputi:
a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. surat pernyataan yang bersangkutan:
1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2) tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini.
d. Surat Keterangan Kesehatan dari Pukesmas atau Rumah Sakit terdekat.

PPK berkedudukan di ibukota kecamatan atau sebutan lainnya.

(1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat.
(2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tigapuluh persen).

(1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. 4 (empat) orang anggota.
(2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

Tugas dan wewenang PPK adalah:
a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
b. membantu KPU/KIP Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tugas ketua PPK adalah:
a. memimpin kegiatan PPK;
b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
c. mengawasi kegiatan PPS;
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual, dan atau elektronik;
f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua dan sekretaris TimKampanyeProvinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) Tugas anggota PPK adalah:
a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggotaPPKbertanggungjawab kepada ketua PPK.

(1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
(2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
(3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semuahasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) RapatPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sah apabila dihadiri paling kurang oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

(1) PPK dibentuk dan dibubarkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) PPK dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(3) PPK dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Dalam hal dilaksanakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa tugas PPK diperpanjang sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal dan hari pemungutan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(5) PPK yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

Untuk memilih calon anggota PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
b. menerima pendaftaran calon PPK;
c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

(1) KPU/KIPKabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengumuman dilakukan di tempat-tempat yang memudahkan akses publik.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK.
(2) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan berbagai syarat pendaftaran sebanyak rangka enam (6) yang terdiri 1dari satu (1) asli dan lima (5) fotokopi.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administratif kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dimulai sejak satu hari selesainya masa pendaftaran.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administratif kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat- tempat yang mudah diakses publik.

(1) Nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.
(2) Seleksi tertulis dimulai 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administratif.
(3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
(4) Materi seleksi tertulis meliputi:
a. pengetahuan kepemiluan;
b.pengetahuan kewilayahan.
(5) Materi seleksi tertulis pengetahuan kepemiluan dipersiapkan oleh KPU dan pengetahuan kewilayahan dipersiapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN paling banyak 15 (lima belas) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan wawancara setelah seleksi tertulis.
(2) Materi seleksi wawancara meliputi:
a. rekam jejak calon;
b. klarifikasi tanggapan masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN dan mengumumkan nama- nama calon anggota PPK berdasarkan pada hasil seleksi wawancara.
(2) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan7(tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

(1) Anggota PPS diangkat oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya.
(2) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat.
(3) Keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) orang anggota.

(1) PPS dibentuk dan dibubarkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) PPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(3) PPSdibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Dalam hal dilaksanakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa tugas PPS diperpanjang sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal dan hari pemungutan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(5) PPS yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Usulan Anggota PPS sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) berjumlah minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota PPS.
(2) Dalam hal usulan anggota PPS tidak dapat diajukan sebagai usulan bersama oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya, maka PPK atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.

Tugas dan wewenang PPS adalah:
a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. membentuk KPPS;
c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
d. mengumumkan daftar pemilih;
e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
g. MENETAPKAN hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungsn suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan PPL;
m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
www.djpp.kemenkumham.go.id

n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, PPL, dan PPK;
p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

(1) Tugas ketua PPS adalah:
a. memimpin kegiatan PPS;
b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
c. mengawasi kegiatan KPPS;
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih SementaraHasil Perbaikan (DPSHP);
f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;
g. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

(1) Tugas anggota PPS adalah:
a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

(1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
(2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dansaran.
(3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semuahasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2) Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit2 (dua) orang anggota yang hadir.

KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keanggotaan KPPS berjumlah3 (tiga) sampai 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan ini, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) - 6 (enam) orang anggota.
(2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
(3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) KPPS dibentuk dengan keputusan PPSatas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) KPPS dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(3) KPPS dibubarkan paling lambat 15 (lima belas) harisetelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Dalam hal dilaksanakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa tugas PPS diperpanjang sampai dengan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(5) KPPS yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

Tugas dan wewenang KPPS adalah:
a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang www.djpp.kemenkumham.go.id

disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pasangan Calon, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, PPL, dan PPK melalui PPS;
h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPSdan petugas keamanan TPS;
b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepadapemilih pada Daftar Pemilih Tetap;
d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili Pasangan Calon 2014 di tingkatdesa/kelurahan atau sebutan lainnya;
e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
(2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
a. memimpin kegiatan KPPS;
b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
c. membuka rapat pemungutan suara tepat pada waktunya;
d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) www.djpp.kemenkumham.go.id

orang anggota KPPS;
f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
(3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-samapaling kurang2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye;
c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, PPL dan PPK melalui PPS;
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

(1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

Apabiladalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, PPK, PPS dan KPPS terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu atau diberhentikan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

PPS MENETAPKAN 2 (dua) orang petugas keamanan TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2) PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.
(3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara kolektif, melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten/kota;
(4) Sekretaris PPK dapat dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Daerah, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
(5) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
(6) Masa tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.
(7) Pengangkatan 2(dua) orang staf sekretariat PPK dipilih dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
(8) Apabila 2 (dua) orang staf sekretariat PPK sudah diangkat,tapi belum diterbitkankeputusan bupati/walikota, maka yang bersangkutan diangkat kembali dengan keputusan bupati/walikota.

(1) Tugas sekretaris PPK adalah:
a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

(1) Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan PemiluPresiden dan Wakil PRESIDEN.
(2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS.
(3) Jumlah Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Sekretaris;
b. 2 (dua) orang pelaksana yang bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, ketatausahaan, keuangan, dan alat perlengkapan.
(4) Masa tugas sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.
(5) Pengangkatan 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang pelaksana PPS yaitu dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
(6) Apabila 1 (satu) orang sekretaris PPS dan 2 (dua) orang pelaksana PPS sudah diangkat, tapi belum diterbitkan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya, maka yang bersangkutan diangkat kembali dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tugas sekretaris PPS adalah:
a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;dan
c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS.
(2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

(1) Tugas staf sekretariat PPS adalahmembantupelaksanaan tugas PPS.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.

(1) Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan,administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran KPU dari APBN.
(2) PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana PPK dan PPS.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS sebelum melaksanakan tugasnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id