Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2014 tentang DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilihan Umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
6. Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.
8. Dana Kampanye Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa www.djpp.kemenkumham.go.id

uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye adalah pembukuan yang memuat Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan dan rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan Kampanye yang diperoleh sebelum periode Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Laporan Penerimaan Dana Kampanye adalah pembukuan yang memuat penerimaan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye.
13. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
16. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
18. Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan yang www.djpp.kemenkumham.go.id

berlaku mengenai dana kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
19. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk keperluan audit dan digunakan pihak lain, dalam ketentuan ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
20. Hari adalah hari kalender.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan
b. Audit Dana Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Tujuan pengaturan ini adalah:
a. menjadi panduan bagi Pasangan Calon atau Tim Kampanye dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye;
b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penetapan prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye.

Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Dana Kampanye, bersumber dari:
a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
(3) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari:
a. perseorangan;
b. kelompok;
c. perusahaan; dan/atau
d. badan usaha nonpemerintah
(4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
(5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan dari keluarga Pasangan Calon.

(1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berbentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
(2) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(3) Dana Kampanye yang berbentuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/ pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(4) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

(1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa Kampanye.
(2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.
(3) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut.
(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib melaporkan sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dan menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib mencatat semua penerimaan dan penggunaan dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan penggunaan disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU yaitu:
a. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;
b. Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari:
1. Laporan Penerimaan Periode I;
2. Laporan Penerimaan Periode II; dan
c. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
(2) Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye.
(3) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
(4) Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon.

(1) Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dan dibukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditempatkan pada www.djpp.kemenkumham.go.id

Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye.
(2) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup penjelasan perihal:
a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
b. Rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan Kampanye yang diperoleh sebelum periode Rekening Khusus Dana Kampanye.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
(3) Formulir Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:
a. nama;
b. tempat/tanggal lahir dan umur;
c. alamat penyumbang;
d. nomor Identitas;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
f. pekerjaan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

g. alamat pekerjaan;
h. jumlah sumbangan;
i. asal perolehan dana; dan
j. pernyataan penyumbang bahwa:
1. penyumbang tidak menunggak pajak;
2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
(3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:
a. nama kelompok;
b. alamat kelompok;
c. nomor identitas;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
e. nama dan alamat pimpinan kelompok;
f. jumlah sumbangan;
g. asal perolehan dana;
h. keterangan tentang status badan hukum;
i. pernyataan penyumbang bahwa:
1. penyumbang tidak menunggak pajak;
2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
(4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup:
a. nama perusahaan;
b. alamat perusahaan;
c. nomor akte pendirian;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
e. nama dan alamat direksi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
g. jumlah sumbangan;
h. asal perolehan dana;
i. keterangan tentang status badan hukum; dan
j. pernyataan penyumbang bahwa:
1. penyumbang tidak menunggak pajak;
2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
(5) Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari pihak lain perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri salinan akte pendirian perusahaan dan/atau badan usaha.
(6) Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
(7) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui laman KPU dan media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
(9) Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga Pasangan Calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga, Tim Kampanye, pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah laporan gabungan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon secara nasional.
(2) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
(3) Penyajian laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.

(1) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(2) Penanggung jawab pembukuan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
(3) Penanggung jawab laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Ketua dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
(4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye.
(4) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
(5) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP hari ...
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.
(2) KPU menyampaikan laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
a. pihak asing;
b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
d. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
(2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di INDONESIA dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
(3) Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2003, serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkotika.
(4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
b. wajib melaporkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Bentuk perikatan audit Dana Kampanye mencakup audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati.
(2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan asersi.

(1) Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah untuk menilai kesesuaian asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengenai kepatuhan Pasangan Calon dan Tim Kampanye terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanyenya.
(2) Tujuan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah untuk melaporkan fakta dan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
(3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesimpulan mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam melaporkan Dana Kampanyenya.
(4) Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambaran mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mencakup kepatuhan terhadap:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. UNDANG-UNDANG Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
b. Peraturan KPU dan Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) KPU menunjuk KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
(2) Penunjukan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3) Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU.

KPU menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon, dilengkapi dengan laporan yang meliputi seluruh informasi penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib membantu auditor dari KAP yang ditetapkan dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye di bank, dokumen, pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
d. memeroleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

(1) Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye dilengkapi dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
(4) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterima kepada KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh.

(1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat Tugas dari KAP yang ditunjuk KPU.
(2) AP yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
(2) KPU ...
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bukan merupakan anggota dari Tim Kampanye Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
c. KAP yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye telah mendapatkan pemahaman mengenai Dana Kampanye.

KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
a. pelaksana kampanye Pasangan Calon (Tim Kampanye pada semua tingkatan);
b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon serta Tim Kampanye;
d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
e. pihak lain yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

(1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
(2) AP bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat hasil audit kepatuhan dan prosedur yang disepakati.

(1) KPU memberitahukan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN kepada masing-masing Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP.
(2) KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelanggaran terhadap ketentuan terkait dengan Dana Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Dalam hal KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan setelah dilakukan klarifikasi.
(2) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
(3) KPU menunjuk KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

(1) Dalam hal kegiatan Kampanye Pemilu untuk Pasangan Calon dilaksanakan dan didanai oleh pihak lain, maka pihak lain yang bersangkutan wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye yang digunakan kepada Pasangan Calon serta Tim Kampanye yang bersangkutan.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KPU dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

(1) Penggunaan Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
(2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id