Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, ATAU PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
1. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
3. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

4. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut.
5. Konsultasi Tertulis adalah pemberitahuan melalui formulir yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan sebelum Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
6. Notifikasi adalah pemberitahuan secara tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
7. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat Komisi.
8. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan/atau anggota Komisi yang ditunjuk dan dihadiri oleh mayoritas anggota Komisi.
9. Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi untuk menganalisis potensi dan/atau dampak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
10. Pendapat Komisi adalah hasil analisis atau penilaian Komisi yang dituangkan dalam bentuk penetapan notifikasi.

11. Penetapan Notifikasi adalah pendapat tertulis Komisi terhadap hasil Penilaian atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Komisi dan memuat kesimpulan ada atau tidak adanya potensi dan/atau dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau tidak diperlukannya Penilaian atas Notifikasi yang disampaikan.
12. Penetapan Tidak Wajib Notifikasi adalah pendapat tertulis Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Komisi dan memuat kesimpulan tidak adanya kewajiban Notifikasi.
13. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
14. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
16. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

17. Pelaku Usaha Pengendali adalah Pelaku Usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha, atau memiliki saham atau menguasai suara tetap kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.
18. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang memiliki nilai ekonomi.
19. Penjualan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas Badan Usaha selama periode tertentu dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Hari adalah hari kerja.

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai Aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Komisi.
(2) Jumlah tertentu yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. nilai Aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau

b. nilai Penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
(3) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan antar pelaku usaha di bidang perbankan, kewajiban pemberitahuan berlaku untuk transaksi dengan nilai Aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
(4) Dalam hal hanya salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak di bidang lainnya, maka Pelaku Usaha wajib melakukan Notifikasi kepada Komisi apabila nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau nilai penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
(5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam Bahasa INDONESIA bersamaan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua Komisi dan wajib dilampiri dokumen pendukung.
(6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panduan pengisiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(1) Notifikasi wajib disampaikan kepada Komisi oleh:
a. Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan;
b. Pelaku Usaha hasil Peleburan;
c. Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan;
atau

d. Pelaku Usaha yang menerima atau mengambilalih Aset
(2) Dalam menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mewakilkan kepada Kuasa Hukum.

(1) Nilai Aset dan/atau penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau Aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan ditambah dengan nilai Aset dan/atau penjualan dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(2) Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Aset yang tercantum dalam Laporan Keuangan.
(3) Nilai Penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjualan di wilayah Republik INDONESIA.
(4) Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan memiliki perbedaan 30% (tiga puluh persen) atau lebih antara nilai Aset dan/atau nilai Penjualan tahun terakhir dari nilai Aset dan/atau Penjualan tahun sebelumnya, maka nilai Aset dan/atau Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset dan/atau Penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

(5) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila nilai Aset dan/atau nilai Penjualan tahun terakhir lebih rendah dari tahun sebelumnya.
(6) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 3 (tiga) tahun, maka yang dihitung adalah nilai rata–rata Aset dan/atau Penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.

(1) Perpindahan Aset dipersamakan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam hal perpindahan Aset tersebut:
a. mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan Aset; dan/atau
b. meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang mengambilalih.
(2) Perpindahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian pengawasan Komisi dan wajib diberitahukan kepada Komisi.
(3) Ketentuan mengenai kewajiban Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpindahan Aset.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan batasan nilai Aset gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap perhitungan batasan nilai perpindahan Aset.

(1) Kewajiban menyampaikan Notifikasi secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham

dan/atau Aset Perusahaan antar perusahaan yang terafiliasi.
(2) Perusahaan yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan sebagai berikut:
a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
(3) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan hubungan pengendalian yang terjadi akibat kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) atau kurang dari 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan/atau menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.
(4) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap penempatan direksi dan/atau komisaris atau karyawan perusahaan yang menjadi bagian dari proses transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(5) Pemegang saham utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Pelaku Usaha Pengendali.

Notifikasi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan kepada Komisi wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

(1) Tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas terdiri atas:
a. tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
b. tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Pengambilalihan; atau
c. tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.
(2) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
a. Penggabungan bagi Badan Usaha yang menggabungkan diri;
b. Pengambilalihan bagi saham Badan Usaha yang diambilalih; atau
c. Peleburan bagi Badan Usaha hasil peleburan.
(3) Tanggal berlaku efektif secara yuridis Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka atas perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup atas perusahaan terbuka, mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

(4) Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan yang tidak berbentuk perseroan terbatas adalah tanggal ditandatanganinya perjanjian Penggabungan atau Peleburan oleh para pihak.
(5) Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang terjadi di luar wilayah Republik INDONESIA, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal ditandatanganinya dan/atau diselesaikannya perjanjian dan/atau persetujuan pemerintah para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan oleh para pihak.
(6) Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang menerima atau mengambil alih Aset adalah tanggal perjanjian jual beli Aset.

(1) Penyampaian Notifikasi disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri dari:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
1. pada transaksi Pengambilalihan saham dan/atau Aset perusahaan, perusahaan pengambilalih sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak-anak usahanya, dan perusahaan yang diambil alih beserta anak–anak usahanya.
Khusus bagi perpindahan Aset, laporan keuangan perusahaan yang menerima atau mengambil

alih Aset;
2. pada transaksi Penggabungan, perusahaan yang menerima penggabungan sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak–anak usahanya, perusahaan yang menggabungkan diri beserta anak–anak usahanya;
3. pada transaksi Peleburan, perusahaan yang saling meleburkan diri sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi perusahaan yang mengendalikan perusahaan hasil peleburan beserta anak–anak usahanya;
b. skema struktur kelompok pelaku usaha sebelum dan setelah transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan;
c. anggaran dasar perubahan sebelum dan setelah transaksi dilakukan;
d. profil perusahaan yang paling sedikit memuat identitas perusahaan termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, dan direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan perusahaan, dan jangkauan pemasaran;
e. ringkasan transaksi paling sedikit memuat tanggal efektif secara yuridis, nilai transaksi, dan perjanjian- perjanjian terkait transaksi;
f. rencana bisnis setelah transaksi dilakukan oleh para pihak; dan
g. analisis dampak transaksi yang memuat paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar yang terdampak terkait dengan transaksi, dan manfaat transaksi bagi para pihak.

Komisi hanya menerima Notifikasi yang telah lengkap pada jam kerja Komisi dengan mencatat tanggal penerimaan dan mengeluarkan surat tanda terima.

(1) Setelah menerima Notifikasi, Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian atas informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan.
(2) Klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
(3) Dalam hal diperlukan, Komisi meminta Pelaku Usaha untuk melengkapi informasi lanjutan dalam Formulir Notifikasi beserta dokumen pendukungnya yang diperlukan untuk proses Penilaian.
(4) Pelaku Usaha wajib melengkapi informasi lanjutan dan dokumen yang diperlukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melengkapi informasi lanjutan dan dokumen pendukung yang diperlukan, Komisi dapat melaksanakan Penilaian berdasarkan asumsi, dokumen pendukung dan/atau data yang dimiliki atau diperoleh Komisi.
(2) Dalam hal Komisi berpendapat Notifikasi:
a. tidak memenuhi ketentuan batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan; dan
b. memenuhi transaksi terafiliasi,

Komisi menerbitkan Penetapan Tidak Wajib Notifikasi atas transaksi yang diberitahukan.

(1) Komisi melakukan Penilaian atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan setelah Formulir Notifikasi dan dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan analisis:
a. konsentrasi pasar;
b. hambatan masuk pasar;
c. potensi perilaku anti persaingan;
d. efisiensi; dan/atau
e. kepailitan.
(4) Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian dengan menggunakan analisis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional;
b. pengembangan teknologi dan inovasi;
c. perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah;

d. dampak terhadap tenaga kerja; dan/atau
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Komisi.

(1) Dalam melaksanakan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Komisi dapat meminta dokumen pendukung dan/atau data tambahan kepada Pelaku Usaha atau pihak lain terkait dengan transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melengkapi dokumen dan/atau data tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi dapat menyimpulkan hasil Penilaian menggunakan asumsi, dokumen dan/atau data yang dimiliki atau diperoleh Komisi.
(3) Penilaian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. penilaian awal;
b. penilaian menyeluruh.

(1) Penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(2) Penilaian awal dilakukan untuk menganalisis Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham

dan/atau Aset Perusahaan berdampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar.
(3) Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan memiliki dampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar, maka penilaian awal dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh.
(4) Unit kerja yang yang melaksanakan penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melaporkan hasil penilaian awal dalam Rapat Koordinasi.
(5) Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan tidak berdampak pada persaingan usaha di industri dan/atau pasar, Komisi MENETAPKAN hasil penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh komisi penilai.
(2) Komisi penilai terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang anggota Komisi yang ditetapkan oleh Rapat Komisi.
(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai dibantu oleh unit kerja yang melaksanakan penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(4) Komisi penilai melakukan penilaian menyeluruh terhadap Notifikasi yang memiliki dampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar.

(1) Hasil dari Penilaian yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan dalam bentuk Penetapan Notifikasi.

(2) Penetapan Notifikasi memuat pendapat atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan, berupa:
a. tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan; atau
b. adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.

(1) Dalam hal Komisi berpendapat ada indikasi berdampak negatif terhadap persaingan sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang telah dilakukan, Komisi dapat memberikan Persetujuan Bersyarat kepada Pelaku Usaha.
(2) Persetujuan Bersyarat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Penetapan Notifikasi.
(3) Persetujuan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa tindakan penyesuaian secara struktural dan/atau penyesuaian atas perilaku Pelaku Usaha.
(4) Pelaku Usaha dapat menanggapi Persetujuan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya Persetujuan Bersyarat.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha menyetujui Persetujuan Bersyarat, Komisi mulai melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan komitmen selama jangka waktu yang ditetapkan.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menanggapi atau tidak menjalankan komitmen Persetujuan Bersyarat, Komisi

melakukan Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan tersebut.
(7) Proses Penyelidikan dan tata cara penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Komisi yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan Konsultasi Tertulis kepada Komisi sebelum melaksanakan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(2) Permohonan Konsultasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.
(3) Hasil Konsultasi Tertulis dapat digunakan dalam proses Penilaian pada saat Notifikasi sepanjang tidak ada perubahan data maksimum 2 (dua) tahun.

(1) Komisi berwenang melakukan pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang diduga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pengawasan bersumber dari:
a. informasi dari masyarakat;
b. berita media massa;

c. surat resmi dari instansi pemerintah; atau
d. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Komisi menemukan indikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi tidak diberitahukan pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Komisi dapat memulai Penelitian Inisiatif atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan tersebut.
(4) Penelitian Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk melengkapi data dan dokumen terkait pemenuhan batasan nilai yang ditetapkan dan tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan tersebut berlaku efektif secara yuridis.

(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi sampai dengan proses penyelidikan, dugaan pelanggaran keterlambatan Notifikasi dihitung sampai dengan tanggal dimulainya Penyelidikan.
(2) Komisi melakukan Penyelidikan terhadap Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan Notifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Terhadap transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Penilaian menjadi bagian dari proses penanganan perkara.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam Penetapan Notifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan Komisi.

(5) Proses Penyelidikan dan tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran keterlambatan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Komisi yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(1) Transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang memenuhi batasan nilai Notifikasi dan terjadi di luar wilayah

wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi, jika seluruh pihak atau salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melakukan kegiatan usaha atau penjualan di Wilayah Republik INDONESIA.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan batasan nilai Aset gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap perhitungan batasan nilai transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Komisi menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pelaku Usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:
a. Konsultasi Tertulis yang telah diterima oleh Komisi sebelum Peraturan Komisi ini mulai berlaku, penilaiannya disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;
b. Notifikasi yang telah diterima oleh Komisi dan belum ditetapkan sebelum Peraturan Komisi ini mulai berlaku, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:
a. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Perusahaan;
b. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Formulir Konsultasi Penggabungan

atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan;
c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2019

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KURNIA TOHA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA