Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UNDANG-UNDANG.
2. Pimpinan KPK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UNDANG-UNDANG.
3. Pegawai KPK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penasihat KPK yang selanjutnya disebut Tim Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UNDANG-UNDANG.
5. Insan KPK adalah setiap unsur KPK yang terdiri dari Pegawai, Penasihat, dan Pimpinan.
6. Wadah Pegawai KPK yang selanjutnya disebut WP adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Perwakilan WP adalah salah seorang unsur Pengurus WP, yaitu Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Sekretaris Jenderal, yang mewakili WP untuk menghadiri Rapat Musyawarah atau menjadi anggota Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.
8. Dewan Pertimbangan Pegawai KPK yang selanjutnya disebut DPP adalah Dewan yang terdiri dari beberapa Pejabat Struktural pada KPK dan Perwakilan WP yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berkaitan dengan hubungan kepegawaian.
9. Rapat Musyawarah DPP yang selanjutnya disebut Rapat Musyawarah adalah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup oleh anggota DPP untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan terkait tugas-tugas DPP.
10. Majelis DPP adalah anggota DPP yang ditetapkan oleh Ketua DPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

berat.
11. Sidang Majelis DPP adalah kegiatan pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis DPP atas dugaan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Pegawai.
12. Panitera adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DPP yang bertugas membuat berita acara dan membantu kelancaran pelaksanaan Sidang Majelis DPP.
13. Direktur Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Direktur PI adalah pejabat struktural yang membawahkan Direktorat Pengawasan Internal.
14. Terperiksa adalah Pegawai yang berdasarkan hasil Rapat Musyawarah diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.
15. Pemeriksa adalah Direktur PI atau Pegawai pada Direktorat Pengawasan Internal.
16. Saksi adalah semua orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP tentang suatu peristiwa/kejadian yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
17. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP serta dapat membuat terang suatu perkara.

DPP bertujuan untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggungjawab antar Insan KPK.

Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi DPP untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuan DPP.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPP berasaskan pada :

a. independensi, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun;
b. akuntabilitas, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperoleh hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kepada KPK sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. proporsionalitas, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak Pegawai; dan
d. kepastian hukum, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan dalam setiap keputusan/kebijakan.

(1) Susunan keanggotaan DPP sebagai berikut :
a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Jenderal;
b. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
c. Anggota :
1) Tim Penasihat;
2) Seluruh Deputi;
3) Kepala Biro Hukum;
4) Direktur Pengawasan Internal; dan 5) Perwakilan Wadah Pegawai.
(2) Susunan keanggotaan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku karena jabatannya (ex officio).
(3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan karena berhalangan tetap pada susunan keanggotaan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keanggotaan DPP dapat digantikan oleh pelaksana tugas jabatan tersebut pada ayat (1).

(1) DPP mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian KPK, meliputi:
a. penyelesaian permasalahan kepegawaian antar Insan KPK yang tidak dapat diselesaikan setelah melebihi 2 (dua) bulan sejak diadukan oleh pihak terkait kepada atasan langsungnya atau kepada Direktorat Pengawasan Internal;
b. pemeriksaan perkara Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
c. mutasi Pegawai yang tidak melalui mekanisme seleksi.
(2) Pemberian rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat berdasarkan permintaan Pimpinan atau inisiatif DPP.
(3) Pemberian rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b wajib berdasarkan permintaan Pimpinan.
(4) Pemberian rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c wajib berdasarkan permintaan Biro Sumber Daya Manusia melalui Sekretaris Jenderal.

Rekomendasi DPP yang disampaikan kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan:
a. hasil Rapat Musyawarah; atau
b. putusan Sidang Majelis DPP.

(1) Rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c merupakan hasil Rapat Musyawarah.
(2) Rapat Musyawarah dilakukan berdasarkan permintaan kepada Ketua DPP dari:
a. Pimpinan;
b. Sekretaris Jenderal; atau
c. Anggota DPP.

(1) Ketua DPP mengundang seluruh anggota DPP paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Musyawarah.
(2) Dalam hal Rapat Musyawarah membahas mutasi pegawai, Ketua DPP dapat mengundang atasan Pegawai yang akan dimutasi untuk memperoleh pertimbangan mengenai kompetensi, kinerja ataupun hal-hal lain yang terkait dengan mutasi jabatan.
(3) Ketua DPP memimpin Rapat Musyawarah yang dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) anggota DPP.
(4) Apabila Ketua DPP berhalangan hadir maka pimpinan Rapat Musyawarah dipilih dari anggota DPP yang hadir.
(5) Apabila anggota DPP menjadi Terperiksa maka Rapat Musyawarah dilaksanakan tanpa dihadiri anggota DPP tersebut.

(1) Hasil Rapat Musyawarah diperoleh secara mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai mufakat maka hasil Rapat Musyawarah diambil berdasarkan suara terbanyak dari

anggota DPP yang hadir.
(3) Apabila Rapat Musyawarah tidak dapat memperoleh suara terbanyak maka Ketua DPP dapat membuat Hasil Rapat Musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat dari anggota DPP.
(4) Hasil Rapat Musyawarah bersifat rahasia dan hanya disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua DPP.
(5) Penyampaian rekomendasi dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Musyawarah selesai dilaksanakan.
(6) Dalam pelaksanaan Rapat Musyawarah, Ketua DPP dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang pegawai untuk membantu Sekretaris DPP menyusun notulensi dan membantu kelancaran Rapat Musyawarah.

(1) DPP wajib memberikan rekomendasi kepada Pimpinan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permintaan rekomendasi.
(2) Dalam hal jangka waktu yang diatur pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

(1) Dalam hal Pimpinan memerintahkan DPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Pegawai, DPP dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui Rapat Musyawarah untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan.
(2) Rekomendasi Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penghentian pemeriksaan karena tidak terdapat cukup bukti permulaan telah terjadi pelanggaran berat;
b. penyelesaian kasus pelanggaran berat dilakukan di luar mekanisme Sidang Majelis DPP; atau
c. pemeriksaan dilanjutkan ke Majelis Sidang DPP.

Apabila Rapat Musyawarah memberi rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a maka rekomendasi berisi:
a. menghentikan proses pemeriksaan karena perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan bukan suatu pelanggaran; atau
b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan Direktorat PI kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila hasil pemeriksaan merupakan pelanggaran ringan atau sedang.

(1) Rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan setelah Terperiksa:
a. mengakui perbuatan yang disangkakan dalam Rapat Musyawarah; dan
b. bersedia untuk tidak mempergunakan hak-haknya sebagai Terperiksa.
(2) Rekomendasi yang disampaikan DPP memuat jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pegawai yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat.
(3) Pengurangan jenis hukuman dapat diberikan kepada Terperiksa apabila:
a. mengakui perbuatan yang disangkakan; dan/atau
b. mengungkap adanya keterlibatan pihak lain.

(1) Pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui Sidang Majelis DPP.

(2) Susunan Majelis DPP dan Panitera Sidang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua DPP.
(3) Majelis DPP berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota yang salah satunya berasal dari Perwakilan WP.
(4) Apabila Perwakilan WP menolak untuk menjadi Majelis DPP, maka anggota DPP lain menggantikan kedudukan dalam Majelis DPP.
(5) Panitera Sidang berjumlah 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian.
(6) Panitera bertugas mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses persidangan, membuat hasil keputusan Majelis DPP, dan membantu kelancaran jalannya persidangan.
(7) Persidangan dilaksanakan secara tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh Pimpinan atau anggota DPP yang tidak menjadi Majelis DPP.

Susunan ruang sidang:
a. Ketua Sidang Majelis DPP duduk di tengah Anggota Sidang Majelis DPP;
b. Panitera duduk di sebelah kanan belakang Sidang Majelis DPP;
c. Terperiksa duduk ditempat yang ditentukan oleh Sidang Majelis DPP;
d. Direktorat PI duduk di sisi kanan depan Sidang Majelis DPP; dan
e. Pendamping Terperiksa duduk di sisi kiri depan Sidang Majelis DPP.

(1) Terperiksa berhak untuk:
a. meminta agar pemeriksaan perkaranya cepat diselesaikan;
b. mendapat pendampingan;
c. melakukan pembelaan;
d. mengajukan bukti;
e. mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
f. meminta kepada Majelis DPP agar memerintahkan Pegawai, Penasihat, dan/atau menghadirkan Pimpinan dan pihak lainnya untuk menyerahkan surat, dokumen/data atau memberikan keterangan yang terkait dengan perkara yang diperiksa.
(2) Terperiksa berkewajiban untuk:
a. memenuhi panggilan Majelis DPP;
b. memberikan surat atau dokumen/data yang terkait dengan perkara yang diminta oleh Majelis DPP; dan
c. berlaku sopan dan mematuhi semua perintah Majelis DPP.

Panitera Sidang Majelis DPP ditunjuk dari Kepala Bagian/Kepala Sekretariat atau Pegawai Fungsional dengan Tingkat Jabatan Madya/Utama yang bergelar Sarjana Hukum.

(1) Dalam melakukan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf c,

Terperiksa dapat melakukan pembelaan sendiri atau didampingi oleh Pegawai lainnya.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai KPK lainnya.

(1) DPP membentuk Majelis Sidang DPP yang berasal dari anggota DPP dan Paniteranya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya rekomendasi Rapat Musyawarah DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
(2) Anggota DPP dilarang menjadi Majelis DPP apabila :
a. menjabat sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
b. menjabat sebagai Direktur PI;
c. menjadi saksi/ahli dalam perkara yang diperiksa;
d. memiliki hubungan kerja sebagai atasan atau bawahan dengan Pegawai yang diperiksa; atau
e. menjadi Pendamping Terperiksa.

(1) Dalam hal jumlah anggota DPP tidak cukup untuk membentuk Majelis Sidang DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) maka anggota Majelis Sidang DPP dapat berasal dari Direktur atau Kepala Biro selain anggota DPP.
(2) Anggota Majelis Sidang DPP selain anggota DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua DPP berdasarkan hasil Rapat Musyawarah.

(1) Majelis Sidang DPP wajib mengambil Keputusan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan hari sidang.
(2) Dalam hal jangka waktu yang diatur pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
(3) Majelis Sidang DPP dapat mengambil keputusan tanpa kehadiran Terperiksa.

(1 Majelis Sidang DPP MENETAPKAN hari sidang 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh laporan hasil pemeriksaan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil Direktorat PI dan Terperiksa untuk hadir di Sidang Majelis DPP.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik (surel) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Sidang dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran berat.
(3) Apabila Terperiksa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah maka Terperiksa dipanggil untuk kedua kalinya.
(4) Apabila Terperiksa tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua maka Majelis Sidang DPP dapat melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Terperiksa.
(5) Selama proses persidangan dapat dilakukan perekaman, baik secara audio maupun visual.

(1) Pada permulaan Sidang Majelis DPP, Ketua Majelis Sidang DPP memerintahkan Direktorat PI untuk memanggil Terperiksa memasuki ruang Sidang.

(2) Ketua Majelis Sidang DPP membuka Sidang Majelis DPP dan menyatakan persidangan dilaksanakan secara tertutup.
(3) Ketua Majelis Sidang DPP menanyakan identitas lengkap Terperiksa dan Pendamping, selanjutnya memerintahkan Pemeriksa untuk membacakan Hasil Pemeriksaan terhadap Terperiksa.
(4) Setelah Hasil Pemeriksaan selesai dibacakan, Pemeriksa tidak diperbolehkan mencabut Hasil Pemeriksaan atau mengundurkan diri dari persidangan.
(5) Apabila Pemeriksa mencabut Hasil Pemeriksaan atau mengundurkan diri dari persidangan, maka persidangan dihentikan dan Terperiksa dinyatakan tidak bersalah.

(1) Ketua Majelis Sidang DPP wajib memberi kesempatan kepada Terperiksa atau Pendamping menanggapi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
(3) Hasil pemeriksaan Direktorat PI dan Tanggapan dari Terperiksa wajib dipertimbangkan oleh Majelis Sidang DPP.

(1) Ketua Majelis Sidang DPP memberikan kesempatan kepada Pemeriksa dan Terperiksa/Pendamping untuk mengajukan bukti dan saksi/ahli yang relevan secara bergantian.
(2) Pemanggilan terhadap saksi yang dihadirkan Pemeriksa dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum hari sidang.

(1) Ketua Majelis Sidang DPP memanggil saksi/ahli ke dalam ruang sidang yang dihadirkan oleh Pemeriksa atau Terperiksa/Pendamping.

(2) Sebelum diperiksa, saksi/ahli wajib mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinan masing-masing bahwa ia akan menerangkan yang sebenar-benarnya.
(4) Majelis Sidang DPP, Pemeriksa, dan Terperiksa/ Pendamping dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli setelah memperoleh ijin dari Ketua Majelis Sidang DPP.
(5) Setelah saksi/ahli memberikan keterangan, Ketua Majelis Sidang DPP memberikan kesempatan kepada Pemeriksa atau Terperiksa/Pendamping untuk menanggapi keterangan saksi/ahli tersebut.
(6) Setelah Saksi/Ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis Sidang DPP memerintahkan Saksi/Ahli untuk meninggalkan ruang sidang.

Pemeriksaan terhadap Terperiksa dilakukan setelah semua saksi/ahli selesai didengar keterangannya.

(1) Dalam hal pemeriksaan Sidang sudah selesai, Pemeriksa menyampaikan tuntutan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
(2) Terperiksa/Pendamping berhak untuk menyampaikan pembelaan baik lisan maupun tertulis.
(3) Setelah penyampaian pembelaan dari Terperiksa/Pendamping, Ketua Majelis Sidang DPP menyatakan bahwa Sidang Majelis DPP ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Sidang DPP bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan.

(1) Pengambilan Putusan Sidang Majelis DPP dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Majelis Sidang DPP

untuk mencapai mufakat.
(2) Putusan Majelis Sidang DPP memuat:
a. identitas Terperiksa;
b. uraian perbuatan yang dituduhkan kepada Terperiksa disertai dengan dasar-dasar pertimbangan dan pasal-pasal yang dituduhkan;
c. alasan meringankan dan memberatkan;
d. rekomendasi Sidang Majelis DPP:
1) dalam hal perbuatan yang dituduhkan kepada Terperiksa terbukti maka Terperiksa dijatuhi hukuman berat;
2) dalam hal perbuatan yang dituduhkan kepada Terperiksa tidak terbukti, maka Terperiksa harus dinyatakan tidak bersalah dan hak- haknya dipulihkan; atau 3) dalam hal perbuatan yang dituduhkan kepada Terperiksa terbukti namun merupakan pelanggaran ringan atau sedang, maka Majelis DPP merekomendasikan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Putusan dibacakan dalam persidangan baik dihadiri maupun tanpa dihadiri oleh Pemeriksa atau Terperiksa/ Pendamping; dan
(4) Salinan Putusan Majelis Sidang DPP disampaikan oleh Panitera kepada Ketua DPP.

(1) Ketua DPP menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Pimpinan berdasarkan Keputusan Majelis Sidang DPP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Putusan dibacakan.
(2) Dalam hal rekomendasi Ketua DPP menyatakan terbukti adanya pelanggaran berat yang dilakukan Terperiksa, Ketua DPP meminta kepada Pimpinan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi disampaikan.

(1) Dalam hal dugaan pelanggaran berat dilakukan oleh Penasihat maka proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Sidang DPP.
(2) Tata kerja Majelis Sidang DPP yang memeriksa Penasihat dilakukan sebagaimana Tata Kerja Majelis Sidang DPP yang diatur di dalam Peraturan Komisi ini.

Semua biaya yang timbul karena pelaksanaan Peraturan Komisi ini dibebankan kepada anggaran KPK.

(1) Pegawai dan Penasihat yang sedang diperiksa oleh Direktorat PI karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan KPK ini maka tata cara pemeriksaannya berlaku ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
(2) Pegawai dan Penasihat yang sedang diperiksa dalam Rapat Musyawarah atau Majelis Sidang DPP pada saat berlakunya Peraturan KPK karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat maka tata cara pemeriksaannya berlaku ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semua ketentuan dalam Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi Tim Penasihat.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2016 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA