Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Program Adaptasi adalah serangkaian kegiatan evaluasi dalam rangka Registrasi untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di INDONESIA berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA serta sesuai dengan kondisi sosial-kultural di INDONESIA.
2. Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat Dr dan Drg adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat Dr dan Drg WNI LLN adalah Dr dan Drg warga

lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dr dan Drg yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
5. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk Dokter Gigi.
7. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

8. Kolegium Dokter INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KDI adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter.
9. Kolegium Dokter Gigi INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KDGI adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter gigi.
10. Majelis Kolegium Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
11. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi INDONESIA, yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
12. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.
14. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi INDONESIA, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.

Penyelenggaraan Program Adaptasi bertujuan untuk:
a. menilai kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
b. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
c. menyesuaikan sikap dan perilaku Dr dan Drg WNI LLN yang sesuai sosial-kultural yang terkait dengan masalah kesehatan dan penyakit yang sering dijumpai di INDONESIA;
d. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN agar dapat bekerja dengan fasilitas yang tersedia untuk menangani masalah kesehatan dan/atau penyakit yang sering dijumpai di INDONESIA;

e. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN dalam melaksanakan praktik kedokteran di INDONESIA dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup jika sebelumnya tidak dikuasai oleh Dr dan Drg WNI LLN;
f. memahami sistem kesehatan nasional yang berlaku di INDONESIA dan kaitannya dengan masalah kesehatan yang sedang atau akan dihadapi; dan
g. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

(1) Dr dan Drg WNI LLN yang akan melaksanakan praktik kedokteran di INDONESIA harus dilakukan evaluasi.
(2) Untuk terlaksananya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dr dan Drg WNI LLN yang akan melaksanakan praktik kedokteran di INDONESIA harus mengikuti Program Adaptasi.
(3) Program Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan Registrasi.

Untuk dapat mengikuti Program Adaptasi, Dr dan Drg WNI LLN harus:
a. membuat surat permohonan mengikuti Program Adaptasi;
b. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KKI dengan melampirkan :
1. fotokopi ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
a) fotokopi ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA;
b) bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;

2. fotokopi kartu tanda penduduk INDONESIA yang masih berlaku;
3. surat keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. khusus untuk dokter, surat pernyataan bermaterai bersedia mengikuti program internsip;
6. khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN yang profesi dokter/dokter giginya lulusan pendidikan dalam negeri, surat tanda registrasi yang masih berlaku;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Dalam hal Dr dan Drg WNI LLN yang tahun kelulusannya telah lebih dari 1 (satu) tahun terhitung saat tanggal pembuatan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus melampirkan fotokopi dokumen tanda bukti mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan.

(1) KKI harus meneliti dan menilai kesahan serta kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan diterima.
(2) Untuk keperluan penilaian kesahan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKI dapat meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

terhadap pengakuan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi luar negeri yang menerbitkan ijazah dan transkrip akademik Dr dan Drg WNI LLN yang mengajukan permohonan mengikuti Program Adaptasi tersebut.

(1) Pelaksanaan penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dilakukan berdasarkan permintaan dari KKI, oleh:
a. KDI, untuk penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dokter WNI LLN;
b. KDGI, untuk penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dokter gigi WNI LLN;
c. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait, untuk penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN;
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat KKI diterima.
(2) Permintaan dari KKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan melalui MKKI/MKKGI.

KDI, KDGI, dan Kolegium cabang disiplin ilmu terkait melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada KKI melalui MKKI/MKKGI.

(1) Pelaksanaan penilaian kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan yang diperoleh Dr dan Drg WNI LLN di negara selain INDONESIA dengan yang berlaku di INDONESIA dilakukan oleh Organisasi Profesi berdasarkan permintaan dari KKI.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat KKI diterima.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada KKI dengan memberikan tembusan kepada KDI, KDGI, dan/atau Kolegium cabang disiplin ilmu terkait.

(1) Tes Penempatan dilakukan bila persyaratan administratif terhadap kesahan ijazah dan transkrip akademik serta kesetaraan sistem pendidikan dan/atau kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal tidak terpenuhi kesahan ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengikuti Program Adaptasi ditolak.
(3) Dalam hal tidak terpenuhi kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengikuti Program Adaptasi dapat diterima jika dipenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

(1) Tes penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh:
a. KDI, untuk dokter WNI LLN;
b. KDGI, untuk dokter gigi WNI LLN;
c. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait bersama KDI, untuk dokter spesialis WNI LLN;
d. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait bersama KDGI, untuk dokter gigi spesialis WNI LLN;
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat KKI diterima.
(2) Dalam menyelenggarakan tes penempatan, KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait harus berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan terkait.
(3) Institusi Pendidikan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Institusi Pendidikan yang akan diusulkan sebagai tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan Dr dan Drg WNI LLN.

(1) Penilaian kemampuan dalam tes penempatan meliputi penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan psikomotor.

(2) Materi muatan tes penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg yang telah disahkan oleh KKI dan standar profesi Dr dan Drg yang berlaku di INDONESIA serta memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.

KDI, KDGI, dan Kolegium cabang disiplin ilmu terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan hasil tes penempatan kepada KKI dengan melampirkan:
a. surat keterangan telah mengikuti tes penempatan;
b. sertifikat kompetensi dokter atau dokter gigi, untuk peserta tes penempatan yang terdiri dari:
1. dokter spesialis WNI LLN, untuk profesi dokternya;
2. dokter gigi spesialis WNI LLN, untuk profesi dokter giginya.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memuat:
a. tingkat kompetensi Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan;
b. usulan tentang materi muatan, jangka waktu, dan Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan untuk Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan.

(1) Sertifikat kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikeluarkan oleh:
a. KDI, untuk profesi dokter dari dokter spesialis WNI LLN yang lulus tes penempatan;
b. KDGI, untuk profesi dokter gigi spesialis WNI LLN yang lulus tes penempatan.
(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika hasil tes penempatan memenuhi ambang batas kelulusan.
(3) Ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KDI/KDGI sesuai bidang kewenangan masing-masing.
(4) Untuk keperluan memenuhi ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dr dan Drg WNI LLN dapat mengikuti tes penempatan ulang.

(5) Jika hasil tes penempatan dan/atau tes penempatan ulang Dr dan Drg WNI LLN tidak memenuhi ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan mengikuti Program Adaptasi yang diajukan oleh Dr dan Drg WNI LLN kepada KKI dinyatakan ditolak dan seluruh berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan.

Dr dan Drg WNI LLN yang permohonan mengikuti Program Adaptasinya ditolak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini dapat mengajukan permohonan kepada Institusi Pendidikan terkait untuk mengikuti pendidikan kedokteran/kedokteran gigi di INDONESIA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan tersebut serta memperhatikan ketentuan transfer kredit mata kuliah yang berlaku di INDONESIA.

KKI MENETAPKAN materi muatan, jangka waktu, dan Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan laporan hasil tes penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan hasil tes penempatan diterima, dengan ketentuan:
a. materi muatan penyesuaian kemampuan harus sesuai standar kompetensi Dr dan Drg yang telah disahkan oleh KKI dan standar profesi Dr dan Drg yang berlaku di INDONESIA;
b. materi muatan penyesuaian kemampuan terhadap Dr dan Drg WNI LLN yang sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di negara asal kelulusannya berbeda dengan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang dilaksanakan di INDONESIA ditetapkan KKI berdasarkan usulan bersama dari AIPKI/AFDOKGI, Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait;
c. jangka waktu penyesuaian kemampuan adalah:
1. 1 (satu) tahun, untuk dokter dan dokter gigi; dan
2. 6 (enam) bulan, untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
serta dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali jangka waktu penyesuaian kemampuan bila kompetensi yang diharapkan belum tercapai;

d. Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan tersebut harus Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi A atau B;
e. terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan hasil akreditasi yang dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk itu.

Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN yang profesi dokter dan dokter giginya juga lulusan pendidikan luar negeri hanya diharuskan mengikuti Program Adaptasi tahap proses penyesuaian kemampuan untuk profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

(1) Untuk keperluan legalitas Dr dan Drg WNI LLN dalam melaksanakan praktik kedokteran selama mengikuti proses penyesuaian kemampuan, KKI menerbitkan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi.
(2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat menerbitkan surat izin praktik berdasarkan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat tanda registrasi dan surat izin praktik dengan kewenangan terbatas hanya selama dan di tempat mengikuti proses penyesuaian kemampuan.
(4) Surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan melalui Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan tersebut.

Untuk Dr dan Drg WNI LLN yang dinyatakan selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan, Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan proses penyesuaian kemampuan terkait harus menerbitkan:
a. surat keterangan telah selesai mengikuti Program Adaptasi;
b. surat pernyataan bermaterai telah mengucapkan sumpah/janji Dr dan Drg;
c. surat pengantar kepada KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait untuk mengikuti pelaksanaan uji kompetensi pada periode terdekat.

(1) Untuk Dr dan Drg WNI LLN yang dinyatakan tidak selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan, Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan proses penyesuaian kemampuan terkait harus membuat laporan yang disampaikan kepada KKI dengan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, KDI/KDGI/ Kolegium cabang disiplin ilmu terkait.
(2) Pernyataan tidak selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikeluarkan jika Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu penyesuaian kemampuan.

Dr dan Drg WNI LLN yang mengajukan permohonan mengikuti Program Adaptasi kepada KKI dan selama diproses di KKI tidak dikenakan biaya.

(1) Untuk keperluan penyelenggaraan tes penempatan, proses penyesuaian kemampuan dan uji kompetensi, Dr dan Drg WNI LLN yang akan mengikutinya dapat dikenakan biaya penyelenggaraan.
(2) Penetapan nilai nominal biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, kemanusiaan, dan keadilan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan.

KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing harus menyelenggarakan uji kompetensi bagi Dr dan Drg WNI LLN yang telah dinyatakan selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan.

Untuk Dr dan Drg WNI LLN yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing harus menerbitkan sertifikat kompetensi.

Untuk Dr dan Drg WNI LLN yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing harus memberikan kesempatan uji kompetensi ulang.

(1) Dr dan Drg WNI LLN yang telah selesai mengikuti Program Adaptasi dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan surat tanda registrasi oleh KKI.
(2) Khusus bagi:
a. dokter WNI LLN;
b. dokter spesialis WNI LLN yang belum pernah melaksanakan program internsip di profesi dokternya;
pemberian surat tanda registrasi oleh KKI dilakukan dalam rangka pelaksanaan program internsip.
(3) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh dokter dan dokter spesialis WNI LLN yang belum pernah melaksanakan program internsip di profesi dokternya.
(4) Pelaksanaan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pemberian surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KKI bersama AIPKI/AFDOKGI, Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI dan KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Adaptasi secara berkala.

KKI bersama KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait dan Institusi Pendidikan melakukan inovasi penyelenggaraan Program Adaptasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Adaptasi dikoordinasikan oleh KKI dan diarahkan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan Program Adaptasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi terkait, dan organisasi profesi terkait.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. bimbingan dan penyuluhan;
b. penyediaan jaringan informasi;
c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
d. bentuk lainnya.

Dr dan Drg WNI LLN yang telah selesai mengikuti Program Adaptasi berdasarkan surat pengantar dari KKI, dianggap telah mengikuti Program Adaptasi sesuai dengan Peraturan KKI ini.

Dr dan Drg WNI LLN yang sedang mengikuti Program Adaptasi berdasarkan surat pengantar dari KKI, tetap melanjutkan pelaksanaan Program Adaptasi dengan menyesuaikan terhadap Peraturan KKI ini.

Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN dengan kompetensi tertentu yang Kolegium cabang disiplin ilmunya di INDONESIA belum terbentuk harus mengikuti Program Adaptasi yang ditetapkan KKI berdasarkan usulan MKKI/MKKGI, AIPKI/AFDOKGI, dan Pengurus Besar Organisasi Profesi.

Pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku, Keputusan KKI Nomor 56/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman Program Adaptasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2012 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN