Peraturan Badan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
5. Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik dan Lebih Aman (build back better and safer) adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada saat pembangunan kembali, baik aspek kerusakan maupun kerugian akibat bencana, harus dilakukan agar menjadi lebih baik dan lebih aman serta berpedoman pada upaya mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
6. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara

bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

Peraturan Badan ini dimaksudkan:
a. memberikan kesepahaman antara Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
b. menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh agar tercipta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman.

Peraturan Badan ini bertujuan:
a. mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah;
b. mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
c. mewujudkan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memberikan peluang dan kesempatan peran serta Pemerintah/pemerintah daerah,

masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional.

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:
a. pengkajian kebutuhan pascabencana;
b. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. pengalokasian sumber daya dan dana;
d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:
a. membangun partisipasi;
b. mengedepankan koordinasi;
c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d. menjaga kesinambungan;
e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
h. mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

(1) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
(2) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
(3) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(4) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah, dan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota.
(5) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

(1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:
a. meningkatkan koordinasi;
b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
(2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,.dilakukan melalui:
a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota;
b. peningkatan peran aktif kementerian/lembaga di tingkat nasional dan perangkat daerah di tingkat daerah; dan
c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah.
(3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a. kementerian/lembaga mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
(4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah;
b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota;
c. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional INDONESIA mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
e. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan psikologis sosial;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan pelayanan publik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

(1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:
a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
dan
h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:
a. masukan (input) berupa Jitupasna;
b. proses (process) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi :
1) penyusunan rencana dan penentuan prioritas;
2) pengalokasian sumber daya dan dana;
3) pelaksanaan;
4) monitoring dan evaluasi; dan 5) pelaporan.
c. hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
d. keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan;
e. dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional.

(1) Sumber pendanaan utama Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. hibah.
(2) Sumber pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
a. hibah dalam negeri, meliputi dari lembaga keuangan

dalam negeri, lembaga nonkeuangan dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta perorangan; dan
b. hibah luar negeri, meliputi dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan asing, lembaga nonkeuangan asing dan perorangan.
(3) Pemberian hibah anggaran pendapatan dan belanja negara ke pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan yang berlaku bagi setiap sumber pendanaan.

(1) Lembaga penanggung jawab pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota di tingkat daerah.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga fungsional/struktural dalam struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
(3) Jika diperlukan dapat membentuk kelompok kerja koordinatif yang bersifat sementara untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/ kabupaten/kota.
(4) Kelompok kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas nama PRESIDEN

dan/atau Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) tahun.
(5) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh :
a. cakupan dan dampak bencana yang ditimbulkan; dan
b. kemampuan dan kapasitas sumber daya di daerah.

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan urusan kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang ditetapkan dalam Tim Teknis.
(2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BNPB dan/atau BPBD melibatkan Kementerian/Lembaga dan/atau perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga dan perangkat daerah.
(6) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi aset Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

(1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau nasional.
(2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis dan/atau masyarakat.
(4) Setiap pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait termasuk kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(5) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala perangkat daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA