Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Upacara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.
2. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
3. Tata Upacara Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tata Upacara BNN adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diikuti oleh pegawai di lingkungan BNN sebagai peserta upacara diatur dalam barisan di suatu lapangan dan/atau di tempat lain yang ditetapkan.
4. Pembina Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai Pimpinan Upacara.
5. Perwira Upacara adalah Pejabat yang bertugas menyusun rencana upacara serta mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian upacara.

6. Pemimpin Upacara adalah Pejabat yang bertugas memimpin peserta upacara.
7. Petugas Upacara adalah Pejabat yang bertugas melaksanakan seluruh rangkaian upacara.
8. Rencana Upacara adalah produk tertulis yang dibuat oleh Perwira Upacara yang berisi urut-urutan kegiatan dalam upacara dengan format yang telah ditentukan.

Pengaturan Tata Upacara BNN dalam Peraturan Kepala ini meliputi segala bentuk Upacara yang dilaksanakan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Upacara bendera di lingkungan BNN meliputi :
a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA (HUT RI);
b. hari besar nasional; dan
c. upacara bendera setiap tanggal 17 (tujuh belas).

Upacara bendera lainnya di lingkungan BNN dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Upacara bendera dilaksanakan di lapangan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi, Kepala Balai Besar, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala Loka.

Penyelenggaraan upacara bendera dilaksanakan dengan Tata Upacara BNN yang terdiri dari:
a. tata urutan dalam upacara bendera;
b. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera;
c. tata tempat dalam upacara bendera; dan
d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Penyelenggaraan upacara bendera dilaksanakan dengan tata urutan dalam upacara bendera.

Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

a. pengibaran Bendera Negara diiringi lagu kebangsaaan INDONESIA Raya dan Peserta Upacara mengambil sikap sempurna serta memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan;
b. mengheningkan cipta dengan diiringi dengan lagu mengheningkan cipta;
c. pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA hanya dilaksanakan pada Upacara HUT RI;
d. pembacaan naskah Pancasila hanya dilaksanakan pada Upacara hari besar nasional dan upacara bendera setiap bulan pada tanggal 17 (tujuh belas);
e. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945 hanya dilaksanakan pada upacara Hari Nasional dan upacara bendera setiap bulan pada tanggal 17 (tujuh belas);
f. pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik INDONESIA hanya dilaksanakan upacara bendera setiap bulan pada tanggal 17 (tujuh belas) dan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik INDONESIA; dan
g. pembacaan doa.

Penyelenggaraan upacara bendera dilaksanakan dengan tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera.

Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
a. pengibaran Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan;dan

b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran Bendera Negara dilakukan oleh Petugas Upacara dan peserta upacara mengambil sikap sempurna serta memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan.

Penyelenggaraan upacara bendera dilaksanakan dengan tata tempat dalam upacara bendera.

(1) Tata tempat dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
a. Pembina Upacara yaitu Kepala BNN dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
b. Pembina Upacara berhadapan dengan Pemimpin upacara;
c. pejabat eselon II di sebelah kiri Pembina upacara;
d. peserta upacara ditempatkan berhadapan dengan pembina upacara yang diatur oleh masing-masing komandan peleton; dan
e. pembawa acara yaitu petugas pembaca naskah beserta petugas pembaca doa di sebelah kiri pembina upacara.
(2) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tata tempat dalam upacara bendera dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat yang ada.

Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang mengatur mengenai Peraturan Urusan Dinas Dalam.

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. pejabat dalam upacara bendera;
b. petugas dalam upacara bendera; dan
c. peserta dalam upacara bendera.
(3) Pejabat dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pembina upacara;
b. perwira upacara;
c. pemimpin upacara;dan
d. pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, antara lain bidang keamanan dan perlengkapan.

Petugas dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pembawa acara, merupakan petugas yang mengantarkan susunan acara secara teratur;
b. petugas pengibar bendera, merupakan petugas yang ditunjuk untuk mengibarkan bendera, berjumlah 3 (tiga) orang;
c. pembaca atau pengucap naskah, merupakan petugas pembaca atau pengucap naskah dalam upacara bendera;
d. ajudan, merupakan satu kesatuan dengan pembina upacara dan mengambil tempat di sebelah kiri bawah mimbar pembina upacara; dan
e. pembaca doa, merupakan petugas yang memimpin dan membaca doa.

Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
a. Bendera Negara;
b. tiang bendera dengan tali;
c. mimbar upacara;
d. teks Proklamasi;
e. naskah Pancasila;
f. naskah pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
g. naskah Panca Prasetya Korps Pegawai Republik INDONESIA;
h. naskah dan/atau teks lain sesuai jenis upacara;
i. teks sambutan pembina upacara;
j. teks doa;
k. lagu-Iagu yang diperlukan;
l. pengeras suara atau sound system;
m. dokumentasi; dan

n. perlengkapan lain yang diperlukan.

Tata acara upacara bendera terdiri atas:
a. acara pendahuluan;
b. acara pokok;dan
c. acara penutup.

Acara pendahuluan pada upacara bendera terdiri dari:
a. laporan perwira upacara; dan
b. pembina upacara tiba di mimbar upacara.

Acara pokok pada upacara bendera terdiri dari:
a. penghormatan umum;
b. laporan pemimpin upacara;
c. pengibaran Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya;
d. mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara diiringi lagu mengheningkan cipta;
e. pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA hanya dilaksanakan pada Upacara HUT RI;
f. pembacaan naskah Pancasila hanya dilaksanakan pada Upacara hari besar nasional dan upacara bendera setiap bulan pada tanggal 17;
g. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;

h. pembacaaan naskah Panca Prasetya Korps Pegawai Republik INDONESIA;
i. sambutan pembina upacara;
j. pembacaan doa; dan
k. laporan pemimpin upacara.

Acara penutup pada upacara bendera terdiri dari:
a. pembina upacara meninggalkan mimbar upacara;
b. laporan perwira upacara; dan
c. pemimpin upacara membubarkan seluruh peserta upacara.

Upacara bukan upacara bendera meliputi:
a. upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil;
b. upacara pelantikan dan serah terima jabatan struktural;
c. upacara pengukuhan;
d. upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan; dan

e. upacara lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kelengkapan dan perlengkapan dalam upacara bukan upacara bendera disesuaikan menurut lingkup upacara.

(1) Upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dilakukan terhadap calon pegawai atau pegawai yang belum melakukan sumpah pegawai negeri sipil.
(2) Pelaksanaan pengambilan sumpah terhadap calon pegawai atau pegawai yang belum melakukan sumpah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan BNN dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik INDONESIA.
(3) Pelaksanaan pengambilan sumpah terhadap calon pegawai atau pegawai yang belum melakukan sumpah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik INDONESIA.
(4) Pejabat pengambil sumpah terhadap calon pegawai atau pegawai yang belum melakukan sumpah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan BNN adalah Kepala BNN.
(5) Pejabat pengambil sumpah terhadap calon pegawai atau pegawai yang belum melakukan sumpah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota adalah Kepala BNN Provinsi.

Kelengkapan upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil meliputi:
a. pejabat pengambil sumpah;
b. Pegawai yang disumpah;
c. rohaniawan;
d. saksi;
e. tamu undangan; dan
f. petugas acara.

Perlengkapan upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil meliputi meliputi:
a. undangan;
b. naskah berita acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil;
c. naskah sumpah pelantikan pegawai negeri sipil;
d. teks sambutan; dan
e. perlengkapan lain yang diperlukan.

(1) Tata pakaian upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil untuk pegawai yang disumpah mengenakan pakaian KORPRI, celana panjang atau rok dengan warna biru gelap serta peci hitam polos.
(2) Pejabat yang diundang menggunakan pakaian yang berlaku saat itu.

Tata acara upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil terdiri dari:
a. menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya;
b. menyanyikan mars BNN;

c. pembukaan;
d. pembacaan naskah sumpah pegawai negeri sipil;
e. penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil oleh pegawai, saksi, dan pengambil sumpah;
f. sambutan pengambil sumpah;
g. pemberian ucapan selamat; dan
h. ramah tamah.

Upacara pelantikan dan serah terima jabatan struktural dilakukan terhadap pejabat struktural yang akan dilantik.

Kelengkapan upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural terdiri dari:
a. pejabat yang melantik;
b. pejabat yang dilantik;
c. pejabat yang digantikan;
d. pejabat pembaca surat keputusan pengangkatan jabatan;
e. rohaniawan;
f. saksi;
g. pejabat dan tamu undangan lainnya; dan
h. petugas acara.

Pejabat yang melantik dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural terdiri dari:
a. pejabat eselon I dan eselon II dilantik oleh Kepala BNN;
b. pejabat eselon III dan eselon IV dilantik oleh kepala satuan kerja masing-masing; dan
c. dalam hal Kepala BNN berhalangan maka pelantikan pejabat eselon I dan eselon II dilakukan oleh Sekretarias Utama BNN dengan surat kuasa pelantikan dari Kepala BNN.

Pejabat pembaca surat keputusan pengangkatan jabatan dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Rohaniawan dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA.

Saksi dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural adalah pejabat yang memiliki jabatan, pangkat atau golongan yang lebih tinggi atau sekurang- kurangnya sama dengan pejabat yang akan dilantik.

(1) Pejabat yang diundang untuk menghadiri upacara pelantikan eselon I dan pejabat eselon II adalah pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV serta pegawai BNN yang dundang.

(2) Pejabat yang diundang untuk menghadiri upacara pelantikan eselon III dan eselon IV adalah pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pegawai BNN yang diundang.
(3) Dalam hal upacara pelantikan pejabat eselon III dan pejabat eselon IV di daerah maka yang diundang ditentukan oleh BNNP/BNNK masing-masing.

(1) Perlengkapan upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural meliputi:
a. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan petikannya;
b. undangan;
c. naskah berita acara penyumpahan;
d. naskah sumpah pelantikan pejabat struktural;
e. ringkasan surat keputusan yang akan dibaca;
f. naskah Pakta Integritas;
g. teks sambutan pejabat yang melantik; dan
h. perlengkapan lain yang diperlukan.
(2) Naskah sumpah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibacakan oleh pejabat yang melantik dan diikuti oleh pejabat yang dilantik.
(3) Naskah berita acara penyumpahan dan Pakta Integritas ditandatangani oleh pejabat yang dilantik, saksi dan pejabat yang melantik.

(1) Tata pakaian upacara pelantikan pejabat struktural meliputi:
a. pejabat yang dilantik pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos;
b. pejabat yang dilantik wanita mengenakan pakaian nasional;

c. pejabat yang melantik dan para saksi mengenakan pakaian sipil lengkap;
d. pendamping isteri atau suami pejabat yang diundang dan isteri atau suami pejabat yang dilantik mengenakan pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap;dan
e. undangan pejabat eselon I dan eselon II mengenakan pakaian yang berlaku saat itu sedangkan untuk undangan lain menyesuaikan.
(2) Tata pakaian upacara pelantikan pejabat eselon III dan pejabat eselon IV meliputi:
a. pejabat yang dilantik pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos;
b. pejabat yang dilantik wanita mengenakan pakaian nasional;
c. pejabat yang melantik dan para saksi mengenakan pakaian sipil lengkap;dan
d. para undangan mengenakan pakaian yang berlaku saat itu sedangkan untuk undangan lain menyesuaikan.

Tata acara upacara pelantikan pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV terdiri dari:
a. menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya;
b. menyanyikan Mars BNN;
c. pembukaan;
d. pembacaan surat Keputusan Kepala BNN;
e. pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat yang melantik;
f. penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan;
g. penandatangan naskah Pakta Integritas;
h. penyerahan petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
i. sambutan pelantikan;

j. pemberian ucapan selamat diiringi lagu Bagimu Negeri;
dan
k. ramah tamah.

(1) Upacara pengukuhan dilakukan terhadap pejabat fungsional atau profesi yang baru diangkat.
(2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pejabat yang dikukuhkan;
b. pejabat yang mengukuhkan;
c. pejabat dan tamu undangan;dan
d. petugas upacara.
(3) Pejabat yang mengukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b ditentukan oleh Kepala BNN/BNNP/BNNKab/Kota untuk mengukuhkan jabatan fungsional atau profesi yang disetarakan sebagai pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan BNN.
(4) Perlengkapan upacara pengukuhan terdiri dari:
a. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan petikannya;
b. undangan;
c. naskah pengukuhan;
d. teks sambutan pejabat yang mengukuhkan;dan
e. perlengkapan lain yang diperlukan.

Tata pakaian upacara pengukuhan terdiri dari:
a. pejabat yang dikukuhkan pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan peci hitam polos;

b. pejabat yang dikukuhkan wanita mengenakan pakaian nasional; dan
c. pejabat yang diundang menggunakan pakaian yang berlaku saat itu;

Tata acara upacara pengukuhan terdiri dari:
a. pembukaan;
b. menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya;
c. menyanyikan Mars BNN;
d. persiapan penyerahan pengukuhan;
e. pembacaan surat keputusan;
f. pembacaan naskah pengukuhan;
g. sambutan pejabat yang mengukuhkan;
h. pembacaan doa;
i. pemberian ucapan selamat;dan
j. ramah tamah.

(1) Dalam upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, pejabat yang bertindak selaku pimpinan upacara adalah Kepala BNN atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pejabat yang bertindak selaku pimpinan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
a. Kepala BNN atau pejabat yang ditunjuk dalam hal peserta pendidikan dan pelatihan pejabat eselon I dan/ atau eselon II; dan
b. pejabat eselon II dalam hal peserta pejabat eselon III, pejabat eselon IV, penyuluh dan penyidik.

(3) Kelengkapan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a. pejabat yang membuka dan / atau menutup;
b. pejabat penyelenggara;
c. pejabat dan tamu undangan; dan
d. petugas acara.
(4) Perlengkapan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan meliputi:
a. undangan;
b. teks sambutan pejabat yang membuka dan/ atau menutup;
c. teks laporan pejabat penyelenggara;
d. tempat upacara,;
e. tanda pengenal dan sertifikat; dan
f. perlengkapan lain yang diperlukan.

Tempat upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan di dalam gedung, di halaman, atau tempat lain.

Tata pakaian upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian lain ditentukan oleh pejabat penyelenggara.

(1) Tata acara upacara pendidikan dan pelatihan, terdiri atas upacara:
a. pembukaan;dan
b. penutupan.
(2) Upacara pembukaan untuk acara pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a. menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya;

b. menyanyikan Mars BNN;
c. laporan penyelenggara;
d. penyematan tanda peserta oleh pejabat yang membuka;
e. sambutan pejabat yang membuka dilanjutkan pernyataan pembukaan;
f. pembacaan doa; dan
g. ramah tamah.
(3) Upacara penutupan untuk acara pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a. laporan penyelenggara;
b. penanggalan tanda peserta dan penyerahan sertifikat oleh pejabat yang menutup;
c. sambutan perwakilan siswa;
d. sambutan pejabat yang menutup dilanjutkan pernyataan penutupan;
e. pembacaan doa;
f. pemberian ucapan selamat; dan
g. ramah tamah.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja di lingkungan BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI WASESO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA