Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
5. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan Narkotika.
6. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
7. Pemohon adalah Penyalah Guna, keluarga, kuasa hukum, atau Penyidik.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.
9. Tersangka Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Tersangka adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik.
10. Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Terdakwa adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
11. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Penyidik BNN.

Maksud dan Tujuan Peraturan ini adalah:
a. menjadi pedoman teknis dalam penanganan Penyalah Guna yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa untuk dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial selama proses peradilan;
b. pelaksanaan penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.

(1) Tersangka atau Terdakwa yang sedang dalam proses peradilan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat www.djpp.kemenkumham.go.id

menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di luar rumah tahanan negara berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

(1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Penyidik, tembusan permohonan disampaikan kepada Kepala BNN.
(2) Permohonan yang diajukan kepada Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan disampaikan melalui Loket Pelayanan Rehabilitasi BNN.

Permohonan yang diajukan kepada Penyidik sekurang-kurangnya harus memuat:
a. identitas Pemohon;
b. hubungan Pemohon dengan Tersangka; dan
c. uraian pokok perkara yang disusun secara kronologis.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai 6000 dan dibuat rangkap 4 (empat) dengan melampirkan:
a. pas photo Tersangka;
b. fotokopi Kartu Keluarga;
c. fotokopi KTP/ SIM Pemohon dan fotokopi KTP/SIM Tersangka;
d. fotokopi surat nikah apabila Tersangka adalah suami/Istri;
e. fotokopi surat kuasa khusus, apabila pemohon adalah kuasa hukum;
f. fotokopi surat penangkapan;
g. fotokopi surat penahanan;
h. surat keterangan dari tempat yang bersangkutan pernah atau sedang menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;
i. surat permohonan dari Penyidik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/psikiatri terhadap Tersangka;
j. surat pernyataan bahwa dalam pengurusan permohonan tidak dipungut biaya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemohon harus menunjukkan surat penangkapan dan/atau penahanan asli untuk mengecek kesesuaian fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan permohonan yang diajukan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi yang bersangkutan.

(1) Untuk menangani permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BNN membentuk Tim Penanganan Penyalah Guna yang selanjutnya disebut Tim.
(2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kepala BNN sebagai Pelindung;
b. Inspektur Utama BNN sebagai Pengawas;
c. Sekretaris Utama BNN sebagai Penasehat;
d. Deputi Rehabilitasi BNN sebagai Penanggung jawab;
e. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN sebagai Ketua Tim;
f. Deputi Pemberantasan BNN sebagai Koordinator Kajian Jaringan Narkotika;
g. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN sebagai Koordinator Kajian Medis;
h. Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Koordinator Kajian Hukum; dan
i. Perwakilan dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, dan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Sekretaris dan Anggota Tim.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. asesmen dan kajian medis, psiko, dan sosial terhadap Tersangka atau Terdakwa;
b. kajian jaringan Narkotika mengenai keterkaitan tindak pidana dengan Tersangka atau Terdakwa; dan
c. kajian hukum.
(2) Pelaksanaan asesmen dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:
a. tim dokter yang bertugas melakukan asesmen dan kajian medis, psiko, dan sosial;
b. tim penyidik yang bertugas melakukan kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c. tim bantuan hukum yang bertugas melakukan kajian hukum.

(1) Hasil asesmen dan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.
(2) Hasil asesmen dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Tim yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) meneruskan berkas permohonan kepada Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan.
(2) Tim meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan, melakukan pembagian tugas dan membentuk tim untuk melakukan asesmen dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(3) Tim menyelenggarakan rapat pemeriksaan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Tim asesmen dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

(1) Asesmen dan kajian medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Koordinator Kajian Medis.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf b dikoordinasikan oleh Koordinator Kajian Jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3) Kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Koordinator Kajian Hukum.

(1) Asesmen dan kajian medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
a. wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka;
b. observasi atas perilaku Tersangka atau Terdakwa; dan
c. pemeriksaan fisik dan psikis.
(2) Asesmen dan kajian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor BNN.
(3) Format Asesmen dan kajian medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), meliputi:
a. pencocokan identitas Tersangka, antara lain : photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database Deputi Bidang Pemberantasan BNN;
b. analisis data intelijen terkait, jika ada; dan
c. telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa yang terkait lainnya.
(2) Format Kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3), meliputi:
a. telaahan hasil asesmen dan hasil kajian medis serta hasil kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. telaahan Berkas Perkara Tersangka;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. telaahan penerapan pasal-pasal UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; dan
d. pembuatan pendapat hukum.
(2) Format Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran IV Loket Pelayanan Rehabilitasi BNN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dangan Peraturan ini.

(1) Dalam melakukan asesmen dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Tim dapat meminta keterangan kepada Tersangka atau Terdakwa dan pihak lain yang terkait.
(2) Setiap rapat-rapat pelaksanaan asesmen dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuatkan Berita Acara Rapat yang ditandangani oleh koordinator tim.
(3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Hasil asesmen dan kajian medis, hasil kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Koordinator Tim.

Hasil asesmen dan kajian medis, hasil kajian jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di sampaikan kepada Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Ketua Tim mengadakan rapat pengambilan keputusan terhadap permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima hasil asesmen dan kajian sebagimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas asesmen dan kajian tim sebagaimana dimaksud tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Tim menolak permohonan, penolakan tersebut diberitahukan kepada Pemohon disertai alasan penolakan.
(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Tim memberikan rekomendasi penempatan Tersangka dalam lembaga Rehablilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
(3) Untuk kepentingan kesehatan Tersangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah Tim melakukan asesmen dan kajian medis.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon.
(6) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Tata cara penanganan permohonan yang diajukan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan peraturan perundang- undangan instansi yang bersangkutan.

(1) Penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial hanya dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
(2) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dalam lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan yang ditandatangani Penyidik, pimpinan lembaga, dan 2 (dua) orang saksi.

(1) Tata cara penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi yang berangkutan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penempatan Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam lembaga yang dikelola atau dibina oleh BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau dalam lembaga lainnya yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika.

(1) Keamanan Tersangka atau Terdakwa yang ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi tanggung jawab Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.
(2) Keamanan Tersangka atau Terdakwa menjadi tanggung jawab BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila Tersangka atau Terdakwa ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh BNN.

(1) Penyidik Kepolisian

untuk kepentingan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Kepala BNN untuk melakukan asesmen dan kajian medis terhadap Tersangka atau Terdakwa.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Kajian Medis BNN.
(3) Bantuan asesmen dan kajian medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan Peraturan ini dan hasilnya diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim dengan pembuatan Berita Acara.
(4) Biaya bagi penyelenggaraan asesmen dan kajian medis terhadap Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan pada mata anggaran instansi yang meminta bantuan.

(1) Tersangka atau Terdakwa yang diduga sebagai pengedar Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika tetap ditahan di rumah tahanan BNN.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku pula terhadap Tersangka atau Terdakwa yang terbukti memiliki Narkotika melebihi jumlah tertentu dan terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah atau rambut serta surat keterangan Dokter.
(3) Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial.

Penentuan pemilikan Narkotika dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mengacu pada UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku terhadap Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur, telah melapor, serta sudah menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitas Sosial 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika.

Tersangka yang menderita HIV/Aids, Hepatitis C dan gangguan jiwa ganda (dual diagnosis) yang bersangkutan harus menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Pemerintah dengan biaya ditanggung oleh pemerintah atau rumah sakit swasta dengan biaya sendiri.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 2011 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, GORIES MERE Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id