Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2009 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
8. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
9. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
10. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
11. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal.
12. Pendaftaran perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
13. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal , yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

17. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan.
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
19. Permohonan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan asing untuk mendapatkan izin Pemerintah guna mendirikan kantor perwakilan perusahaan di INDONESIA
20. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di INDONESIA.
21. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
23. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

24. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
25. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
27. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
28. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
29. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
30. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
31. Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.

32. Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
33. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan.
34. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan.
35. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya,
36. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
37. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing.
38. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
39. Laporan Kegiatan Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

40. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
41. Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi.
42. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
43. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh
a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
b. Gubernur kepada kepala PDPPM;
c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
44. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh

a. menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau
b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
45. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
46. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
47. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
48. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
49. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

50. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

(1) Maksud Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
(2) Tujuan Pedoman Tata Cara Penanaman Modal
a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM atas dasar pelimpahan/pendelegasian wewenang dari menteri

teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diselenggarakan di PTSP BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi
1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut UNDANG-UNDANG.
(3) Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi:
a. penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
b. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;

c. penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
(4) Bidang-bidang usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal.
(5) Kepala BKPM berkoordinasi dengan menteri/pimpinan instansi terkait menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5.

(1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PTSP atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, ditetapkan oleh menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
(2) Tata cara perizinan dan nonperizinan untuk setiap jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. persyaratan teknis dan nonteknis;
b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan; dan
c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.
(2) Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberikan pendelegasian wewenang

pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.

Kewenangan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dengan kualifikasi PTSP.

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan PDKPM.
(2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PDKPM.

Kewenangan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagian atau seluruhnya

dapat ditugas bantuankan kepada bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan dengan kualifikasi PTSP.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal bagi perusahaan penanaman modal yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas .

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

(1) Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG.
(2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

(1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
a. pelayanan perizinan;
b. pelayanan nonperizinan;
(2) Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :

a. Pendaftaran Penanaman Modal;
b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
f. Izin Lokasi;
g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
i. Izin Gangguan (UUG/HO);
j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
l. hak atas tanah;
m. izin–izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
(3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
g. Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA);
h. insentif daerah;
i. layanan informasi dan layanan pengaduan.

(1) Ruang lingkup pedoman tatacara permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan ini mencakup perizinan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e serta nonperizinan sebagaimana tersebut pada ayat
(3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(2) Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan ayat (3) huruf h mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala LPND terkait, gubernur dan bupati/walikota.

(1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
(2) Atas perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, diajukan kepada masing-masing PTSP-PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai lokasi proyeknya.
(3) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
(4) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris, surat–surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat
a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau

b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP.
(5) Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.

(1) Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di INDONESIA mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas.
(2) Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
(3) Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum.
(4) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.
(5) Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.
(6) Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan Pendaftaran di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

(1) Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
(2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.
(3) Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
(4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM.

(1) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) antara lain
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
(2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (3) dapat memperoleh fasilitas nonfiskal.
(3) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

(1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam

pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
(2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.
(4) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki :
a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(5) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

(1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha

(3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.
(4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
(5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi
a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

(1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
(2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.
(3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

(1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan

penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
(2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
(3) Untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sebelum mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM tentang rencana masuknya modal asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIA.
(4) Dalam hal Surat Pengantar dari PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM belum diterbitkan dalam jangka waktu selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan permohonan dimaksud.
(5) Atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTSP BKPM menerbitkan
a. Pendaftaran apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Surat Penolakan Pendaftaran, apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIB.

(1) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Pendaftaran dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
(2) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
(3) Untuk perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sebelum melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP PDPPM, PTSP PDKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM tentang rencana keluarnya seluruh modal asing.

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (merger) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan UNDANG-UNDANG perseroan terbatas.

(1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan

penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
(2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib memiliki Izin Usaha.
(3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
(4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka:
a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada:
1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company);
2. perusahaan yang menggabung (merging company), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

(1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
(2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
(3) Permohonan perubahan/perpanjangan fasilitas nonfiskal kepada:
a. PTSP BKPM
1. Perubahan RPTKA;
2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
3. Perubahan/perpanjangan APIT.
b. PTSP PDPPM
1. Perpanjangan RPTKA;
2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
c. PTSP PDKPM Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota.

(1) Penanaman modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
(2) Ketentuan mengenai pemberian insentif

dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

(1) Perusahaan penanaman modal yang memerlukan perizinan dan nonperizinan yang masih menjadi kewenangan departemen/instansi teknis di Pusat, permohonannya dapat diajukan melalui PTSP BKPM.
(2) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) difasilitasi oleh penghubung departemen/instansi teknis yang ditempatkan di PTSP BKPM.
Bagian Keempat Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

(1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/kepala LPND.
(2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh kepala PDPPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama gubernur.

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditandatangani oleh kepala PDKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati/walikota.

(1) Permohonan Pendaftaran disampaikan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
(2) Permohonan Pendaftaran dapat diajukan oleh:
a. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing;
b. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing bersama dengan warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA;
c. perseorangan warga negara INDONESIA dan/atau badan usaha INDONESIA lainnya.
(3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon:
a. surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di INDONESIA untuk pemohon adalah pemerintah negara lain;
b. rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
c. rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;
d. rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan INDONESIA;
e. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha INDONESIA;

f. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan INDONESIA maupun badan usaha INDONESIA;
g. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
h. Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
i. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II.

(1) Permohonan Izin Prinsip bagi perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.
(2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. bukti diri pemohon
1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
3. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. keterangan rencana kegiatan, berupa
1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
d. Permohonan Izin Prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM;
e. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM harus dilampiri surat kuasa asli;
f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada
a. Menteri Dalam Negeri;
b. Menteri Keuangan;
c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
g. Gubernur Bank INDONESIA;
h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
i. Duta Besar Republik INDONESIA di negara asal penanam modal asing;

j. Direktur Jenderal Pajak;
k. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
l. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
m. gubernur yang bersangkutan;
n. bupati/walikota yang bersangkutan;
o. kepala PDPPM;
p. kepala PDKPM.
(4) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
(5) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.

(1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh
a. perseorangan warga negara INDONESIA;
b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA;
c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
d. Koperasi;
e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara INDONESIA/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA; atau
f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh pemohon ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.

(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. bukti diri pemohon
1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
4. rekaman KTP untuk perseorangan;
5. rekaman NPWP.
b. keterangan rencana kegiatan, berupa
1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli;
e. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir d diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada
a. Menteri Dalam Negeri;
b. Menteri Keuangan;
c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
g. Gubernur Bank INDONESIA;
h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
i. Direktur Jenderal Pajak;
j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
l. gubernur yang bersangkutan;
m. bupati/walikota yang bersangkutan;
n. kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM);
o. Kepala PDPPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PTSP PDKPM); dan/atau
p. Kepala PDKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PTSP PDPPM).
(5) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
(6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan
a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
c. keterangan rencana kegiatan, berupa
1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.
e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan INDONESIA dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan INDONESIA dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
f. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM);
g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;

2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSPPDKPM harus dilampiri surat kuasa;
3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bagi penanaman modal asing dan Pasal 35 ayat (4) bagi penanaman modal dalam negeri.
(3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
(4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.

(1) Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dapat mengubah
a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, dan/atau;
b. penyertaan modal dalam perseroan;
c. jangka waktu penyelesaian proyek.
yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
(3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

(1) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan meliputi perubahan persentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
(2) Pada perusahaan terbuka (Tbk) :
a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

(1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
(2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

(1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP penerbit Izin Prinsip penanaman modalnya.
(3) Perusahaan yang bidang usahanya merupakan kewenangan Pemerintah dan akan melakukan perubahan lokasi proyek penanaman modalnya, melaporkan perubahan lokasi proyek tersebut ke PTSP BKPM.

(1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/ Izin Prinsip dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIA.
(2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP penerbit izin prinsip penanaman modal atau pendaftaran penanaman modal menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIB.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM dan dilengkapi persyaratan:
a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
2. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing) dilengkapi dengan:
1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara asing dan INDONESIA dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;
3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan perundangan di pasar modal.
e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan;
f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
g. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;
2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM harus dilampiri surat kuasa;
3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bagi penanaman modal asing dan Pasal 35 ayat (4) bagi penanaman modal dalam negeri.

(3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X.

(1) Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar sektor keuangan wajib memperoleh izin dari PTSP BKPM.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Model KPPA sebagaimana Lampiran XI.
(3) Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk Izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan kepada:
a. Menteri Keuangan;
b. Menteri Perdagangan;
c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
e. Gubernur/Bupati/Walikota.
(4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Bentuk Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII.

(1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran /Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai

pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
(2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
(3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
(4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
(5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
(6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

(1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan kepada PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha.
(2) Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin

Usahanya, diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
(3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII untuk yang berlokasi di luar kawasan industri dan Lampiran XIV untuk yang berlokasi di dalam kawasan industri, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat
(2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
d. rekaman NPWP;
e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :
1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
g. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;

h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
j. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
l. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
m. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan;
b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging

company) tentang rencana penggabungan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing- masing perusahaan;
e. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company);
f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) diajukan dengan menggunakan Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.
(6) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, PTSP menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.
(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) atau Izin Usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM);
c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
d. Direktur Jenderal Pajak;
e. Gubernur yang bersangkutan;

f. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDKPM);
g. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDPPM).
(8) Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(9) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(10) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVIA.
(11) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI B.
(12) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVIC.

(1) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal baik dari PTSP-BKPM, PTSP- PDPPM, atau PTSP-PDKPM diajukan kepada PTSP- BKPM dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin dan mengisi daftar mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, dengan dilengkapi persyaratan:

a. daftar mesin dan disket (softcopy) daftar mesin (berdasarkan investor module BKPM);
b. Akta Pendirian Perusahaan;
c. NPWP yang dimiliki;
d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
f. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan;
h. kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
i. denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel/ perkantoran);
j. surat rekomendasi dari :
1. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
2. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Dinas Pertambangan Setempat bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Izin Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan;
3. Kepala Otorita Asahan untuk mesin untuk PT.
INDONESIA Asahan Aluminium (INALUM).

k. Data Teknis atau brosur mesin;
l. Izin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP);
m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

n. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan;
p. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(2) Waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan.
(3) Keputusan Pemberian fasilitas untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada
a. Menteri Keuangan;
b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
c. Direktur Jenderal Pajak;
d. Direktur Jenderal terkait;
e. Kepala PDPPM;
f. Kepala PDKPM;
g. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat.
(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
(5) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran XVIII.

(1) Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas impor Mesin bagi perusahaan penanaman modal yang

telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perubahan/penambahan atas fasilitas impor mesin dan mengisi daftar mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Alasan perubahan atau penambahan Fasilitas Atas impor mesin;
b. Daftar Mesin dan Disket (soft copy) Daftar Mesin (berdasarkan Investor Module BKPM);
c. NPWP yang dimiliki;
d. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
f. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
g. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
h. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal;
i. Data Teknis atau brosur mesin;
j. Izin Prinsip Penanaman modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP);
k. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
l. Rekaman Surat Persetujuan Keringanan/Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
m. Laporan penjelasan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa semua Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

n. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan;
p. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(2) Keputusan pemberian fasilitas untuk permohonan perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan/ Penambahan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
(3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XX.

(1) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
b. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
c. Alasan perpanjangan waktu pengimporan;

d. Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
(2) Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
(3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Lampiran XXII.

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanggan mesin dan/atau barang dan bahan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

(1) Permohonan Fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor

mesin diajukan ke PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII.
(2) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha, diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Surat Persetujuan Fasilitas Pengimporan Barang dan Bahan.
(3) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen), diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan Barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, dan tidak dapat diperpanjang.
(4) Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal, dilengkapi persyaratan:
a. Daftar barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM);
b. NPWP yang dimiliki;
c. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
g. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama;
h. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/ peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan;

i. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
j. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk Bahan Baku/penolong untuk PT. INDONESIA Asahan Aluminium (INALUM);
k. Data Teknis atau brosur barang dan bahan;
l. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin dan Izin Usaha;
m. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
n. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
p. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir m diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
(5) Keputusan pemberian fasilitas untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan disertai lampiran Daftar Barang dan bahan, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat
(3).
(6) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(7) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tercantum dalam Lampiran XXIV

(1) Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perubahan/penambahan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Alasan perubahan atau penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan;
b. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) untuk Barang dan bahan yang sudah direalisasi atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri ;
c. Rekaman Surat Persetujuan (SP) Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
d. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
e. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
g. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
(2) Keputusan Pemberian fasilitas untuk permohonan perubahan/penambahan pemberian fasilitas bea masuk atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pengimporan Barang dan bahan disertai lampiran Daftar Barang dan bahan, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

(3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVI.

(1) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan, apabila belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas Barang dan Bahan.
(2) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Penanaman modal, diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
b. rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki;
c. alasan perpanjangan waktu pengimporan;
d. rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk barang dan bahan atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;

f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
(3) Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PTSP BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3).
(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Bentuk Surat Persetujuan yang dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII.

(1) Perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang- bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk medapatkan fasilitas pajak penghasilan badan.
(2) Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan penanaman modal, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir Permohonan Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, dengan dilengkapi persyaratan :
a. rekaman akta pendirian berikut perubahannya;
b. rekaman NPWP;
c. rekaman Izin Prinsip Penanaman modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan;

d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
e. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
f. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Bentuk surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX.

(1) Perusahaan penanaman modal yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi, harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
(2) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI untuk formulir API-P dan Lampiran XXXIII untuk Kartu API-P.
(3) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan :

a. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
b. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa /kontrak tempat berusaha;
c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
d. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
e. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili/rekaman NPWP pengurus/Direksi perusahaan;
f. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API-P 2 (dua) lembar ukuran 3x4
h. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatangan API-P Warga Negara Asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA (WNI);
i. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatangan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
j. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
k. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
l. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 61 Peraturan ini.
(4) Atas permohonan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada :
a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u.p.
Direktur Impor;
b. Bank INDONESIA/ULN;

c. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai;
d. Kepala PDPPM;
e. Kepala PDKPM.
(5) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Bentuk API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
(7) API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah INDONESIA dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya;
(8) Perusahaan pemilik API-P wajib melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
(9) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa 5 (lima) tahun.

(1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan permohonan perubahan API.
(2) Permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII.
(3) Permohonan untuk perubahan API-P dilengkapi dengan persyaratan :
a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) lama asli;
b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu API-P lama hilang;
c. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

d. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa /kontrak tempat berusaha;
e. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
f. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
g. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili;
h. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
i. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm;
j. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA (WNI);
k. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatangan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
l. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
m. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
n. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 61 Peraturan ini.
(4) Atas permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (4).
(5) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(6) Bentuk API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII.
(7) Perubahan API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah INDONESIA dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
(2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :
a. rekaman Pendaftaran Penanaman modal/Izin Prinsip Penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki;
b. rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
c. keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat;
d. bagan struktur organisasi perusahaan;
e. surat penunjukan tenaga kerja INDONESIA sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
f. rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
g. rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di Subsektor Migas, Pertambangan Umum [Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan

Kuasa Pertambangan (KP)] dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik;
h. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
i. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
j. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir i diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(3) Atas permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diterbitkan pengesahan RPTKA

yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA, dengan tembusan kepada :
a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Kepala BKPM;
c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
e. Kadisnakertrans Provinsi;
f. Kepala PDPPM.
(4) Surat Keputusan Pengesahan RPTKA diterbitkan selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXIV.

(1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
(2) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja asing diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII.

(3) Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan kepada PTSP-BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi atau PTSP-PDPPM apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII.
(4) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) ditambah rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki.
(5) Atas permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan Surat Keputusan Perubahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
(6) Atas permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM apabila lokasi kerja lintas provinsi dan ditandatangani oleh Kepala PTSP PDPPM apabila lokasi kerja dalam 1 ( satu) wilayah provinsi.
(7) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) diterbitkan dengan tembusan sebagaimana tersebut pada pasal 56 ayat (3).
(8) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(9) Bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXIV.

(1) TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke INDONESIA wajib memiliki

Visa Untuk Bekerja yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.
(2) Untuk mendapatkan Visa Untuk Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk bekerja (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
(3) Permohonan Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV dengan dilengkapi persyaratan :
a. rekaman keputusan pengesahan RPTKA;
b. rekaman paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku;
c. daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
d. rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah;
e. rekaman akta atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris;
f. rekaman surat penunjukan TKI pendamping;
g. pas photo berwarna TKA yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
h. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
i. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
j. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir i diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(4) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(5) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.
(6) Bentuk Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXXVI.
(7) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP-BKPM.
(8) Apabila permohonan Visa Untuk Bekerja berdasarkan Rekomendasi TA.01 disetujui, petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP-BKPM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa dan mengirimkannya melalui telex ke Kantor Perwakilan INDONESIA di negara asal Tenaga Kerja Asing.

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
(2) Perusahaan Penanaman modal dan KPPA dapat mengajukan permohonan IMTA atas tenaga kerja asing yang telah memiliki Visa Untuk Bekerja.
(3) Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, dengan dilengkapi persyaratan:
a. rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. rekaman Polis Asuransi;
d. rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

f. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
g. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
h. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
(4) Atas permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diterbitkan Persetujuan IMTA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan IMTA, dengan tembusan kepada:
a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Kepala BKPM;
c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
e. Direktur Jenderal Imigrasi;
f. Direktur Jenderal Pajak;
g. Kadisnakertrans Provinsi;
h. Kepala PDPPM;
i. Kadisnakertrans Kabupaten/Kota;
j. Kepala PDKPM.
(5) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(7) Bentuk Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXXVII.

(1) Dalam hal perusahaan penanaman modal dan KPPA akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA, kepada:

a. PTSP-BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA;
b. PTSP-PDPPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
c. PTSP-PDKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota;
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, dilengkapi persyaratan :
a. rekaman Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang;
b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. rekaman Polis Asuransi;
d. program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
e. rekaman SK RPTKA yang masih berlaku;
f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
g. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
h. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
i. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM atau Kepala PTSP PDPPM atau Kepala PTSP PDKPM menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait, sebagaimana tersebut dalam pasal 59 ayat (4).
(4) Surat Keputusan Perpanjangan IMTA diterbitkan selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(5) Bentuk Surat Keputusan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XXXVII.

(1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM kepada para penanam modal.
(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan oleh PTSP BKPM kepada penyelenggara PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM serta oleh PTSP PDPPM kepada penyelenggara PTSP PDKPM.
(3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal di PTSP;
b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.
Paragraf Kedua Layanan Pengaduan

(1) PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
(2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP BKPM atau PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

(1) Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pemohon dengan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan hak substitusi.
(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemohon dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada pihak lain.
(4) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXXVIII untuk Bahasa INDONESIA dan Lampiran XXXIX untuk bahasa Inggris.
(5) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XL untuk Bahasa INDONESIA dan Lampiran XLI untuk bahasa Inggris.
(6) Bentuk persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XLII untuk bahasa INDONESIA dan Lampiran XLIII untuk bahasa Inggris.

Surat kuasa yang dibuat di luar negeri dilakukan di hadapan notaris atau dicatat (waarmerking) oleh notaris di negara setempat atau dilegalisasi oleh Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri atau oleh perwakilan negara asal pemohon di INDONESIA.

(1) Dalam rangka penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
(2) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penomoran perusahaan serta penomoran produk perizinan dan nonperizinan.
(3) Penomoran perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE bagi perusahaan yang sudah berstatus Badan Hukum.
(4) Penomoran produk perizinan dan nonperizinan, mencakup komponen antara lain:
a. nomor urut surat;
b. kode wilayah PTSP penerbit perizinan dan nonperizinan;
c. kode jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
d. kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal;
e. tahun penerbitan perizinan dan nonperizinan.
setiap komponen tersebut dipisahkan dengan garis miring.
(5) Khusus untuk format penomoran atas Izin Usaha, setelah penulisan kode jenis perizinan dan nonperizinan diikuti dengan pencantuman sektor usaha atas Izin Usaha yang diterbitkan.
(6) Kode wilayah PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, diatur sebagai berikut :
a. kode wilayah untuk PTSP BKPM adalah angka 1 (satu);
b. kode wilayah untuk PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c. penulisan kode wilayah untuk PTSP PDKPM, diawali dengan kode wilayah PDPPM dilanjutkan dengan kode wilayah PDKPM

(7) Kode jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, diatur sebagai berikut :
a. kode untuk Pendaftaran Penanaman Modal adalah PPM (huruf PPM dalam kapital);
b. kode untuk Izin Prinsip Penanaman Modal adalah :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah IP/I (huruf IP dalam kapital garis miring satu romawi);
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah IP/II (huruf IP dalam kapital garis miring dua romawi);
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah IP/III (huruf IP dalam kapital garis miring tiga romawi).
c. kode untuk Izin Usaha Penanaman Modal adalah :
1. Izin Usaha Penanaman Modal adalah IU/I (huruf IU dalam kapital garis miring satu romawi);
2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah IU/II (huruf IU dalam kapital garis miring dua romawi);
3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah IU/III (huruf IU dalam kapital garis miring tiga romawi).
(8) Kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d adalah :
a. kode untuk penanaman modal yang mengandung modal asing adalah PMA (huruf PMA ditulis dalam kapital);
b. kode untuk penanaman modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf PMDN ditulis dalam kapital).
(9) Contoh penulisan format penomoran perizinan dan nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XLIV.
(10) Untuk pengaturan nomor urut dan format penomoran atas surat-surat lainnya yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman modal.

(1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.
(2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian sampai tanggal 31 Desember 2009, akan diproses sesuai dengan Peraturan ini.

(1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, PTSP-BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan atas urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) PTSP-BKPM dapat memproses permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan.
(4) Proses permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan dilakukan oleh PTSP BKPM apabila Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyatakan siap melakukan pemrosesan permohonan Perizinan dan Nonperizinan melalui surat Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Kepala BKPM, dengan bentuk surat sebagaimana Lampiran XLV.

(1) Pedoman cara menilai permohonan sampai dengan penerbitan Perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g akan diatur tersendiri Kepala BKPM mengenai Pedoman Teknis Penilaian Perizinan dan Nonperizinan.
(2) Pedoman cara menilai permohonan sampai dengan penerbitan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal mengenai Pedoman Teknis Pelayanan Fasilitas Fiskal Penanaman modal.

Dengan berlakunya Peraturan ini :
a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman modal dalam negeri dan Penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 1/P/2008;
b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 89/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 2/P/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depkumham.go.id atau www.bkpm.go.id