PETUNJUK PELAKSANAAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

---

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

1. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

1. Pejabat Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang

selanjutnya disebut Asisten Perisalah Legislatif adalah

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif.

1. Kegiatan Persiapan Penyusunan Risalah Legislatif adalah

kegiatan yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip,

dan pelaporan hasil transkrip legislatif.

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden selanjutnya

disebut Sekretariat Jenderal merupakan aparatur

pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden selanjutnya

disebut Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan

---

Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif

berada di bawah Sekretariat Jenderal.

1. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim

yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang

berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil

kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai

kinerja Asisten Perisalah Legislatif.

1. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

1. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus

dicapai oleh Asisten Perisalah Legislatif dalam rangka

pembinaan karier yang bersangkutan.

1. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka

kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Perisalah

Legislatif sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan

jabatan.

1. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim

yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil

kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan

membantu menilai kinerja Asisten Perisalah Legislatif.

1. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Asisten Perisalah Legislatif baik perorangan

atau kelompok di bidang persiapan penyusunan risalah

legislatif.

1. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan

yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan

menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

1. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dan bukan

pemberhentian sebagai PNS.

---

Bagian Kesatu

Kedudukan

(1) Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang risalah

legislatif pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

(2) Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan

karier PNS.

(3) Asisten Perisalah Legislatif berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas di bidang persiapan penyusunan

risalah legislatif.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yaitu

melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan

---

risalah legislatif yang meliputi perekaman, pembuatan

transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif.

Bagian Ketiga

Kategori dan Jenjang Jabatan

(1) Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

merupakan jabatan fungsional kategori Keterampilan.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi,

terdiri atas:

• Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

Terampil;

• Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

Mahir; dan

• Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia.

Bagian Keempat

Pangkat dan Golongan Ruang

(1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif terdiri atas:

• Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

Terampil:

1. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan

1. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d

• Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

Mahir:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

1. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang

III/b.

---

• Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

1. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif berdasarkan

jumlah Angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dapat

sesuai maupun tidak sesuai dengan jenjang jabatan,

pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama,

dan unsur penunjang

Bagian Kedua

Sub Unsur Kegiatan

(1) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri

atas:

• Pendidikan;

---

• Perekaman;

• Pembuatan transkrip;

• Pelaporan; dan

• Pengembangan profesi.

(2) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas:

• Pendidikan.

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

1. pendidikan dan pelatihan (diklat)

fungsional/teknis di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif serta memperoleh

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPP) atau sertifikat; dan

1. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

• Perekaman, meliputi:

1. persiapan perekaman;

1. pelaksanaan perekaman; dan

1. penyerahan dan penyimpanan perekaman.

• Pembuatan transkrip meliputi;

1. persiapan transkrip;

1. pelaksanaan transkrip; dan

1. penyerahan dan penyimpanan transkrip.

• Pelaporan, meliputi:

1. pelaporan perekaman; dan

1. pelaporan transkripsi.

• pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

persiapan penyusunan risalah legislatif;

1. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan

lainnya di bidang persiapan penyusunan risalah

legislatif; dan

1. penyusunan buku pedoman/ketentuan

pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang

persiapan penyusunan risalah legislatif.

---

(3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6

terdiri atas:

• pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif;

• peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif;

• keanggotaan dalam organisasi profesi;

• keanggotaan dalam Tim Penilai;

• keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/

modul/bahan ajar/bimbingan teknis dan/atau

manajerial di bidang persiapan penyusunan risalah

legislatif;

• perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

• perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Asisten Perisalah

Legislatif sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

(1) Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten

Perisalah Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya

untuk melaksanakan kegiatan, Asisten Perisalah Legislatif

yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan

presentase Angka Kredit sebagai berikut:

• Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan

tugas Asisten Perisalah Legislatif yang berada satu

tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit

---

yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan

puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir

kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017.

• Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan

tugas Asisten Perisalah Legislatif yang berada satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit

yang diperoleh ditetapkan paling besar 100%

(seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir

kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017.

(2) Penghitungan Angka Kredit Asisten Perisalah Legislatif

yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas atau

satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian untuk Jabatan Asisten Perisalah Legislatif

Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai

dengan Jabatan Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

---

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa

kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk

menetapkan pengangkatan Jabatan Asisten Perisalah

Legislatif Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c

sampai dengan Jabatan Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Asisten Fungsional

Perisalah Legislatif tidak dapat dilakukan sebelum

pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan.

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan

(1) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif dihitung berdasarkan beban kerja yang

ditentukan dari indikator sebagai berikut:

• jumlah alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan;

• jumlah rapat;

• jenis rapat; dan

• volume waktu rapat.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Asisten

Fungsional Perisalah Legislatif diatur lebih lanjut oleh

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

---

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif melalui pengangkatan
pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/
inpassing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif serta harus
mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif tidak dapat dilakukan sebelum
pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif melalui pengangkatan pertama harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma III bidang ekonomi,
manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

---

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

dari Calon PNS

(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah

mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu)

tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif.

(5) Asisten Perisalah Legislatif yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari

jabatannya.

(6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• berstatus PNS;

• memiliki integritas dan moralitas yang baik;

• sehat jasmani dan rohani;

• berijazah paling rendah Diploma III bidang ekonomi,

manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;

• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

---

Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

telah disusun oleh Instansi Pembina;

• memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling

sedikit 2 (dua) tahun;

• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

• berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat sesuai dan tidak sesuai

antara jenjang jabatan dengan pangkat dan golongan

ruang.

(4) Pengalaman kerja di bidang persiapan penyusunan risalah

legislatif yang terdiri dari unsur utama, serta penambahan

dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara

kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif melalui perpindahan dari

jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh

untuk penentuan jenjang jabatan.

(5) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif melalui

perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam)

bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan

pada ayat (1) huruf h.

(6) Ketentuan uji kompetensi, pengalaman yang

diperhitungkan secara kumulatif dan penyampaian usul

pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke

dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

---

(7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari

jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

(1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun

2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan

tugas di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif

berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian,

dapat disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dengan ketentuan

sebagai berikut:

• berstatus sebagai PNS;

• memiliki integritas dan moralitas yang baik;

• sehat jasmani dan rohani;

• berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas atau setara;

• memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling

sedikit 2 (dua) tahun; dan

• nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir.

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing

dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018.

(3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hanya berlaku selama masa

penyesuaian/inpassing.

---

(4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing

ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang

dimilikinya.

(5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk

penyesuaian/inpassing, dihitung dalam pembulatan ke

bawah, yaitu:

• kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)

tahun;

• 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua)

tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

• 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga)

tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

• 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

• 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

(6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah PNS yang akan disesuaikan/ di-inpassing maka

pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus

mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

(7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum

disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif terlebih dahulu dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing

telah mempergunakan pangkat terakhir.

(8) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus

menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta

memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

(9) Keputusan Pengangkatan Asisten Perisalah Legislatif

melalui penyesuaian/inpassing dibuat menurut contoh

formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

---

(10) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif harus selesai ditetapkan paling lambat

11 Oktober 2019.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Promosi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif melalui promosi harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina; dan

• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif melalui promosi harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

(3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, ditetapkan oleh

pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif harus memenuhi standar kompetensi,

mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial

dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun

berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina

---

serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi.

(2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(3) Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih

tinggi mulai diberlakukan sejak tanggal 11 Oktober 2021.

(4) Dalam hal Instansi Pembina telah siap melaksanakan uji

kompetensi sebagimana dimaksud pada ayat (3) uji

kompetensi dapat dilaksanakan sebelum tanggal 2

Oktober 2021.

(1) PNS yang diangkat ke dalam Asisten Perisalah Legislatif

wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji/janji jabatan

menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat

dilakukan kepada Asisten Perisalah Legislatif yang

mengalami kenaikan jenjang jabatan.

(3) Asisten Perisalah Legislatif yang akan dilantik diundang

secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal

pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji

(4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.

(5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (4), berlaku juga bagi

Asisten Perisalah Legislatif yang mengalami kenaikan

jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

---

(6) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif untuk
setiap jenjang sebagai berikut:
- 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Perisalah
Legislatif Terampil;
- 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk
Asisten Perisalah Legislatif Mahir; dan
- 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia.

(2) Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas sub unsur pendidikan, kegiatan di
bidang persiapan penyusunan risalah, pengembangan
profesi, dan unsur penunjang.

(3) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d.

(4) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku bagi Asisten
Perisalah Legislatif Mahir, pangkat Penata Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b.

(5) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku bagi Asisten
Perisalah Legislatif Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I,
golongan ruang II/d.

---

(6) Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan
pembuatan transkrip, pelaporan, dan pengembangan
profesi.

(7) Asisten Perisalah Legislatif Mahir, pangkat Penata Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka
Kredit paling kurang 7 (tujuh) Angka Kredit dari kegiatan
pembuatan transkrip, pelaporan, dan pengembangan
profesi apabila belum tersedia formasi jenjang jabatan
yang lebih tinggi.

(8) Asisten Perisalah Legislatif Terampil, pangkat Pengatur

Tingkat I, golongan ruang II/d, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka
Kredit paling kurang 5 (lima) Angka Kredit dari kegiatan
pembuatan transkrip, pelaporan, dan pengembangan
profesi apabila belum tersedia formasi jenjang jabatan
yang lebih tinggi.

(9) Jumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh
Asisten Perisalah Legislatif adalah:
- paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur
pendidikan formal; dan
- paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur penunjang.

---

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif ditetapkan sebagai berikut:

• SKP Asisten Perisalah Legislatif disusun awal tahun

yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun

berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung.

• SKP Asisten Perisalah Legislatif disusun berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

• SKP Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan

dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat

kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-

masing jenjang jabatan.

(2) Penilaian kinerja Asisten Perisalah Legislatif dilakukan

paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian kinerja Asisten Perisalah Legislatif pada ayat (2)

dilakukan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin

(1) Asisten Perisalah Legislatif dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada

akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai

dengan 50% (lima puluh persen).

(2) Asisten Perisalah Legislatif dijatuhi hukuman hukuman

disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya

kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

---

(3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pengusulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

(1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

diajukan oleh Asisten Perisalah Legislatif kepada pimpinan

unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang

bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah

diketahui atasan langsung.

(2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

(3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

Asisten Perisalah Legislatif harus melampirkan sebagai

berikut:

• surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan dan fotocopy bukti mengenai ijazah/Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

• surat pernyataan melakukan kegiatan perekaman,

pembuatan transkrip dan kegiatan pelaporan hasil

transkrip legislatif, dan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

---

• surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

• surat pernyataan melakukan kegiatan unsur

penunjang tugas Asisten Perisalah Legislatif dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun

dalam daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit,

harus dilampirkan dengan bukti fisik.

(5) Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan angka

kredit oleh Pimpinan unit kerja atau paling rendah

pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung

jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang

berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan

penetapan angka kredit dibuat sesuai contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(6) Usul Penetapan Angka Kredit Asisten Perisalah Legislatif

diajukan oleh:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

Angka Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c

sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

---

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia;

• Sekretaris Daerah Provinsi kepada Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk Angka Kredit bagi Asisten Perisalah

Legislatif Penyelia pangkat Penata, golongan ruang

III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d di lingkungan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia untuk Angka Kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif Penyelia pangkat Penata,

golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

• Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi

Asisten Perisalah Legislatif Terampil, pangkat

Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Mahir, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

---

• Sekretaris Dewan kepada Sekretaris Daerah Provinsi

untuk Angka Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif

Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c

sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Barat; dan

• Sekretaris Dewan kepada Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif Terampil, pangkat Pengatur,

golongan ruang II/c sampai dengan Asisten Perisalah

Legislatif Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/b di lingkungan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota di Aceh;

(7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar

usul penilaian dan penetapan angka kredit menjadi

Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Asisten

Perisalah Legislatif dilakukan paling kurang 2 (dua) kali

dalam setahun;

(2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat Asisten Perisalah Legislatif dilakukan 3 (tiga)

bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan

ketentuan sebagai berikut:

---

• untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan; dan

• untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka

Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli

tahun yang bersangkutan.

(3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif harus dinilai secara seksama oleh Tim

Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka

Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun

2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(5) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Asisten

Perisalah Legislatif adalah:

• Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah

Legislatif Penyelia, Pangkat Penata, golongan ruang

III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d di lingkungan Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

---

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia untuk menetapkan Angka Kredit bagi

Asisten Perisalah Legislatif Terampil, pangkat

Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Mahir, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

• Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan Angka

Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil,

pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai

dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Barat; dan

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk

menetapkan Angka Kredit bagi Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota untuk menetapkan Angka Kredit

bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil, pangkat

Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Mahir pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh. di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

(6) Asli Penetapan Angka Kredit untuk instansi pengusul dan

Asisten Perisalah Legislatif yang bersangkutan serta

salinan sah disampaikan kepada:

• Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

• Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian

yang bersangkutan.

(7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

(8) Apabila Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan

sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai

batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh

atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka

Kredit.

(9) Penetapan Angka Kredit Asisten Perisalah Legislatif,

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kesatu

Tim Penilai

(1) Tim penilai Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

terdiri atas:

---

• Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam

menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Perisalah

Legislatif Penyelia, Pangkat Penata, golongan ruang

III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d di lingkungan Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat di Papua, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat di Papua Barat, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota di Aceh; dan

• Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi kepegawaian pada

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia untuk menetapkan Angka

Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil,

pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai

dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di

lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia;

---

• Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan Angka

Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil,

pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai

dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di

Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di

Papua Barat; dan

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk

menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Perisalah

Legislatif Terampil, pangkat Pengatur, golongan

ruang II/c sampai dengan Asisten Perisalah

Legislatif Mahir pangkat Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/b di lingkungan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota di Aceh.

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

• seorang Ketua merangkap anggota;

• seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

• paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.

(3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling rendah Asisten Perisalah Legislatif Ahli

Madya atau pejabat Administrator.

(4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi

masing-masing.

(5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Perisalah

Legislatif.

---

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

• menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari

jabatan/pangkat Asisten Perisalah Legislatif yang dinilai;

• memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kinerja Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

dan

• aktif melakukan penilaian kinerja.

(1) Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi

dari Asisten Perisalah Legislatif, maka anggota Tim

Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki

kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Perisalah

Legislatif.

(2) Dalam hal Tim Penilai Instansi sebagaimana belum dapat

terbentuk, penilaian Angka Kredit Asisten Perisalah

Legislatif Terampil dan Asisten Perisalah Legislatif Mahir

dapat dilakukan oleh Tim Penilai di instansi lain terdekat

atau Tim Penilai Pusat.

(3) Dalam hal Tim Penilai Provinsi sebagaimana belum dapat

terbentuk, penilaian Angka Kredit Asisten Perisalah

Legislatif Terampil dan Asisten Perisalah Legislatif Mahir

dapat dilakukan oleh Tim Penilai di instansi lain terdekat

atau Tim Penilai Pusat.

(4) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat

terbentuk, penilaian Angka Kredit Asisten Perisalah

Legislatif Terampil dan Asisten Perisalah Legislatif Mahir

dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat,

Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai

Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(5) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali

masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat

kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

(6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua

---

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota

Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang

tersisa.

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,

Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim

Penilai.

(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak

dapat dipenuhi dari Asisten Perisalah Legislatif, maka

anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang

mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja

Asisten Perisalah Legislatif.

Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan oleh:

• Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk Tim Penilai Pusat;

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Tim Penilai

Instansi;

• Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;

dan

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai

Kabupaten/Kota.

(1) Tugas Tim Penilai sebagai berikut:

• Tim Penilai Pusat

1. Membantu Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam

menetapkan Angka Kredit Asisten Perisalah

Legislatif Penyelia yang ada di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

---

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Papua Barat, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; dan

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia yang berhubungan

dengan penetapan Angka Kredit.

• Tim Penilai Instansi

1. Membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk

menetapkan Angka Kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif Terampil dan Asisten

Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.

---

• Tim Penilai Provinsi

1. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah

Provinsi untuk menetapkan angka kredit bagi

Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai

dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang

berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.

• Tim Penilai Kabupaten/Kota

1. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

untuk menetapkan Angka Kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif Terampil dan Asisten

Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

dan

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang

berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.

Bagian Kedua

Tim Teknis

(1) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang

anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus

sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai

kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan

pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

---

memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus

atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab

kepada Ketua Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara

apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau

kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

(1) Kenaikan jabatan bagi Asisten Perisalah Legislatif

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memperhatikan:

• ketersediaan kebutuhan jabatan;

• paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

• memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

• harus mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan

• setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

(2) Kenaikan jabatan dari Asisten Perisalah Legislatif

Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Asisten Perisalah Legislatif Mahir yang telah memenuhi

Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih

tinggi menjadi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia harus

mengumpulkan Angka Kredit 4 (empat) yang berasal dari

unsur pengembangan profesi;

(4) Asisten Perisalah Legislatif yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit

---

tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan

berikutnya.

(5) Asisten Perisalah Legislatif yang pada tahun pertama telah

memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan jabatan dalam masa jabatan yang

didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya

diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh

persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi

yang berasal dari tugas jabatan.

(6) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif dibuat sesuai contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini

(7) Asisten Perisalah Legislatif Penyelia yang menduduki

pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling

sedikit 10 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Asisten

Perisalah Legislatif dan pengembangan profesi.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

(1) Kenaikan pangkat Asisten Perisalah Legislatif dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta mempertimbangkan:

• kenaikan pangkat paling singkat 2 (dua) tahun

dalam pangkat terakhir;

• memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

• setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

(2) Kenaikan pangkat PNS Pusat dan Daerah yang

menduduki jabatan Asisten Perisalah Legislatif Terampil,

pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi

---

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki

jabatan Asisten Perisalah Legislatif Terampil, pangkat

Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Asisten

Perisalah Legislatif Mahir, Pangkat Penata Muda, golongan

ruang III/a sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

yang menduduki jabatan Asisten Perisalah Legislatif

Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk

menjadi Asisten Perisalah Legislatif Terampil, Pangkat

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

(5) Kenaikan pangkat bagi Asisten Perisalah Legislatif dalam

jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan

jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Asisten Perisalah Legislatif yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit

---

tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

berikutnya.

(7) Asisten Perisalah Legislatif yang pada tahun pertama

telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa

pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan

seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah

20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka

Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

(8) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat bagi

Asisten Perisalah Legislatif dalam jenjang yang lebih

tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya

telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sampai dengan ayat (7), sesuai contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan pada

Peraturan Badan ini.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Asisten Perisalah Legislatif diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat 1) disesuaikan

dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau

pertimbangan dari Tim Penilai.

(3) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Perisalah Legislatif,

antara lain dalam bentuk:

• pelatihan fungsional;

• pelatihan teknis; dan

• pelatihan manajerial.

---

(4) Selain pelatihan, Asisten Perisalah Legislatif dapat

mengembangkan kompetensi melalui program

pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang

Persiapan penyusunan risalah legislatif.

(5) Program pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan

dalam bentuk:

• maintain rating;

• seminar;

• lokakarya; atau

• konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Asisten Perisalah

Legislatif oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku

Pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Kesatu

Pemberhentian

(1) Asisten Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatannya,

apabila:

• mengundurkan diri dari jabatan;

• diberhentikan sementara sebagai PNS;

• menjalani cuti di luar tanggungan negara;

• menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

• ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif; atau

• tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :

• diangkat menjadi Pejabat Negara;

---

• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

non struktural; atau

• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(3) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif dibuat sesuai contoh formulir

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

(1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b

sampai dengan huruf e harus memperhatikan tersedianya

kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(2) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif apabila telah

diangkat kembali sebagai PNS dengan menggunakan

Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum

diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(3) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dapat

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif, apabila telah selesai menjalani cuti di luar

---

tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang

dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Asisten

Fungsional Perisalah Legislatif.

(4) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d,

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif, apabila telah selesai menjalani tugas

belajar dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang

dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

(5) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

ditugaskan secara penuh pada jabatan Pimpinan Tinggi,

jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e,

dapat diangkat kembali dengan menggunakan Angka

Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan

dari Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

(6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 36 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e

ditetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan

Badan ini.

(7) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dibuat sesuai

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

PENUTUP

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

KEPALA

,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2019

,

ttd.

---