Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

7. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
11. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara.
12. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
13. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
15. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
19. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
22. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
23. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
24. Pemantau Pemilu adalah lembaga, organisasi, atau perwakilan negara sahabat di INDONESIA yang telah diregistrasi dan mendapatkan izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
25. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

26. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
27. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu.
28. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
29. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
30. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
31. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.
32. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik INDONESIA, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
33. Investigasi adalah kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal untuk

menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu.
34. Hari adalah hari kerja.

(1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

(1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
(2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Temuan/penerimaan Laporan;
b. pengumpulan alat bukti;
c. klarifikasi;
d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
e. pengkajian; dan/atau
f. pemberian rekomendasi.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.
(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat paling sedikit:
a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran;
b. batas waktu Temuan;
c. pihak terlapor; dan
d. peristiwa dan uraian kejadian.
(4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan.

(1) Dalam hal hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
(2) Dalam hal hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh:
a. Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih;
b. Peserta Pemilu; atau
c. Pemantau Pemilu.
(2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya.
(3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat kuasa.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

(1) Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1.
(2) Formulir peneriman laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap.
(3) Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
(4) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
(5) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3.
(6) Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima.
(2) Kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
(3) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
b. pihak terlapor;
c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
(4) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. peristiwa dan uraian kejadian;
b. tempat peristiwa terjadi;
c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
d. bukti.
(5) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

b. Pelanggaran Administratif Pemilu;
c. Tindak Pidana Pemilu; dan/atau
d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

(1) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk diregistrasi, diproses, dan ditindaklanjuti.
(2) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa:
a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan/atau dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
b. dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti;
c. dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan Pelanggaran Pemilu;
d. dugaan pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran; dan/atau
e. dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi.

(3) Dalam hal kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas Pemilu dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam meneruskan kepada Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Gakkumdu.

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan Laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima.
(2) Format penomoran dibuat sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang belum memenuhi syarat formil dan/atau materil, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima.
(2) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima, Pengawas Pemilu tidak meregisterasi Laporan Dugaan Pelanggaran.
(3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang menerima laporan tidak meregistrasi Laporan Dugaan Pelanggaran.
(4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi, diberitahukan kepada Pelapor.

(5) Pemberitahuan Laporan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada Pelapor.

(1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
(2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu;
b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau
c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
(4) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu LN disampaikan kepada Bawaslu.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan

Pelanggaran Pemilu.
(2) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan:
a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau
c. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
(3) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.
(4) Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.

(1) Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi.
(2) Pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
(3) Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN MEMUTUSKAN untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

(1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
(2) Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.9.
(3) Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
(4) Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.7.
(5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

(1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

(2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua, anggota, tenaga ahli, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
(4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.
(5) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal Bawaslu, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu.

(1) Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
(2) Tim klarifikasi Bawaslu Provinsi terdiri atas ketua, anggota, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
(3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
(4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
(5) Ketua Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Bawaslu Provinsi, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
(2) Tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi.
(4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
(2) Tim klarifikasi Panwaslu Kecamatan terdiri atas ketua, anggota, dan/atau staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan .
(3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi.
(4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan.
(5) Ketua Panwaslu Kecamatan dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Panwaslu Kecamatan

untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Pengawas Pemilu diatasnya.
(2) Panwaslu LN dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Bawaslu.

(1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan.
(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan.
(3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
(4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli.

(5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.
(6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

(1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
(2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:
a. kasus posisi;
b. data;
c. kajian;
d. kesimpulan; dan
e. rekomendasi;
(3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.10.
(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.
(5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk menentukan sebagai berikut:
a. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
b. Tindak Pidana Pemilu;
c. Pelanggaran Administratif Pemilu;
d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
atau
e. bukan pelanggaran.

Pengawas Pemilu melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang paling sedikit terdiri dari Laporan/Temuan dan dokumen hasil kajian.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan meneruskan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggunakan formulir penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.11.

(2) Penerusan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melampirkan berkas hasil penanganan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27.

(1) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA pada Gakkumdu, sesuai dengan tingkatannya sebagaimana formulir penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.12.
(2) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu.
(3) Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
(4) Penerusan Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas Temuan/Laporan dan dokumen hasil penanganan pelanggaran.

(1) Panwaslu Kecamatan meneruskan pelanggaran Administratif Pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan menggunakan formulir penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.13.

(2) Penerusan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melampirkan berkas hasil penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(1) Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran diluar perundang- undangan Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.14.
(2) Penerusan/rekomendasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

(1) Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran, dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.
(2) Penghentian atau tidak ditindaklanjutinya Temuan atau Laporan pelanggaran diputuskan dalam pleno Pengawas Pemilu.

(1) Status penanganan Pelanggaran Pemilu diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN dengan Pemberitahuan Tentang Status Penanganan Temuan atau Laporan sebagaimana formulir pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir model B.15.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu.
(3) Pemberitahuan Status Penanganan Temuan dan Laporan dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

(1) Bawaslu dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

(1) Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang

ditangani Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dibuat menggunakan formulir permintaan koreksi atas rekomendasi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi yang dituangkan dalam formulir model B.16.
(3) Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi.
(4) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setalah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

(1) Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak rekomendasi/penerusan dugaan pelanggaran dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi, serta dilampiri surat rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diminta dikoreksi.
(3) Alasan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti.
(4) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1

(satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.

Permintaan koreksi yang disampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dicatat dalam Buku Register Permintaan koreksi.

(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas keluarnya rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu.
(2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu.
(3) Jumlah pemeriksa permintaan koreksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi, pemeriksa dapat dibantu oleh tenaga ahli, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas keluarnya rekomendasi/penerusan

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu.
(2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap rekomendasi/penerusan temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu.
(3) Bawaslu Provinsi meminta pertimbangan Bawaslu atas permintaan koreksi oleh Pelapor/Terlapor atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
(4) Jumlah pemeriksa permintaan koreksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
(5) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi, pemeriksa dapat dibantu oleh tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

(1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dapat berupa:
a. menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
b. mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota dan mengeluarkan surat rekomendasi/penerusan yang baru.
(2) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam formulir model B.17.

(1) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi diumumkan dalam papan pengumuman di Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan dapat disampaikan kepada Pelapor atau Terlapor.
(2) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat menggunakan formulir berita acara hasil koreksi atas Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir model B.18.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Panwaslu LN menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.
(2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi.
(3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
(4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan kepada Panwas Kecamatan.
(5) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Bawaslu terjadi di daerah kabupaten/kota, Bawaslu dapat melimpahkan kepada Bawaslu

Kabupten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.
(6) Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4.

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Panwaslu Kelurahan/Desa diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.
(2) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Pengawas TPS diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

(1) Bawaslu dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu LN.
(2) Bawaslu Provinsi dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa:
a. dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu paling sedikit 2

(dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
b. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
c. diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau
d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran.
(5) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilu di tingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu ditingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu.
(3) Dalam hal putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dapat mengadukan penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

Segala ketentuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini diberlakukan juga kepada Panwas Kabupaten/Kota, sebelum terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebelum terbentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan Pelanggaran Pemilu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, dan Pasal 47 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 773), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA